ERANASIONAL.COM- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, seluruh biaya medis korban gempa di Kabupaten Cianjur ditanggung pemerintah. Kang Emil, sapaan akrabnya, menegaskan hal itu menyusul beredarnya kabar yang menyebutkan keluarga korban gempa Cianjur menanggung biaya ambulans.

“Semua tagihan digratiskan. Tagihan ke Pemprov. Ada terjadi keluarga korban yang ditagih Rp5 juta, Rp4 juta, Rp6 juta. Korban sudah susah, hartanya terpendam di rumah yang roboh,” ujar Ridwan Kamil, Rabu (23/11/2022).

Menurut Kang Emil sapaan akrabnya, persoalan penagihan biaya ambulans tersebut kini sudah diselesaikan. Ia memastikan, semua asosiasi rumah sakit sudah dikoordinasikan mengenai biaya penanganan korban bencana ini.

“Sekarang sudah clear karena semua asosiasi rumah sakit sudah dirapatkan. Ada Pak Menkes sebagai saksi, tidak boleh menangih ke korban, mau ambulans mau apa, tagihnya ke pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, hingga kini, Pemprov Jabar telah menggelontorkan dana Rp2 miliar untuk membeli berbagai kebutuhan di pengungsian.

Kang Emil telah menginstruksikan OPD Pemprov Jabar untuk menjadi bapak atau ibu asuh setiap kecamatan yang terdampak. Setiap kecamatan akan didampingi dua OPD Pemprov Jabar.

“Dipimpin para kepala dinas untuk bertanggung jawab mengurus semua urusan kebutuhan warga di kecamatan tersampak yang jumlahnya 12 kecamatan. Pak Sekda sudah atur, itu cara kongkret kita,” ujarnya.

Kang Emil mengaku sudah turun melakukan penyisiran ke wilayah-wilayah terdampak gempa. “Kemarin saya pribadi naik motor ke tenda-tenda. Tenda pengungsian terbagi dua, ada yang inisiatif warga, ada yang di pusat-pusat pengungsian skala besar. Tapi tidak semua warga ingin ke skala besar, jadi ada dinamika itu,” ujar Kang Emil.

Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeluarkan peraturan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanggulangan Covid-19 di Bogor, Depok dan Bekasi.

Dalam peraturan itu disebutkan sanksi-sanksi yang bisa diberlakukan mulai dari sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum, atau denda administratif paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

“Dalam BAB III Pasal 4 menyatakan setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada wartawan di Depok, Kamis 14 Mei 2020.

Pergub Jabar tersebut juga menyatakan pemberian sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Selain itu, juga diatur pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas Umum, dimana setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi. (red)

Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut ada sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat masuk zona merah atau red zone penyebaran virus covid-19 atau corona, termasuk Kota Depok

Yang masuk zona merah adalah wilayah yang di sana terdeteksi ada pasien yang positif terinfeksi covid-19.

“Definisi zona merah ini akan kami terjemahkan, bukan zona merah (dalam artian darurat), tapi zona yang di sana pasien yang terpapar secara positif, karena kewilayahannya cukup luas, jadi warga tidak perlu panik,” kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu 21 Maret 2020.

Saat ini di Jabar ditemukan 41 pasien positif corona, 136 PDP dan 1.506 yang termasuk ODP.

Sebanyak 41 pasien positif itu tersebar di tujuh kabupaten dan kota yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Peta sebaran pasien positif pun lebih banyak dari daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta yang menjadi episentrum corona.

Hingga Minggu 22 Maret 2020, di Kota Depok 13 orang dinyatakan positif, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 36 orang dan orang dengan pengawasan (ODP) mencapai 297 orang.

Sementara itu di Kota Bekasi, 9 orang positif, 39 PDP dan 71 ODP. Di wilayah tetangganya, Kota Bekasi, tercatat 6 orang positif corona dengan 39 PDP dan 71 ODP.

Di Kota Bogor, tercatat tiga orang terdeteksi terpapar virus corona, satu di antaranya merupakan Walikota Bogor Bima Arya, dan kedua stafnya yang ikut perjalanan dinas ke Azerbaijan dan Turki. Di wilayah tetangganya Kabupaten Bogor terdapat 4 pasien positif corona, 13 PDP dan 92 ODP.

Sedangkan di Kota Bandung seorang warga dinyatakan positif cona, 14 PDP dan 112 ODP. Sementara di Kabupaten Bandung, tiga orang dinyatakan positif dan satu orang di antaranya meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS)Kota Bandung.

“Ini artinya ada warga yang berdomisili di wilayah tersebut yang terpapar corona. Oleh karena itu di daerah-daerah tersebut akan kita perhatian kita. (ant)