Bandar Lampung – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan Reforma Agraria, yang merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam hal ini, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung mengadakan Rapat Koordinasi sekaligus Seminar Nasional di Hotel Radisson Lampung pada Selasa (02/11/2021). Kegiatan ini mengusung tema “Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagai Instrumen Penataan Aset yang Berkeadilan”, khususnya dalam penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan Reforma Agraria.

“Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung pada hari ini, akan berupaya menyelesaikan permasalahan dan konflik pertanahan yang ada di Provinsi Lampung dengan cara yang berkeadilan,” ujarnya.

Surya Tjandra mengatakan, sering sekali terjadi kasus-kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan kehutanan, dan masyarakat dengan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.

“Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik tersebut. Terkhusus terkait tanah transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan, serta sertipikat transmigrasi yang administrasinya perlu dilakukan pembenahan di Provinsi Lampung,” tuturnya.

Lebih lanjut terkait pembenahan administrasi dalam area transmigrasi di Provinsi Lampung, Surya Tjandra mengatakan bahwa pemerintah harus secepat mungkin mengambil keputusan penyelesaian.

“Ini merupakan tugas Pemerintah, tugas bersama semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan permasalahan maupun isu seputar agraria. Diharapkan agar lebih tanggap dalam menyikapi, bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang terkait dengan pengelolaan agraria di Provinsi Lampung dengan langkah penyelesaian administrasi yang asertif,” tambahnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau, berkata bahwa adanya titik terang penyelesaian masalah pertanahan di area transmigrasi di Provinsi Lampung, ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) serta turunannya menyatakan perlunya penyelesaian terkait persoalan sumber daya agraria.

“Merujuk ke turunan UUCK, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, di mana salah satu norma yang diatur dalam PP ini pendekatan historical, kita melihat siapa dulu yang ditetapkan. Dalam kasus ini apabila peta penunjukan, pengukuhan kawasan hutan terlebih dahulu kita harus pertahankan. Namun, jika penguasaannya terlebih dahulu, kita harus melakukan pelepasan dengan cara dan ketetapan yang ditentukan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng, menjelaskan beberapa solusi permasalahan tanah bekas transmigrasi secara umum.

“Terdapat dua permasalahan tanah, yaitu secara fisik dan yuridis. Kami dari Ditjen PHPT telah memberikan solusi dengan catatan tanah tersebut sudah clear and clean. Permasalahan bidang fisik dengan solusi dilakukan penataan batas dan reposisi bidang tanah, serta pemetaan penyelesaian K4, sedangkan dalam bidang yuridis dilakukan penertiban sertipikat pengganti dan pendaftaran peralihan hak,” jelasnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh program-program pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat, khususnya terkait permasalahan Agraria.

“Saya yakin, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian ATR/BPN dapat berkolaborasi dan bekerja sama, saling membantu untuk menjalankan program dan kegiatan ini dengan baik. Kemudian ke depannya, akan didapat hasil yang baik serta sesuai dengan cita-cita pemerintah pada umumnya dan keinginan kita semua sebagai masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, untuk mendapatkan keadilan hak atas tanah,” pungkasnya.

Yogyakarta – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi secara luring dan daring pada Jumat (29/10/2021) lalu.

Bahasan pada Rakor kali ini terkait dengan implementasi Reforma Agraria di Provinsi DIY, khususnya dalam hal penegasan status tanah tutupan Jepang dan mendorong jalannya program Jawa Bagian Selatan dalam cakupan Pawonsari (Kab. Pacitan; Kab. Wonogiri; dan Wonosari, Kab. Gunungkidul).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, berkata bahwa ia setuju dengan pernyataan Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono atau juga disebut Ngarso Dalem, yang menyebut bahwa penting untuk kritis terhadap segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam.

Surya Tjandra juga berkata bahwa jangan sampai hanya karena mendorong investasi sehingga mengambil jalan pintas.

