Ganjar menekankan bahwa respons terhadap kritik publik seharusnya berbasis pada fakta dan data, bukan melalui pelabelan identitas politik.

Dalam keterangannya kepada media pada Rabu (17/6/2026), mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang lebih memilih mendiskreditkan pengkritik daripada menjawab substansi masalah.

Menurutnya, menuduh seorang aktivis atau warga kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu merupakan jalan pintas untuk menghindari pembahasan inti persoalan.

“Jika ada kritik, jawablah dengan data. Jika ada masukan, tanggapi dengan perbaikan kebijakan. Jangan menciptakan narasi bahwa hanya pendukung pemerintah yang berhak bersuara, sementara mereka yang kritis otomatis dicap sebagai lawan politik,” tegas Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan kembali fondasi dasar negara Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil warga, termasuk kebebasan berpendapat, bukan sekadar melayani kepentingan penguasa.

Pertanyaan mengenai latar belakang afiliasi politik seorang pengkritik, menurut Ganjar, sering kali bukan ditujukan untuk mencari kebenaran, melainkan sebagai upaya mendelegitimasi suara tersebut.

Ia menegaskan kembali bahwa dalam sistem demokrasi, hak untuk mengawasi kekuasaan tidak hilang meskipun seseorang pernah mendukung tokoh politik tertentu.

“Bahaya terbesar muncul ketika validitas sebuah kritik diukur dari siapa yang menyampaikannya, bukan dari kebenaran faktanya. Warga negara tidak kehilangan hak kritiknya hanya karena kedekatan masa lalu dengan figur politik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar memperingatkan adanya pergeseran menuju “politik loyalitas” jika ruang kritik hanya dibuka bagi kalangan pendukung pemerintah. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

“Penguasa silih berganti, namun hak warga negara untuk melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan harus tetap tegak dan tidak boleh dibatasi,” pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut bisa jadi memiliki niat yang baik, hanya saja dijalankan di waktu yang salah.

“Tentu ada niat baik di dalam kebijakan menaikkan PPN 12%), namun ia mungkin datang pada saat yang salah,” kata Ganjar Pranowo dalam video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Kamis 19 Desember 2024.

Menurutnya, stimulus ekonomi yang hendak dijalankan pemerintahan Kabinet Merah Putih terhadap kenaikan PPN 12% tersebut tetap akan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil dan kaum rentan.

“Di atas kertas, kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan di negara, tapi di lapangan, kebijakan ini akan memaksa rakyat mengurangi konsumsi, mengirbankan tabungan, atau terjerat utang,” ujarnya.

Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa suara ini disampaikan agar pemerintah menelaah lagi apakah benar-benar sudah menjalankan azas keadilan atau tidak.

Atau benarkah kebijakan menaikkah PPN 12 persen adalah obat bagi memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat kecil menengah atau tidak.

“Saya khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksud sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi,” tuturnya. []

Diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran dijadwalkan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB di gedung MPR, Jakarta.

“Kalau diundang, ya, hadir,” kata Ganjar seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu 12 Oktober 2024.

Namun, dirinya belum menerima undangan dari MPR untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Belum menerima undangan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya mengundang kontestan Pilpres 2024 untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Muzani menyebut pihaknya juga mengundang Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan mantan presiden dan mantan wakil presiden lainnya. []

Yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2024 mendatang.

Pelantikan Prabowo-Gibran kata dia, bakal digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat.

Acara itu akan digelar pada 20 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB.

“Dari presentasi yang disampaikan, rencananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober pada hari Minggu jam 10 pagi di Gedung DPR-MPR di Gedung Nusantara,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2024.

“Insya Allah pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh termasuk kandidat Presiden, kandidat Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 kemarin,” tutur Muzani.

Pihaknya juga akan mengundang para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum.

Rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.

Ia berharap semua pihak dapat ikut serta dalam pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka (kandidat Pilpres 2024) semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau,” ujar Muzani. []

Menurut Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, partainya akan memberikan pendampingan hukum kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunarwanti Rahayu.

“Kalau sudah seperti itu prosesnya mesti diikuti kan enggak bisa menolak, tinggal siapkan pengacaranya dan saya kira partai mesti membantu agar kita tahu permasalahan sebenarnya. Partai lakukan pendampingan,” kata Ganjar, Rabu 24 Juli 2024, dikutip dari video YouTube Kompas TV.

Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Mbak Ita itu, sapaan Hevearita, mengatakan bakal mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Ia juga menjamin pelayanan di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tak terganggu meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.

“Ya, mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan, tapi jangan sampai terkait dengan Pemkot Semarang ini tidak berjalan,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kota Semarang, Senin 22 Juli 2024 lalu.

Ia juga mengatakan dirinya sedang berada di kantor dan bekerja seperti biasa saat penyidik KPK melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Semarang.

”Pada saat ada kegiatan (KPK) di Pemkot Semarang, saya ada di kantor. Jadi, saya ada, cuma saya ada di atas,” ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait kasus korupsi yang diduga menyeretnya, ia enggan menjawab.

”Tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak ke mana-mana,” tegasnya. []

Dalam pidatonya pada acara wisuda Program Pascasarjana UGM di gedung Grha Saba UGM, Rabu 24 Juli 2024, Ganjar menyoroti meningkatnya angka bunuh diri di kalangan generasi muda akibat stres, tekanan, dan depresi.

Ganjar menekankan perlunya langkah strategis dan kolaboratif untuk mengatasi masalah ini.

Ia menyebut beberapa kasus bunuh diri yang sempat viral di media sosial, seperti siswa SD di Banyuwangi yang bunuh diri karena sering diejek sebagai anak yatim.

Kemudian siswa SD di Pekalongan yang bunuh diri karena ponselnya di sita oleh ibunya, dan anak SMP di Cirebon yang bunuh diri karena tekanan hidup.

Selain itu, ada juga kasus anak SMA yang gantung diri setelah fotonya tersebar di media sosial, serta seorang anak di Bandung yang nekat melompat dari jembatan.

“Fenomena bunuh diri di kalangan generasi muda kita akhir-akhir ini membuat kita semua miris. Penting rasanya kita merumuskan langkah strategis dan taktis, bergerak bersama untuk mengatasinya,”ujar Ganjar dikutip dari Kompas TV, Rabu 23 Juli 2024.

“Sesungguhnya saat ini kita sedang dalam kondisi darurat kesehatan mental,” tambahnya.

“Untuk mahasiswa, tentu kita masih ingat dua peristiwa bunuh diri yang melibatkan mahasiswa UGM, satu melompat dari lantai 11 hotel dan satu lagi meninggal di tempat kost. Semoga ini kejadian terakhir dan tak terulang lagi,” sambungnya lagi.

Mengutip penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023 mencatat ada 2.112 kasus bunuh diri di Indonesia dalam 11 tahun terakhir.

Pelantikan itu berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Deddy Sitorus juga dilantik sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif.

Selanjutnya, Ronny Talapessy sebagai Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional dan Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi.

Mereka dipanggil ke atas panggung untuk diambil sumpah jabatannya oleh Megawati.

“Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan,” kata Megawati.

Presiden kelima RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan.

“Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi,” ucap Megawati diikuti oleh mereka yang dilantik.

Megawati melanjutkan, “Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa.”

Pelantikan ini bersamaan dengan perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan hingga 2025.

Mereka yang ditambahkan masa jabatannya ialah pengurus lama, antara lain, anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Ada juga Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut diawali dengan pembacaan nama kader yang dilantik sebagai pengurus oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Struktur yang baru masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025.

“Ketua Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Bambang Wuryanto, Ketua Bappilu Eksekutif Deddy Sitorus MA, Ketum Bidang Ideologi dan kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat,” ucapnya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selanjutnya, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Syukur Nababan, Ketua Bidang Sumber Daya Said Abdullah.

“Ketua Bidang Politik Puan Maharani, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Luar Negari Dr Ahmad Basarah, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat Yasonna Laoly,” lanjut Hasto.

Hasto kemudian membacakan, Ketua Bidang Reformasi Sitem Hukum Nasional Ronny Talapessy, Ketua Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Ketua Bidang penanggulangan Bencana Tri Rismaharini.

Sementara itu, pengurus DPP lainnya adalah Utut Adianto sebagai Wakil Sekjen Bidang Internal, kemudian Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi.

Setelah mereka berada di atas panggug, Megawati pun melantiknya dengan membacakan sumpah, diikuti oleh para pengurus DPP.

“Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan dalam rangka untuk menyesuaikan karena kongres kita itu kita kembalikan kepada waktu seperti waktu lalu, yaitu 2025,” kata Megawati.

“Akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019, piagam dan program perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku,” kata Megawati membacakan.

Megawati berharap, yang baru dilantik akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi.

“Saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa,”ucap Megawati. []

Kata Gajar, diusulkannya Anies sebagai sosok non-kader adalah hal biasa di PDI-P.

Menurutnya, di provinsi-provinsi “besar”, banyak orang yang berminat menjadi bakal calon yang diusung PDI-P.

Ganjar menyebut para bakal calon tersebut akan melalui proses rekrutmen.

“Ya semua sebenarnya setiap mau Pilkada rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada yang biasanya non-kader juga mendaftar,” kata Ganjar, Senin 17 Juni 2024.

“Tentu pasti akan melalui proses, satu rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Itu lah proses-proses pertimbangan yang akan diambil dan sekarang masih berjalan,” tambahnya.

Mantan gubernur Jawa Tengah tersebut menyatakan, PDI-P umumnya akan melihat dulu potensi kader sebelum memutuskan calon.

Namun, PDI-P tetap berpeluang mengusung calon non-kader sebagai bentuk keterbukaan.

Terkait potensi pencalonan Anies Baswedan, Ganjar menyebut pencalonannya di Pilkada DKI Jakarta 2024 mesti didiskusikan lebih lanjut. Namun, jika tidak cocok, menurutnya tidak usah dipaksakan.

“Itu yang mesti diobrolkan, dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tetapi seandainya tidak cocok, menurut saya tidak harus dipaksakan,” kata Ganjar.

Sebelumnya, DPD PDI-P DKI Jakarta dilaporkan telah menyerahkan rekomendasi bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke DPP. Salah satu nama yang disebutkan adalah Anies Baswedan.

Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menyebut, penetapan bakal calon gubernur DKI Jakarta akan ditentukan DPP PDI-P sebelum diresmikan. []

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun mengaku tak mempermasalahkan keputusan Politikus PDI Perjuangan itu.

“Ya udah, nggak apa-apa. Tetap mohon dikawal dari luar ya. Siapa pun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung. Tidak masalah,” tegas Gibran dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa, 7 Mei 2024.

Putra presiden Jokowi itu mengaku tetapa akan merangkul pihak-pihak yang memilih oposisi.

“Tapi sekali lagi, atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul,” ucapnya.

“Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga, semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di Pak Presiden terpilih,” sambungnya.

Sebelumnya, Ganjar mengungkapkan, tak akan menjadi bagian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar kepada wartawan, Senin 6 Mei 2024.

Ganjar menyebut dirinya akan melakukan kontrol dengan cara yang baik dan benar.

“Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” ucap Ganjar. []

Hal itu disampaikan Ganjar di acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Acara itu juga dihadiri bekas cawapresnya Mahfud MD di Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2024.

“Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” ucap Ganjar dalam pidatonya.

Mantan gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP itu mengaku akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ganjar, pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar.

Dia meyakini satu-satunya cara yang benar melakukan pengawasan yakni lewat legislatif atau parlemen.

Ganjar menyebut bahwa cara berpolitik Indonesia harus mulai naik kelas dengan tidak saling mencibir.

“Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir,” ujar dia.

“Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” sambung Ganjar.

Keputusan Ganjar tidak akan bergabung berpeluang sejalan dengan arah sikap partainya.

Dia sempat meyakini PDIP akan berada di luar pemerintahanan ke depan.

Arah PDIP itu kata Ganjar terlihat sejumlah pernyataan Ketua Umunnya PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Saya kira kalau lihat statement-statement-nya Bu Mega, rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal istilah oposisi,” ucap Ganjar.

Diketahui hingga saat ini PDIP belum mengumumkan secara tegas terkait hal itu.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut sikap partainya baru akan dibahas dalam Rakernas V partai yang akan digelar bulan ini. []

“Belum memutuskan, tetapi kalau saya lihat statementnya Bu Mega saya rasanya iya, di luar pemerintahan,” kata Ganjar di rumahnya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, dikutip dari Kompas TV, Kamis 25 April 2024.

Menurutnya, PDIP akan mengambil peran sebagai kontrol pemerintah.

