Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026).

Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna tersebut secara khusus akan membahas pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Ahmad Muzani.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan tersebut juga menyepakati sejumlah langkah persiapan.

Pertama, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden pada hari yang sama untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Kedua, MPR membentuk tim verifikasi yang melibatkan lima persen dari total anggota MPR.

Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Ketiga, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani menjelaskan, secara konstitusional MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.

Dengan perhitungan tersebut, batas waktu pelaksanaan proses itu jatuh pada 10 Januari 2027.

Meski demikian, MPR memilih mempercepat tahapan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.

“Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.

Sementara itu, alur dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari.

Penyusunan tahapan itu mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46 hingga Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Pasal 134 sampai Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. []

Langkah tersebut dibahas dalam rapat gabungan (ragab) yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Pertemuan itu menjadi forum untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden.

Selain itu, MPR akan membicarakan mekanisme pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan, rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu, seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD akan dilibatkan.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani.

Tidak hanya membahas jadwal sidang paripurna dan mekanisme pengajuan calon kepada Presiden, MPR juga menyiapkan pembentukan dua tim khusus.

Tim pertama bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen calon Wakil Presiden. Sementara tim kedua merupakan tim ad hoc yang akan menyusun rancangan ketetapan MPR terkait proses tersebut.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, hingga kini tanggal pelaksanaan sidang paripurna belum diputuskan.

Menurutnya, penetapan jadwal tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat gabungan pimpinan fraksi MPR bersama kelompok DPD.

“Ya, itu kan rapat paripurnanya, heem, itu nanti baru diputuskan di agenda ragab,” ujar Bambang.

Kendati demikian, Bambang memberikan gambaran bahwa sidang paripurna kemungkinan berlangsung antara 23 November hingga 4 Desember 2026.

“Mungkin-mungkin. Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” katanya.

Ia menambahkan, penentuan tanggal pelaksanaan sidang juga harus mempertimbangkan kesibukan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu lantaran Presiden direncanakan menghadiri langsung sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.

“Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden,” ujarnya. []

Melalui akun media sosialnya, Kamis (12/11), Raffi membagikan beberapa foto saat mendampingi Gibran.

Salah satunya berupa swafoto bersama Gibran yang mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah.

Busana tersebut sama dengan yang dikenakan Gibran saat menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.

Raffi juga mengunggah foto kebersamaan Gibran dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam keterangan unggahannya, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengaku sulit mengungkapkan perasaannya atas situasi yang terjadi.

Ia juga menyinggung berbagai perjuangan dan pengorbanan Gibran selama menjalankan tugas pemerintahan yang menurutnya tidak semuanya diketahui publik.

“Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan,” tulis Raffi.

Raffi kemudian menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden.

Menurutnya, kebesaran seorang negarawan tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari ketulusan dalam mengabdi kepada bangsa.

“Secara hukum masih bisa,” kata Rullyandi saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11).

Rullyandi hadir dalam sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam perkara tersebut, ia bertindak sebagai tergugat intervensi yang mewakili Gibran.

Pada persidangan itu, majelis hakim memutuskan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dinyatakan gugur.

Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak membuka ruang untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut maupun pengajuan upaya hukum.

“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi saat membacakan pertimbangan putusan.

Namun, Rullyandi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai masih terdapat peluang mengajukan banding meskipun majelis hakim telah menyampaikan tidak adanya ruang untuk upaya hukum lanjutan.

“Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding,” jelasnya.

Meski demikian, Rullyandi belum memastikan apakah pihak Gibran akan mengambil langkah banding. Ia juga belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan pendampingan hukum terhadap Gibran setelah putusan tersebut.

Rullyandi mengaku belum sempat melaporkan hasil persidangan kepada Gibran karena masih berkonsentrasi mengikuti jalannya sidang.

“Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran,” ucap Rullyandi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran telah memiliki kepastian hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, kedua putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempersoalkan perkara tersebut.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” lanjutnya. []

Kedatangannya disebut untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden secara langsung kepada pimpinan MPR.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul.

Ia membenarkan bahwa rencana kedatangan Gibran telah diterima oleh pimpinan MPR.

“Iya bener sudah terinfo,” kata Bambang Pacul saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Bambang mengaku belum mengetahui secara pasti jam kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Ia memastikan jajaran pimpinan MPR telah bersiap untuk menerima kedatangan Gibran.

“Ya pimpinan MPR standby menerima kedatangan Mas Wapres,” ujarnya.

Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

“Betul (Gibran mundur),” kata Budi saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Ia turut membenarkan bahwa penyerahan surat tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma.

“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengaku belum mengetahui adanya surat pengunduran diri dari Gibran.

