Perry menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (12/11/2025). Ia menyebutkan, hingga akhir September 2025, realisasi pembayaran pajak BI telah mencapai Rp 1,56 triliun.

“BI menjadi salah satu pembayar pajak terbesar,” ujar Perry di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Untuk tahun 2026, Perry menambahkan, nilai rancangan dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) ditetapkan sebesar Rp 2,28 triliun.

Jumlah tersebut turun sekitar 23,20% dibandingkan dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025 yang mencapai Rp 2,97 triliun.

Sebagai catatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2024 lalu merilis daftar 20 grup dan perusahaan pembayar pajak terbesar untuk realisasi tahun pajak 2023. Daftar tersebut didominasi oleh konglomerat besar nasional dan sejumlah perusahaan pelat merah, berikut daftarnya:

1. Grup Djarum – Robert Budi Hartono

2. Grup Adaro – Garibaldi Thohir

3. Grup Bayan Resources – Low Tuck Kwong

4. Grup Indofood – Anthoni Salim

5. Grup Sinarmas – Indra Widjaja

6. Grup Gudang Garam – Susilo Wonowidjojo

7. Grup Indika Energy – Hapsoro

8. Grup MedcoEnergi – (alm.) Ir. Arifin Panigoro

9. Grup Musim Mas – Bachtiar Karim

10. Grup Wings – Ir. Eddy William Katuari

11. Grup Trakindo – Rachmat Mulyana Hamami

12. Grup Agung Sedayu – Susanto Kusumo

13. Grup CT Corp – Chairul Tanjung

14. Grup Harum Energy – Lawrence Barki

15. Grup Triputra – Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto

16. PT Pertamina (Persero)

17. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)

18. PT Pupuk Indonesia (Persero)

19. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

20. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dengan kontribusi pajak yang besar, posisi Bank Indonesia menambah daftar institusi strategis yang berperan penting dalam penerimaan negara.

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala DK OJK Mahendra Siregar bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Lima moda transportasi tersebut di antaranya KAI Commuter Line, TransJakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan MRT Jakarta.

“Kita akan melakukan peluncuran QRIS Tap In & Out di lima moda transportasi Jakarta,” kata Perry.

QRIS Tap merupakan inovasi dalam sistem pembayaran digital yang diluncurkan BI pada Maret lalu. Dengan QRIS TAP, transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran.

Perry dalam Perayaannya saat peluncuran Maret lalu mengatakan manfaat QRIS TAP berbasis Near Field Communication (NFC) ini akan meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transaksi nirsentuh bagi masyarakat.

Pada Maret lalu, QRIS Tap baru bisa digunakan di beberapa lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta ritel dan UMKM di antaranyaStasiun MRT Bundaran HI dan Stasiun MRT Lebak Bulus, Transjakarta (terbatas pada Royaltrans), DAMRI (terbatas pada JR Connexion Jabodetabek), RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika.

BI kemudian memperluas penerapan Qris Tap pada lima moda transportasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Perry mengatakan ia mulai melakukan uji coba QRIS antar negara dengan Korea Selatan (Korsel). Korsel menambah deretan negara yang telah terlebih dulu bisa menggunakan QRIS.

Perry mengatakan ke depan QRIS lintas batas akan mencakup negara lainnya, seperti India dan Arab Saudi.

” Crossborder Internasional QR kita sudah sanggupkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan kita sudah sanggupkan dengan Jepang, Sudah kemudian sanggupkan dengan China. Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan,” kata Perry.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyerukan agar momentum Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1443 H dijadikan sebagai pembangkit optimisme dan harapan masyarakat Indonesia menghadapi pandemi covid 19.

Hal ini disampaikan Mahfud saat mengisi kajian vitual jelang 1 Muharram, bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan para Dewan Gubernur yang diikuti sedikitnya 1000 peserta dari berbagai wilayah dan perwakilan BI di berbagai negara, pada Senin (9/8).

“Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah nabi, pertama perjuangan itu memerlukan kesabaran. Nabi mau dibunuh, dikejar kemana-mana, akses ekonominya diputus, perdagangannya diputus, tapi Nabi Muhammad tetap bersabar. Oleh sebab itu, jika saudara mau mengambil hikmah dari 1 Muharram ini mari kita pupuk kesabaran,” ujar Mahfud dalam acara bertema ‘Momentum 1 Muharram sebagai Booster Optimisme dan Harapan Menurut Pandangan Islam’ ini.

