Menurutnya, prosesi tersebut pada dasarnya hanya bersifat simbolis.

Ahmad Ali menilai kedekatan Jokowi dengan PSI sebenarnya sudah terlihat dari berbagai pernyataan dan sikap politik yang disampaikan dalam sejumlah kesempatan.

Karena itu, ia berpendapat keberadaan Jokowi di lingkaran PSI tidak semata ditentukan oleh seremoni penggunaan atribut partai.

Ia menyinggung sejumlah agenda PSI sebelumnya, termasuk Kongres di Solo dan Rapat Kerja Nasional di Makassar, di mana Jokowi disebut menyatakan kesiapan membantu kerja politik partai hingga ke tingkat kecamatan.

Menurut Ahmad Ali, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai sinyal bahwa Jokowi telah menunjukkan kedekatan yang kuat dengan PSI.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga menanggapi kritik terhadap rencana safari politik Jokowi ke berbagai daerah.

“Aktivitas tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh tokoh nasional,”ujar Ahmad Ali.

Ia membandingkan agenda tersebut dengan kegiatan politik yang juga kerap dilakukan tokoh-tokoh lain di Indonesia dan menegaskan bahwa kunjungan semacam itu bukan sesuatu yang luar biasa dalam dinamika politik.

“Polemik yang muncul lebih disebabkan oleh cara sebagian pihak memandang aktivitas politik Jokowi secara berlebihan,”tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyampaikan bahwa Jokowi direncanakan akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina partai.

Grace menjelaskan saat ini PSI sedang mempercepat pembentukan dan penyempurnaan struktur organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan di berbagai daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai.

“Konsolidasi tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia agar ketika proses selesai, Jokowi dapat tampil secara formal sebagai bagian dari struktur partai dan ikut menyapa masyarakat secara langsung,”ucap Grace.

Menurut Grace, persiapan organisasi di Nusa Tenggara Timur sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan sebelum agenda kunjungan Jokowi dilaksanakan. []

Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, dalam keterangan resminya pada Selasa, 5 Mei 2026, mengungkapkan bahwa proses klarifikasi internal ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi untuk memastikan posisi partai di tengah isu sensitif yang melibatkan tokoh kuncinya. Dalam pertemuan tersebut, Grace Natalie dilaporkan telah memberikan penjelasan komprehensif bahwa narasi yang ia bangun di ruang publik bersifat personal dan tidak merefleksikan sikap maupun garis politik resmi partai.

Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI secara institusi mengambil jarak dari pernyataan-pernyataan tersebut, mengingat substansi yang disampaikan menyentuh ranah sentimen keagamaan dan tokoh nasional yang sangat dihormati. Pihak DPP secara eksplisit menyatakan tidak mendukung pernyataan Grace karena dianggap terlalu berisiko dan kontraproduktif terhadap semangat kerukunan umat beragama yang selama ini diperjuangkan partai.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; PSI menyadari bahwa sebagai partai politik, setiap ucapan dari figur sentralnya akan selalu dikaitkan dengan ideologi organisasi. Oleh karena itu, klarifikasi ini menjadi krusial untuk membentengi citra partai agar tidak terjebak dalam pusaran konflik yang lebih luas.

Ali menambahkan bahwa partai kini lebih mendorong adanya ruang dialog yang sehat antara pihak terlapor dengan ormas-ormas Islam yang merasa keberatan, dengan harapan segala perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus memperuncing eskalasi ketegangan di tengah masyarakat.

]]> https://eranasional.com/101330/ade-armando-mundur-dari-psi-di-tengah-laporan-bareskrim-polri/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/78205/istana-respons-cuitan-akun-fafafufu-yang-diduga-milik-gibran https://eranasional.com/78205/istana-respons-cuitan-akun-fafafufu-yang-diduga-milik-gibran#respond Tue, 03 Sep 2024 15:36:27 +0000 https://eranasional.com/78205/istana-respons-cuitan-akun-fafafufu-yang-diduga-milik-gibran Jakarta, ERANASIONAL.COM – Akun Kaskus bernama Fufufafa ramai menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Pemicunya, akun itu kerap menyerang Prabowo dan keluarganya.

