Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian bagi jutaan pengemudi transportasi daring yang menggantungkan hidupnya pada layanan berbasis aplikasi.

Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa persoalan mendasar terletak pada belum jelasnya status hukum pengemudi ojol.

Menurutnya, jika pengemudi dikategorikan sebagai buruh, maka perusahaan aplikator wajib menanggung BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban kesejahteraan lainnya. Namun, jika status tersebut tidak disepakati, hubungan kontraktual antara pengemudi dan aplikator menjadi semakin kompleks.

“Kalau status ini belum disepakati, rumitnya muncul pada hubungan kontraktual antara aplikator dan pengemudi,” ujarnya.

Trubus menambahkan, pemerintah sebaiknya mengambil keputusan final hanya jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Hal ini penting agar regulasi yang lahir benar-benar adil, implementatif, dan tidak menimbulkan polemik baru.

Ia menekankan bahwa keberadaan Perpres bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang akan menentukan arah perlindungan sosial bagi jutaan pekerja transportasi daring.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Negara  saat menjenguk korban terluka di RS Polri Jakarta, Senin (1/09/2025).

“Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk berisi petasan besar. Ada anggota banyak yang terbakar di leher, paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ini sudah bukan demonstrasi, tapi perusuh,” tegas Prabowo.

Menurut dia, aksi tersebut sudah mengarah pada upaya sistematis untuk merusak simbol-simbol negara.

“Kita lihat di banyak tempat, gedung DPR, DPRD, yang merupakan instansi negara dan alat demokrasi, justru dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, tapi bikin rusuh, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, seluruh program pemerintahannya ditujukan untuk membela rakyat kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

“Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Jadi kalau ada yang mau menghancurkan itu, jelas bukan aspirasi rakyat, tapi upaya merusak,” katanya.

Meski begitu, Presiden kembali menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin oleh Undang-Undang, namun harus dilakukan dengan damai dan sesuai aturan hukum.

“Demonstrasi itu hak, dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya: harus damai, harus sesuai hukum. Kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izinnya pasti dikasih. Tapi juga ada batasnya, yakni berhenti pukul 18.00,” pungkas Prabowo. []

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/09/2025).

Pada Selasa, 2 September 2025 besok, Polri berencana melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status tersangka kedua anggota tersebut.

Gelar perkara ini akan melibatkan pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM, serta unsur internal mulai dari Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, hingga Bidpropam Brimob dan Divpropam Mabes Polri.

“Gelar perkara ini dilakukan karena dalam pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana,” jelas Brigjen Agus.

Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat telah disimpulkan melakukan pelanggaran berat. Kesimpulan ini diambil berdasar hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap video, foto yang beredar di media sosial, hingga dokumen resmi termasuk visum.

Sementara lima anggota Brimob lainnya, yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David—hanya dikategorikan melakukan pelanggaran etik tingkat sedang. Sebab mereka berada di bagian belakang rantis sebagai penumpang.

Kelima anggota tersebut hanya diancam sanksi berupa penempatan khusus, mutasi/demosi, penundaan pangkat, atau penundaan pendidikan.

Semua keputusan akan ditentukan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan,” katanya.

Sidang etik terhadap Kompol Cosmas telah dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 September 2025. Sedangkan Bripka Rohmat dijadwalkan pada Kamis, 4 September 2025.

Sidang etik ini nantinya akan menjadi penentu nasib Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat terkait kemungkinan akan dijatuhkan sanksi berupa pemecatan.

“Sidang etik untuk lima anggota kategori pelanggaran sedang, nanti setelah Rabu dan Kamis,” pungkas Agus.

“Saya mohon maaf, kami akan perbaiki, kami akan tindak tegas anggota,” kata Asep di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat (29/8), saat menghadiri pemakaman Affan Kurniawan.

Disampaikan Asep, gagal menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan terhadap ketujuh anggota Brimob ke Divisi Propam Polri.

Saya sebagai pimpinan Polda Metro mohon maaf kepada masyarakat Jakarta masalah ini mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik,” ujar Asep.

“Kami akan profesional dalam menyikapi ini, dan Kadiv Propam sudah menyampaikan bahwa tujuh orang saat ini masih dalam pemeriksaan dan sudah dilakukan terpencil,” tambah Asep.[]

Jenazah akan dimakamkan di Keret Bivak Blok AA1, Blad 1070, petak 0930, jam 9, kemungkinan dari rumah duka jam 8, kata Ketua RT setempat, Aqha, kepada wartawan di rumah duka kawasan Jalan Blora, Menteng, Jumat (29/8/2025).

Belum ada kronologi detail terkait kejadian tersebut. Pihak Propam Polri maupun Kompolnas masih mencari bukti-bukti kecelakaan itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas kejadian ini. Selain itu, Kapolri juga meminta maaf kepada komunitas ojek online. Dia menegaskan pelaku yang terlibat akan dihukum secara tegas.

Sementara massa ojol masih mengepung Mako Brimob Kwitang Jakarta usai acara tersebut hingga Jumat pagi.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim dalam konferensi pers di RSCM, Jakarta, Kamis (28/08/2025).

Para pelaku dikonfirmasi oleh Abdul Karim sebagai anggota satuan Brimob. Abdul Karim memastikan proses penyelidikan akan berjalan transparan terhadap pelaku di Mako Satbrimob Polda Metro Jaya.

Tujuh (pelaku), pertama berpangkat Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka J, kata Irjen Pol Abdul Karim

“Masih kita dalami siapa yang setir, siapa yang ini, kita dalami. Yang jelas tujuh ini ada di satu kendaraan. Kita dalami masih bersikeras dalam rangka pemeriksaan. Akan kita update,” imbuh dia.

Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia usai ditabrak mobil rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) dan video kejadian tragis itu beredar luas di media sosial.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah membenarkan pengemudi ojek online yang tewas dilindas rantis dalam kejadian di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) petang WIB.

JAKARTA – Gojek, platform layanan on-demand dan pembayaran serta finansial terkemuka di Asia Tenggara, dan Tokopedia, perusahaan teknologi dengan marketplace terdepan di Indonesia, hari ini secara resmi mengumumkan pembentukan Grup GoTo, yaitu grup teknologi terbesar di Indonesia yang menjadi ekosistem andalan masyarakat dengan menyediakan berbagai solusi untuk menjalani keseharian (“go to” ecosystem for daily life).

Pembentukan Grup GoTo ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua
perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini.

GoTo menyatukan kekuatan dua perusahaan teknologi terdepan di Indonesia yang menciptakan ekosistem unik dan saling melengkapi secara global.

Dengan mengombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi serta keuangan, Grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Jaringan mitra usaha serta mitra driver di dalam Grup GoTo yang saling melengkapi akan menghadirkan pilihan barang dan jasa yang tak tertandingi, didukung oleh layanan pembayaran digital dan keuangan yang akan semakin mempermudah kehidupan masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan.