Dalam agenda kunjungan ke Papua, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Intelijen (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra meninjau langsung aktivitas di Papua Youth Creative Hub (PYCH), sebuah pusat pengembangan kreativitas anak muda Papua yang dibangun sebagai wadah penyaluran potensi di berbagai bidang

“Papua Youth Creative Hub adalah contoh bagaimana negara hadir untuk mendengar, mendukung, dan memberdayakan. Di tempat ini, ide-ide besar lahir. Kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata,” kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, Rabu, (5/11/2025).

Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pembangunan dan pengelolaan gedung ini oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang kreatif yang memberdayakan anak muda Papua.

“BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia

Lebih lanjut, Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Papua.

“Mari kita jadikan Papua Youth Creative Hub bukan hanya pusat kreativitas, tetapi juga pusat kebanggaan Indonesia Timur- simbol bahwa Papua maju, Papua damai, dan Papua adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” tutup Menko Djamari

Pada hari yang sama, Menko Polkam juga memberikan pengarahan pada kepada Para komandan Satuan TNI-Polri wilayah Papua di Markas Kepolisian Daerah Papua.

“TNI dan Polri adalah dua pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga ketertiban, dan mendorong pembangunan di Papua sangat bergantung pada soliditas, sinergi, dan profesionalisme rekan-rekan di lapangan,” Menko Polkam

Menko Polkam juga menegaskan kembali pentingnya pendekatan komprehensif yang mengedepankan keamanan yang humanis, yaitu menggabungkan operasi keamanan yang tegas dengan pembinaan masyarakat yang persuasif dan solutif.

“Tugas kita bersama adalah menjaga agar rakyat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk nyata melalui keamanan yang stabil, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan yang adil untuk maju,” tutupnya

Di akhir agenda kunjungan Papua, Menko Polkam juga melaksanakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Papua di gedung Negara, di Kediaman Gunernur Papua.

Pertemuan ini langsung dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, Para anggota Forkopimda Provinsi Papua: Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, Pangkalan TNI AL/UD, serta unsur Pemerintah Daerah dan TNI–Polri; Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Menko Polkam mengajak agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pangdam, Kapolda, Kejati, dan seluruh jajaran Forkopimda semakin kuat. Tidak boleh ada sekat sektoral, ego satuan, atau kebijakan yang berjalan sendiri tanpa koordinasi.

“Tantangan di Papua, baik sosial, ekonomi, maupun keamanan, menuntut kerja bersama yang terpadu dan terarah,” ujar Menko Djamari

Lebih lanjut, Menko Polkam juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, kepada seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras, serta kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan keamanan nasional.

Disamping itu, Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri juga menyambut hangat kedatangan pemerintah pusat pada kunjungan ini.

“Semoga sinergitas Pemerintah Pusat dan Papua tetap berjalan baik dan terus baik dalam menjaga keamanan dan stabilitas guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ujar Mathius.

Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga yang berlarian dan sebuah mobil yang hangus terbakar.

Terlihat juga dalam video tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun sedang berlari-lari dikelilingi pengawalan.

Ridwan yang memakai kemeja putih dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat kericuhan tersebut.

Kabar terlukanya Ridwan Rumasukun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

“Iya benar beliau (Ridwan Rumasukun) terluka. Ada yang memprovokasi sehingga anarkis,” kata Benny Ady Prabowo saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis, 28 Desember 2023.

Namun, Benny Ady tidak menjelaskan secara rinci kondisi Pj Gubernur Papua tersebut terkini, dan tidak menceritakan kronologi kericuhan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI asal Papua Yunus Wonda menyatakan pemakaman bekas Gubernur Papua Lukas Enembe dilaksanakan pada Kamis, 28 Desember sore.

“Pemakaman Lukas Enembe harus dilaksanakan sore hari, karena budaya kita tidak ada pemakaman dilaksanakan pada malam hari,” kata Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

Menurut Wonda, jenazah Lukas Enembe dibawa dari Bandara Sentani ke STAKIN untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari masyarakat Papua.

