KPU sudah layangkan undangan kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu (24/4/2024).

KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.

“Kita belum dapat konfirmasi yang jelas kita undang semua baik paslon 1 2 3. Yang jelas kami undang,” kata Anggota KPU RI August Mellaz di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa 23 April 2024.

Namun, ia tak bisa memastikan apakah Anies dan Ganjar akan menghadiri kegiatan tersebut atau tidak.

“Yang jelas kita undang,” ujarnya.

Pengumuman pemenang Pemilu akan dilaksanakan pada Rabu 24 April 2024 pada pukul 10.00 WIB.

“Kalau durasi waktunya itu tidak terlalu ketat, yang jelas ada prosedur-prosedur yang kami lakukan. Besok itu pembacaan penetapan itu, mulai pukul 10.00 WIB,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo dan Gibran akan menghadiri penetapan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu 24 April 2024.

Hal itu dikatakan oleh Juru bicara (jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Senin 22 April 2024.

“Iya pak Prabowo akan datang langsung, diundang oleh KPU untuk menerima keputusan resmi terkait penetapan beliau sebagai presiden terpilih. Iya pasti, pasti hadir bersama Gibran,” kata Dahnil.

Dahnil menyebut, Prabowo akan menyampaikan pernyataan resmi terkait putusan sengketa Pilpres 2024 pada Rabu nanti.

“Yang jelas, Pak Prabowo baru menyampaikan statement resmi di hari Rabu,” ujarnya. []

Bahkan salah satu tim kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Maqdir Ismail, berharap Allah SWT tidak menjatuhkan murka dan azab kepada pemimpin yang sengaja melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilpres 2024.

“Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jatuhkan azab dan murkamu kepada pemimpin-pemimpin kami yang secara sengaja telah melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan segala cara ini, bukakanlah pintu hati mereka untuk bertobat dan menyesali perbuatan laknat mereka,” ucap Maqdir, Senin 22 April 2024 usai mendengar keputusan sidang.

“Jangan pula engkau biarkan para pemimpin kami menjadi Megalomania karena haus akan kekuasaan, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami, bahwa kekuasaan itu tidak pernah ada yang kekal, dan kekuasaan itu adalah titipan rakyat, suatu saat akan diminta dan harus dikembalikan secara baik,”tambahnya.

Maqdir juga mengomentari putusan hakim konstitusi menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan pihaknya.

“Kepada Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat mengabulkan karena berbagai alasan, termasuk karena adanya ancaman tangan yang tak terlihat, maka jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang sabar dan bertawakal,” ungkapnya.

“Sekiranya permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi dapat mereka kabulkan, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang sabar dalam menerima kebaikan, jauhkan kami dari sikap riya dan sombong, serta sikap-sikap buruk dan tidak terpuji,”pungkasnya. []

Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, pihak yang diminta hadir yakni pemohon I, pemohon II, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu RI.

Sama seperti sidang perdana, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku pemohon I dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai pemohon II juga sudah dikirimkan surat untuk hadir di persidangan dengan agenda pembacaan putusan.

Begitu juga dengan KPU sebagai termohon, dan tim hukum pembela Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait.

“Kita panggil semuanya, pemohon I, pemohon II, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu RI. Empat inilah untuk dua perkara itu, ada delapan surat yang kita kirimkan,” ujar Fajar di gedung MK, Jumat 19 April 2024 dikutip dari Kompas TV.

Kata Fajar, meski bersifat terbuka hanya pihak-pihak berkepentingan saja yang dapat hadir dalam ruang sidang pada Senin 22 April 2024.

Setiap pihak akan mendapatkan jatah 14 kursi orang yang boleh mengikuti sidang secara langsung.

Kemudian para pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara ini tidak diundang untuk mengikuti sidang, begitu pun dengan pendukung para kandidat.

“Demi kondusivitas, ya para pihak yang memang berkepentingan langsung dengan perkara ini yang boleh atau kemudian dipanggil hadir langsung di ruang sidang,” ujar Fajar.

