Jakarta- Tiga kapal nelayan Indonesia telah dibakar oleh otoritas negara Australia, karena kedapatan memancing di wilayah laut Canberra, Australia. Kasus pembakaran tersebut membuat Anggota Komisi IV DPR, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini jangan hanya konsen untuk meningkatkan PNBP dari sektor penangkapan saja tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap nelayan-nelayan tangkap kita.

“Semoga dengan kejadian ini bisa menjadi semacam jeweranlah buat KKP bahwa apa yang mereka sebut dengan penangkapan ikan terukur itu harus dipikrkan secara matang karena PP nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat penolakan dari seluruh nelayan di seluruh Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai oleh wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/11)

Sehingga Politisi PKS itu berharap tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat tumpah darah Indonesia dan nelayan kita
“kesasar ke negara Australia” mereka tidak punya persyaratan yang lengkap, karena mereka sedang berusaha mencari nafkah dan tidak mungkin juga merancang kesana jauh-jauh ssedangkan di negara kita juga banyak.

“Pemerintah harus memberikan perlindungan kalau benar adanya soal pemulangan, pembelaan. Kami dari Komisi IV DPR mendesak agar mengusut tuntas program penyelidikan dan memang KKP menjamin itu, kami juga mencoba melakukan pembelaan terhadap nelayan kita itu,”ujar Johan

Sebelumnya, lanjut ia menerima kedatangan nelayan yang berasal dari Sumenep, Trenggalek, Indramayu, Kepri dan beberapa nelayan di seluruh Indonesia ini menolak karena untuk di masa pandemi ini sangat berat, sampai mereka mengatakan begini Pak kami ini bukan baru sekarang ada kenaikan pajak dari dulu ada kenaikan pajak PNBP dari jaman Menteri KKP sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti dan jaman yang lain-lainnya.

Politisi PKS berujar kami nelayan tidak pernah protes, karena hasil tangkap kami bagus tapi kalau sekrang ditekan pajak di masa pandemic begini kita untuk makan saja susah jadi ini pertama adalah kontenya salah dan kedua momentumnya tidak benar.

“Jadi dengan adanya kejadian membakar kapal milik nelayan kita, maka KKP menurut saya hanya mau untungnya saja, istilahnya mau pajaknya saja dari Rakyat tapi dengan kejadiannya dibakar sama negara lain seperti itu bisa mengganggu rasa Nasionalisme kita sebenarnya,” papar Johan

Lanjut ia menekankan jangan hasnya mau mengambil pajak penerimaan saja dari rakyat tapi persoalan keselamatan dan kesejahteraan rakyat tidak kita pikirkan.

“Sekarang ini yang sedang dibahas banyak orang dan banyak penolakan dari nelayan adalah mengenai PP nomor 85 tahun 2021 ini memberatkan, kedua KKP sudah mencoba merinci dan menjelaskan di dalam permen kp nomo 38 itu adalah penjelasan dari KKP atas PP nomo 85 tahun 2021 mengenai soal PNBP ini,” ungkap Politisi PKS

Menurut Legilsator Dapil NTB 1, ada tiga hal yang membuat keberatan soal pemen KP mencoba menjelaskan tapi tidak jelas. Pertama KKP dalam perman KP itu mengabaikan undang-undang perikanan dan perlindungan terhadap nelayan penambak itu tidak dimasukan sebagai konsidran di dalam pembuatan permen KP.

Kedua, kata Politisi PKS, adalah tidak secara rinci menyebutkan klasifikasi objek penerimaan misalnya apa yang disebutkan nelayan kecil. Walaupun ini mengacu pada UUCK klasifikasi tersebut tidak disebutkan sehingga antara nelayan kecl dengan nelayan besar itu sama pajaknya.

“Mengabaikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan pembentukan zonasi dan lain sebagainya. Terlihat jelas mana batas kewenangan pemerintah pusat, provinsi karena terabaikan dengan permen Kp dikarenakan inilah tidak benar dan harus ditolak,”kata Johan

Lanjut ia mengucapkan Alhamdulilah kemarin di RDP Komisi IV DPR pihaknya sudah mengambil kesimpulan bersama dengan KKP, agar melakukan kajian ulang dengan pendekatan-pendekatan terhadap nelayan yang sifatnya presuasif berikutnya adalah KKP melakukan sosialisasi massif kepada nelayan itu sebelum diterapkan.

Rencananya ini menurut Komisi IV DPR akan dilakukan 2 tahun kedepan tapi masyarakat sudah mulai berteriak untuk melakukan penolakan, dan sangat dikhawatirkan adanya miss komunikasi disitu karena tidak adanya sosialisasi.