Jenazahnya kemudian dibawa ke tempat pemakaman di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Terpidana kasus suap dan gratifikasi

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Pada November 2023, dia divonis bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp19,6 miliar.

Lukas dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor. (*)

Menurut Kuasa hukum Lukas Enembe, Antonius Eko Nugroho, Lukas Enembe meninggal dunia pada pukul 10.00 WIB.

“Menurut keterangan keluarga mendiang, yang setia mendampingi dan merawat beliau, Bapak Pianus Enembe, sebelum meninggal, Bapak Lukas minta berdiri, kemudian Bapak Pianus membantu Pak Lukas untuk berdiri, dengan memegang pinggang Bapak Lukas, tidak lama berdiri, Bapak Lukas menghembuskan nafas terakhirnya,” ujar Antonius.

Dari penuturan Bapak Pianus, sikap mendiang yang minta berdiri, ingin menunjukkan bahwa beliau kuat dan tidak bersalah.

“Begitu, Bapak Lukas tidak bernafas lagi, langsung kami tidurkan dan memanggil dokter. Sudah diberikan tindakan, namun Bapak sudah meninggal,” kata Antonius menirukan keterangan Bapak Pianus.

Menurut keterangan adik Bapak Lukas, Bapak Elius Enembe, mendiang akan dibawa ke Jayapura, pada Rabu malam. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait penggunaan dana operasional Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe sebesar Rp 1 triliun per tahun, yang di dalamnya untuk biaya makan Lukas Enembe Rp1 miliar per hari.

“Penyelidikan sudah masuk tahap akhir,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Senjmin (14/8/2023).

Namun, Asep tidak menyebutkan perbuatan Lukas yang diduga masuk unsur pidana korupsi terkait dana operasional tersebut.

Sebagai informasi, dana operasional Lukas Enembe selama menjabat sebagai Gubernur Papua termasuk untuk makan dan minumnya setiap hari sebesar Rp1 miliar.

Menanggapi biaya makan dan minum Lukas Enembe sebesar Rp1 miliar, Asep membenarkan.

“Iya betul. Nanti kita umumkan, karena yang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK atau BPKP,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengungkapkan penyelewengan dana operasional Lukas Enembe mencapai Rp1 triliun, yang di dalamnya terdapat anggaran makan per hari sebesar Rp1 miliar.

Kata Alex, setiap tahunnya dana operasional Lukas sebesar Rp1 triliun lebih, tapi pertanggungjawaban keuangannya fiktif.

“Itu jauh lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi dana operasional kepala daerah itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari APBD,” kata Alex, Senin (26/6/2023).

Terungkap, dana operasional itu mayoritas digunakan untuk keperluan makan dan minum Lukas Enembe. KPK pun menelusuri dengan mengecek ke sejumlah tempat yang tertera dalam kuitansi penggunaan dana operasional.

“Sebagian besar sudah kita telisik itu dibelanjakan untuk biaya makan dan minum,” tuturnya.

“Bayangkan kalau Rp1 triliun itu sepertiga digunakan makan dan minum, berarti setiap hari menghabiskan Rp1 miliar untuk belanja makan dan minum,” sambungnya.

KPK juga menemukan sejumlah dugaan penyelewengan dari laporan pertanggungjawaban dana operasional yang dipakai Lukas Enembe. Kata dia, banyak laporan pengeluaran yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas.

Lukas Enembe telah dijerat dengan tiga kasus korupsi mulai dari gratifikasi, suap, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus suap dan gratifikasinya saat ini pada tahap persidangan.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. Dia dinilai berperan dalam menghalangi proses pengusutan kasus korupsi Lukas Enembe yang sedang diselidiki KPK.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan perbuatan Roy Rening dilakukan atas inisiatif pribadi. Hal itu membuat KPK sejauh ini hanya menetapkan satu orang pengacara Lukas sebagai tersangka.