“Bagaimana pentingnya kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan pihak Keraton dan Pakualaman terkait pemanfaatan tanah yang berkeadilan untuk menjadi perhatian kita semua,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.

Surya Tjandra juga menjelaskan terkait dua hal besar yang menjadi pokok bahasan Rakor kali ini, yakni terkait penegasan status tanah tutupan Jepang dan pengembangan Pawonsari. Menurutnya, penegasan status tanah ini menjadi bukti bahwa negara hadir.

“Kita perlu langkah konkret ke depan mulai dari inventarisasi, pemetaan, dan lainnya terkait ini,” tuturnya.

Lebih lanjut terkait Pawonsari, Surya Tjandra berkata bahwa sudah ada arahan jelas terkait pengembangan kawasan Pawonsari, mulai dari strategi hingga perangkat berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Gunungkidul, Bupati Wonogiri, serta Bupati Pacitan pada tahun 2002.

“Kami siap mendukung, mewujudkan bagaimana Reforma Agraria ini sehingga bisa kita eksekusi,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau. Ia berkata bahwa penegasan status tanah tutupan Jepang sebagai wujud nyata kehadiran negara serta cukup relevan dan konseptual.

Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengintegrasikan semangat nasionalisme dan kearifan lokal.

Andi Tenrisau berkata bahwa ketika bicara bagaimana mengelola sumber daya agraria, tentu salah satu tujuannya adalah memastikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia juga berkata bahwa tentunya melalui Rakor ini, dapat dirumuskan bagaimana penyelesaian konsep tanah tutupan Jepang dan pengembangan konsep Pawonsari ke depan.

Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengajak semua pihak untuk bersama melakukan pendataan yang akurat dalam menjalankan Reforma Agraria.

Ia berkata bahwa tanah merupakan sumber kehidupan yang tak pernah bertambah sehingga perlu diatur dan dipelihara melalui sistem hukum yang tepat.

Ngarso Dalem juga mengutarakan sikapnya terkait pembangunan ekonomi yang hanya mengejar dan merangsang investasi tanpa diiringi dengan kebijakan yang sesuai dengan aturan pertanahan.

“Melalui semangat Reforma Agraria, hendaknya digulirkan sistem pertanahan nasional yang terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka pendayagunaan tanah,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini, juga berlangsung penandatanganan berita acara penegasan status tanah tutupan Jepang yang berlangsung antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY, Suhendro. Kemudian, berlangsung juga penandatanganan perjanjian kerja sama terkait penanganan Reforma Agraria antara Kanwil BPN Provinsi DIY dengan Universitas Gadjah Mada (UGM

Gunungkidul – Pemerintah di Kawasan Pawonsari (Kab. Pacitan; Kab. Wonogiri; Wonosari, Kab. Gunungkidul) terus meningkatkan kerja samanya demi meningkatkan perkembangan pembangunan daerah di tiga kabupaten pada tiga provinsi tersebut. Melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sub Regional Pawonsari yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (09/09/2021) kemarin, dibahas beberapa gagasan dan rencana teknis demi percepatan pembangunan di Kawasan Pawonsari.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa jika bicara Kawasan Pawonsari, maka akan bicara suatu kawasan dengan batas administratif. Terdapat pegunungan karst (pegunungan kapur) yang melintang di sepanjang 3 (tiga) kabupaten, membuat keadaan alam daerah-daerah tersebut mempunyai kesamaan dan tidak jauh berbeda.

“Sebagai daerah di Jawa bagian selatan yang punya potensi bencana, kompleksitas ini butuh pendekatan yang lebih khusus, apa yang perlu dipertimbangkan,” ujar Surya Tjandra saat dikonfirmasi oleh wartawan, Jumat (9/9)

Surya Tjandra juga berkata bahwa percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari butuh perencanaan terpadu.

Ia menjelaskan jika pembangunan ini butuh beberapa kajian yaitu kajian kebutuhan infrastruktur wilayah, kajian karakteristik sosial-budaya setempat, kajian potensi pengembangan wilayah, kajian daya dukung & daya tampung lingkungan serta adanya peta dasar dan basis data wilayah. Terkait kajian ini, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta ikut berperan dalam hal penelitian kawasan Pawonsari.

