Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) pada 2022, emisi per kapita Indonesia tercatat sebesar 2,8 juta ton. Lebih tinggi dibandingkan Brazil yang menghasilkan emisi 2,2 juta ton dan India sebesar 2 juta ton.

“Untuk Indonesia dengan pembangunan yang berkelanjutan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, kita juga menghadapi lebih banyak karbondioksida, saat ini kita bahkan mendekati sekitar 3 ton emisi karbon dioksida per kapita. Jumlahnya meningkat secara signifikan,” kata dia dalam acara HUT PT IIF di Hotel St. Regis Jakarta, Senin (29/1/2024).

Menurutnya, meski kalah dari India dan Brazil, tapi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya. Kanada menjadi negara teratas menyumbang emisi terbesar yakni 18,7 juta ton Co2 per kapita dan di bawahnya ada Australia sebanyak 17 juta ton Co2 per kapita.

“Namun jika dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia, kita masih termasuk yang terendah,” kata dia.

Kendati Indonesia tidak berada di posisi terendah, bukan berarti pencegahan perubahan iklim tidak dilakukan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menilai berbagai proyek untuk mengurangi emisi di dalam negeri terus dilakukan.

Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara yang masih bergantung pada pembangkit listrik fosil dan kendaraan berbahan bakar bensin.

Sebab, jika tidak ada upaya yang dilakukan, bisa saja posisi Indonesia naik ke atas menjadi penyumbang emisi dunia lebih besar dari saat ini. Tentu saja memang tidak bisa dilakukan dengan cepat, terutama anggaran yang dibutuhkan begitu besar.

“Tapi, dengan kenyataan Indonesia akan terus melanjutkan perkembangan dan ada konsekuensi emisi Co2, tantangan ini perlu untuk terus diperhatikan dalam mendesain bagaimana kita ingin melanjutkan pembangunan ke depan,” pungkasnya.

Eranasional.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan penyelenggaraan presidensi G20 di Bali pada tahun depan bakal lancar. Dalam hal ini, pihaknya memimpin rapat koordinasi penyelengaraan internasional tersbeut.

Rapat ini dihadiri oleh para pejabat dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Ketua LPS, TNI dan Polri.

Menko Luhut memaparkan arahan tindak lanjut untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan KTT G20 tahun depan.

Dia menyampaikan kepada Kemensetneg, Kominfo, Kemendag, TNI, dan Kemenkes agar membuat standar layanan acara pada masing-masing bidang yang dapat diaplikasikan pada rangkaian kegiatan G20.

“Kita di sini kerja tim. Kita kerjakan dengan persiapan yang baik, maka hasilnya akan baik. Seperti saat kita selenggarakan IMF-WB Annual Meeting semua pihak memandang sebelah mata, tapi kita buktikan bahwa bangsa ini bangsa besar yang bisa menyelesaikan masalahnya,” ujar Luhut dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Mantan Menkopolhukam ini juga menyampaikan, agar semua instansi dan pihak yang terlibat agar bangga dan bekerja dengan tulus serta jangan merasa lembaganya yang paling hebat karena penyelenggaraan tersebut merupakan kerja tim.

“Saya minta semua yang hadir hari ini jangan hanya omong-omong saja, semua harus pasang target. Kesuksesan mencapai target itulah ukuran suksesnya nanti,” katanya.

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) selama kegiatan, Menko Luhut meminta agar Menteri Kesehatan dimasukkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Sementara, terkait dengan publikasi acara, Menko Luhut juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika agar mempersiapkan dengan seksama.

“Saya minta pengaturannya betul-betul. Jangan sampai apa yang sudah kita buat itu tidak didengar orang banyak. Saya sampaikan pada anda, bahwa teknik kita memberikan penjelasan itu sangat penting,” katanya.

Roma- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam Presidensi G20 tahun depan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di Presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.

“Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, Sabtu (30/10/2021), seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia.

Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA.

Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-CEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitupun sebaliknya.

“Nah tentu ini diharapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi Presidensi Indonesia di G20 dan Presidensi di IEU ini ada manfaat untuk menyelesaikan itu,” jelas Menko Perekonomian.

Senada, pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau IT-CEPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.

“Sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi IT-CEPA. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani CEPA tersebut,” tandas Menko Perekonomian.