United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) for Palestine mengungkapkan lebih dari 125 ribu kasus infeksi kulit yang berkaitan dengan tikus dan parasit tercatat sejak Januari hingga Mei tahun ini.

Lembaga PBB untuk pengungsi Palestina itu menyebut kondisi kesehatan masyarakat di Gaza semakin mengkhawatirkan.

Kondisi penyebaran penyakit itu dipicu memburuknya sanitasi dan meningkatnya populasi hewan pengerat di wilayah yang masih diblokade tersebut.

“Krisis lain terjadi di Jalur Gaza. Tikus dan parasit merajalela. Infeksi kulit menyebar. Risiko penyakit meningkat,” tulis UNRWA melalui platform media sosial X dikutip dari Anadolu, Jumat, (22/5/2026).

UNRWA menjelaskan ratusan tenaga medis mereka saat ini menangani sekitar 400 kasus infeksi setiap hari.

Namun, keterbatasan pasokan obat-obatan membuat penanganan medis belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Ratusan personel medis UNRWA menangani sekitar 400 kasus per hari, tetapi mereka dapat melakukan lebih banyak lagi jika mereka menerima jumlah obat-obatan yang memadai,” lanjut pernyataan UNRWA.

Lembaga itu kembali menegaskan bahwa lebih dari 125 ribu kasus infeksi kulit terkait tikus dan parasit telah dilaporkan sepanjang Januari hingga Mei 2026.

“Pasokan harus diizinkan masuk ke Gaza dalam skala besar,” demikian informasi dari UNRWA.

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 877 warga Palestina tewas dan 2.602 lainnya mengalami luka-luka sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025.

Sementara itu, sejak serangan besar Israel dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 72 ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia, mayoritas perempuan dan anak-anak. S

elain itu, lebih dari 172 ribu orang lainnya mengalami luka-luka akibat konflik berkepanjangan tersebut.

Meski gencatan senjata sempat diumumkan tahun lalu, Israel disebut masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan yang telah disepakati ke wilayah Gaza.

Kondisi tersebut memperparah situasi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi yang kini hidup dalam kondisi kemanusiaan sangat memprihatinkan. []

Kesembilan WNI itu diketahui tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan bagi warga Palestina di Gaza. Namun di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi dilaporkan dicegat oleh otoritas Israel sebelum akhirnya para relawan tersebut ditahan.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan koordinasi intensif guna memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan kondisi para WNI dalam keadaan aman.

Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia telah meminta bantuan kepada negara-negara dan pihak yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan otoritas terkait agar dapat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para relawan Indonesia yang ditahan.

“Nah, tadi juga saya sampaikan kita minta kepada rekan-rekan kita yang punya hubungan langsung, untuk pertama memastikan kondisi mereka, kondisi rekan-rekan kita yang ditahan itu baik. Kemudian, mereka juga diperlakukan dengan baik,” kata Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan kecaman terhadap tindakan pencegatan dan penahanan tersebut. Menlu menilai apa yang dilakukan Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan karena para relawan sedang menjalankan misi damai untuk membantu masyarakat sipil Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan di Gaza.

Sugiono menegaskan bahwa para WNI tersebut bukan bagian dari aktivitas militer ataupun agenda politik tertentu, melainkan murni menjalankan aksi solidaritas kemanusiaan bersama relawan internasional lainnya.

