JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Inspektorat Pemprov DKI turun tangan dan pro aktif menangani persoalan dugaan Pemprov DKI beli lahan sendiri di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

“Pihak Inspektorat Pemprov DKI harus segera turun tangan menangani masalah dugaan pembelian lahan sendiri Pegadungan,” kata Gembong Warsono, Selasa (8/8/2023).

Dan, jika hal ini benar terjadi berarti pencacatan aset milik Pemprov DKI Jakarta tidak atau belum tertib.

Sementara itu, mantan Lurah Pegadungan Sulastri menyatakan sangat menyesali terjadi praktik Pemprov DKI beli lahan sendiri. Katanya, saat itu dirinya hanya seorang “prajurit” yang tidak mengerti apa-apa, hanya menjalankan perintah atasan.

“Posisi saya saat itu hanya seorang prajurit yang enggak mengerti apa-apa, hanya mengikuti perintah atasan. Bisa dibayangkan jika saya tidak mengikuti perintah atasan, nasib saya bisa seperti apa,” ujar Sulastri saat ditemui di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

“Silahkan ditanyakan langsung ke Pak Denny (Plt camat Kalideres waktu itu). Waktu itu juga ada Pak Uus saat penandatanganan. Silahkan tanya ke mereka, saya sudah lupa,” sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta KPK untuk menyelidiki dugaan Pemprov DKI membeli lahannya sendiri yang berlokasi di Puri Gardenia II RT 007 RW 01, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

JAKARTA, Eranasional.com –Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan pihaknya mulai membahas beberapa nama dari internal partai untuk dimajukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Salah satu nama yang mencuat adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Gembong mengatakan, nama Gibran masuk dalam pembahasan internal partainya di tingkat DKI.

Ia menyebut nama-nama yang dipertimbangkan adalah kader PDIP yang menjadi Kepala Daerah.

“Dalam diskusi internal partai, kita sudah mendiskusikan beberapa kepala daerah yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya. Salah satunya adalah mas Gibran,” ujar Gembong di gedung DPRD DKI, Senin (6/1)

Selain Gibran, ada beberapa nama lain yang ikut dibahas. Di antaranya seperti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Priadi; Menteri Sosial Tri Rismaharini; hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas.

“Artinya kita diskusi, diskusi itu menginventarisasi para kepala daerah dari PDIP yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya, seperti Mas Gibran, Bu Risma, Pak Hendi yang skrg LKPP, Mas Anas yang sekarang di Menpan RB,” ucapnya.

Sejauh ini, nama-nama yang dibahas disebutnya merupakan kader internal partai. Belum ada tokoh eksternal atau luar partai yang menjadi pertimbangan.

“Ya tugas partai kan adalah untuk mencetak kader kan, tugas partai mencetak calon pemimpin, kewajiban kita menghadirkan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai kemudian kita munculkan sebagai pemimpin,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengungkapkan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di gedung DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan pembebasan lahan di Pulogebang untuk program DP 0 Rupiah tahun anggaran 2018-2019.

Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di DPRD DKI pada Selasa (17/1/2023) kemarin. Sejumlah ruangan yang digeledah, di antaranya, ruang Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi di lantai 10; ruang Fraksi Gerindra di lantai 2, termasuk ruang kerja M Taufik; ruang Fraksi Golkar dan Fraksi PKS di lantai 4, ruang Fraksi PDIP di lantai 8. KPK juga menggeledah ruang kerja anggota Fraksi PDIP, Cinta Mega dan satu ruangan staf Komisi C DPRD DKI.

“Kebetulan saya kemarin tidak ke kantor dan hari ini saya ke kantor, informasi yang saya dapatkan bahwa yang dilakukan penggeledahan oleh KPK adalah lantai 2, lantai 4, lantai 6, lantai 8, dan lantai 10. Kaitannya informasi yang kita dapatkan dengan pembebasan lahan di Pulogebang yang saat itu direncanakan untuk program DP 0 Rupiah,” kata Gembong, Rabu (18/1/2023).

Terkait penggeledahan ruang kerja Prasetyo, Gembong menekankan, Ketua DPRD DKI itu taat prosedur. Prasetyo, kata Gembong mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK.

“Karena ini ranah hukum secara otomatis kami pun dari Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” kata Gembong.

Meski belum mengetahui secara pasti hasil dari penggeledahan tersebut, Gembong menyatakan, pihaknya menyerahkan semua proses hukum yang tengah berjalan saat ini.

“Ruang fraksi dan bukan ruang ketua fraksi, ruang anggota Fraksi PDIP yaitu ruangan Ibu Cinta Mega. Kemudian hasilnya apa kita tidak tahu. Artinya apa yang dibawa oleh tim KPK, kita tidak tahu.

Dari Ibu Cinta Mega sendiri belum konfirmasi, sampai hari ini kami belum ada konfirmasi. Belum ada kontak-kontak dengan Ibu Cinta Mega, tetapi pastilah beliau akan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan saat ini,” katanya.

