Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, saat hadir dalam program Sapa Indonesia Pagi di KompasTV pada Minggu (27/9/2026).

“Sepanjang pengamatan saya, relasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak pernah retak,” ujar Bahtra.

Keharmonisan tersebut, menurut Bahtra, tampak jelas saat momen Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Prabowo, Jokowi, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat duduk berdampingan dengan akrab.

Tak hanya sebatas hubungan formal sebagai sesama tokoh bangsa, keakraban keduanya juga terjalin secara kekeluargaan.

“Hubungan personal mereka sangat dekat. Mas Didit (putra Prabowo) bahkan cukup sering berkunjung dan bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi di Solo,” ungkapnya.

Terkait spekulasi atau dinamika penafsiran publik yang berkembang di masyarakat, Gerindra memilih santai.

Bahtra menekankan bahwa komunikasi serta hubungan politik antara pihaknya, Jokowi, maupun Gibran berjalan sangat baik.

“Siapa pun bebas memiliki penafsiran sendiri. Namun dari kacamata Gerindra, semuanya sangat harmonis dan tidak ada masalah,” tegas Bahtra.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai agenda kunjungan daerah yang dilakukan oleh Gibran sejatinya merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo demi memperkuat kolaborasi dalam pembangunan nasional. []

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman menanggapi momen kebersamaan Megawati dan Prabowo saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya terlihat berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan.

Menurut Habiburokhman, sikap Megawati mencerminkan jiwa kenegarawanan yang patut dicontoh.

Ia bahkan membandingkannya dengan sikap mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang belakangan mengkritik pemerintah.

“Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino. Apa yang dilakukan Ibu Mega menunjukkan sikap yang elegan sebagai seorang negarawan, meski partainya berada di luar pemerintahan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketua Komisi III DPR RI itu menilai Megawati, sebagai mantan presiden, tetap menghormati Prabowo sebagai kepala negara yang sedang menjabat.

Menurutnya, kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di DPR merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Namun, Megawati secara pribadi tetap menunjukkan penghormatan kepada Prabowo dan berupaya menjaga persatuan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Gerry usai menjadi pembicara pada acara diskusi publik yang mengusung tajuk Youth Talk Vol. 1 bertema “Depok Next Level: 1 Tahun Apa yang Sudah dan Ke Mana Arah Kita” di Gedung DPD KNPI Depok, Jalan Merdeka, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (24/02/2026).

Selain itu, dia juga menilai untuk pembangunan kepemudaan membutuhkan usulan dan gagasan langsung dari kalangan muda, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun sektor lainnya.

Dengan adanya diskusi, kata Legislator Partai Gerindra tersebut2q, ini merupakan langkah positif untuk merumuskan masa depan pemuda di Kota Depok.

“Bagus, positif, lebih terarah dan teman-teman KNPI punya rangka pemikiran yang konstruktif ke depannya buat pembangunan pemuda Kota Depok,” katanya.

Diketahui kata Gerry, KNPI sebelumnya telah menunjukkan kontribusi nyata bagi Kota Depok. Salah satunya yakni melalui forum-forum diskusi yang melahirkan sebuah gagasan strategis untuk generasi penerus.

“Waktu itu Ketua, Tomi sebelum menjadi Ketua KNPI sekarang pernah membuat sebuah forum diskusi dan melahirkan pemikiran yang positif. Perhatiannya untuk anak dan generasi penerus di Kota Depok, salah satunya yakni lahirnya KPAD Kota Depok,” ungkap Gerry.

Oleh karenanya, menurut Gerry bahwa forum seperti Youth Talk ini berpotensi kembali melahirkan produk pemikiran yang berdampak luas, tidak hanya bagi kalangan pemuda, melainkan juga masyarakat Kota Depok secara umum.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPD KNPI Kota Depok, Tommy Wibawa Mukti Sitorus, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis antara Pemuda dan Pemerintah Kota.

“Diskusi ini bertujuan untuk membangun kepedulian pemuda terhadap Kota Depok. Bentuk komitmen kami dalam mengawal visi Wali Kota-Wakil Wali Kota yakni bersama Depok maju,” katanya.

Maka itu dia menilai, kolaborasi yang solid antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci. Agar gagasan yang lahir tidak hanya berhenti pada forum diskusi, melainkan dapat terimplementasi dalam kebijakan nyata. (**)

Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie Louisa, menegaskan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan kerja nyata dari partai politik ketimbang wacana politik yang terlalu jauh ke depan.

“Masih prematur kalau sekarang kita sudah mengurusi Pilpres 2029, kasihan masyarakat politik melulu, kapan kerjanya,” ujar Grace, Kamis, 12 Februari 2026.