“Terkait konteks Pawonsari, apa yang perlu jadi core atau poin utama, baru nanti kita laksanakan pembangunan didukung dengan action plan,” terang Wamen ATR/Waka BPN.

“Bagaimana mengubah ini menjadi sebuah hal yang konkret, ini yang menjadi tantangan. Kita bisa menyiapkan gagasan besar ini dan dapat dilanjutkan oleh siapa pun. Peluang ada, kebutuhan juga ada, saya lihat Pawonsari ini sudah ada secara organik. Kami dari Pemerintah pusat menghargai niat baik dari daerah dan kita semua butuh sinergi,” jelas Surya Tjandra.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengapresiasi dan berterima kasih terkait percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari terutama di wilayah Kab. Gunungkidul melalui GTRA Sub Regional Pawonsari. Ia berkata bahwa pihaknya beserta tim percepatan akan bekerja bersama secara spesifik dalam optimalisasi potensi daerah, seperti potensi alam.

Heri Susanto berkata bahwa pihaknya bersyukur bahwasanya Kab. Gunungkidul diberikan kelebihan alam yang sangat luar biasa. Ia berkata bahwa Kab. Gunungkidul punya garis pantai sepanjang lebih dari 10 km, 113 potensi obyek wisata yang dikelola Pemerintah Gunungkidul serta potensi goa yang cukup menarik serta seringkali dijadikan ikon konten wisata.

“Potensi ini tentu akan sangat relevan jika disandingkan dengan rencana program Pawonsari. Pacitan, Wonogiri, Gunungkidul punya kedekatan emosional dan potensi budaya yang hampir sama. Harapannya dengan percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari ini dapat memberikan dampak yang signifikan terutama bagi warga Gunungkidul,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suhendro berkata bahwa beberapa tim terkait dengan percepatan Kawasan Pawonsari telah melakukan observasi mulai dari Kab. Pacitan, Kab. Wonogiri dan terakhir di Kab. Gunungkidul.

Ia berharap setelah Rakor GTRA hari ini berlangsung, maka seluruh tim akan segera menyusun laporan akhir tentang hasil kegiatan berupa potensi daerah yang sudah terekam bersama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

“Semua akan kita susun untuk selanjutnya kita analisis, serta merancang perencanaan secara terintegrasi,” jelas Suhendro.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Endang Sihsetyaningrum membahas gagasan Kawasan Pawonsari jika dilihat dari sudut pandang Kawasan Strategis Nasional. Ia berkata bahwa pada Kawasan Pawonsari, dapat ditonjolkan dari sisi lingkungan hidup.

“Kami sudah lihat ada kerja sama yang baik antar kabupaten yang luar biasa. Tinggal apa yang sebetulnya mau dipertahankan dan perlu didorong. Misal, potensi wisata yang mengutamakan lingkungan dan keanekaragaman hayati, tentunya juga perlu kehati-hatian dalam perencanaan ini,” tutupnya.

Gorontalo – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) 2021 pada Kamis (15/07/2021) kemarin.

Membawa tema Strategi Percepatan Penataan Aset melalui Penyelesaian Konflik Agraria di Lokasi Eks HGU, Pelepasan Kawasan Hutan dan Transmigrasi disertai Penataan Akses untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat, acara ini berlangsung secara tatap muka bertempat di Hotel Aston Gorontalo dengan peserta terbatas dan juga melalui daring.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa GTRA di masing-masing daerah dapat menjadi solusi permasalahan, karena dapat fokus terhadap masalah yang dihadapi daerah.

“Kita tahu apa masalahnya, bottleneck yang ada seperti apa, apa saja tantangan di daerah khususnya Gorontalo dan langsung bagaimana eksekusinya,” jelasnya melalui keterangan rilis kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/7/2021)

Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo, di sana memiliki tingkat izin investasi yang tinggi namun realisasi investasinya berbanding terbalik.

