Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau pembangunan pompa Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (03/02/2026).

Pramono menilai hal tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan penertiban.

“Saya benar-benar pengen menertibkan, enggak ada lagi di Jakarta yang namanya flyover itu partai kalau ada acara kemudian masang di flyover. Itu mengganggu banget lalu lintas yang ada di Jakarta dan itu akan kami lakukan,” ujar Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/2).

Kebijakan tersebut diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan spanduk-spanduk dengan ukuran besar di sepanjang jalan.

“apatentu yang menjadi Arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta kami tindak lanjuti,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyinggung soal pemanfaatan trotoar. Ia meminta agar trotoar yang telah dibangun tidak digunakan kembali oleh pedagang kaki lima, namun dimanfaatkan untuk pejalan kaki.

“Saya meminta semua trotoar yang sekarang sedang dibangun di Jakarta, jangan sampai trotoarnya selesai kemudian pedagang kaki lima dibiarkan memanfaatkan trotoar itu. Yang seperti itu pasti akan saya tertibkan,” ujar Pram.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah untuk menertibkan spanduk iklan berukuran besar di sepanjang jalan sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

“Terus terang saja saya minta kepada pemerintah tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk, terlalu banyak,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Kalau saya ke Balikpapan dan saya ke Banjarmasin hampir nggak berbeda. Spanduk-spanduk, spanduk-spanduk, kalau saya naik ke Hambalang, spanduk, spanduk, spanduk, sambung Prabowo.

Presiden RI tersebut memberi contoh spanduk iklan ayam goreng. Ia berpendapat alasan spanduk perlu dipasang dengan ukuran besar. Ia menilai, turis atau wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tidak ingin melihat spanduk-spanduk tersebut.

“Ayam goreng pesen satu dapat 1 gratis. Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang nggak mau lihat spanduk,” katanya.

Oleh karena itu, Prabowo meminta pemerintah daerah maupun pengusaha untuk menertibkan spanduk iklan serta menyarankan agar tidak dilakukan secara berlebihan.

Karena kata dia, dalam pasal tersebut kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bukan dipilih oleh rakyat.

“Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar, kedaulatan itu ada di tangan rakyat,” ucap Hidayat dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, dikutip dari Kompas TV, Kamis 7 Maret 2024.

“Jadi kalaulah kemudian Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa gubernur termasuk bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, maka adanya ketentuan di Undang-Undang tentang DKJ tadi di mana kemudian gubernur dipilih dan atau diberhentikan oleh presiden, dan wali kota Jakarta ditunjuk oleh gubernur, itu bertentangan dengan konstitusi,”tegasnya.

Menurut dia, hal itu harus dikoreksi karena Indonesia merupakan negara hukum.

“Karenanya, itu harus dikoreksi. Kita adalah negara hukum dan hukum tertinggi adalah konstitusi,” jelas dia.

Dia mengeklaim 80 persen lebih warga Jakarta menolak jika hak mereka untuk memilih gubernur dan wali kota dihapus.

“80 persen lebih warga Jakarta menolak bila kemudian mereka tidak lagi diberi hak untuk memilih gubernur dan wali kota, mereka bilang di Jakarta ini, RT RW saja dipilih oleh rakyat, masa iya gubernur tidak dipilih lagi oleh rakyat?,” ungkap Hidayat.

Mengutip RUU DKJ Pasal 10 ayat (2), gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. (*)

JAKARTA, Eranasional.com- Usai diperiksa 11 jam terkait dugaan korupsi Formula E, Gubernur DKI Anies Baswedan keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi layaknya Presiden.

“Usai diperiksa KPK Anies malah disambut bak presiden pemenang pilpres,” ucap akun @abu_waras dikutip dari Twitter, Kamis (8/9/2022).

“Baru kali ini nemu pemimpin yang super keren,” tambah akun tersebut

Anies selesai diperiksa pukul 20.23 WIB. Anies, yang berseragam dinas, lalu kemudian turun dari lantai 2.

Di luar gedung KPK, sejumlah orang tampak berkumpul menantikan keluarnya Anies. Anies pun lantas memberikan keterangan kepada awak media dengan menggunakan mikrofon.

Sebelum memberikan keterangan kepada awak media, Anies sempat melambaikan tangan kepada sekelompok orang yang berteriak-teriak menyebut namanya.

“Pak Anies,” teriak sekelompok massa itu.

Kemudian Anies memberikan keterangan kepada awak media. Belum tuntas Anies bicara, sekelompok massa yang sejak sore tadi menunggu di depan gedung KPK itu kemudian ikut menghampiri Anies yang tengah berbicara.

Sekelompok massa itu berteriak ‘Anies presiden’ dan ada pula yang berteriak ‘Anies calon presiden’. Sekelompok massa ini juga sempat berteriak takbir.