Akun itu dikait-kaitkan dengan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Netizen lewat penyelidikannya membongkar bahwa Fufufafa adalah akun milik Gibran.

Cuitan Fafafufu yang menyerang Prabowo dan keluarganya ditemukan sejak sebelum Pemilu 2014 hingga 2019. Pada masa itu, Prabowo merupakan rival utama Jokowi.

Apakah ada hubungan Fufufafa dengan Gibran?

“Kan belum pasti ya, enggak tahu punya beliau atau enggak,” kata Stafsus Presiden, Grace Natalie, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Grace meminta agar akun tersebut diteliti dulu kebenarannya apakah memang akun milik Gibran atau bukan.

“Dipastikan dulu [pemilik akunnya],” ujar pendiri PSI ini.

Keraguan itu bukan hanya dilontarkan Grace, tapi juga sejumlah persona. Tapi, netizen lainnya memberikan alur yang jelas untuk meyakinkan Fufufafa adalah akun Gibran, yang aktif mengomentari berita-berita sosial-politik.

Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

“Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI,” jelas Ari Dwipayana.

Ari tidak menyebut bidang apa yang ditugaskan Presiden kepada Grace dan Juri. Menurutnya keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

Menurut Ari, keduanya mulai bekerja sejak Rabu hari ini.

Sebelumnya Grace Natalie mengatakan bahwa dirinya baru saja bertemu Presiden dan mendapatkan penugasan di pemerintahan. Pertemuan dilakukan antara dirinya dengan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Bahkan hingga mencapai 3,13 persen atau 2.403.013 suara pada Minggu 3 maret 2024 berdasarkan hasil real count KPU.

Naiknya yang begitu cepat membuat sejumlah kalangan mengecam lantaran PSI berhasil meraih suara sebanyak tiga persen hanya dalam waktu 30 jam.

Salah satu kecaman datang dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai lonjakan suara PSI ini tidak masuk akal.

Penyebabnya karena hanya PSI yang mengalami lonjakan suara tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

Koalisi menyoroti bagaimana suara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.

Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat.

Total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Perolehan suara PSI tersebut hasil dari perhitungan KPU Sabtu 2 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Data yang masuk di 541.475 TPS dari 823.236 TPS atau 65.77 persen.

Secara persentase perolehan suara PSI naik signifikan dalam enam hari terkahir.

Hasil real count KPU Senin 26 Februari 2024 pukul 06.00 WIB di 530.776 TPS, PSI mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, pukul 13.00 WIB menunjukkan PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13 persen.

Data terakhir pukul 19.00 WIB PSI memperoleh 2.402.639 suara.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

“Keberatan ini mungkin belum resmi, tapi kalau melihat penyelenggara dari debat ketiga nanti itu semuanya MNC group,” kata Grace Natalie di Jakarta, Minggu, 31 Desember 2023.

Alasan keberatan Grace karena pemilik dari MNC adalah Ketua Umum Perindo, partai yang mendukung capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Lebih baik ditimbang ulang oleh KPU. Saya berharap agar ada kombinasi dari media penyelenggara debat capres ketiga,” ujarnya.

“Saya ingatkan, pemilik dari MNC Group adalah pak Hary Tanoe, ketua umum partai yang hari ini mendukung pasangan calon nomor urut tiga. Rasanya, lebih baik ditimbang ulang oleh KPU,” sambung Grace.

Lanjut Grace, hal itu berharap dilakukan agar tidak ada spekulasi dan polemik di kemudian hari.

“Ada baiknya KPU menimbang kembali,” ucap Grace.

Tanggapan MNC Group

Menanggapi kekhawatiran itu, MNC Group menjelaskan bahwa penetapan MNC sebagai TV penyelenggara debat ketiga capres-cawapres berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU.

“Penetapan MNC sebagai TV penyelenggara debat ketiga capres-cawapres melalui SK KPU,” kata Direktur Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution, Minggu, 31 Desember 2023.

Syafril pun memastikan MNC Group akan melaksanakan tugas penyelenggaraan debat atas dasar perintah KPU, bukan atas perintah partai politik.