Diketahui, sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 diagendakan pada Senin 22 April 2024 pukul 09.00 WIB.

Delapan hakim MK yang menangani perkara perselisihan hasil pemilu tengah mengadakan rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil putusan.

Rapat tersebut masih diagendakan hingga Minggu 20 April 2024 atau satu hari sebelum sidang pengucapan putusan. []

Menurut BEM FH Undip, banyak kecacatan dalam proses pemilu 2024 yang perlu dibenahi.

Kata Sofa, pihaknya telah menyerahkan amicus curiae kepada MK pada Selasa 16 April 2024 berbarengan dengan sejumlah kampus lainnya.

“Sudah kita serahkan ke MK,” ujarnya dikutip dari Kompas TV, Kamis 18 April 2024.

BEM FH Undip, menilai banyak terjadi kecurangan dalam proses Pilpres 2024, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga ketidaknetralan pejabat publik.

“Kita menilai bahwa proses pemilu ini banyak kecacatan yang harus dibenahi,” kata Sofa.

Ia berharap isi dari amicus curiae yang diajukan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Ia mengatakan amicus curiae yang diserahkan kepada MK berisi permasalahan-permasalahan pemilu yang diperoleh dari kajian bersama.

“Isi amicus curiae akan menjadi pertimbangan hakim,” ungkapnya.

Bahkan kata Yusril, saksi-saksi yang dihadirkan juga gagal membuktikan nepotisme hingga penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam pokok perkara, kami berkesimpulan para pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam positanya, yakni terjadinya berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan,”ujar Yusril dikutip dari kompas TV, Senin 15 Maret 2024.

Yusril juga menyebut, kedua Paslon gagal membuktikan penyalahgunaan bansos maupun pengerahan penjabat kepala daerah secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif).

“Saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut,” tegas Yusril.

Yusril pun menilai permohonan yang disampaikan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam petitum itu tidak beralasan hukum, sehingga layak untuk ditolak oleh MK.

Selain itu, Yusril juga meminta kepada majelis hakim menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 secara sah menurut hukum.

“Terakhir, dalam pokok perkara, kami mohon agar MK menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif tanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan tetap berlaku,” ucap Yusril.

“Dengan demikian, perolehan suara terbanyak yaitu 96.214.692 suara atau 58,59 persen dari suara sah dalam pilpres yang diperoleh pasangan calon Prabowo-Gibran adalah sah menurut hukum,”sambungnya.

Lebih lanjut Yusril berharap, dengan kesimpulan yang disampaikan akan membuat rangkaian Pilpres 2024 bisa selesai.

Sehingga dengan begitu, Prabowo-Gibran tinggal menunggu untuk dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

“Dengan putusan seperti yang kami kemukakan itu, kami berharap seluruh rangkaian pilpres telah selesai. Pasangan Prabowo-Gibran tinggal menunggu pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR tanggal 20 Oktober 2024 nanti,” ujarnya.

Sebelumnya dalam sengketa Pilpres 2024, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyampaikan petitum dengan tujuan Pilpres 2024 diulang dan Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Saat ini, proses sidang sengketa Pilpres di MK sudah masuk tahap akhir.

Majelis hakim konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara maraton sejak sidang pamungkas digelar pada Jumat 5 April 2024.

Setelah penyerahan kesimpulan pada Selasa hari ini, MK dijadwalkan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin 22 April 2024. []

Namun MK membuka kesempatan bagi para pemohon I dan II, termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI menyampaikan kesimpulan paling lambat Selasa 16 April 2024.

MK meminta pihak terkait untuk menyampaikan kesimpulan dalam tertulis yang nantinya menjadi bahan pertimbangan delapan hakim konstitusi memutus perkara sengketa Pilpres pada 22 April 2024.

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud akan memberikan kesimpulan pada Selasa 16 April 2024.

Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan kesimpulan tertulis dan akan diserahkan ke MK, Selasa 16 April 2024.

Kesimpulan yang disampaikan kubu Ganjar-Mahfud kata Ronny, tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Di antaranya soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tidak diubah.

Yang masih menggunakan yang lama dengan mensyaratkan capres/cawapres minimal berusia 40 tahun.

Dia dihadirkan dalam sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Suharko, Presiden Jokowi menjadi salah satu penyebab suara Ganjar-Mahfud anjlok di kandang banteng.

Kandang banteng tersebut yakni Jawa Tengah dan Bali.

“Saya kira sangat jelas, bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di berbagai provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah itu, kan karena tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat membagi-bagikan Bansos,”ujar Suharko dalam persidangan, Selasa 2 April 2024.

“Jokowi tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi,” sambungnya.

Suharko juga menyebut Jokowi membuat desain untuk mempengaruhi perilaku pemilih.

Yakni untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Namun Presiden Jokowi enggan berkomentar terkait tuduhan tersebut.

Diketahui,tuduhan tersebut disampaikan tim hukum Ganjar-Mahfud dalam sidang perdana perselisihan hasi pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 27 Maret 2024.

Nama Jokowi disebut-sebut oleh Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam sidang perdana itu.

Todung menyebut Jokowi melakukan nepotisme terkait Pilpres 2024 dengan tujuan memenangkan anaknya yang menjadi cawapres Prabowo.

“Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK, ya,” kata Jokowi usai pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) ke-12 di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Sebelumnya, Todung mengaku pihaknya mendokumentasikan ribuan kasus pelanggaran serius dalam tahap pra-pemilihan umum.

Pelanggaran-pelanggaran ini disebutnya memengaruhi perilaku pemilih sehingga memenangkan Prabowo-Gibran pada 14 Februari.

Dimana dalam gugatannya perolehan suara pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran nol di seluruh provinsi dan luar negeri.

Gibran mengaku tidak mengerti isi dari gugatan tersebut.

Dia merasa hal itu sangat janggal mengingat seluruh tahapan dalam rekapitulasi dilakukan dari tingkat kecamatan hingga nasional.

“Cuma nol? Maksudnya gimana itu?” ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa 26 Maret 2024, dikutip dari Kompas TV.

Gibran menilai isi gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 yang dilayangkan tim hukum Ganjar-Mahfud itu seolah meremehkan KPU.

Ia berharap isi gugatan tersebut hanya sebuah candaan.

“Saya enggak ngerti maksudnya apa itu cuma nol. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya,” ujar Gibran, dikutip dari KompasTV.

Mereka membawa sekitar lima boks dokumen dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Sabtu 23 Maret 2024 sore.

Rombongan tim hukum Ganjar-Mahfud di Ketuai oleh Todung Mulya Lubis tiba pada pukul 16.50 WIB di gedung MK.

Mereka terlihat membawa sejumlah dokumen yang dikemas dalam lima buah boks besar.

Boks itu, diangkut ke dalam gedung MK setelah Todung tiba.

Saat di dalam, sekitar lima boks kontainer itu langsung dibawa ke ruang berkas.

Nampak, tim hukum yang membawa dokumen itu langsung membuka tutup boks kontainer.

Terpantau, petugas tim hukum nampak memilah dan berkomunikasi dengan petugas MK di sana.

Menurut Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, seluruh berkas pendaftaran perselisihan hasil pemilu sudah disiapkan.

Mulai dari barang bukti, saksi hingga para kuasa hukum yang akan mengikuti sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kata Todung, pihak 03 sudah menyiapkan 30 pengacara,30 saksi dan 10 ahli dalam gugatan hasil Pilpres ini.

Dalam permohonan gugatan tim hukum akan membeberkan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil Pilpres yang akan didaftarkannya.

“Kita ingin mencari kebenaran konstitusional dan MK adalah tempat untuk mencari keputusan konstitusional,” ujar Todung, Jumat 22 Maret 2024.

