OJK Buka Suara Soal Rencana Kredit Rakyat Bunga Rendah ala Prabowo

Aditya — Tue, 12 May 2026 09:46:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi maksimal 5 persen per tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah penurunan bunga KUR akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit formal dengan bunga rendah.

“Tentu saja kebijakan ini sangat baik untuk mendukung masyarakat agar lebih mudah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan,” ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 Mei 2026.

Rencana penurunan bunga KUR sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya bunga pinjaman yang harus ditanggung sebagian masyarakat kecil, terutama mereka yang terjebak pada pinjaman informal dan kredit berbunga tinggi.

Presiden menilai kondisi tersebut membebani masyarakat kelas bawah dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah berencana memperluas akses pembiayaan murah melalui penurunan bunga KUR yang disalurkan bank-bank milik negara.

“Sebentar lagi kami akan mengucurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal lima persen per tahun,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh.

Prabowo juga menyinggung masih adanya masyarakat yang harus membayar bunga pinjaman hingga puluhan persen per tahun. Menurutnya, praktik pinjaman berbunga tinggi tersebut tidak boleh terus terjadi karena dapat mempersulit kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Kredit Usaha Rakyat selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program tersebut memberikan kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah sehingga tingkat bunganya lebih rendah dibanding kredit komersial biasa.

OJK menilai langkah pemerintah memangkas bunga KUR dapat memperkuat daya tahan UMKM di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan konsumsi domestik. Dengan biaya pinjaman yang lebih murah, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan bisnis, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

Rapat Paripurna DPR Setujui Kepemimpinan Baru OJK

Aditya — Thu, 12 Mar 2026 08:22:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan lima pimpinan lembaga pengawas sektor jasa keuangan nasional untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kepemimpinan periode sebelumnya.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta persetujuan anggota dewan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan OJK.

Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan langsung kepada anggota dewan yang hadir apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap calon pimpinan OJK dapat disetujui.

“Apakah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK dapat disetujui?” tanya Puan kepada para anggota dewan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh mayoritas anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, sehingga lima nama yang diusulkan resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode lima tahun ke depan.

Penetapan tersebut merupakan tahap akhir dari proses seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Komisi yang membidangi sektor keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional tersebut sebelumnya telah menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, serta visi para calon pimpinan dalam mengelola lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan rencana strategis serta menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dewan mengenai tantangan yang dihadapi sektor keuangan nasional.

Friderica Widyasari Dewi – Eranasional.com

OJK Buka Suara Soal Rencana Kredit Rakyat Bunga Rendah ala Prabowo

Rapat Paripurna DPR Setujui Kepemimpinan Baru OJK