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani di Jakarta, Rabu (11/11/2026). []

Menurut Mahfud, mundurnya Gibran akan menjadi jalan keluar yang lebih cepat dan tidak menimbulkan gejolak politik berkepanjangan dibandingkan harus melalui mekanisme pemakzulan.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui akun YouTube miliknya, Rabu (11/11/2026).

“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud.

Ia menilai, proses pemakzulan berpotensi kembali memanaskan situasi politik.

Sebab, mekanisme tersebut akan membuka ruang bagi berbagai persoalan dan latar belakang yang menjadi dasar munculnya tuntutan pemberhentian Gibran untuk diperdebatkan secara terbuka.

Mahfud berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik baru yang justru memperpanjang kegaduhan di tengah masyarakat.

“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu,” tuturnya.

Meski mendorong Gibran mundur, Mahfud menegaskan bahwa proses pemakzulan tidak boleh dihentikan begitu saja selama belum ada keputusan resmi pengunduran diri dari Wakil Presiden.

Menurutnya, langkah politik melalui hak menyatakan pendapat yang mulai bergulir di DPR tetap harus dilanjutkan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.

Denny bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan langkah pencabutan gugatan yang sebelumnya telah dilakukan.

Sikap tersebut muncul setelah Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Denny menduga langkah hukum yang dimaksud Gibran berkaitan dengan perkara gugatan Mercy Sihombing di PTUN.

Dalam perkara tersebut, Denny bersama Herianto dan sejumlah advokat lainnya sempat bertindak sebagai kuasa hukum.

Namun, pihaknya sebelumnya memilih mencabut perkara itu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diperkuat melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Menurut Denny, rencana Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN merupakan langkah yang tidak tepat secara hukum.

“Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara–saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing–yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru,” kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).

Meski demikian, Denny belum memastikan langkah yang akan diambil tim hukumnya. Ia menyebut keputusan tersebut masih akan dibicarakan bersama pihak prinsipal.

“Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan,” imbuhnya.

Menurut Doli, penyampaian niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto saja tidak cukup.

Sebab, keputusan pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus diketahui masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli menanggapi keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11) pagi.

“Pengunduran diri itu seharusnya disampaikan ke publik menurut, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11).

Doli juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, proses pengunduran diri wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, DPR nantinya akan menggelar sidang istimewa.

Dalam proses tersebut, Presiden juga diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi posisi yang kosong.

“Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi,” katanya.

Di sisi lain, Gibran tidak menyinggung kabar pengunduran dirinya saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran justru menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memintanya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.

Pernyataan Gibran itu pun belum memberikan penjelasan langsung mengenai kabar niat pengunduran dirinya yang sebelumnya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi. []

Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan kedua pimpinan negara tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niatannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan yang dimilikinya.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Peserta aksi berasal dari berbagai elemen. Di antaranya simpatisan dan kader senior PDI Perjuangan (PDIP), serta kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Massa membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap Gibran. Mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan konstitusi.

Ia meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi demonstran kepada DPR RI agar lembaga legislatif tersebut menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Gibran.

“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.

Kader senior PDIP itu menyebut tuntutan pemakzulan yang mereka suarakan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, menurut Ismail, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11/2026) pagi, belum ada anggota Fraksi Gerindra yang ikut menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.

“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).

Meski belum ada anggota yang menandatangani usulan tersebut, Gerindra tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele.

Kamrussamad menyebut pihaknya akan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk membahas dan mengkaji wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

“Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik nasional.

Gerindra berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” ujarnya.

Jokowi menegaskan dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai hak konstitusional setiap pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui awak media usai menghadiri sidang perkara tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

“Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” ujar Jokowi.

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul sejumlah putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (30/10/2026).

MA mengabulkan gugatan yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan pada Selasa (6/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan tersebut merujuk pada Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah berpendidikan tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pencalonan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Persoalan tersebut kemudian diarahkan kepada parlemen untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.

Setelah putusan MK itu, sejumlah anggota DPR RI mulai melakukan konsolidasi dan menjajaki kemungkinan penggunaan mekanisme pemakzulan terhadap Gibran.

Hingga kini, isu tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait proses hukum dan ketentuan konstitusional yang mengatur pemberhentian presiden maupun wakil presiden. []

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum relawan Gibranisti, Taufik Bilfaqih. Ia mengklaim Gibran merespons putusan tersebut dengan tenang.

“Mas Wapres itu bukan tipe orang yang kaget-kagetan. Beliau orangnya cool, beliau tidak merasa kaget, beliau tidak merasa salah,” kata Taufik saat dihubungi, Senin (2/11/2026).

Meski demikian, Taufik menegaskan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Sikap serupa juga ditunjukkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menolak permohonan terkait diskualifikasi Gibran.