Diketahui, Anies Baswedan selesai dimintai keterangan oleh KPK. Anies diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Usai diperiksa, Anies mengaku senang bisa membantu KPK. Dia berharap keterangannya dapat membantu KPK dalam pengusutan dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta.

“Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Itu tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, insyaallah dengan keterangan yang kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan KPK dalam menjalankan tugas,” tutur Anies.

JAKARTA, Eranasional- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kembali Kampung Gembrong, Jumat (1/7/2022).

Sekitar dua bulan lalu, kawasan kampung eks Pasar Gembrong dilanda musibah kebakaran.

Menurut Anies, Kampung Gembrong ini dan rencananya akan dinamai Kampung Gembira Gembrong. Ada 136 unit yang nanti akan dibangun diatas lahan 1200 m², dengan total biaya 7,8 miliar.

“Proses pembangunan ditargetkan rampung pada September tahun ini,” ujar Anies dalam keterangannya.

Lebih lanjut Anies menerangkan, pembangunan Kampung Gembira Gembrong akan mengusung konsep menghadap sungai, sungainya menjadi halaman depan.

Dengan begitu nantinya kampung ini bisa menjadi salah satu contoh penataan kampung yang menghadap badan air (waterfront) di Jakarta.

“Kalau di Inggris namanya waterfront, kelihatan menghadap air, airnya air sungai,” ungkapnya.

Mantan Mendikbud ini berharap pembangunan Kampung Gembrong bisa selesai tepat waktu dan tepat penggunaan anggarannya.

“Insya Allah hasil dari pembangunan ini mampu menghadirkan perasaan kenyamanan, ketenangan, serta seluruh warga manapun yang tinggal di Jakarta akan merasakan kesetaraan,” Ungkapnya.

Jakarta- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) atau Crazy Rich dari Priok, Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta E-Prix.

Dalam pelaksanaannya, Sahroni akan dibantu oleh Ketua Umum IMI, Bambang Soesatyo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta E-Prix.

Keputusan tersebut diungkapkan Gubernur Anies setelah pertemuan antara Co-founder Formula E, Alberto Longo; Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto; Ketua Umum IMI, Bambang Soesatyo; dan Sekjen IMI, Ahmad Sahroni di sebuah rumah makan di daerah Menteng, Rabu (24/11).

Gubernur Anies menyampaikan bahwa persiapan untuk event internasional yang akan digelar 4 Juni 2022 tersebut berjalan dengan baik.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Alhamdulillah persiapan pelaksanaan Formula E pada tgl 4 Juni 2022 Insya Allah berjalan dengan baik, Barusan bersama kita di sini Alberto Longo pimpinan Formula E, Pak Bambang Soesatyo ketua IMI, Bapak Sahroni Sekjen IMI, dan Pak Widi Dirut Jakpro,” ungkap Gubernur Anies.

Gubernur Anies juga mengungkapkan bahwa kegiatan Formula E pada tahun depan mengadopsi skema kolaborasi. Sehingga Jakpro akan berkolaborasi dengan IMI dalam mengorganisir event tersebut.

“Jadi Kegiatan Formula E nanti akan diselenggarakan sebagai sebuah kolaborasi. Akan ada Steering Committee yang dipimpin langsung Pak Bambang Soesatyo Ketua IMI, lalu Organizing Committee yang dipimpin Pak Sahroni, dan Operasional Pelaksanaan akan dikerjakan Jakpro,” papar Gubernur Anies.

Dengan skema kolaborasi tersebut, Gubernur Anies berharap bahwa event Formula E akan berjalan sukses dan lancar. Terlebih IMI telah berpengalaman dalam menyelenggarakan event balapan, baik itu roda dua, roda empat, maupun yang lainnya.

Jadi, lanjut kata dia, ini adalah sebuah kegiatan kita bersama-sama melakukan kolaborasi dan di bawah arahan yang disiapkan Pak Bambang dan seluruh jajaran IMI, lalu kerja sama dengan Formula E Operation (FEO), Kami percaya dengan penyelenggaraan sebagai sebuah kolaborasi insya Allah berjalan dengan baik,” terang Gubernur Anies

“Kita berharap ini akan jadi event yang kita bisa kirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia bangkit dan siap menjadi bagian dari dunia global dan kita setara dengan negara lainnya,” lanjutnya.

Optimisme Gubernur Anies juga disambut baik Co-founder Formula E, Alberto Longo. Bahkan Alberto berkeinginan menjadikan event Formula E di Jakarta sebagai event balap mobil listrik paling sukses dalam sejarah.

