Langkah itu dilakukan agar tidak ada gas melon yang dijual jauh di atas harga ditetapkan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan HET yang diatur pemerintah akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan harga gas di wilayahnya masing-masing.

“Penetapan HET itu kan oleh masing-masing pemerintah daerah, tapi pemerintah (pusat) sudah menetapkan harga yang ini eceran tertingginya kira-kira berapa,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (7/2).

Menurutnya, harga tertinggi yang akan diatur pemerintah tidak berbeda jauh dari saat ini. Sebab, tujuannya untuk memastikan masyarakat kelas bawah mendapatkan harga murah.

“Jadi ya justru harapannya masyarakat menerima harga itu adalah sesuai dengan harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah memang tengah menata penyaluran LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan harganya tidak terlalu liar. Salah satunya dengan cara menghapus rantai distribusi tingkat paling bawah atau pengecer karena ditemukan banyak permainan harga.

Dengan penghapusan pengecer, maka masyarakat hanya bisa membeli LPG 3 Kg di pangkalan atau agen resmi.

“Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (3/2).

Namun, kebijakan ini menyebabkan LPG 3 Kg mendadak langka di pasaran dan terjadi antrean panjang di sejumlah pangkalan di Indonesia, khususnya Jabodetabek. Karenanya, penjual eceran kembali diperbolehkan

“Pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan beli di pengecer,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dikutip dari Antara, Minggu (2/2/2025).

Heppy juga menyampaikan bahwa para pengecer dapat menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut merespons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana mengubah pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi, dimulai pada 1 Februari 2025.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Adapun waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan adalah satu bulan.

Dengan demikian, pada Maret 2025, tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg.

Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.

“Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg,” kata Heppy.

Ia juga menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga sudah menyediakan akses untuk memudahkan masyarakat mencari pangkalan terdekat, yakni dengan mengakses link ini https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg

Foto tersebut sebenarnya hanya menunjukkan pemain film dan sinetron tersebut sedang memasak. Akan tetapi, perhatian masyarat tertuju pada tabung gas di bagian belakang yang coba ditutupi atau disembunyikan.

Berdasarkan bentuk dan ukuran, Prilly diduga menggunakan LPG subsidi yang juga kerap disebut tabung gas melon berwarna hijau. Padahal LPG ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat ekonomi rendah atau miskin.

Lantas bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pelanggaran tersebut? Apakah ada sanksi?

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah tak akan memberikan sanksi kepada Prilly.

“Kalau sanksi mungkin tidak dengan sistem ini,” kata dia kepada wartawan di Jakarta.

Meski demikian, Tutuka mengklaim ESDM tengah membuat aturan yang akan membuat LPG subsidi tak akan mudah diperoleh atau dibeli masyarakat dengan ekonomi mampu atau tinggi. Hal ini merujuk pada rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penempatan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

“Kami akan mengajukan revisi perpres 104 nanti akan ada detil beberapa yang boleh membeli kan kita udah punya sistem kita udah ada mendaftar juga NIK,” kata Tutuka.

“Itu nanti, kalau dia membeli dan KTP-nya ternyata bukan dalam kelompok [penerima subsidi], itu ga bisa [beli].”

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menerapkan aturan pencatatan NIK pada pembelian LPG 3 Kg. Aturan ini awalnya diklaim sebagai cara untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, pada praktiknya tetap ada celah yang memungkinkan pelanggaran.

“Saya kami menyampaikan ke masyarakat jangan lah seperti itu. [LPG Subsidi] itu adalah hak orang yang gak mampu. Merasalah ini bukan hak saya, ini hak orang lain,” ujar Tutuka.

Prilly juga telah menyampaikan klarifikasi tentang keberadaan LPG 3 Kg di rumahnya tersebut. Dia membantah telah mencoba menyembunyikan keberadaan tabung gas melon tersebut. Dia juga mengklaim tak menggunakan tabung tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Tabung gas melon, kata dia, dipinjamkan sementara oleh petugas layanan kirim gas ketika mengambil dan akan mengirim tabung gas non subsidi. Tabung LPG 3 Kg, menurut dia, juga langsung dikembalikan saat petugas membawa tabung gas yang sudah dipesan.

“Aku sangat aware kalau gas itu memang tidak diperuntukkan untuk semua orang, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengingatkan,” tulis Prilly.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, tambahan pasokan LPG 3 kg ini dilakukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat pada rangkaian Idulfitri 2024.

“Stok di agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg terpantau aman. Untuk itu kami menghimbau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda. Jika di pengecer, tentu lebih mahal,” kata Mars Ega melalui keterangan di Jakarta, Senin (15/4/2024).

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, stok LPG 3 kg aman hingga 15 hari. Ketersediaan stok mulai dari SPBE hingga agen dan pangkalan adalah salah satu cara mengantisipasi lonjakan kebutuhan LPG 3 kg hingga masa libur Lebaran selesai.

Pertamina Patra Niaga juga telah menyiapkan 5.027 agen siaga dan pangkalan siaga yang tetap beroperasi saat libur untuk melayani masyarakat.

“Kita terus monitor penambahan alokasi LPG 3 kg ke daerah yang memang membutuhkan, dan tim lapangan terus melakukan pengecekan berkala di agen dan pangkalan siaga kami,” tutup Irto.