Menurut Taufik, putusan kasasi MA yang diajukan advokat Subhan Palal tidak serta-merta memengaruhi legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Ia menilai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut berlaku untuk kepentingan ke depan dan tidak berdampak terhadap proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

“Suket itu dibatalkan dan sebenarnya berlaku untuk kepentingan masa depan. Tidak berlaku dalam konteks masa lalu ketika beliau mencalonkan diri sebagai Wapres,” ujarnya.

Taufik juga menegaskan bahwa Gibran tidak melakukan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonannya.

Ia beralasan seluruh dokumen persyaratan pencalonan Gibran saat itu telah diperiksa dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di sisi lain, Taufik mengaku menghormati dinamika politik di DPR yang berkembang menyusul putusan MA dan MK.

Langkah kontroversial tersebut diambil terkait sengkarut hukum seputar surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny menjelaskan bahwa tindakan tersebut terpaksa dilakukan karena pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berstatus sebagai pihak tergugat gagal menunjukkan dokumen autentik yang menjadi landasan hukum diterbitkannya suket tersebut.

“Meskipun sudah didesak berkali-kali, termasuk oleh ketua majelis hakim, pihak tergugat sama sekali gagal menghadirkan bukti apa pun yang mendasari dikeluarkannya Suket itu,” jelas Denny melalui akun Instagram pribadinya.

Lebih lanjut, praktisi hukum ini mengaku heran dengan respons pihak kementerian. Alih-alih transparan, mereka justru melayangkan keberatan saat kubu penggugat memutuskan untuk menyudahi proses persidangan dan mencabut gugatan.

“Hal yang sangat tidak masuk akal, mereka tidak mampu menghadirkan bukti dasar penerbitan Suket, tetapi giliran kami mencabut gugatan, mereka justru keberatan. Sungguh aneh bin ajaib, ada apa sebenarnya?” sindirnya.

Sebelumnya, keputusan tegas untuk walk out tersebut juga telah disiarkan secara terbuka oleh Denny lewat kanal media sosial miliknya.

“Hari ini saya bersama tim kuasa hukum resmi mencabut gugatan dan memilih walk out dari sidang PTUN yang membahas surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran,” tulisnya.

Berdasarkan catatan sistem informasi penelusuran perkara PTUN, sengketa ini pertama kali didaftarkan pada pertengahan Juli 2026.

PT Mercy Toga Kirana tampil sebagai pihak yang melayangkan gugatan, berhadapan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat.

Dalam poin permohonannya, penggugat menuntut majelis hakim PTUN untuk membatalkan serta menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Keputusan inilah yang dahulu dipakai oleh KPU RI sebagai rujukan administratif tatkala memverifikasi kelengkapan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. []

Menurut pandangannya, polemik seputar suket tersebut telah bergeser menjadi diskursus politik hukum sekaligus bentuk politisasi hukum.

Ade menilai langkah DPR untuk menggunakan hak angket dalam merespons isu ini sama sekali tidak mendesak. Terlebih lagi, mekanisme pemakzulan pejabat negara mensyaratkan persetujuan minimal dua pertiga dari total anggota dewan.

“Karena begini, tidak ada urgensi bagi DPR, selaku anggota dewan ya, kalau kita berbicara anggota dewannya ya, karena kan kalau kita berbicara pemakzulan atau impeach, itu kan dua per tiga,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (27/10/2026).

Ia lantas mengimbau para legislator untuk mengkaji ulang urgensi pengguliran hak angket maupun hak menyatakan pendapat terkait masalah tersebut.

“Kalau urgensinya ada untuk bangsa ini, tentunya MPR wajib, ya kan, melakukan yang namanya sidang umum, ya kan,” imbuh Ade.

“Nah, ini kan akan ada anggaran besar juga di situ, kalau kita berbicara hak angket. Nah, kemudian, apa urgensi untuk bangsa ini? Pertanyaannya di situ,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan efisiensi anggaran negara jika wacana tersebut terus diproses di parlemen, mengingat isu itu dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan publik yang lebih luas.

“Terus kalau ini dibahas ke DPR, tentunya rakyat juga akan melihat, apakah bangsa ini mau melakukan pemborosan anggaran lagi, hanya karena hal-hal yang tidak urgensi,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi perihal ketidakurgenan polemik suket Gibran untuk dibahas di parlemen, Ade dengan tegas membenarkannya.

“Ya, hal politik, politik kenegaraan teman-teman di DPR ini berbeda, beliau ini yang ada di DPR ini kan harusnya berbicara, legislator membuat satu aturan harusnya yang dibahas di DPR kalau memang mau dikatakan bahwa ini penting, tentunya bagaimana kira-kira rancangan Undang-Undang Pemilu nantinya,” pungkas Ade. []