Denny mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu ke MK pada Kamis (10/9/2026).

Dalam permohonannya, Denny secara spesifik mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat didaftarkan sebagai calon wakil presiden.

Denny menilai persoalan tersebut merupakan cacat syarat pencalonan sejak awal.

Menurut Denny, proses pelantikan tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga terjadi pada tahap pencalonan.

“Intinya, diskualifikasi Gibran sebagai Calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat cawapres,” tegas Denny kepada wartawan di gedung MK.

Denny juga menegaskan, langkah hukum yang ditempuhnya bukan merupakan upaya pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Ia menyebut perkara tersebut murni berkaitan dengan sengketa pemilu dan keabsahan proses pencalonan.

Dalam permohonan yang diajukan ke MK, Denny mencantumkan delapan poin petitum atau tuntutan utama.

Salah satu poinnya, Denny meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat imperatif atau wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden.

Atas dasar itu, Denny meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

Ia juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden cacat hukum sejak awal.

Tak hanya itu, Denny meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibatalkan.

Keputusan yang dimaksud mulai dari penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, hasil rekapitulasi suara secara nasional hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Yang menjadi sorotan, Denny juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR.

Sebagai konsekuensi dari permohonan tersebut, Denny meminta MK memerintahkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.

Pemilihan itu, menurut Denny, dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Denny meminta proses tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan.

“Semoga 9 hakim MK terbuka hati dan pikirannya untuk mengabulkan dan menyelamatkan lagi Marwah dan Wibawa Negara Hukum Republik Indonesia,” ujar Denny.

Sebelumnya Buka Sayembara Ijazah Gibran

Sebelum mengajukan permohonan ke MK, Denny Indrayana juga sempat menggelar sayembara pembuktian ijazah tingkat SLTA milik Gibran.

Batas waktu sayembara tersebut berakhir pada 9 September 2026.

Sebelum batas akhir, komitmen hadiah dalam sayembara tersebut dilaporkan telah mencapai Rp10,25 miliar.

Namun, nilai hadiah sayembara tersebut bukan menjadi bukti hukum secara langsung dalam permohonan ke MK.

Kini, persoalan mengenai riwayat pendidikan Gibran tersebut dibawa Denny ke jalur konstitusional untuk diuji dan dinilai oleh majelis hakim MK.

Pernah Digugat ke PN Jakarta Pusat

Persoalan riwayat pendidikan Gibran sebelumnya juga pernah dibawa ke pengadilan umum oleh advokat Subhan Palal.

Subhan saat itu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Nilai ganti rugi yang diminta dalam gugatan tersebut mencapai Rp125 triliun.

Subhan mempersoalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri milik Gibran yang berkaitan dengan Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insearch Sydney.

Menurut Subhan, dokumen tersebut dinilai tidak memenuhi kualifikasi yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia.

Namun, pada Desember 2025, majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangannya, pengadilan negeri dinilai tidak memiliki kewenangan atau kompetensi absolut untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara dan pemilu.

“Dan gugatan kemarin dinyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili. Jadi mengelak terus,” kata Subhan.

Subhan pun mengkritik putusan tersebut.

Ia menilai proses hukum yang berkaitan dengan lingkar kekuasaan cenderung tidak masuk ke pokok perkara.

“Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa aparat hukum kalau berhadapan dengan keluarga Jokowi dan Jokowi sekalipun, lumpuh, enggak berdaya. Makanya lebih baik dia menyatakan tidak berwenang mengadili,” cetusnya.

Kini, dengan diajukannya permohonan Denny Indrayana ke MK, polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Publik pun menanti bagaimana sembilan hakim konstitusi akan menilai dalil-dalil yang diajukan Denny dalam permohonannya. [SF]