Hal itu, kata dia, hanya bisa dilakukan jika PDIP berada di luar pemerintahan dan penting dilakukan untuk check and balance agar ada tercipta pemerintahan yang baik.

Namun begitu, ia menegaskan sikapnya tetap menghormati pihak yang memenangkan Pilpres kemarin.

Hanya saja, hal itu berbeda dengan sikap politiknya yang lebih suka berada di luar pemerintahan.

“Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang tapi sikap politik saya, lebih baik kami di luar,” ujarnya.

Sementara itu, disinggung soal rencana kedepannya, Ganjar mengatakan tetap akan menjalani aktivitas di partai.

Menurutnya, sebagai kader partai, dia memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah.

“Saya kader partai, jadi saya masih akan beraktivitas di partai. Banyak hal yang kemarin dipesankan oleh Bu Mega terkait dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, maka kita pasti akan konsentrasi pada soal-soal itu,”jelas Ganjar.

“Tentu saja karena kita bagian dari partai pasti bagaimana kita bertindak konkrit di masyarakat dan bagaimana di dalam pemerintahan itu nanti ada check and balance system,” pungkasnya. []

Ganjar membeberkan alasan dirinya tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Rabu 24 April 2024.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut mengaku baru mengetahui ada undangan untuk menghadiri acara itu 30 menit sebelumnya.

Mahfud pun mengaku menyesal tidak dapat menghadiri acara penetapan tersebut.

“Banyak yang bertanya, ‘Kok Pak Mahfud tidak hadir?’ Saya menyesal tidak bisa hadir karena saya juga baru mengetahui setengah jam sebelum acara, lewat telepon,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu, dikutip dari Kompas TV.

Karena sudah mepet, ia pun mengaku tidak bisa mengejar waktu untuk menghadiri acara tersebut.

“Waktunya tidak mengejar, jadi tidak tau ada undangan,” tuturnya.

Kendati tak dapat hadir, Mahfud tetap menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden-Wapres terpilih untuk periode 2024-2029.

Menurut Ganjar Pranowo, dirinya baru tau kalau hari ini pengumuman penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

“Saya baru terima kabar pagi ini. Semalam saya tanya staf saya tidak ada undangan,” ucap Ganjar, Rabu 24 April 2024.

Meski mengetahui pagi ini, Ganjar mengaku tidak bisa hadir ke KPU untuk hadir dalam pengumuman hasil Pilpres 2024.

Alasannya kata Ganjar, dirinya saat ini tidak berada di Jakarta tetapi di Yogyakarta.

“Kebetulan saya di Yogya jadi tidak bisa datang,” kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar menambahkan, berdasarkan informasi dari stafnya, undangan dari KPU ditujukan untuk para ketua partai politik.

“Tadi saya konfirmasi ke staf undangan awalnya untuk para ketua partai,” ujar Ganjar.

“Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya, apakah ada undangan? Jawabnya tidak ada,”ucapnya.

Diketahui KPU RI hari ini menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres terpilih Pilpres 2024.

Penetapan tersebut diumumkan oleh KPU setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilayangkan oleh paslon 01 atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. []

Dimana gugatan Anies Baswedan dan Ganjar-Mahfud MD ditolak oleh Hakim MK.

Menanggapa hasil sidang, Capres terpilih Gibran Rakabumung Raka meminta para pendukungnya untuk tetap tenang.

Dia meminta para pendukung untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Gibran mengaku sudah memberikan imbauan agar para pendukungnya tetap tenang.

Sama seperti permohonan Capres terpilih Prabowo Subianto agar para pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran tetap tenang menghadapi putusan MK.

“Kita homati keputusan yang ada, kemarin saya koordinasi dengan Pak Prabowo, sama arahan beliau itu,” ujar Gibran di Balai Kota Solo, Senin 22 April 2024.

Ia juga berharap Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa bersama-sama membangun Indonesia.

“Bisa bergandengan tangan lagi. Bareng-bareng bangun negara yang kita cintai ini,” ujar Gibran, dikutip dari Kompas TV.

Terkait rencana merangkaul paslon nomor urut 01 dan 03, Gibran mengatakan hal tersebut akan di bahas lebih lanjut setelah seluruh tahapan Pilpres selesai.

“Ditunggu aja step by step. Prosesnya seperti apa, ditunggu aja ya,” ujarnya. []