Lanjut ia mengatakan bukan karena sosialisasi melainkan kontennya yang tidak benar harus dikaji ulang kalau bisa sebagai bentuk perlindunga terhadap nelayan cabut saja PP nomor 85 tahun 2021, karena tidak berpihak kepada masyarakat

Menurut Politisi PKS, Menteri KKP ini punya obsesi sangat tinggi karena dari sektor tangkap mempunyai nilai sebesar Rp 600 Miliar PNBP tetapi mempunyai obsesi bisa naik hingga Rp 12 triliun berdasarkan potensi, kami mendukung obsesi itu tapi tapi dengan catatannya jangan membebani nelayan kita.

“Negara saat ini sedang sakit dengan judul semua Kementrian/Lembaga adalah penumbuhan ekonomi jangan sampai masyarakat kita mempunyai kapal, sumber daya untuk hidup akan tetapi tidak bisa pergi melaut dikarenakan tidak bisa membayar retribusi PNBP ini, dan jangan sampai nelayan kita tidak bisa berangkat karena tidak tersedia solar ditempat ,” pungkasnya

JAKARTA- Anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perlindungan sosial mulai dipangkas pada 2022. Hal ini lantaran pemerintah optimistis ke depan bisa menekan laju tambahan kasus corona.

Pada perlindungan sosial tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp 427,5 triliun. Anggaran ini turun 12,4 persen dari outlook anggaran perlindungan sosial tahun 2021 sebesar Rp 487,8 triliun.

Dijelaskan oleh Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, menurunkan anggaran tersebut tidak tepat. Beluam ada data dan prediksi yang membuktikan tentang ketercapaian herd immunity pada tahun depan.

“Masih ‘oleng’ penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Terlihat gagap menyusun skala prioritas dan tidak peka terhadap situasi saat ini. Anggaran program PEN yang didalamnya terdapat dana untuk kesehatan, perlindungan masyarakat, kredit rakyat sampai ketahanan pangan jangan dipangkas. Jangan potong juga anggaran lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi seperti Kemenkes dan Kemensos. Bisa buyar percepatan penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi nasional,” ujar Politisi PKS seperti yang dikutip melalui akun twitter, Kamis (19/8/2021)

Ia mengatakan, data mengenai porsi dan level antibodi Covid-19 di masyarakat pun belum dimiliki pemerintah. Data yang amat krusial bagi pemulihan orang dan ekonomi.

“Jika ini saja tidak diketahui, risiko eskalasi kasus baru ketika memulihkan pergerakan orang akan amat tinggi. Belum lagi cakupan vaksinasi kita yang masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 23,6%. Saat ini cakupan vaksinasi penuh di Indonesia masih sekitar 10,4%/ 28 juta orang,” tukasnya

JAKARTA- Anggota DPR RI, Johan Rosihan menyatakan bahwa momentum 76 tahun Indonesia merdeka mesti memperkuat rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat rahmat Allah maka Indonesia bisa merdeka, Bersatu, Berdaulat menuju keadilan dan kemakmuran sebagai negara Tangguh dan maju dimana rakyatnya selalu terlindungi, makmur, cerdas serta mendapat kedamaian dan keadilan.

Namun menurutnya perlu evaluasi objektif sebagai refleksi kemerdekaan terhadap kondisi hari ini dimana masih banyak persoalan mendasar seperti belum hadirnya perlindungan pada sektor pangan serta belum hadirnya kesejahteraan, kecerdasan dan kedamaian jiwa bagi para petani, peternak dan nelayan di seluruh Indonesia.

Politisi PKS ini menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari belum hadirnya perlindungan sektor pangan ditunjukkan dengan: skor Indeks keberlanjutan pangan Indonesia yang lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia.

“Padahal pada era pandemik ini, sektor tanaman pangan telah memainkan peran yang sangat penting karena hanya sektor Pertanian yang memiliki pertumbuhan positif namun anggaran Pertanian terus berkurang setiap tahun, bahkan tahun 2020 lalu dipotong mencapai Rp 7 Triliun,” ungkap Johan melalui keterangan rilis kepada Eranasional, Jakarta, Senin (16/8)

Menurut Johan, mestinya pemerintah menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi nasional karena secara kewilayahan Indonesia memiliki 86,98% dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama sektor Pertanian namun kebijakan nasional tidak menempatkan Pertanian sebagai prioritas pembangunan, ujarnya.

Di sisi lain, kata dia Indonesia menunjukkan surplus beras nasional setiap tahun namun impor beras terus meningkat setiap tahun.

“Bahwa Produktivitas beras Indonesia berkisar antara 5,13 -5,24 ton/ha dan berada sedikit di bawah Vietnam namun biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga petani Indonesia belum sejahtera,” paparnya.

Legislator Senayan yang duduk di Komisi IV DPR ini menyatakan pemerintah belum berhasil meningkatkan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera dan berbagai penyebab dari belum hadirnya kesejahteraan itu ditunjukkan dengan:kenyataan harga di tingkat petani yang selalu jatuh pada saat panen.

Lanjutnya nilai tukar petani yang masih rendah, Upah riil buruh tani yang cenderung melemah, adanya Kemiskinan yang terpusat di pedesaan, dan realitas Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor Pertanian yang mencapai 46,3% serta adanya Perkembangan penduduk miskin selalu meningkat, di perkotaan naik 1,32% dan di pedesaan naik 0,6% setiap tahun.