Ia menekankan bahwa PSI mengajak seluruh partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih fokus menuntaskan janji-janji kampanye yang sudah disampaikan kepada rakyat.

Grace juga menambahkan bahwa PSI menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait pasangan calon presiden di masa mendatang kepada Prabowo Subianto.

“Kami yakin Pak Prabowo akan memilih yang terbaik,” katanya.

Sikap ini menunjukkan bahwa PSI tetap menjaga konsistensi dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, tanpa terjebak dalam spekulasi politik jangka panjang.

Sebelumnya, perkara ini telah ramai diberitakan setelah mencuat informasi bahwa seorang anggota dewan berinisial HZ terseret dalam gugatan perdata terkait dugaan persoalan jual beli lahan di kawasan Sawangan, Depok.

Namun hingga kini, identitas dan peran HZ dalam perkara tersebut masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.

Di tengah minimnya informasi resmi, respons publik pun terbelah. Sebagian masyarakat mengaku sudah mengetahui sosok HZ, sementara sebagian lainnya masih bertanya-tanya siapa sebenarnya anggota DPRD yang dimaksud, serta sejauh mana keterlibatannya dalam gugatan yang kini bergulir di PN Depok.

HZ tercatat sebagai Tergugat III dalam perkara dengan Nomor 191/Pdt.G/2025/PN Dpk, bersama empat tergugat lainnya. Gugatan tersebut diajukan oleh PT CKS dan diklasifikasikan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kepala Seksi Humas PN Depok, Andry Eswin Sugandhi, menegaskan bahwa pengadilan hanya memproses perkara sesuai ketentuan hukum dan tidak dapat mengungkap detail pokok perkara selama persidangan masih berjalan.

“Jenis perkaranya PMH. Untuk substansi dan peran masing-masing pihak, itu sudah masuk pokok perkara dan akan diuji dalam persidangan,” ujar Eswin kepada wartawan, pada Selasa (27/1) lalu .

Berdasarkan informasi yang beredar, gugatan tersebut menyeret lima tergugat dan tujuh turut tergugat. Salah satu tergugat lain, berinisial YA, diketahui merupakan mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok yang sebelumnya telah divonis pidana penjara dalam kasus penipuan dan penggelapan terkait transaksi lahan di wilayah Sawangan.

Kondisi ini semakin memicu pertanyaan publik mengenai apakah terdapat keterkaitan antara gugatan perdata yang kini berjalan dengan perkara pidana sebelumnya, terutama mengingat lokasi dan objek perkara yang disebut-sebut berada di kawasan yang sama.

Meski demikian, PN Depok belum memastikan adanya hubungan langsung antara kedua perkara tersebut. Penilaian sepenuhnya akan menjadi kewenangan majelis hakim.

Sidang lanjutan perkara gugatan PT CKS dijadwalkan akan kembali digelar pada Selasa, 3 Februari 2026, dengan agenda pembuktian surat dari para tergugat.

Pengadilan memastikan agenda sidang tidak ada perubahan dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengikuti langsung jalannya persidangan.

“Untuk Besok sesuai agenda tidak ada perubahan, dan Sidang terbuka. Masyarakat boleh hadir untuk melihat proses persidangan,” kata Eswin kepada eranasional, Senin (2/2/2026).

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, ERANASIONAL.COM masih menunggu jawaban/konfirmasi HZ, anggota DPRD Kota Depok yang bersangkutan, guna memperoleh klarifikasi terkait pencantuman namanya sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Namun belum ada keterangan resmi yang disampaikan.

Dengan status HZ sebagai pejabat publik aktif, perkara ini dinilai tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik dan etika jabatan.

Sidang terbuka yang akan digelar dalam waktu dekat pun dipandang sebagai momentum penting untuk mengurai peran dan posisi masing-masing pihak dalam gugatan yang kini menjadi sorotan masyarakat Depok.

Berdasarkan informasi jadwal persidangan yang diakses melalui laman resmi PN Depok, sidang yang digelar pada Selasa (27/1/2026) sejatinya mengagendakan pembuktian surat dari para tergugat serta bukti surat Turut Tergugat I.

Namun, persidangan tersebut akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada 3 Februari 2026 dengan agenda yang sama.

Kepala Seksi Humas PN Depok, Andry Eswin Sugandhi, membenarkan adanya penundaan sidang tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sidang tetap dibuka dan berjalan sebelum akhirnya ditunda oleh majelis hakim.

“Sidang hari ini tetap berjalan, hanya saja ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 3 Februari 2026 dengan agenda yang masih sama, yakni pembuktian surat dari para tergugat,” ujar Eswin kepada wartawan di PN Depok.