“Kami melaksanakan perintah KPU, bukan melaksanakan perintah partai politik atau pihak tertentu,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Jokowi melakukan pertemuan rutin dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Istana Presiden pada Senin, 4 September 2023 malam.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, namun tetap membahas perkembangan politik mutakhir menjelang Pilpres 2024.

Salah satu pesan Jokowi ke pengurus PSI untuk tidak buru-buru menyampaikan dukungan capresnya.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie.

“Kami mengupdate situasi terkini Kopdarnas yang terakhir PSI lakukan juga kami update ke Pak Jokowi dan tadi kalau bicara soal pemilu pesannya Pak Jokowi masih sama ojo kesusu,” kata Grace dilansir Selasa, 5 September 2023.

Jokowi dalam kesempatan itu kata Grace, mengatakan masih akan banyak manuver yang akan terjadi jelang Pilpres 2024. 

Jokowi kemudian menyarankan PSI untuk tidak terburu-buru melabuhkan arah dukungan.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan, PSI tidak akan pernah membuka pintu untuk mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Grace, selama ini Anies tak pernah menyinggung tentang kelanjutan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Enggak, kita pilih yang terbaik hari ini. Pak Anies tidak pernah bicara apa pun terkait program Pak Jokowi, malah cenderung menghindari,” ucap Grace di kantor DPP Projo, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Lebih lanjut, dia menilai Anies sama sekali tidak berkomitmen melanjutkan pembangunan Jokowi. Hal itu tak sesuai dengan PSI.

“Tidak sesuai dengan kita. Jadi, kita nyari arahnya nih mana yang kalau dia tidak sesuai dengan arah kompas kita, ya berarti enggak satu jalan, enggak satu tujuan,” ujarnya.

Pada 22 Agustus 2023 mendatang, sambungnya, PSI akan membahas sosok Capres yang bakal mereka dukung melalui Kopdarnas.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie buka-bukaan terkait Denny Indrayana.

Denny kerap melayangkan kritik kepada Presiden Jokowi lewat media sosial.

Kapasitasnya selalu berbicara sebagai ahli hukum tata negara atau eks wamenkumham.

Grace pun mengungkap bahwa Denny sesungguhnya berbicara punya motif politik.

Diungkapnya dalam sebuah acara bincang televisi swasta nasional.

Kala itu, Denny dan Grace menjadi narasumber dengan topik bahasan soal usia capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Denny hadir lewat saluran video conference, sedangkan Grace hadir di studio.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyanjung Ketua Umum Prabowo Subianto yang bersedia datang ke kantor DPP PSI.

“Hari ini kami keluarga besar PSI sangat berterima kasih, sangat senang sekali kedatangan tamu kehormatan, seorang Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai front runner capres 2024 berkenan hadir mengunjungi kantor kecil DPP PSI,” kata Grace di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Dia menyebut, PSI adalah partai yang belum berhasil meraih kursi DPR RI pada Pemilu 2019, peraihan suaranya hanya sekitar 1,89 persen, tapi Prabowo mau menyambangi.

“Sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu yang lalu, suara PSI baru sekitar 1,89 persen. Isinya anak-anak kecil, bocil-bocil ingusan, tapi partai pemenang kedua pemilu berkenan mendatangi kami,” ujarnya.

Tak hanya itu, Grace menyebut Prabowo adalah tokoh yang rendah hati. Dia membandingkan jika PSI bertemu dengan partai lain.

“Kalau di tempat lain mungkin kita yang diminta ke sana, kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini, Pak Prabowo berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI,” tutur Grace.

“Buat kami, ini sebuah kehormatan dan menunjukkan Pak Prabowo seorang yang rendah hati. Seorang tokoh besar mau me-respect siapa pun, apakah dia partai besar atau partai kecil,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan perlu adanya pembenahan total manajemen partai politik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022.

Grace menyebut salah satu faktor yang menjadikan IPK Indonesia anjlok adalah indikator Political Risk Services (PRS). Artinya, kata dia, indeks tersebut menilai kerja pemangku kepentingan di Indonesia masih bersinggungan dengan konflik kepentingan.

“Indikator ini menilai tingkat korupsi politik mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi, dan militer masih menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi,” kata Grace pada Sabtu (4/2/2023).