“Dan apa yang dilakukan oleh Israel merupakan suatu hal yang melanggar kemanusiaan. Karena mereka ada dalam misi damai, saya hargai, apresiasi semangat mereka untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/102017/indonesia-libatkan-turki-dan-yordania-bantu-bebaskan-9-wni-dari-israel/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98784/kontroversi-misi-ke-gaza-purnawirawan-tni-minta-prabowo-batalkan-pengiriman-pasukan https://eranasional.com/98784/kontroversi-misi-ke-gaza-purnawirawan-tni-minta-prabowo-batalkan-pengiriman-pasukan#respond Thu, 26 Feb 2026 19:27:14 +0000 https://eranasional.com/98784/kontroversi-misi-ke-gaza-purnawirawan-tni-minta-prabowo-batalkan-pengiriman-pasukan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) menyampaikan sikap tegas terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan mengirimkan sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina. Forum tersebut meminta agar kebijakan itu ditinjau ulang bahkan dibatalkan karena dinilai berpotensi melanggar konstitusi serta keluar dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Dalam pertemuan yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, para purnawirawan membahas secara khusus keterlibatan Indonesia dalam pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) yang disebut-sebut merupakan inisiatif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Forum menilai partisipasi Indonesia dalam skema tersebut berbeda dengan tradisi pengiriman pasukan perdamaian yang selama ini dijalankan Indonesia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia konsisten mengirimkan kontingen dalam misi perdamaian dunia yang berada langsung di bawah payung PBB. Menurut dia, mekanisme tersebut memiliki legitimasi hukum internasional yang jelas serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Sejak dulu, keikutsertaan Indonesia dalam misi luar negeri selalu melalui mandat resmi PBB. Itu yang menjadi dasar moral, hukum, dan politik kita. Jika berada di luar kerangka itu, tentu harus dikaji sangat mendalam,” ujarnya usai pertemuan forum, Kamis, 26 Februari 2026.

Fachrul menekankan bahwa konstitusi mengatur secara tegas mekanisme pengambilan keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer ke luar negeri. Ia merujuk pada pentingnya koordinasi dan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum keputusan besar seperti pengiriman ribuan pasukan dilakukan.

Menurutnya, tanpa proses konsultasi yang transparan dan persetujuan parlemen, kebijakan tersebut dapat menimbulkan preseden kurang baik dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan sipil-militer.

“Keputusan strategis, apalagi menyangkut pengerahan ribuan prajurit ke wilayah konflik, harus melalui pembahasan matang bersama DPR. Itu amanat konstitusi,” kata dia.

]]> https://eranasional.com/98784/kontroversi-misi-ke-gaza-purnawirawan-tni-minta-prabowo-batalkan-pengiriman-pasukan/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza#respond Mon, 16 Feb 2026 17:50:34 +0000 https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina, pada akhir Juni 2026. Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut risiko besar, baik dari aspek politik luar negeri maupun kepentingan pertahanan nasional.

Rencana pengiriman itu merupakan bagian dari partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF), sebuah satuan stabilisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803. Pasukan tersebut berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurut Hasanuddin, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak boleh sekadar dilihat sebagai bentuk solidaritas internasional.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pengerahan pasukan ke luar negeri harus melalui pertimbangan strategis yang matang, termasuk kejelasan mandat, struktur komando, hingga jaminan keselamatan prajurit.

Dalam keterangannya, Hasanuddin menilai bahwa pengiriman ribuan prajurit TNI berpotensi menimbulkan risiko tinggi dengan manfaat yang belum tentu sebanding. Ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam misi internasional yang sarat kepentingan geopolitik bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit.

Menurutnya, ISF yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengambilan keputusan. Ia menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam struktur BoP yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolektif dan kolegial dalam diplomasi multilateral.

Selain risiko politik, ia juga menyinggung aspek pembiayaan. Pengiriman 8.000 personel ke wilayah konflik tentu membutuhkan anggaran besar, mulai dari logistik, perlengkapan, transportasi militer, hingga dukungan operasional di lapangan. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, ia meminta pemerintah transparan mengenai skema pembiayaan dan manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 menyebutkan bahwa ISF bertugas mendukung BoP dalam menciptakan gencatan senjata serta mendorong proses demiliterisasi di Gaza. Namun demikian, Hasanuddin mempertanyakan apakah mandat tersebut telah dirumuskan secara jelas dan tidak menyimpang dari prinsip perdamaian.

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam ISF berpotensi menghadapi situasi di luar mandat awal. Dalam piagam BoP, menurutnya, tidak dijabarkan secara spesifik mengenai kerangka perdamaian Gaza secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang dikirim bisa terseret dalam dinamika politik atau konflik bersenjata yang lebih luas.

Sebagai purnawirawan TNI, Hasanuddin menekankan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Ia juga mempertanyakan apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan seluruh negara pengirim pasukan, atau justru menjadi instrumen kepentingan geopolitik pihak tertentu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF bersifat terbatas dan berfokus pada misi kemanusiaan. Dalam keterangan tertulisnya, pemerintah menyatakan bahwa prajurit TNI tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur.