Menurut Eswin, pada persidangan sebelumnya majelis hakim menerima penyerahan bukti surat dari kuasa Tergugat V serta kuasa Turut Tergugat I. Sementara pada sidang lanjutan nanti, para tergugat lainnya juga akan mendapat kesempatan yang sama untuk menyerahkan bukti.

“Setiap tergugat diberikan hak yang sama untuk menyampaikan bukti suratnya. Prosesnya dilakukan bergiliran,” jelasnya.

Dalam perkara ini, tercatat terdapat lima orang tergugat, termasuk anggota DPRD Kota Depok berinisial HZ, serta tujuh pihak lainnya yang berstatus sebagai turut tergugat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Merry Herianah, dengan Dwi Djauhartono sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan data perkara, gugatan yang diajukan PT Cipta Karya Santosa diklasifikasikan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Para tergugat dalam perkara ini masing-masing berinisial YA, FR, HZ, KSE, dan AB.

Saat ditanya mengenai substansi perkara serta dugaan keterkaitannya dengan kasus jual beli lahan di wilayah Bojongsari, Depok, Eswin enggan memberikan penjelasan lebih rinci.

Ia menegaskan bahwa pengadilan hanya memproses perkara sesuai hukum acara, sementara pokok perkara menjadi kewenangan majelis hakim.

“Jenis perkaranya PMH. Untuk detailnya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena perkara masih berjalan,” ungkapnya.

Diketahui, salah satu tergugat berinisial YA merupakan mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok yang saat ini tengah menjalani hukuman pidana. Pada Juli 2024 lalu, YA divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam perkara penipuan dan penggelapan terkait kerja sama pembangunan perumahan di atas lahan seluas 11.205 meter persegi di kawasan Bojongsari, Sawangan, Depok.

Dalam kasus pidana tersebut, YA diduga menerima uang senilai Rp2 miliar dari sejumlah pihak untuk pembelian lahan, namun kemudian mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain.

Baca halaman selanjutnya……………………….

Ahmad Dhani telah diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akibat kasus ini.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Ahmad Dhani sudah diingatkan terkait beberapa hal sensitif yang berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang. Muzani menekankan pesan, agar tak menyinggung hal sensitif tidak cuma ditujukan kepada Ahmad Dhani, namun juga perlu diingat oleh seluruh legislator hingga penyelenggara negara.

“Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif. Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

“Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029, saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

Prabowo menegaskan bahwa keinginannya sejak kecil adalah melihat Indonesia menjadi negara yang hebat.

Prabowo menilai jika program pemerintahannya tidak berhasil dan mengecewakan rakyat, ia merasa malu untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pilpres tahun 2029.

“Saya, kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil, saya hanya ingin melihat Indonesia hebat,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga membantah bahwa dirinya dikendalikan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan intervensi atau “cawe-cawe”, istilah yang sering disebut oleh Jokowi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Partai Gerindra memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2).

“Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘Insya Allah,’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Hambalang.

Muzani mengatakan keputusan itu diambil oleh perwakilan seluruh pengurus DPP, DPD dan DPC Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB pada Kamis (13/2/2025).

Hal itu diungkapkan Muzani saat disinggung perihal inisiator pertemuan Megawati dan Prabowo.

“Keperluan ketemu keduanya saya kira jangan bertanya tentang siapa yang menginisiasi nanti kalau terjadi pertemuan itu,” tutur Muzani dikutip dari Okezone, Sabtu 25 Januari 2025.

Menurut Ketua MPR RI itu, inisiator pertemuan Megawati dan Prabowo ibarat meminum kopi. Ketika minum kopi tak perlu ditanya siapa yang meracik lantaran akan berbeda nanti rasanya.

“Kalau kita minum kopi yang penting itu enak rasanya kopi, jangan bertanya siapa yang bikin kopi, karena kalau sudah siapa yang bikin kopi, nanti rasanya berbeda karena cara ngaduk pun berbeda-beda,” ucap Muzani.

“Bagaimana bikin sambal, yang penting sambalnya enak tapi jangan tanya siapa yang bikin sambal karena ulekannya beda,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi dalam waktu dekat.

Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

“Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025. []

Hal tersebut ditegaskan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta pada Senin (23/12).

“Enggak, enggak. Saya baca semuanya,” kata Ahmad Muzani.

Muzani menegaskan, sejumlah pernyataan yang dilontarkan para kader Gerindra hanya demi menegaskan bahwa kebijakan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen yang menjadi amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan produk legislasi kolektif.

“Teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan Undang-Undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama, jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya, ini kan produk bersama, gitu lho kira-kira,” jelasnya.

Kendati demikkian, Muzani mengingatkan agar PDIP tidak sebatas menyerang dengan dalih memberikan pandangan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025.