“Demikian juga dengan Perkembangan Gini Ratio dari 2015-2020 yang menunjukkan di perkotaan naik 0,06 dan di pedesaan naik 0,02;” urai Johan seraya prihatin terhadap realitas kehidupan rakyat hari ini.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga melihat 76 tahun Indonesia Merdeka belum menunjukkan hadirnya kecerdasan publik sektor Pertanian yang ditandai dengan:hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas 2018) BPS menunjukkan bahwa petani pengguna internet hanya berjumlah 4.501.415 orang dan petani bukan pengguna internet mencapai 28.986.391 orang.

“Di sisi lain saat ini telah terjadi krisis petani muda dimana berdasarkan data BPS dari tahun 2013 sampai 2020 telah terjadi penyusutan drastis petani usia produktif usia 25-34 tahun hanya terisisa sekitar 2,9 juta petani muda,” tutur Johan.

Johan sebagai legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menuturkan bahwa kemerdekaan Indoensia ternyata belum mampu menghadirkan kedamaian di hati petani Indonesia yang ditandai dengan terjadinya krisis kepemilikan lahan karena sebagian besar petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, bahkan berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Hektar telah mencapai 16,25 juta rumah tangga.

“Saya merasakan bahwa petani kita selalu risau dan gelisah disebabkan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun, serta adanya Impor pangan yang semakin tinggi setiap tahun yang menciderai kedaulatan pangan nasional maka sebagai evaluasi 76 tahun Indonesia Merdeka diperlukan garis kebijakan negara yang menunjukkan keberpihakan pada petani, peternak dan nelayan Indonesia,” tutup Johan

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diperpanjang menjadi PPKM level 1-4 perlu evaluasi total, sebab menurutnya kita sebagai rakyat akan ikut saja kebijakan pemerintah.

Namun kita berharap pemerintah bersikap jujur menyampaikan kepada rakyat apa target perpanjangan tersebut, apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut, ucap Johan melalui keterangan resmi di Sumbawa, Kamis (22/7)

Lanjut Politisi PKS menambahkan jika perpanjangan tersebut tidak ada hasilnya buat apa diperpanjang dengan berbagai istilah yang terus berganti namun terkadang substansinya tidak tercapai.

Legislator Sumbawa ini meminta pemerintah memberi kejelasan jaminan dan kompensasi apa yang diberikan kepada rakyat yang sekarang kondisi kehidupan rakyat semakin susah, harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi.

“Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti,” tegas Johan.

Legislator Senayan dari Komisi IV ini menegaskan jika pemerintah berkomitmen ingin melakukan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat, harus jelas targetnya misalnya 70% penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30% sehingga diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah.

Kata Bang Jo sapaan akrabnya, sehingga untuk itu harus ada kompensasi bagi 70% penduduk yang tidak bisa keluar rumah dan mesti ada kebijakan bagi pencari nafkah harian.

“Dengan demikian diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja,” urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap agar seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras dan sebagainya agar dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat terutama tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama masa PPKM Darurat ini.

“Jadi bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah, sebab jika bantuannya kurang apalagi terlambat maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan,” tutur Johan.

Johan menilai selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat, dia mencontohkan program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11 ribu ton beras dengan pembagian 1 KK = 10 kg untuk bantuan se Jawa Bali selama PPKM Darurat.

“Namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30% orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se Jawa Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se Jawa Bali,” papar Johan.

Anggota Legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini sangat prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44,04% dibanding sebelum PPKM Darurat dengan kasus konfirmasi harian mencapai 36.197 kasus.

“Saya berharap pemerintah memperkuat sistem pelayanan Kesehatan dan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya,” tutup Johan Rosihan.

Jakarta- Kedatangan 20 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China jadi sorotan publik ketika pemerintah bergelut mengatasi pandemi Covid-19 lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Puluhan TKA China itu mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7). Mereka jauh-jauh datang dari China ke Indonesia karena mesti kerja kontrak di PT. Smelter.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan masuknya WNA dari manapun dengan alasan apapun sebaiknya ditunda dulu sampai PPKM Darurat selesai.

“Makna “Darurat” harus berlaku untuk semua pihak. Pergerakan WNA dari luar justru lebih riskan karena berpotensi membawa varian virus Covid-19 lainnya,” kata Mardani melalui akun tweeternya di Jakarta, Senin (5/7/2021)

Lanjut Politikus PKS mengatakan jika pemerintah tegas, kesan pemerintah serius dalam menangani Covid-19 akan hadir.

“Pemerintah mesti bijak dalam melihat situasi negara terkini, jangan kaku seolah demi investasi. Masyarakat bisa berasumsi lain karena pengetatan mereka alami. Perlu kepekaan dan pejabat yang bijak disaat seperti ini,” tukas Mardani.