Mandat Indonesia, menurut Kemenlu, mencakup perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, rekonstruksi infrastruktur, serta pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian Palestina. Tugas-tugas tersebut diklaim sesuai dengan national caveats atau batasan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF merupakan wujud komitmen terhadap perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai mitra pengawas pemerintah, DPR memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pengerahan pasukan ke luar negeri telah melalui prosedur konstitusional. Pengawasan menyangkut aspek hukum, anggaran, kesiapan operasional, hingga perlindungan hukum bagi prajurit di medan tugas.

Hasanuddin menegaskan bahwa diskusi terbuka di parlemen diperlukan agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Ia berharap pemerintah memaparkan secara rinci tujuan, durasi penugasan, struktur komando, serta evaluasi risiko sebelum pasukan diberangkatkan.

Di tengah kompleksitas konflik Gaza dan dinamika geopolitik global, keputusan mengirim ribuan prajurit TNI bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah strategis yang berdampak luas. Karena itu, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas menjadi kunci agar komitmen kemanusiaan Indonesia tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan keselamatan prajurit.

Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan prajurit TNI itu akan bergabung dengan matra lainnya. Palito mengatakan TNI AU juga menyiapkan alutsista jika nanti dibutuhkan.

“Personel sudah kami siapkan baik itu penerbang, pasgat, kesehatan, pusgeos (pusat geo spasial) dan lain sebagainya,” kata Palito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/11).

“Semua yang dibutuhkan di sana kami sudah siapkan. Sekitar 3.650 orang,” ungkapnya.

“Masalah nanti kebutuhan pesawatnya kita sesuaikan dengan pemberangkatannya. Tidak semua juga kami berangkatkan ke sana. Tapi disesuaikan dengan personel berapa yang akan diberangkatkan,” ujarnya.

Hal itu disampaikan setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan jajarannya tengah menyeleksi prajurit yang nantinya akan menggabungkan pasukan pemelihara perdamaian untuk dikirim ke Gaza, Palestina.

Ia mengatakan komandan kontingen pasukan itu nantinya adalah Jenderal Bintang Tiga.

“Untuk kontingen Pemeliharaan Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3,” kata Jenderal Agus.

Freddy menjelaskan bahwa nantinya perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme.

“Saat ini TNI sudah menyiapkan beberapa nama calon, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB, yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan memerintahkan berkedudukan sebagai panglima pasukan yang memimpin seluruh kontingen Indonesia dalam misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian.

Tugasnya antara lain mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga komposit brigade, mengatur koordinasi dengan PBB, pasukan kontributor negara-negara, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan. Lalu, menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

“Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,” ujar dia.

Freddy menjelaskan penunjukan pasukan tinggi bintang tiga didasarkan pada skala operasi yang besar dengan melibatkan tiga brigade komposit.

Pertimbangan lain, kompleksitas tugas yang meliputi aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, perlindungan warga dan koordinasi kebutuhan dengan PBB serta aktor internasional.

TNI mensyaratkan calon komandan memiliki pengalaman operasi gabungan TNI, pengalaman pengugasan internasional atau pendidikan luar negeri.

“Pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian dan kemampuan diplomasi militer dan strategi komunikasi,” tandas dia

Menteri Keamanan Nasional yang dikenal berhaluan keras, Itamar Ben Gvir, melontarkan ancaman serius, menegaskan bahwa partainya akan berupaya menggulingkan koalisi berkuasa jika kelompok Hamas tidak benar-benar dibubarkan.

​Ancaman tersebut dilontarkan oleh Ben Gvir setelah serangkaian rapat, termasuk rapat kabinet keamanan dan rapat pemerintah yang meratifikasi kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) ini membuka jalan bagi penghentian pertempuran dan proses pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

​Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya telah mengumumkan bahwa gencatan senjata dijadwalkan mulai berlaku dalam waktu 24 jam setelah rapat pemerintah rampung. Proses pembebasan sandera di Jalur Gaza kemudian akan menyusul dalam 72 jam setelah periode 24 jam tersebut.

​Ultimatum dari Jewish Power

​Mengutip laporan Reuters pada Jumat (10/10/2025), Ben Gvir, melalui partainya Jewish Power, memberi peringatan keras. Ia menyatakan bahwa kompromi dengan Hamas, bahkan melalui skema pembebasan sandera sekalipun, tidak dapat diterima jika tujuannya bukan pembubaran total kelompok tersebut.