KPK diketahui menemukan bukti baru dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Bukti baru ditemukan usai menggeledah beberapa ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Keenam ruangan yang digeledah tim penyidik kemarin, yakni ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.

Ali menyebut dokumen dan alat bukti elektronik yang diamankan terkait pembahasan dan persetujuan penyertaan modal Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI. Penyertaan modal itu kemudian digunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang.

“Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ (Sarana Jaya) di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta,” ujar Ali.

Sebelumnya, Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK membawa sebanyak tujuh koper barang bukti yang diduga berisi berkas dan barang lainnya hasil penggeledahan dari Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Tim penyidik KPK keluar dari gedung sekitar pukul 20.55 WIB melalui pintu Gedung DPRD lama dan memasukkan koper-koper tersebut pada enam mobil jenis mini bus yang bersiap di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti transisi kepemimpinan yang terjadi pada 2022 di Ibu Kota. Segudang persoalan Jakarta seperti banjir, kesehatan, kesejahteraan masyarakat tidak luput dari radar Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Gembong meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono fokus menuntaskan persoalan pokok Ibu Kota.

“Maka kita teruskan pada transisi kepemimpinan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono. Ini yang perlu kita dorong, Fraksi PDIP mendorong Pak Heru Budi untuk fokus pada persoalan pokok Jakarta,” kata Gembonga Warsono saat menyampaikan laporan akhir tahun 2022 Fraksi PDIP di ruang Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Dikatakan Gembong, Jakarta berada di masa transisi lantaran pergantian kepemimpinan dari Anies Baswedan ke Gubernur Heru Budi Hartono.

Khusus pada penanganan banjir, Fraksi PDIP menekankan agar Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru Budi fokus menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi hingga akhir Desember mendatang. Bahkan, bisa terjadi melebihi prediksi.

“Jangan-jangan kita prediksi akhir Desember, ternyata sampai Januari. Tapi inilah prediksi, apa yang bisa diantisipasi. Artinya, Pemprov DKI Jakarta harus mampu melakukan antisipasi secara maksimal dalam menghadapi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Selain itu, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta ini mengatakan, pihaknya juga menyoroti kondisi banjir rob yang kerap melanda bagian pesisir Jakarta. Meskipun Heru Budi perlu waktu menuntaskan masalah banjir rob di Jakarta, PDIP mendorong agar pembangunan tanggul laut segera dirampungkan.

“Banjir rob tentunya dalam waktu tiga bulan enggak mungkin bisa diselesaikan. Dan tanggul itu enggak mungkin dalam tiga bulan atau setahun bisa selesai. Tapi mau tidak mau ini harus dikerjakan, pak Heru Budi harus harus fokus agar bisa mengeksekusi pembangunan tanggul,” tegas Gembong.

Dia juga berbicara mengenai buruknya drainase kota Jakarta. Gembong meminta agar Heru Budi juga memerhatikan kondisi drainase kota saat ini yang sudah tua.

“Persoalan utama Jakarta kaitannya dengan pengentasan banjir adalah soal drainase kota kita ini yang sangat buruk. Ini juga perlu Pak Heru perhatikan untuk drainase di Jakarta,” pungkasnya.

Jakarta- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta tak mau menyerah meski tujuh fraksi penolak interpelasi sudah dikumpulkan Gubernur Anies Baswedan. Beberapa anggota fraksi yang sudah makan malam bersama Anies itu diyakini bakal membelot.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan interpelasi ini merupakan kewenangan anggota dewan. Karena itu yang diperlukan adalah meyakinkan tiap anggota fraksi lain.

“Ini kan soal hati nurani, panggilan hati nurani. Jadi panggilan orang yang paling dalam. Ini soal panggilan nurani, yakin haqqul yakin teman-teman 25 anggota dewan ini bisa mempengaruhi yang lain,” ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/8/2021).

Gembong sendiri nantinya akan melakukan lobi-lobi politik kepada sesama pimpinan fraksi dan anggotanya kepada dewan lain. Ia yakin akan ada yang keluar dari koalisi pendukung Anies dan membelot mendukung interpelasi.

“Apalagi bu Merry kalau sudah bicara hak pertanya yang notabene mau menyelamatkan uang rakyat Jakarta haqul yakin,” katanya.

Kendati demikian, ia tak mematok kapan paripurna interpelasi ini akan dijalankan. Menurutnya setelah lobi-lobi dilakukan, lalu berjalan prosesnya di DPRD, akan semakin cepat agenda pemanggilan Anies dilakukan.

“Kalau bisa cepat kenapa mesti kita lama-lamain. Gitu saja. Saya punya keyakinan kuat,” pungkasnya.

Saat ini terhitung sudah ada 74 anggota DPRD yang menolak interpelasi tergabung dalam tujuh fraksi. Mereka sudah dikumpulkan Anies di rumah dinasnya beberapa waktu lalu.

Sementara yang mendukung interpelasi berjumlah 33 orang. Tujuh orang dari PSI dan 25 lainnya dari PDIP.