Dengan melihat dari pengalamannya bekerja di DPRD, Grace mengatakan korupsi itu merupakan kerja kolektif. Korupsi, menurut dia, tidak akan berhasil tanpa adanya kesepakatan bersama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga swasta.

“Korupsi itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus terjadi dari kesepakatan bersama-sama. Jadi banyak elemen yang terlibat didalamnya,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Sehingga, Grace menilai pembenahan manajemen partai politik merupakan salah satu cara terbaik dalam mencegah korupsi. Sebab, kata dia, partai politik memiliki tugas untuk melakukan rekrutmen terhadap pemimpin.

“Kalau partai masih permisif terhadap koruptor atau melakukan cara-cara politik uang, bagaimana mungkin pemimpin yang dihasilkan akan bersih,” ujar dia.

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Partai Bidang Hukum dan HAM PSI Ariyo Bimmo. Ia mengatakan terdapat kecenderungan penurunan skor IPK saat mendekati pagelaran tahun politik.

“Hal ini tentu menjadi sinyal bagi kita semua bahwa politik bersih itu masih harus diperjuangkan. Peran partai politik diperlukan utamanya memperbaiki akuntabilitas dan pendidikan antikorupsi para kadernya,” ujar dia dalam kesempatan berbeda.

Bimmo juga menyoroti kerja aparat penegak hukum pada saat mengusut kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh yang dikenal luas oleh publik. Ia menyebut kasus-kasus semacam itu dibiarkan berlarut-larut dan kurangnya transparansi kepada publik.

“Bagaimanapun justice delayed is justice denied. Bila semuanya terang benderang dan tidak bertele-tele, maka tidak akan ada persepsi buruk kepada aparat penegak hukum,” kata Bimmo.

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan IPK tahunan pada tahun 2022 termasuk Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat poin dari 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara. Padahal pada 2021 Indonesia berada di posisi 96.

JAKARTA, Eranasional.com- Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK bersikap tegas dengan menjemput paksa Lukas Enembe jika tidak percaya Gubernur Papua itu sakit. MAKI juga mengungkap lokasi Lukas Enembe bermain judi sebagai member VVIP.

Gubernur Papua itu telah dua kali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan kedua yang seharusnya dilakukan hari ini, Senin, (26/9) lagi-lagi tak diindahkan Enembe dengan alasan sakit.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyebut pihaknya telah melaporkan kondisi kesehatan kliennya ke KPK yang tidak mungkin menghadiri pemeriksaan karena alasan sakit.

“Kita sudah lapor hari Jumat kemarin di KPK, tidak mungkin hadir dalam keadaan sakit,” kata dia kepada wartawan, Minggu (25/9).

Terkait mangkirnya Enembe dari pemeriksaan, KPK menyatakan Lukas Enembe harus menyertakan dokumen resmi dari tenaga medis. Sementara, dokter pribadi Lukas Enembe, Anton Mote menjelaskan Enembe sudah mengalami stroke sejak 2015.

Selain itu sang dokter juga menyebut Enembe sering melakukan pengobatan ke Singapura karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mempertanyakan asal muasal harta kekayaan Lukas Enembe.

Grace mengatakan jika Gubernur Lukas bisa main judi di kasino dengan nilai sefantastis itu lebih dari setengah triliun rupiah, berapa banyak uang yang ia miliki? Dari mana sumber kekayaannya?

“Penjelasan kuasa hukum Lukas agak maksa dan kurang nyambung. Kata dia, Lukas ini memang orang kaya dan sudah 20 tahun menjabat sebagai pejabat publik di daerah yang kaya. Iya sih, betul Papua memang provinsi yang amat kaya tapi ironisnya hingga saat ini Papua masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia,” papar Grace dikutip dari program Sis Grace on Mic yang ditayangkan di kanal YouTube Cokro TV, pada Senin (26/9/2022).

Menurutnya kalau hanya mengandalkan pendapatan sebagai kepala daerah, rasanya sulit dipercaya Lukas Enembe punya harta ratusan miliar rupiah atau bahkan lebih dari itu.