Menurut Mahfud, sabar sekurang-kurangnya ada tiga; pertama sabar terhadap musibah, kedua sabar di dalam ketaatan, termasuk disiplin. Lalu yang ketiga sabar di dalam berjuang, bersungguh-sungguh, optimis dan tangguh.

“Sabar itu bukan hanya berarti pasrah, tapi sikap pantany menyerah, tangguh dan bersungguh-sungguh itu juga sabar,” tambah Mahfud yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Mardhiyah, Pamekasan, Madura ini.

Dalam mempekuat argumentasinya, Mahfud mengutip ayat tentang sabar di Surah Al-Baqarah Ayat 249. “Sekolompok kecil orang bisa mengalahkan orang yang banyak, asal kamu bersabar,” tambah Mahfud sembari menjabarkan secara detail Asbabun Nuzul atau latar belakang turunya ayat tersebut.

Eranasional.com – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memberikan penjelasan bahwa saat ini sangat berbeda dengan tahun 1998 atau 2008 karena sekarang yang terjadi memang adalah kepanikan seluruh pasar keuangan global, termasuk juga pemilik-pemilik modal di seluruh dunia.

“Karena begitu cepatnya merebaknya virus ke Amerika Serikat ke berbagai negara di Eropa di Inggris dengan eskalasi yang sangat cepat, sehingga dalam kondisi memang investor dan pelaku pasar keuangan global melepas semua aset-asetnya yang mereka miliki saham, obligasi, emas dan mereka menjualnya dalam cash dalam bentuk dolar,” ujar Gubernur BI saat menyampaikan keterangan melalui daring, Jumat (20/3).

Di seluruh dunia, menurut Gubernur BI, terjadi keketatan dolar di pasar keuangan global dan dalam konteks itu memang Indonesiajuga terkena, namun tidak sendiri, seluruh negara mengalami yang sama.

Soal terjadi capital flow, menurut Gubernur BI, dari perhitungan sampai data per 19 Maret 2020, tahun ini terjadi capital outflow jumlahnya adalah 105,1 triliun secara netto. Terdiri dari SBN yang dilepas asing secara netto Rp92,8 triliun, sementara untuk saham adalah Rp8,3 triliun.

“Memang sebagian besar capital outflow itu terjadi pada bulan-bulan Maret seiring dengan eskalasi yang sangat cepat penyebaran virus di negara-negara maju tadi. Itu yang terjadi sehingga ini yang dihadapi oleh seluruh dunia ada pelepasan aset keuangan kemudian mereka mengkorporasinya dolar,” ujar Perry. BI, menurut Perry, mengambil langkah stabilisasi yang terus kami lakukan adalah menyediakan supply dari dolar yang terus kami lakukan dengan intervensi baik secara tunai atau spot maupun juga secara forward melalui domestic non delivery forward.

“Ini untuk menjaga mekanisme pasar secara berjalan dan juga agar tidak terjadi kepanikan di pasar dan juga memberikan confident di pasar,” ujarnya.

Cadangan devisa, menurut Perry, lebih dari cukup karena ada akhir Februari lalu cadangan devisa adalah Rp130,4 miliar dolar AS berkoordinasi dengan pemerintah dengan Bu Menteri Keuangan dengan Kementerian BUMN.

“Tentu saja langkah-langkah lanjutan akan dilakukan bagaimana kemudian berbagai program maupun pembiayaan dari budget itu nanti juga akan mendatangkan devisa,” ucapnya.

Selain itu di dalam, lanjut Perry, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga membeli SBN yang dilepas oleh investor asing seperti tahun ini Bank Indonesia sudah membeli SBN Rp163 triliun yang dilepas asing sehingga mengurangi tekanan-tekanan pada pasar SBN. Dengan OJK kita berkoordinasi menjaga agar pasar berjalan.

Fokus kami adalah menjaga confident, memastikan bekerjanya mekanisme pasar, dan menjaga kecukupan likuiditas baik rupiah maupun valuta asing.

Senasa dengan Gubernur BI, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membedakan bahwa kondisi sekarang dengan krisis tahun 1998 ataupun 2008 adalah posisi sekarang baik perbankan maupun sektor korporasi lebih tertata baik daripada pada waktu tersebut.

“Sehingga harapannya dengan ketenangan dari otoritas dan pemerintah kita berharap penanganan ini bisa ditangani secara baik dan terukur,” katanya (red)