Airlangga memastikan, program makan siang gratis akan berjalan, meski pemerintah memprediksi defisit anggaran yang terjadi untuk APBN 2025 adalah sekitar 2,4% – 2,8%.

“Terkait program (makan siang gratis), kita lihat defisit anggaran mencapai 2,4% – 2,8% itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintah mendatang itu pos-posnya sudah bisa masuk,” kata Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin lalu dikutip Minggu (3/3/2024).

Airlangga mengatakan, program makan siang gratis ini dilakukan secara bertahap. Sebagai gambaran tahap awal diberikan kepada balita hingga ibu hamil. Kemudian dilanjutkan sampai tahap SMP hingga ke daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Namun terkait anggarannya, sampai saat ini masih dihitung oleh kementerian dan lembaga terkait. Airlangga mengakui, saat ini dirinya sudah mendapatkan data siapa saja penerima program makan siang gratis. “Jumlah penerimanya sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya,” kata Airlangga.

Data yang diambil tersebut, lanjut Airlangga, berasal dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan Madrassah hingga SMP 12,5 juta. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut.

Arif merinci ke-18 stasiun tersebut yakni Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Tanggerang, Depok Baru, Bekasi, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari, Semarang Tawang, Madiun, Cirebonprujakan, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kroya, Gombong, dan Kebumen.

Meski telah menyiapkan 18 stasiun tersebut, Arif mengatakan bahwa masyarakat juga bisa berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Namun, motor penumpangnya akan dikirim melalui Stasiun Jakarta Gudang.

“Motornya tetap dikirim ke Jakarta Gudang, jadi jika ada yang berangkat dari Jakarta baik lintas selatan maupun lintas tengah motornya nanti bisa dikirim ke Jakarta Gudang, orangnya nanti bisa naik melalui Stasiun Pasar Senen,” kata dia.

BEKASI – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melarang aparatur wilayah untuk menarik biaya dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

“Kami sudah imbau dan sosialisasikan kepada masyarakat begitu. Karena ini kan program pemerintah untuk masyarakat, jadi jangan ada lagi (pungli),” ungkap Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata kepada wartawan di Bekasi, Jumat (17/9)

Ia meminta, aparatur wilayah mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW tidak memungut biaya di luar batas wajar kepada masyarakat. Pasalnya, pendaftar PTSL sudah mengeluarkan biaya pada pra-persiapan PTSL, seperti biaya pemberkasan, PPH dan PPHTB yang memang menjadi kewajiban.

Ia juga menegaskan kepada jajarannya bila terlibat (pungli) akan dikenakan sanksi tegas. “Saya akan pecat langsung anggota saya bila terbukti terlibat, masyarakat juga bisa melaporkan langsung bila ada oknum BPN meminta biaya pengurusan sertifikat, catat namanya segera laporkan, saya akan tindak langsung,” tegas Hiskia Simarmata.

“Saya sudah meminta kepada Bupati Kabupaten Bekasi agar PPHTB gratis. Karena kondisi saat ini akibat Covid-19 dan PPKM ekonomi masyarakat sedang susah, jadi kami sudah bersurat permohonan kepada Bupati,” ujar Kakantah Kab. Bekasi.

Namun, mantan Kakantah Jakarta Utara ini menegaskan seluruh proses yang dilakukan BPN dalam melaksanakan program PTSL tidak membebankan biaya kepada masyarakat.

Hiskia Simarmata menyebutkan, tahun ini program PTSL di Kabupaten Bekasi menyasar 100 ribu peta bidang dan 108 ribu Sht.

Menurutnya, jumlah tersebut barh bertambah, karena Kakan sebelumnya dengan Pemkab Bogor ada hubungan kesepakatan penambahan target, target sebelumnya yakni 50 ribu peta bidang dan 70 ribu Sht.

Kakantah Kab. Bekasi menyebutkan target yang terealisasi sudah mencapai 47.900 bidang. “Jadi kami kejar terus agar target tahun ini terpenuhi,” ungkapnya.