Kita melihat hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi, pertanggungjawaban perorangan yang dilakukan oleh saudara RR (Stefanus Roy Rening),” kata Asep, Selasa (9/5/2023).

Namun, Asep menjelaskan secara detail apa saja perbuatan Roy yang dianggap menjadi bukti pidana menghalangi penyidikan. Asep mengatakan Roy memiliki peran signifikan dalam proses perintangan penyidikan Lukas Enembe.

“Dalam hal ini tentunya kami juga melihat apa yang dilakukan oleh masing-masing personal dan mana yang masuk kategori-kategori yang melanggar pidana,” jelasnya.

KPK mengumumkan Stefanus Roy Rening sebagai tersangka pada Rabu (3/5). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Roy Rening dijadikan tersangka karena diduga menghalangi proses penyidikan tim penyidik KPK.

“Menghalangi proses penyidikan dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan tersangka LE (Lukas Enember) selaku Gubernur Papua periode 2018-2023,” kata Ali Fikri.

Dia menyebut sosok pengacara tersebut diduga memberikan saran yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Roy Rening, kata Ali, diduga memberikan masukan kepada Lukas Enembe untuk bersikap tidak kooperatif.

“Adapun indikasi perintangan yang diduga dilakukan antara lain dengan memberikan advice pada tersangka LE agar bersikap tidak kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan KPK,” ucapnya.

Roy Rening, Selasa (9/5), menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Seharusnya dia diperiksa Jumat (5/5) kemarin, namun pemeriksaan batal dilakukan karena Roy mengaku sakit.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono yang juga sebagai penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe, mengungkapkan uang suap sebesar Rp35,4 miliar yang ia berikan sebagian besar diberikan dalam bentuk bangunan dan renovasi aset-aset Lukas Enembe, termasuk sebuah hotel di Papua. Jumlah yang dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi sekitar Rp34 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, Rijatono memberikan fee berbentuk uang sebesar Rp1 miliar dan fee berbentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik Lukas sebesar Rp34,4 miliar melalui CV Walibhu dengan Fredrik Banne selaku staf PT Tabi Bangun Papua dan CV Walibhu sebagai pelaksana lapangannya.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi hadiah yang keseluruhannya sebesar Rp35.429.555.850,” ujar jaksa membacakan dakwaan, Rabu (5/4/2023).

JPU mengatakan, Rijatono menyuap Lukas agar mendapatkan berbagai proyek di Pemprov Papua. Intervensi Lukas itu membuat Rijatono Lakka mendapat sejumlah proyek di Pemprov Papua pada 2018 hingga 2021. Total, ada 12 proyek yang didapat oleh Rijatono dengan nilai kontrak Rp110.46.553.936.

“Bahwa selain memberikan fee sebesar Rp1 miliar kepada Lukas Enembe, pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, terdakwa juga memberikan fee kepada Lukas Enembe sebesar Rp34.429.555.850 dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik Lukas Enembe melalui CV Walibhu dengan Fredrik Banne sebagai pelaksana lapangannya,” ujar Jaksa.

Berikut daftar pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik Lukas yang diberikan Rijatono:

1. Hotel Angkasa yang terletak di Jalan S Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran Rp 25.958.352.672

2. Batching plan (tanah dan batching set) yang terletak di Jalan Genyem Sentani, Kabupaten Jayapura, total pengeluaran Rp 2.422.704.600

3. Dapur (catering) yang terletak di Jalan S Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran Rp 2.184.338.778

JAKARTA, Eranasional.com –Lukas Enembe mengeluhkan tidur di atas kasur tipis di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Papua itu pun menyurati Ketua KPK Firli Bahuri.