​Dalam sebuah pernyataan yang dirilis menjelang pembahasan persetujuan gencatan senjata Gaza, Ben Gvir menyampaikan ketegasan posisinya:

​”Jika pemerintahan Hamas tidak dibubarkan, atau jika mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah dibubarkan, padahal kenyataannya mereka masih ada dengan kedok yang berbeda, Jewish Power akan membubarkan pemerintahan tersebut,” tegas Ben Gvir.

​Pernyataan ini menggarisbawahi perpecahan mendalam di tubuh koalisi Netanyahu. Bagi Ben Gvir dan kelompok garis keras, keberadaan Hamas di Gaza dianggap sebagai garis merah yang tidak bisa ditoleransi, bahkan ketika Israel berusaha mencapai tujuan mendesak seperti pembebasan sandera.

​Pengesahan resmi gencatan senjata oleh pemerintah Israel pada Jumat (10/10) waktu setempat kini semakin menempatkan tekanan pada PM Netanyahu, yang harus menyeimbangkan kepentingan keamanan, desakan untuk membebaskan sandera, serta menjaga soliditas koalisi yang rentan dari ancaman perpecahan.

Pengumuman resmi disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi di markas besar PBB di Newyork, Senin (22/9/2025), Dimana ia menegaskan bahwa pengakhiran konflik di Gaza menjadi prioritas utama.

Prabowo menyampaikan bahwa kondisi di Gaza saat ini merupakan bencana kemanusiaan yang tidak bisa lagi ditoleransi.

Ia menegaskan perlunya upaya bersama untuk mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan yang selama ini memicu kekerasan.

“Kita harus berusaha keras membangun perdamaian yang menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh keluarga manusia di dunia,” ujar dia.

Ditegaskan pula bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan perdamaian sebagai bagian dari langkah konkret menuju solusi dua negara.

Dalam rencana ini, Israel dan Palestina akan diakui sebagai negara berdaulat dan pihak-pihak harus menuntaskan kekerasan yang terjadi.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan negara Palestina harus dijamin. Setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia berkomitmen untuk segera mengakui negara Israel,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo mengapresiasi langkah sejumlah negara besar yang telah mengakui kedaulatan Palestina, seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal. Ia mengajak negara-negara lain yang belum melakukan hal serupa untuk segera mengambil langkah sejarah ini.

“Sejarah tidak akan menunggu. Pengakuan terhadap Palestina harus dilakukan sekarang,” tegasnya.

Momen ini menjadi titik penting dalam upaya diplomatik global untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Indonesia menegaskan bahwa perdamaian sejati memerlukan pengakuan dan komitmen bersama seluruh pihak terkait.

Semoga langkah nyata ini turut mempercepat langkah menuju stabilitas dan kedamaian di kawasan yang sudah lama bergejolak.

Serangan bertubi-tubi dan tanpa ampun itu telah membunuh setidaknya 84 orang dalam kurun 24 jam terakhir.

Sebagian besar korban tewas dalam serangan udara Israel berada di daerah Jabaliya, utara Gaza.

Serangan terus-menerus ini diluncurkan Israel sehari usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya tidak akan menghentikan serangan ke Gaza hingga Hamas dikalahkan.

Al Jazeera melaporkan, serangan Israel di Jabaliya mengenai lima gedung permukiman yang digunakan untuk mengungsi.

Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut militer Israel menyerang tanpa peringatan terlebih dulu.

Sejumlah saksi mata mengatakan, jenazah akibat serangan Israel di Jabaliya memenuhi kamar mayat Rumah Sakit Indonesia.

Petugas pun menyebut masih ada korban yang terjebak reruntuhan.

Pengungsi di kamp pengungsian Al-Nahda, utara Gaza, Muhammad Al-Dreiny menyebut, Israel juga menyerang kamp pengungsian tersebut dan menimbulkan sejumlah korban.

Al-Dreiny menyebut anak-anak yang sedang bermain bola turut terbunuh dalam serangan Israel.

Serangan Israel di Jabaliya membunuh setidaknya 50 orang.

Penyintas serangan Israel menyebut, bom Tel Aviv diluncurkan secara tiba-tiba dan meledak seperti “gempa besar.”