“Tapi Papua punya dana otonomi khusus. Menurut BPK ada dugaan dana itu diselewengkan karena lemahnya pengawasan,” ungkapnya.

Grace menegaskan, pejabat publik bukannya tidak boleh kaya tapi yang penting asal kekayaannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan uang dari hasil korupsi dan gratifikasi.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi tunai yang mencurigakan dilakukan oleh Enembe. Mereka menemukan Enembe melakukan setoran uang tunai US$ 55 juta atau Rp 560 miliar ke kasino judi.

PPATK juga menemukan setoran tersebut ada yang dilakukan dengan nilai US$ 5 juta atau setara hampir Rp 75 miliar. Lembaga tersebut juga menemukan ada pembelian perhiasan berupa jam tangan melalui setora tunai tersebut dengan nilai US$ 55 ribu atau setara Rp 824,6 juta.

Saat ini PPATK telah membekukan rekening Enembe dengan total nilai Rp 71 miliar. Termasuk transaksi keuangan terkait kasus Enembe pada 11 penyedia jasa keuangan. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Sebanyak 23 napi koruptor baru saja menghirup udara bebas. Mereka mendapatkan pembebasan bersyarat. Beberapa nama yang mencuri perhatian adalah Ratu Atut Chosiyah, mantan gubernur Banten dan Pinangki, mantan jaksa.

Mereka dianggap berlkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan. Selain itu mereka juga telah melewati minimal 9 bulan masa pidana. Pembebasan bersyarat ini juga diatur dalam undang-undang.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyebut pembebasan bersyarat para napi koruptor sangat bertolak belakang dengan semangat memberantas kejahatan luar biasa yaitu koruPSI, meski itu diatur undang-undang.

Ia mengatakan, para koruptor akan memanfaatkan celah hukum dengan baik. Lalu apakah ini yang namanya adil dalam semangat memberantas korupsi?

“Sistem hukum kita nampaknya bersahabat sekali terhadap para koruptor. Makanya para koruptor tidak jera karena mendapat beberapa ‘fasilitas’ yang diakomodir dalam peraturan kita,” tutur Grace dikutip eranasional.com dari tayangan kanal YouTube Cokro TV, Senin (12/9/2022).

Apa saja fasilitasnya? Grace memaparkan, pertama, koruptor sering mendapatkan hukuman ringan. Sebut Jaksa Pinangki yang awalnya dihukum 10 tahun penjara. Jaksa sendiri menuntut Pinangki 4 tahun penjara. Ia lalu banding dan mendapat diskon besar-besaran hingga 60 persen, hukumannya turun jadi 4 tahun penjara.

“Kejahatan Pinangki sangatlah berat. Sebagai jaksa ia terlibat tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana kasus Djoko Tjandra,” kata Grace.

Fasilitas kedua adalah remisi. Setelah dihukum, para napi koruptor masih mendapatkan keringanan hukuman berupa remisi. Dalam kasus Pinangki misalnya, hukuman 4 tahun itu hanya dijalani 2 tahun saja.

“Enak sekali Pinangki ini sudah melakukan kejahatan luar biasa hanya dikurung dua tahun aja,” imbuh Grace.

Artinya lanjut Grace, hukum di negeri ini secara sadar telah membuka diri untuk dimain-mainkan oleh para koruptor. Padahal sesuai semangat pemberantasan koruPSI mestinya ada perlakuan berbeda terhadap terpidana koruPSI. Karena berdampak luas bagi penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, pendidikan, pembangunan, kesehatan dan masih banyak lagi.

Ketiga, kata Grace lagi, fasilitas sel yang relatif lebih nyaman bagi yang punya uang. Menurutnya dugaan ini sudah banyak dibuktikan dalam berbagai sidak.

“Masih ingat dengan sel penjara Setya Novanto tidak seperti gambaran penjara pada umumnya,” ungkapnya.

Coba bandingkan dengan kejahatan dengan tingkat yang sama, misalnya terorisme yang sama-sama merupakan kejahatan luar biasa.

“Tapi perlakuan terhadap koruptor bisa sangat berbeda dengan terpidana kasus terorisme. Mestinya mereka mendapat perlakuan yang sama dong supaya mereka kapok,” tegasnya.