Purbaya tercatat menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan selama kurang lebih satu tahun.

Meski masa jabatannya berakhir, statusnya sebagai mantan menteri membuat Purbaya tetap memiliki hak atas pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai hak pensiun menteri tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Regulasi tersebut masih berlaku hingga saat ini dan telah mengalami sejumlah perubahan. Perubahan terakhir dilakukan melalui PP Nomor 60 Tahun 2000.

Dalam Pasal 11 PP Nomor 50 Tahun 1980 disebutkan bahwa besaran pensiun pokok menteri dihitung berdasarkan masa jabatan. Setiap satu bulan masa jabatan bernilai 1 persen dari dasar pensiun.

Namun, terdapat batas minimum dan maksimum. Pensiun pokok sedikitnya ditetapkan sebesar 6 persen dan paling tinggi 75 persen dari dasar pensiun.

“Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Dasar pensiun yang digunakan adalah gaji pokok terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.