Hiskia Simarmata juga menghimbau masyarakat agar berbondong bondong mendaftarkan tanahnya menjadi sertifikat.

“Kesempatan tidak ada dua kali selagi program PTSL ini masih berjalan biaya gratis, namun bila waktunya selesai pada tahun 2024 maka masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya pada tahun tersebut akan dikenakan biaya,” pungkasnya

ERANASIONAL.COM – Pemerintah kembali memberikan potongan harga dan listrik gratis sebagai bagian dari program Subsidi masyarakat untuk membantu mereka mengatasi tekanan ekonomi akibat virus corona atau COVID-19 pada Februari 2021. Hal itu karena kebijakan diperpanjang dari akhir Desember 2020 hingga Maret 2021.

Syaratnya 100% pasokan listrik gratis hanya berlaku untuk rumah tangga 450 VA. Sementara itu, diskon listrik sebesar 50% diberikan kepada pelanggan bersubsidi dengan kapasitas 900 VA.

Untuk mendapatkan token listrik gratis dan berdiskon, ada tiga cara yang dapat Anda lakukan.

Pertama, melalui situs resmi (website) PT PLN (Persero) di www.pln.co.id.

Ada beberapa cara yang harus dilakukan.

1. Buka www.pln.co.id atau bisa juga mengakses https://stimulus.pln.co.id, lalu memilih opsi ‘Stimulus Covid-19 (Token Gratis/Diskon)’
2. Isi data yang diminta, mulai dari identitas (ID) pelanggan atau nomor meter, kode captcha, nama, tarif, dan daya listrik yang digunakan
3. Token listrik gratis atau diskon akan muncul di kolom keterangan
4. Masukkan nomor token ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan yang diregistrasi

Kedua, melalui WhatsApp resmi perusahaan pelat merah tersebut di nomor 0812-2123-123. Caranya;

1. Buka aplikasi WhatsApp dan akses nomor Whatsapp PLN di 0812-2123-123
2. Ketik pesan berupa ID pelanggan dan kirim ke nomor tersebut
3. PLN akan mengirimkan nomor token listrik gratis atau diskon
4. Masukkan nomor token ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan yang diregistrasi

Ketiga, bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh di Playstore dan Appstore. Caranya;

1. Unduh aplikasi PLN Mobile
2. Buka aplikasi dan pilih opsi ‘PLN Peduli Covid-19’ pada bagian Info & Promo
3. Isi data yang diminta berupa ID pelanggan atau nomor meter
4. Token listrik gratis atau diskon akan muncul
5. Masukkan nomor token ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan yang diregistrasi

(cnn/red)

Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan memberikan bantuan pendidikan gratis kepada siswa SMA/SMK/SLB mulai tahun ajaran baru bulan Juli 2020 ini.

“Ini kabar gembira untuk para orang tua siswa SMA/SMK/SLB. Sesuai kewenangan provinsi, sekolah-sekopah ini akan mendapatkan bantuan pendidikan gratis,” kata Kang Emil, seperti dilansir laman resmi Pemprov Jabar, Rabu 10 Juni 2020.

Menurut Emil, anggaran yang akan digelontorkan untuk bantuan pendidikan itu sebanyak Rp 1,42 triliun. Ini khusus untuk membiayai iuran bulanan peserta didik (IBPD) atau SPP.

“Walau ekonomi jatuh oleh covid, namun Pemprov Jabar sesuai komitmen tetap menganggarkan 1,42 triliun untuk sekolah gratis berupa pembebasan biaya Iuran Bulan Peserta Didik (IBPD) atau dulu disebut SPP,” kata dia.

Sementara bagi siswa sekolah swasta dan Madrasah Aliyah akan diberi bantuan, meskipun tidak penuh.

Bagi mahasiswa Jabar yang kuliah di wilayah Jabar, Emil mempersilahkan untuk mengakses beasiswa. Total anggaran untuk bea siswa sebesar Rp 50 miliar. (red)