“Kami sedang tertidur saat terlempar ledakan. Rumah tetangga kami dibom dan milik kami rusak parah. Kami hampir tidak selamat, seluruh tetangga kami terbunuh,” kata salah satu penyintas, Anas Saleh.

Sebelumnya, pada Selasa 13 Mei 2025, Israel menyerang Rumah Sakit Eropa dan Rumah Sakit Nasser di selatan Gaza.

Serangan ke rumah sakit tersebut menewaskan belasan orang.

Rumah sakit-rumah sakit di Gaza kerap diserang Israel sejak memulai operasi militer di Gaza pada Oktober 2023 lalu.

Israel terus menyerang rumah sakit kendati ilegal menurut Konvensi Jenewa 1949. []

Dilansir Al Jazeera, serangan bom Israel itu membakar hidup-hidup wartawan stasiun televisi Palestine Today, Hilmi al-Faqaawi, dan pria lainnya bernama Yousef al-Khazindar.

Sementara jurnalis-jurnalis lainnya yaitu Hassan Eslaih, Ahmed al-Agha, Muhammad Fayek, Abdallah Al-Attar, Ihab al-Bardini, dan Mahmoud Awad, mengalami luka-luka.

Abed Shaat, seorang fotografer lepas, yang berada di sekitar lokasi yang menjadi target serangan Israel, menuturkan apa yang disaksikannya.

Shaat saat kejadian berada di sebuah tenda di depan Rumah Sakit Nasser, yang menjadi markasnya bersama wartawan-wartawan lainnya sejak serangan Israel ke Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023.

“Saya terbangun karena bunyi ledakan besar di sekitar,” ungkap fotografer 33 tahun itu.

“Saya dan para kolega saya langsung ke luar tenda. (Saya membawa) ponsel untuk mengambil gambar.”

Dia mengatakan serangan bom Israel menghantam sebuah tenda wartawan di seberang tendanya.

“Saya ketakutan – (Israel) menargetkan wartawan seperti ini!”

Shaat lalu melihat salah satu rekannya terbakar.

“Saya mulai mengambil gambar dari kejauhan, tetapi begitu saya semakin dekat ke tenda yang terbakar, saya melihat salah satu rekan saya terbakar,” ujarnya.

Dia kemudian berhenti mengambil video.

“Saya tidak tahu dari mana saya mendapat keberanian untuk mendekati kobaran api dan mencoba menarik keluar orang yang terbakar itu.”

Shaat mengatakan kobaran api sangat besar. Dia menambahkan, ada tabung gas yang meledak, dan satu lagi terbakar.

Dia berusaha menarik tubuh yang terbakar itu, namun gagal.
“Saya mencoba menariknya dengan memegang kakinya, tetapi celananya robek di tangan saya. Saya coba menarik dari sudut lain, tapi tidak bisa,” tutur Shaat.

Dia menuturkan kobaran api semakin besar. Dia pun tak tahan.

“Beberapa pria datang membawa air untuk memadamkan api,” katanya.

“Saya tiba-tiba merasa sangat lemah… dan pingsan.”

Militer Israel di media sosial X berdalih melancarkan serangan untuk menangkap wartawan Hassan Abdel Fattah Muhammad Islayh (Eslaih) yang mereka tuduh sebagai anggota Hamas.

Eslaih yang memiliki banyak follower di media sosial, terluka parah dalam serangan Israel itu.

Pejabat-pejabat Israel telah mengancam Eslaih berkali-kali karena meliput serangan ke sebuah kibbutz Israel selama serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023.

Menurut Sindikat Wartawan Palestina, lebih dari 200 jurnalis di Gaza telah dibunuh pasukan Israel sejak Oktober 2023.

Dengan angka itu, perang Israel di Gaza menjadi yang paling mematikan bagi wartawan di dunia. []

Pemerintah Israel pada Rabu 29 Januari 2025 mengungkapkan Hamas akan membebaskan delapan sandera pada Kamis 30 Januari 2025, setelah setahun lebih dalam penahanan di Gaza.

Pembebasan itu merupakan bagian dari gencatan senjata kedua pihak yang telah memasuki pekan kedua.

Dilansir dari The New York Tmes, otoritas Israel mengungkapkan tiga sandera yang merupakan warganya adalah Gadi Moses (80 tahun), Arbel Yehud (29), dan Agam Berger (30).