Menurut Surya Tjandra, potensi realisasi investasi ini menjadi penting karena dapat menjadi pintu masuk penyelesaian melalui kebijakan Reforma Agraria. Ia berkata bahwa pihaknya siap mendukung realisasi izin yang ada.

“Saya jadi ingat bahwa Presiden RI meminta adanya evaluasi terkait perizinan ini, terutama dalam hal pertambangan dan perkebunan,” tambahnya.

Berkaca pada permasalahan serupa, Surya Tjandra berkata bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan sebuah forum dialog beberapa pihak untuk berdialog bersama, yang bernama GTRA Summit.

“GTRA Summit sebagai forum kolaboratif antar lembaga, kementerian, pemerintah, aparat penegak hukum dll. Dari sini kita bisa terbayang bagaimana kerja konkretnya,” jelasnya.

Nantinya, Surya Tjandra menjelaskan bahwa dalam forum GTRA Summit akan membahas terkait integrasi zonasi dan sinkronisasi kebijakan terkait turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Menurutnya, salah satu amanat UUCK adalah soal perampingan perizinan.

Namun, permasalahan saat ini terletak pada bagaimana lembaga terkait mempunyai aturan dan konteks masing-masing meski objek permasalahannya bersinggungan.

“Itulah mengapa kita mulai wadahnya dari GTRA Summit, semua pihak akan dilibatkan untuk berdialog,” pungkasnya.

Sementara itu Sekreraris Daerah Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan usaha penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan melalui penataan aset dan akses demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Sutan Rusdi berkata bahwa GTRA Provinsi Gorontalo berfokus pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah hasil pelepasan kawasan, TORA dari tanah eks HGU dan TORA dari tanah transmigrasi yang belum bersertipikat.

“Potensi TORA ini harus segera ditindaklanjuti melalui redistribusi tanah, dilakukan pemetaan kemudian dihimpun dalam wadah Reforma Agraria. Hal ini harus segera diselesaikan agar tercapai tujuan GTRA yakni kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Jakarta – Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur secara daring pada Rabu (14/07/2021).

Pertemuan kali ini merupakan rakor awal yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Paser untuk mengkoordinasikan hal-hal terkait pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, mengingat Bupati dan Wakil Bupati Paser yang baru dilantik pada Februari 2021 lalu.

Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN telah merangkum sedikitnya ada empat persoalan besar yang menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser. Pertama, adanya revisi tata ruang sebagai adaptasi terhadap pembangunan daerah. Setelah dilakukan peninjauan kembali, ternyata ditemukan tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kehutanan dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta pertambangan dan perkebunan.

“Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2021 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, hal-hal seperti ini bisa diselesaikan secara bersama,” tutur Surya Tjandra.

Selain dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan melalui PP Nomor 43 Tahun 2021 juga dapat menyelesaikan persoalan lainnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, yaitu penyelesaian permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan cagar alam.

“Tantangannya bagi kami adalah ini bukan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN sepenuhnya tetapi juga ada kewenangan dari Kementerian LHK. Hal seperti ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, masalah lama yang belum tuntas harus bisa diprioritaskan penyelesaiannya pada forum GTRA ini,” imbuh Surya Tjandra.

Persoalan ketiga yang harus mulai diuraikan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser adalah percepatan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi.

Menurut Surya Tjandra, hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi data dan analisis tipologi persoalan, melakukan analisa terkait regulasi yang menjadi penghambat dalam permasalahan transmigrasi ini dan juga perlu mengoptimalisasikan koordinasi antar pihak terkait dalam wadah GTRA.

Persoalan lainnya juga yang harus diselesaikan adalah adanya tanah terindikasi terlantar karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan haknya. Karena sejatinya tanah harus memiliki fungsi sosial yang artinya harus bisa dimanfaatkan dan mendatangkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan pertanahan dalam rangka Reforma Agraria, serta menjamin adanya kepastian hukum.