“Kalau mau memberi pandangan, ya pandangan saja. Kira-kira begitu. Enggak, enggak (nyerang),” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati atau akrab dipanggil Sara tersenyum miris melihat sikap PDIP yang saat ini sedang cari muka dengan menolak kenaikan PPN 12%.

Sara mengakui tidak habis pikir ketika PDIP bisa bermain sandiwara dan mendadak lupa bahwa pembahasan mengenai kenaikan PPN justru dipimpin oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%,” kata Sara di Jakarta pada Minggu (22/12).

Sara bahkan sampai menyindir bahwa PDIP sangat pintar untuk bermain drama dalam mencari simpati kepada masyarakat.

“Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” ucapnya.

“Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” sambungnya. []

“PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bahtra Banong dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12 persen pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa sikap PDIP saat ini yang memiliki sentimen negatif terhadap keputusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal kenaikan PPN merupakan hal yang tidak layak diperlihatkan kepada publik.

Ia menilai sikap Gus Miftah memang tidak sesuai dengan etika dan kepantasan umum.

“Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah terang keliru dan tak pantas,” kata Dahnil dalam keterangannya, Jumat (6/12).

Hanya saja, sikap mau meminta maaf dan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih patut dihargai.

“Namun, sikap beliau yang meminta maaf dan memutuskan untuk mundur sebagai Utusan Khusus Presiden perlu kita apresiasi dan hargai,” ujarnya.

Bagi Dahnil, peristiwa yang melanda Gus Miftah tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk bisa sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Tidak boleh sombong dan senantiasa rendah hati dalam situasi apa pun.

“Ini adalah pembelajaran bagi kita semua untuk tetap rendah hati dan menghormati orang lain,” pungkasnya. []

Tujuannya untuk melaporkan hasil pembicaraan dengan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Ahmad Basarah diketahui tiba di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat sekira pukul 18.20 WIB.

“Ini saya baru akan melapor kepada Ibu Ketua Umum, tentang beberapa hal yang beliau amanatkan kepada saya, untuk disampaikan kepada Pak Muzani dalam kapasitas selaku Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal DPP partai Gerindra,” kata Ahmad Basarah, Kamis 17 Oktober 2024.

Saat dikonfirmasi awak media terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, ia tak menjawabnya.

Sebagai informasi, Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambangi oleh sejumlah Ketua Umum Partai Politik di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta tadi siang.

Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan, pertemuan dengan Prabowo itu untuk membahas perkembangan ke depan pasca pelantikan sebagai Presiden RI.

“Diskusi dengan Presiden terpilih kami dari ketum koalisi dalam rangka membahas perkembangan ke depan pasca pelantikan,” kata Bahlil kepada wartawan di depan Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat.

Saat dikonfirmasi awak media terkait pertemuan tersebut turut membahas PDIP untuk bergabung ke kabinet, Bahlil tak menjawab secara rinci.

“Tadi saya nggak ada pembahasan itu ya. Tadi kita bahas itu, kita bahas negara bukan bahas partai,” ujar dia. []

Aduan tersebut dilayangkan ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) Polda Metro Jaya.

“Kami melaporkan kepada Pak Kapolda Metro tentang website Gerindra.org yang palsu,” Ketua Indo Digital Volunteer, Anthony Leong, di Polda Metro Jaya, Sabtu 14 September 2024

“Kami diterima pengaduan masyarakat dan kita membuat laporan langsung kepada Polda Metro Jaya,” sambungnya.

Anthony menjelaskan, website tersebut merupakan laman abal-abal.

Laman resmi Partai Gerindra adalah Gerindra.id. Gerindra.org menjadi perbincangan publik lantaran memuat akun Kaskus Fufufafa dan dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka.

“Ini kita melihat bahwa ada oknum tertentu ataupun pihak-pihak yang ingin memecah belah hubungan yang sangat harmonis yang sudah terjalin antara pak Prabowo dan pak Jokowi,” ujar Leong.

Dalam aduannya, ia melampirkan Pasal 45A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Masih Dumas karena ini tahap awal, karena ini tahap awal kita sudah memberikan clue kepada pihak berkepentingan karena ini sengaja dibuat oleh server luar negeri tapi kami sangat yakini bisa jadi pelakunya Warga Negara Indonesia,” ujarnya.

Namun, dirinya masih enggan menjelaskan jumlah pasti penambahan kementerian tersebut.

“Ya kalau kemudian penambahan, itu ada,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 September 2024.

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, terkait penambahan jumlah kementerian sedang diformulasikan.

Salah satu tujuannya untuk mewujudkan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya ini sedang kita simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program aksi, sehingga bisa lebih fokus,” katanya. []