Hamas mengonfirmasikan bahwa tiga warga Israel itu akan dibebaskan.

Namun, baik Hamas dan Israel tak mengungkapkan nama warga negara Thailand yang akan dibebaskan.

Di bawah syarat-syarat gencatan senjata, Israel diperkirakan bakal membebaskan lebih dari 100 tahanan Palestina dalam pertukaran sandera.

Jumlah itu termasuk di antaranya 30 tahanan Palestina yang dihukum seumur hidup atas keterlibatan dalam serangan mematikan terhadap Israel.

Pembebasan ini menjadi yang ketiga sejauh ini di tengah gencatan senjata enam pekan Hamas dan Israel, yang merupakan bagian dari sejumlah fase kesepakatan yang diharap bisa mengakhiri perang di Gaza.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 45.000 warga Palestina terbunuh di sana, dalam perang Israel untuk menghancurkan Hamas.

Israel sendiri tak pandang bulu dalam penyerangannya, yang membunuh warga sipil dan kombatannya.

Selama gencatan senjata 42 hari, Hamas berkomitmen untuk membebaskan setidaknya 33 dari 97 sandera Israel di Gaza.

Mereka akan ditukar dengan lebih 1.500 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

Kedelapan sandera yang akan dibebaskan itu diculik oleh Hamas saat melakukan serangan ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023.

Sekitar 1.200 orang terbunuh dalam serangan itu, dan sebanyak 250 orang lainnya disandera. []

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut gencatan senjata tersebut adalah sesuai dengan usulan yang disampaikannya pada 31 Mei 2024 dan disepakati secara bulat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)

“Kesepakatan ini akan mengakhiri pertempuran di Gaza, membuat bantuan kemanusiaan yang amat dibutuhkan warga Palestina di Gaza semakin melimpah, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarganya,” ucap Biden melalui media sosial X, dipantau Kamis.

Ia pun menyambut gencatan senjata ini memberi harapan bagi kepulangan tiga warga negara AS yang disandera di Gaza dan bertekad “mengembalikan mereka semua ke tanah air”.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut tercapainya gencatan senjata, yang ia katakan sebagai “kabar yang tertunda lama”, menjadi peluang untuk “melimpahkan bantuan kemanusiaan yang benar-benar dibutuhkan untuk mengakhiri penderitaan di Gaza”.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial X itu, PM Inggris juga mendorong gencatan senjata ini untuk diteruskan dengan upaya mencapai solusi permanen demi mengakhiri konflik antara Israel dengan Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Menurut surat kabar Haaretz, perang yang tengah berlangsung di Gaza telah menjadi salah satu konflik paling mengerikan.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa puluhan ribu warga Palestina telah kehilangan nyawa, termasuk mereka yang berada di zona yang sebelumnya ditetapkan sebagai “aman” oleh militer Israel.

Haaretz mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menuduh komunitas internasional bersikap hipokrit dalam menyikapi perang di Gaza.

Sebelumnya, Netanyahu menuding dunia mengabaikan konflik dan bencana kemanusiaan lainnya, seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman.

Namun, laporan itu justru menunjukkan kenyataan yang berbeda.

Sejak perang dimulai pada 7 Oktober tahun lalu, lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas, yang berarti sekitar 2 persen dari populasi Gaza yang berjumlah dua juta jiwa.

Yang lebih memprihatinkan, banyak dari mereka yang tewas berada di zona aman yang ditetapkan oleh militer Israel.

“Sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi, namun pelarian mereka ke zona yang disebut aman tidak selalu membawa keselamatan,” tulis Haaretz dikutip dari Anadolu, Kamis 15 Agustus 2024.

Sinwar adalah tokoh utama Hamas di Gaza yang dianggap sebagai otak di balik serangan 7 Oktober di Israel.

Pemilihan ini menunjukkan kekuatan sayap garis keras Hamas setelah pemimpin sebelumnya, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan yang diduga dilakukan oleh Israel di Iran.

Sinwar, yang dikenal dekat dengan Iran dan telah lama membangun kekuatan militer Hamas, dipilih sebagai sinyal bahwa Hamas siap terus berjuang meski Gaza telah hancur akibat serangan Israel selama 10 bulan terakhir.