“Hal-hal seperti ini barangkali perlu kita pahami secara detail untuk sama-sama kita selesaikan. Permasalahan mengenai tanah terlantar ini juga dapat ditertibkan dan diselesaikan melalui PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,” kata Wamen ATR/Waka BPN.

Selain persoalan yang ada, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan Kabupaten Paser memiliki peluang dalam mendorong pengembangan wilayah melalui pembangunan yang masuk ke dalam rencana major project RPJMN 2020-2021 di wilayah Kalimantan.

Di antaranya pembangunan Waduk Multiguna Lambakan yang terletak di Kecamatan Long Kali yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Kabupaten Paser juga masuk ke dalam koridor pemerataan di wilayah Kalimantan untuk turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi yang juga hadir secara daring pada Rakor GTRA Kabupaten Paser mengimbau agar dalam forum GTRA kali ini dapat menyusun skala prioritas yang akan diselesaikan secara bersama, karena memang percepatan penyelesaian persoalan yang telah diungkapkan Wamen ATR/Waka BPN merupakan hal yang sudah lama ditunggu masyarakat.

“Melalui Rakor ini kita akan susun penyelesaian persoalan di Kabupaten Paser berdasarkan skala prioritas, dan mudah-mudahan melalui rakor ini menjadi terobosan kita bersama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Asnaedi.

Fahmi Fadli selaku Bupati Paser dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Rakor GTRA kali ini menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan GTRA di Kabupaten Paser.

“Memang perlu dilakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan sehingga tidak menyebabkan adanya sengketa di kemudian hari, dan Insya Allah melalui kegiatan ini kita dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Paser,” ujar Fahmi Fadli.

Jakarta – Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan Reforma Agraria diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan sesuai amanat Perpres tersebut, dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA guna membantu Tim Reforma Agraria Nasional menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Reforma Agraria.

“GTRA dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dengan anggota yang berasal dari berbagai sektor,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, melalui keterangan rilis di Jakarta, Senin (12/7/2021)

Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa fungsi GTRA adalah melakukan koordinasi dan fasilitasi. Ia menambahkan bahwa tugas-tugas GTRA antara lain mengkoordinasikan integrasi penataan aset maupun akses serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria.

“Untuk GTRA Pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan sebagai pelaksana hariannya adalah Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN,” kata Andi Tenrisau.

Selain melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Reforma Agraria, GTRA juga berperan dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa kendala maupun hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria adalah komunikasi antar lembaga pemerintah.

Melalui GTRA, Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa penyelesaian konflik agraria akan menjadi lebih mudah karena tiap-tiap lembaga berada dalam wadah yang sama.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim GTRA aktif melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Selain itu, melibatkan juga Civil Society Organization (CSO) dalam proses percepatan penyelesaian konflik agraria mulai dari inventarisasi konflik, penanganan dan penyelesaian konflik serta pelaksanaan redistribusi tanah.

“Tim GTRA juga aktif membuat penyelesaian konflik agraria berdasarkan tipologi konflik dengan melibatkan kementerian/lembaga dalam penyelesaian konflik agraria. Selain itu juga memperkenalkan konsep distribusi manfaat selain konsep redistribusi tanah,” kata Andi Tenrisau.

Sebagai informasi, kegiatan rapat koordinasi GTRA sudah berjalan sejak tahun 2019, dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional. Rapat-rapat tersebut diikuti oleh gubernur, walikota/bupati, dinas-dinas terkait di daerah, serta perwakilan kementerian, selaku pemangku tanggung jawab pelaksanaan Reforma Agraria. Nantinya, sekitar bulan Oktober tahun 2021 ini akan dilaksanakan GTRA Summit.