Todung juga memastikan apakah Ganjar dan Mahfud akan hadir saat pendaftaran

Menurutnya dalam pendaftaran nanti lebih banyak tim hukum dan para kuasa hukum.

Seperti diketahui, hasil hitungan cepat (quick count) berbagai lembaga survei hingga saat ini menunjukkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih hasil signifikan, yakni 57-58 persen. Artinya, akan memenangi Pilpres 2024 satu putaran.

Di sisi lain, dalam Pilpres 2024, PPP mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersama PDIP.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) ini menuturkan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintah baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.

“Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat jika diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, ‘Partai Persatuan’ untuk persatuan Indonesia, dan ‘Pembangunan’, harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Meski begitu, lanjut Sandi, posisi PPP pasca Pemilu 2024 akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Saat ini, katanya, belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut di internal PPP. Dia menyatakan, saat ini masih fokus kerja sebagai Menparekraf.

Mereka akan melayangkan ggatan sengketa hasil Pilpres 2024 setelah KPU mengumumkan penetapan hasil perhitungan suara secara nasional.

Sejak pemilihan presiden diselenggarakan secara langsung pada 2004, hasil penghitungan suara KPU selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Lantas bagaimana potensi sengketa suara pilpres kali ini? Berikut sejumlah seluk-beluk yang hingga kini telah diketahui.

UU 24/2003 tentang MK mengatur sejumlah syarat yang wajib dipenuhi peserta pemilu jika mereka hendak menggugat hasil penghitungan suara KPU.

Pasal 74 pada regulasi itu mengatur, permohonan sengketa pemilu hanya dapat diajukan paling lambat 3×24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil perhitungan suara secara nasional.

Merujuk tahapan pemilu yang disusun KPU, pengumuman hasil suara itu akan diumumkan paling lambat 21 Maret 2024.

Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan adanya kepentingan yang sama antara pihaknya dengan TPN Ganjar-Mahfud.

“Kepentingan kami adalah sama-sama menegakkan hukum dan demokrasi,” kata Ari Yusuf di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024.

Ari mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan dengan TPN Ganjar-Mahfud dan telah beberapa kali bertemu membahas gugatan kecurangan di Pilpres 2024.

“Rencana kerja sama itu disambut baik oleh TPN Ganjar-Mahfud,” jelasnya.

Ari menegaskan, kecurangan pada Pilpres 2024 bukan indikasi atau dugaan, tapi memang telah terjadi dan bukti-buktinya sedang dikumpulkan untuk dilakukan gugatan.

“Bukan indikasi, tapi memang terjadi kecurangan,” tandasnya. (*)

Peringatan itu justru ditanggapi Ahok dengan tegas. Katanya, justru apabila ada loyalis yang takut Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah, maka seharusnya mereka all out untuk mendukungnya agar menang di Pilpres 2024.

“Kalau kamu tahu Ganjar akan kalah, kamu all out dong dukung Ganjar. Saya enggak usah ditakut-takuti,” kata Ahok ada video yang diunggah akun YouTube “Eropa untuk Ganjar Mahfud” yang dilihat, Kamis, 8 Februari 2024.

Namun, Ahok tidak menyebutkan nama dari eks kader PDIP yang meneleponnya itu.

Tak hanya itu, eks kader PDIP tersebut juga mengingatkan agar Ahok ingat terhadap jasa “sosok berkuasa” kepada dirinya.

“Dia telepon saya, kamu masih ingat lho jasanya. Kamu napi dijadikan komut (Komisaris Utama Pertamina),” ujarnya.

Disudutkan seperti itu, Ahok menjawab dengan jawaban menohok. “Lantas, saya dijadikan napi oleh siapa? Oleh dia juga,” tukasnya.

Sekadar mengingatkan, Ahok pernah mendekam di penjara karena tersandung kasus penistaan agama.

Kasus itu terjadi pada tahun 2017 jelang pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, dia kalah dari Anies Baswedan. (*)