Penunjukan ini kemungkinan besar akan memancing reaksi dari Israel, yang telah menargetkan Sinwar sejak serangan 7 Oktober, di mana 1.200 orang Israel tewas dan sekitar 250 orang disandera.

Pengumuman ini datang di tengah situasi yang sangat tegang.

Kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas semakin meningkat, Iran bersumpah membalas dendam atas kematian Haniyeh.

Hizbullah Lebanon mengancam akan membalas serangan Israel yang menewaskan salah satu komandan top mereka di Beirut pekan lalu.

Para mediator dari Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar sedang berusaha menyelamatkan negosiasi untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera di Gaza yang terguncang oleh kematian Haniyeh.

Hamas dalam pernyataannya mengatakan bahwa Sinwar ditunjuk sebagai kepala biro politik yang baru menggantikan Haniyeh, yang tewas dalam ledakan yang dituduhkan Iran dan Hamas pada Israel.

Israel belum mengonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya.

Pekan lalu, Israel juga mengatakan telah mengonfirmasi kematian kepala sayap militer Hamas, Mohammed Deif, dalam serangan udara pada bulan Juli di Gaza. Hamas belum mengonfirmasi kematiannya.

Menanggapi penunjukan ini, juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan kepada televisi Al-Arabiya yang berbasis di Saudi, bahwa hanya ada satu tempat untuk Yahya Sinwar, yaitu di samping Mohammed Deif dan teroris 7 Oktober lainnya.

“Itulah satu-satunya tempat yang kami persiapkan untuknya,”tegasnya.

Para mediator dari Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar sedang berusaha menyelamatkan negosiasi untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera di Gaza yang terguncang oleh kematian Haniyeh.

Hamas meminta jaminan dari mediator bahwa gencatan senjata awal akan berlanjut sampai syarat-syarat pertukaran itu dirundingkan.

Para pemimpin Israel mengancam akan melanjutkan perang untuk menghilangkan Hamas setelah pembebasan sandera sebagian. []

Ternyata tempatnya menginap bukan diserang dari udara, namun di tempat dia nginap sudah dipasangi bom.

Hal tersebut diungkapkan oleh tujuh pejabat di Timur Tengah, termasuk dua pejabat Iran dan satu dari Amerika Serikat (AS).

Menurut lima pejabat seperti dikutip dari The New York Times, Kamis 1 Agustus 2024, bom tersebut diperkirakan disembunyikan selama dua bulan sebelumnya.

Penginapan itu dijalankan dan dilindungi oleh Korps Garda Revolusi, serta merupakan kompleks yang luas, yang disebut Neshat, di sebuah lingkungan kelas atas utara Teheran.

Haniyeh tengah berada di Teheran untuk menghadiri peresmian Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Menurut para pejabat tersebut, bom itu dipicu dari jarak jauh.

Bom diledakkan setelah dikonfirmasi Haniyeh ada di dalam ruangannya di penginapan itu.

Selain Haniyeh, pengawalnya juga tewas karena ledakan bom tersebut.

Menurut pejabat Iran, yang merupakan anggota Garda Revolusi, ledakan itu menggetarkan gedung, menghancurkan jendela dan membuat sebagian tembok rubuh.

Kerusakan itu juga dibuktikan dalam foto dari gedung tersebut yang dibagikan The New York Times.

Penginapan tersebut memang kerap digunakan Haniyeh ketika mengunjungi Teheran.

Pejabat Iran dan Hamas pada Rabu 30 Juli 2024, mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Pejabat AS yang meminta anonimitas juga mecapai kesimpulan tersebut setelah melakukan penilaian.

Pembunuhan Haniyeh pun menimbulkan kekhawatiran gelombang kekerasan lainnya di Timur Tengah, dan mengganggu negosiasi yang tengah berlanjut demi mengakhiri perang di Gaza.

Haniyeh merupakan negosiator utama Hamas dalam pembicaraan gencatan senjata.

Israel sendiri tak secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Tetapi, menurut lima pejabat Timur Tengah, intelijen Israel telah memberikan pengarahan kepada AS dan pemerintah Barat lainnya detail dari operasi tak lama setelah kejadian.

Belakangan beredar kabar bahwa yang membunuh petinggi Hamas itu bukanlah Israel. []