“Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya, tapi kami belum tahu angka pastinya, berapa tingkat partisipasi, tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres,” kata Wahyu kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta, Kamis (28/1/20241).

Wahyu mengakui partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024 terus turun. Sekarang angkanya diperkirakan hanya 50-an persen.

“Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65 persen, di 2012 juga 65 persenan, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78 persen,” tutur dia.

Dalam perbincangannya dengan Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah dan pengurus lainnya, Simon mengatakan perlu adanya kesetaraan dalam dunia pendidikan, khususnya di Kota Depok dan Bekasi.

“Perlu adanya kesetaraan dalam dunia pendidikan kita., salah satu persoalan kesejahteraan dan gaji guru,” kata Simon.

Untuk mewujudkan itu, Simon Girsang menekankan perlunya regulasi sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan.

Begitu pula dengan hak warga Depok dan Bekasi untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa ada pengecualian, termasuk terhadap kaum minoritas.

Selain pendidikan, Simon juga menyoroti persoalan kesehatan. Dengan tegas dia menentang perilaku diskriminasi rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan.

“Saya akan bertekad akan concern menyikapi persoalan ini sampai tuntas, tidak lagi ada perilaku diskriminatif dari rumah sakit kepada peserta BPJS Kesehatan kelas manapun,” ujarnya

Sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, Simon Girsang memaparkan dirinya memiliki misi menyejahterakan masyarakat Jawa Barat.

Dia kembali menegaskan akan memperjuangkan kesejahteraan dan mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Jawa Barat.

Lalu, caleg DPRD Jawa Barat nomor urut 7 dari PDIP untuk dapil Depok-Bekasi ini mengimbau kepada masyarakat agar tidak golput pada Pemilu 2024.

Dia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

“Sebagai kader PDIP, saya berharap PDIP akan menjadi pemenang di Pemilu 2024,” imbuh Simon.

Pria yang memiliki latar belakang sebagai pengacara ini mengungkapkan, untuk meraih dukungan dari masyarakat Depok dan Bekasi, dirinya melibatkan berbagai kekuatan seperti komunitas dan ormas di dua wilayah ini.

Di kesempatan yang sama, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah berpendapat bahwa terciptanya diskusi antara caleg dengan masyarakat adalah wujud dari kemitraan untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Ia sependapat dengan Simon Girsang, agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan tepat, tidak golput.

“Memilih pemimpin sesuai hati nurani dan menyambut Pemilu 2024 dengan riang gembira, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” ujar Rusdy. (fyan)

Dia mencontohkan, pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi pemilih pemula  sudah melampaui target. Namun, saat Pilkada Kota Depok 2020, angka partisipasi itu menurun menjadi 62 persen.

“Pemilu 2019 lalu kita sudah melampaui target partisipasi dari 77 persen, kita di angka 82 persen. Tetapi di Pilkada 2020 jumlah golput agak tinggi, tingkat partisipasi turun menjadi 62 persen,” kata Lienda usai sosialisasi politik bagi pemilih pemula di SMA Kasih Depok, Rabu (8/11).

Diperkirakan tingginya persentase golput ini tidak lepas dari minimnya ketertarikan masyarakat terhadap proses demokrasi di wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta tersebut.

Dia menekankan, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan.

Karena itu, untuk meminimalisasi golput saat Pilkada mendatang, menurut dia, pemerintah harus memberikan edukasi bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.

“Mereka (pemilih pemula) yang sudah 17 tahun punya hak pilih, dan harus menjadi pemilih yang cerdas. Jangan sampai golput,” tegas Lienda.

“Termasuk dengan cara menjemput bola, mendatangi sekolah-sekolah menengah untuk mensosialisasikan melek politik bagi para pemilih pemula,” sambungnya.

Dia berharap, dengan banyaknya sosialisasi maka akan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam hajatan demokrasi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pada Pasal 498 disebutkan, bagi atasan atau majikan yang melarang karyawannya menyalurkan hak suaranya atau nyoblos pemilu dapat dikenakan sanksi 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 juta.

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” demikian bunyi aturan pada pasal tersebut.

Sementara itu, Pasal 520 UU Pemilu menyatakan, ‘Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun beserta denda Rp24 juta’.

Sedangkan, Pasal 511 menjelaskan, ‘Setiap orang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaannya, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Lalu, Passal 515 menjelaskan, ‘Orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ke pemilih supaya golput alias tidak mencoblos dengan cara tertentu sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Selanjutnya, pasal Pasal 517 UU Pemilu dijelaskan, ‘Bagi yang sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam pidana penjara paling laam 5 tahun dan denda paling banyak Rp60 juta’.