Dirjen Andi Tenrisau menyebutkan bahwa kegiatan GTRA Summit merupakan inisiasi dari Kementerian ATR/BPN guna menciptakan revitalisasi GTRA untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

“GTRA Summit ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dipilihnya lokasi tersebut selaras dengan tema yang diangkat yakni ‘Paduserasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal’ dan salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan, yang kita ketahui masih tertinggal dibanding daerah lainnya yang berciri daratan,” kata Andi Tenrisau

Jakarta– KLHK mendukung upaya mempercepat Reformasi Agraria dengan kerja bersama lintas instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Peran semua pihak dilaksanakan melalui metode sharing resource atau urun daya, baik berbagi ide/pemikiran, tenaga/SDM, anggaran, maupun hal lain yang memberikan masukan positif untuk percepatan Reforma Agraria.

Program Reforma Agraria merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ini juga merupakan program nasional.

“Program Reforma Agraria ini milik kita bersama. Oleh karena itu kita harus kerja bareng. Artinya, untuk mempercepat/akselerasi ini, harus sharing resources, misalnya SDM dan anggarannya. Jadi perlu juga peran Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan itu,” kata Wakil Menteri LHK Alue Dohong, pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Kamis (24/6/2021).

Dari sisi KLHK, ada dua skema yaitu menyediakan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan seluas 4,1 juta ha, dan melalui legalisasi akses kelola berupa Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha.

Wamen Alue Dohong mengungkapkan tantangan program ini tidak hanya sebatas redistribusi aset dan pemberian akses legal saja. Tantangan yang lebih besar yaitu paska pemberian sertifikat tanah dan izin hutan sosial.

“Setelah proses tersebut, Pemerintah tetap mendorong, membantu masyarakat. Apalagi di tengah situasi pandemi, muncul tantangan lain menyangkut ketahanan dan keamanan pangan,” ungkapnya.

Salah satu modal dalam pengembangan ketahanan pangan yaitu TORA dan Hutsos. Dalam Hutsos, didorong pola-pola agroforestry. Jadi selain menjaga fungsi hutannya, dapat ditanam tanaman holtikultura dalam rangka pemenuhan pangan, termasuk juga penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks penyediaan sumber tanah untuk TORA, KLHK menempuh dua skema yaitu inventarisasi dan verifikasi (Inver) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), dan Non Inver melalui pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) tidak produktif.

Lebih lanjut, Wamen Alue Dohong mengatakan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka terkait dengan TORA ini ada beberapa kemudahan melalui penataan kawasan hutan. Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1), dilaksanakan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan.

Penataan Kawasan Hutan meliputi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan; Penataan Kawasan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan oleh Tim Inver PPTPKH; Penataan Kawasan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan  Penutupan Hutan oleh Tim Terpadu PPTPKH; Pelepasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Tidak Produktif melalui Keputusan Pelepasan HPK NP atas usulan para Pihak dilengkapi dengan pemenuhan syarat; Penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan Kawasan Hutan oleh Tim Inver PPTPKH / Tim Terpadu PPTPKH tergantung areal dimaksud masuk dalam kategori lebih dari kecukupan luas atau kurang dari kecukupan luas; serta Pendanaan serta Monitoring dan Evaluasi.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan Reforma Agraria di setiap wilayah mempunyai kontekstual tersendiri. Oleh karena itu, identifikasi kendala permasalahan perlu dilakukan untuk kemudian dicari solusinya bersama.

Reforma Agraria di Provinsi Kalbar juga mendapat perhatian khusus. Hal ini karena Kalbar merupakan salah satu pilot project redistribusi tanah dari HPK tidak produktif. Ketiga daerah lainnya yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan mendukung redistribusi lahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai hak yang sama atas kepemilikan tanah, dimana sebelumnya cenderung dikuasai korporasi.

“Reforma Agraria dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalbar sebagaimana tema Rakor GTRA kali ini yaitu “Akselerasi dan Elaborasi RA untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalbar”.

Turut hadir secara fisik dan virtual pada Rakor ini yaitu Pengurus dan Anggota GTRA Provinsi Kalbar, Bupati/Walikota se-Kalbar, Kepala UPT KLHK di Kalbar, para pegiat Reforma Agraria, asosiasi profesi, dan UMKM,” tukasnya.

Reporter: Agung Nugroho