Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengatakan hal ini untuk mengawasi ketat penggilingan padi guna menjaga pergerakan harga dan distribusi beras.

Wahyu menginstruksikan jajaran Pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

“Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbadan 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

“HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani telah ditetapkan sebesar Rp6.000 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen,” kata Arief.

Sementara itu, HPP Gabah Kering Panen di tingkat penggilingan sebesar Rp6.100 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Untuk GKP dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen, pemerintah menetapkan HPP di penggilingan sebesar Rp7.300 per kg.

“Kemudian HPP gabah kering giling di gudang Bulog sebesar Rp7.400 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen,” jelas Arief.

Ia juga mengatakan, HPP beras di gudang Bulog sebesar Rp11.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.

Besaran HPP gabah dan beras yang diberlakukan, lanjut Arief, sama besar dengan fleksibilitas yang sebelumnya dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Arief mengatakan dengan penetapan HPP GKP tersebut harga batas bawah pembelian gabah/beras oleh Perum Bulog dapat menjaga dan melindungi harga dasar gabah/beras di tingkat petani.

Sebelumnya Bapanas memberlakukan kebijakan fleksibilitas HPP sejak 3 April 2024, dengan besaran yang sama dalam Perbadan tersebut.

“Jadi, instrumen ini kita harapkan dapat melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga harga gabah/beras tidak jatuh di tingkat produsen dan dapat menjadi dasar bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri,” ujar Arief.

Arief menegaskan, dalam proses penetapan HPP gabah/beras ini telah melalui serangkaian diskusi panjang bersama pemangku kepentingan di bidang perberasan, dengan memperhatikan berbagai sisi terutama pada tiga lini antara lain di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen.

Dia berharap dengan kebijakan tersebut dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlampau turun jauh pada saat panen.

Komponen biaya produksi, lanjut Arief, seperti benih, pupuk, hari orang kerja, sewa lahan, dan seterusnya itu saat ini mengalami kenaikan dan harus disikapi dengan baik.

“Kita tidak bisa memuaskan semua pihak, namun penetapan HPP ini tentunya berdasarkan masukan, diskusi, dan tanggapan dari berbagai stakeholder perberasan dan mempertimbangkan keseimbangan harga hulu hilir,” terang Arief.

Arief menambahkan, di dalam Perbadan tersebut juga mengatur tentang rafaksi harga, sehingga apabila terdapat gabah dan beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan seperti rincian di atas, Bulog tetap bisa menyerapnya.

“Tingginya harga gabah dan beras di masyarakat disebabkan oleh besaran biaya produksi yang antara lain mencakup biaya sewa lahan, upah tenaga kerja, pupuk, dan lain sebagainya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Untuk itu, lanjut Arief, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan guna mewujudkan kewajaran harga di setiap tingkatan baik produsen, pedagang, maupun masyarakat dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan kondisi kekinian.

“Sebagaimana telah disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) tingginya HET beras memang disesuaikan dengan biaya produksi sehingga pemerintah dapat menjamin keseimbangan dan kewajaran harga di seluruh tingkatan,” jelas Arief.

Bapanas juga berupaya menjaga harga gabah di tingkat petani dengan memberlakukan fleksibilitas kepada Perum Bulog untuk harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp5.000 per kg.

“Kita harus bisa memaklumi dan terus mendukung petani agar dapat terus berproduksi,” ucap Arief.

Pemerintah melalui Bapanas kembali memperpanjang relaksasi HET beras medium dan premium, sembari menunggu adanya regulasi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) mengenai hal itu.

“Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan pada hari ini sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) sebagai perubahan Perbadan 7 tahun 2023 terbit,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (2/6).

Ia menyampaikan kebijakan itu diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradisional serta ritel modern di seluruh Indonesia.

Melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada pemangku kepentingan perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Besaran relaksasi HET beras premium sesuai wilayah, untuk Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kilogram (kg) dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Kemudian untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg. Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Maluku relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.800 per kg. Kemudian Papua relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.800 per kg.

Sementara untuk beras medium, relaksasi HET untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Kemudian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg.

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg. Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.

Berikutnya, untuk wilayah Maluku relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg. Terakhir, untuk wilayah Papua relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyoroti rendahnya realisasi pengadaan gabah oleh Bulog dimana persentase serapan selalu menurun setiap tahun, menurutnya sejak 2017 hingga sekarang kurva penyerapan Bulog menunjukkan trend penurunan padahal mestinya Bulog mampu optimalkan penyerapan terutama pada bulan Maret sampai Juni yang selama ini persentase serapannya hanya berkisar 50-65% terhadap total serapan per tahun.

Hal ini diungkapkan Johan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Bulog dan jajarannya dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja Bulog, rapat berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta (30/8).

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini mendorong Bulog sebagai operator pangan bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap gabah petani, rendahnya kemampuan Bulog akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani menjadi rendah bahkan jauh di bawah HPP.

Johan mengungkapkan harga jual gabah di tingkat petani di Pulau Sumbawa ada di kisaran Rp 3.600 sampai Rp 3.800 per kg.

“Saya minta Bulog segera bertindak agar harga gabah di tingkat petani khususnya petani di Pulau Sumbawa dapat menguntungkan petani demi meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Johan.

Politisi PKS ini juga menegaskan dengan adanya Perpres tentang Badan Pangan Nasional, maka posisi Bulog harus dilakukan pemisahan yang jelas antara regulator dan operator pangan.

“Saat ini Bulog berada langsung di bawah Badan Pangan Nasional dan sepenuhnya dalam kendali badan tersebut maka sebagai operator pangan tidak boleh berperan sebagai BUMN,” tutur Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini minta pemerintah mengkaji ulang kebijakan HET beras, saya usulkan perlu dibuat regulasi khusus agar HET tidak hanya melindungi konsumen yang di lapangan seringkali dimanfaatkan pengusaha besar untuk mendapat untung besar, namun ke depan harus dibuat agar harga di tingkat petani menjadi lebih bagus dan jangan stagnan.

Johan berharap kebijakan keberpihakan harga di tingkat petani harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan petani.

“Saya usulkan salah satu strategi yang mesti dilakukan pemerintah adalah kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) diganti dengan pola harga dasar, dengan membuat harga dasar pembelian di tingkat petani sehingga ada standar harga yang menguntungkan petani, bahwa ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani sangat besar sehingga harga di tingkat petani harus memberi keuntungan bagi petani di Pulau Sumbawa,” terang Johan

Ketua DPP PKS ini mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP) tidak boleh mematikan usaha penggilingan padi rakyat.

“Saat ini 94% penggilingan merupakan penggilingan padi kecil sehingga usaha rakyat ini harus dibina oleh pemerintah supaya lebih berkembang dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Saya berharap Bulog meningkatkan kemampuannya dalam menyerap gabah petani,” tutup Johan Rosihan.