“Saya sangat senang dengan pengumuman yang dibuat oleh Pak Gubernur, serta adanya pembentukan komite dan juga Jakpro. Saya akan memastikan bahwa acara Formula E akan menjadi salah satu acara paling sukses dalam sejarah,” kata Alberto

Sementara itu, Ketua IMI Bambang Soesatyo memaparkan bahwa event Formula E merupakan event besar kedua yang ditangani IMI.

Sebelumnya IMI juga menangani event WBSK atau Superbike di Mandalika belum lama ini. Bambang berharap dengan adanya event Formula E tahun depan juga akan menggerakkan perekonomian nasional.

Dikatakannya baru saja menyelesaikan tahap pertama event internasional WBSK di Mandalika yang berlangsung sukses dan dilihat 1,5 miliar mata dunia melalui siaran acara tersebut.

“Tahun depan kita akan hadapi dua event besar juga Pertama Formula E dan MotoGP yang dua-duanya menyedot perhatian dunia. Ini artinya Indonesia sangat siap recovery dengan dua kegiatan besar internasional yang kita lakukan, mampu mengundang banyak turis dan mendorong percepatan recovery ekonomi kita,” tandasnya.

Terkait lokasi sirkuit dan penyelenggaraan Formula E nantinya akan ditentukan bersama antara FEO, IMI dan Jakpro. Selanjutnya hasil dari penentuan lokasi tersebut akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian digugat ke pengadilan karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Gugatan itu juga menyeret Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito.
Gugatan itu dilayangkan oleh sekelompok warga yang diwakili Ferry Polly. Gugatan telah teregistrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (14/10).

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” bunyi gugatan yang tercatat dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, diakses Minggu (24/10).

Penggugat juga memohon pembatalan tiga aturan tentang PPKM. Aturan pertama yang digugat adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Aturan kedua yang digugat adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Selain itu, penggugat juga memohon pembatalan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penggugat juga memohon kepada PTUN agar Anies, Tito, dan Ganip mencabut tiga aturan tersebut. Ia juga meminta pengadilan membebankan biaya perkara ke tiga pejabat itu.

“Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini. Subsidair: Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” dikutip dari gugatan di SIPP PTUN Jakarta.

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Turut Sukseskan Vaksinasi Tuntas Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kegiatan Vaksinasi Tuntas yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jayakarta dilaksanakan pada hari ini di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, Sabtu (24/07).

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan vaksinasi di lingkungan Satuan Kerja Kanwil DKI Jakarta yang telah dimulai dari tanggal 22 Juli 2021 lalu.

Kegiatan dibuka oleh Kakanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingi oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Kegiatan vaksinasi tuntas yang ditujukan kepada 345 orang ASN, keluarga dan PPNPN serta 50 orang masyarakat sekitar kali ini juga turut disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan yang didampingi oleh Wakil Walikota Jakarta Timur, Hendra Hidayat.

Sebelumnya, Kakanwil DKI Jakarta dalam peresmian kegiatan vaksinasi tuntas yang digelar 22 Juli 2021 lalu telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jayakarta. Hingga saat ini kegiatan vaksinasi telah dilakukan kepada 654 WBP Lapas Kelas I Cipinang, 305 WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dan 58 orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Jakarta. Selanjutnya vaksinasi akan dilakukan secara bertahap pada Lapas Narkotika, Rutan Cipinang, Rutan Salemba dan Lapas Salemba.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap kegiatan vaksinasi tuntas ini, beliau berharap warga DKI Jakarta, masyarakat yang beraktifitas di DKI Jakarta dan warga yang memiliki KTP luar daerah yang sedang belajar di DKI Jakarta segera melakukan vaksinasi.

Lanjut ia mengatakan Karena dalam masa pandemi Covid-19 masyarakat memiliki 2 pilihan, yaitu terinfeksi ataupun tervaksinasi.

“Maka sebaiknya kita warga DKI Jakarta diharapkan memilih untuk mengikuti vaksinasi dengan mengajak keluarga dan menceritakan pengalamannya kepada tetangga dan masyarakat sekitar nya agar segera mengikuti kegiatan vaksinasi. Karena vaksinasi ini dapat membuat Ibukota ini lebih aman dan sehat,” ujarnya

Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta juga akan mengusahakan vaksinasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yg tidak memiliki NIK dan juga kepada Deteni yang berada di Rudenim Jakarta serta Warga Binaan WNA yg sedang menjalani pidana di Lapas Wilayah DKI Jakarta.

Wakil Walikota Jakarta Timur mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan ini dan mengharapkan seluruh stakeholder lain dapat meniru inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam melakukan vaksinasi tuntas dan mengajak warga Jakarta Timur agar dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di RSPC.

Lanjut ia menambahkan bahwa vaksinasi bertujuan untuk menambah imun, namun selain itu harus tetap dijaga dengan menerapkan protokol Kesehatan. “Semoga hasil dari vaksinasi ini dapat menekan jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia,” tandasnya.