Sahbirin atau dikenal dengan Paman Birin, merupakan salah satu dari tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi.

Hilangnya Paman Birin itu terungkap lewat sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Dalam gugatan itu, Paman Birin merupakan pihak Pemohon. Sementara, KPK merupakan sebagai pihak Termohon.

“Sampai saat ini, Termohon [KPK] masih melakukan pencarian terhadap keberadaan Pemohon [Sahbirin]. Bahkan, termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri,” kata tim Biro Hukum KPK, Nia Siregar, di PN Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis (10/10/2024). Gugatan dari Sahbirin terdaftar dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sidang pertama gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan pada Senin (28/10/2024).

Menghadapi gugatan tersebut Juru Bicara KOK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan komisi antirasuah siap menghadapi gugat terkait penetapan status tersangka tersebut.

“KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku,” kata Tessa, Jumat (11/10/2024).

Tessa mengatakan pihaknya juga mempersilakan Sahbirin Noor untuk menempuh jalur hukum terkait penetapan status tersangka tersebut.

“KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan,” ujarnya.

KPK pada Selasa (8/10/2024) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.

Penyidik komisi antirasuah juga memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Sahbirin Noor terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tersebut.