Surat dikirim lewat kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona. Petrus mengatakan Lukas ingin menagih janji yang pernah disampaikan Firli ketika mendatangi di kediamannya di Jayapura–sebelum penahanan.

“Pak Lukas kirim surat pribadi ke Pak Firli karena Pak Lukas minta janji Pak Firli di Papua,” kata Petrus.

Ditanya apa isi suratnya, Petrus enggan membocorkan. Namun dia memastikan bahwa antara Lukas dengan Firli pernah membicarakan suatu hal ketika bertemu di Papua pada 5 November 2022.

Kuasa hukum lainnya, Stefanus Roy Rening membenarkan Lukas selama ini tidur di atas ranjang beton beralas kasur di rutan KPK.

“Itu yang disampaikannya ke tim hukum,” ujarnya.

Roy meminta KPK memberi­kan pelayanan yang baik kepada Lukas yang sedang sakit. Jangan memperlakukan seperti tahanan lain yang sehat.

“Kami minta ke KPK agar Lukas Enembe mendapat pelayanan yang baik terhadap kondisi tempat tidur beliau,” sambungnya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum mengetahui isi surat kepada Ketua KPK.

“Kami akan cek dulu di persura­tan KPK,” ujarnya.

Ali memastikan KPK sudah memperlakukan Lukas sesuai dengan prosedur. Pengelolaan Rutan KPK mengacu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Dalam beleid itu diatur fasili­tas apa saja yang boleh diberikan kepada narapidana. Pada Pasal 4 huruf (i) disebutkan pula bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya

“Hal ini sebagai komitmen KPK untuk memastikan bahwa pengelolaan rutan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” jelas Ali.

Juru bicara berlatar jaksa ini mengatakan hak para tahanan selama menjalani penahanan di Rutan KPK telah diperhatikan. Mulai dari fasilitas di dalam sel hingga konsumsi yang bervariasi–sesuai aturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Para tahanan juga diberi­kan kesempatan untuk menerima kunjungan dari keluarga. Asalkan sesuai dengan peraturan. Yaitu setiap Senin dan Kamis pukul 10.00-12.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB.

Ia menampik tudingan tim kua­sa hukum Lukas yang menyata­kan KPK tidak memperlakukan tahanan secara manusiawi.

“Justru tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh para pelaku tersebut yang sejatinya tidak manusiawi, melanggar hak-hak rakyat, dan mengham­bat pembangunan nasional,” kata Ali menuding balik.

Lebih lanjut Ali mengatakan kondisi kesehatan Lukas Enembe saat ini terus dipantau tim dokter KPK. Tim penasihat hukum di­minta tidak membuat pernyataan yang menyudutkan.

Apalagi setelah diperiksa tim dokter KPK, Lukas dinya­takan dalam keadaan sehat dan bisa menghadapi proses hukum.

“Yang bersangkutan tidak ada keluhan soal kesehatannya,”tandas Ali.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Provinsi Papua nonaktif Lukas Enembe, Senin (30/1/2023). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan Lukas Enembe tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah alat bukti.

Ali menyebut Lukas Enembe diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rijantono Lakka. Ia menjelaskan Lukas Enembe hadir pada pemeriksaan tersebut dan telah menjalani pemeriksaan saksi dengan tim penyidik.

“Senin, 30 Januari 2023 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik KPK telah selesai memeriksa tersangka LE (Lukas Enembe) sebagai saksi untuk tersangka RL (Rijantono Lakka),” kata Ali dalam keterangan tertulis pada Selasa 31 Januari 2023.

Ali menambahkan, tim penyidik KPK juga telah mengajukan sejumlah pertanyaan terhadap Lukas. Pertanyaan tersebut, kata dia, guna mengkonfirmasikan barang bukti berupa dokumen yang telah disita oleh KPK.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait berbagai barang bukti yang sebelumnya disita oleh tim penyidik,” ujar Ali.

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua. Selain Lukas, KPK juga telah menetapkan pemilik PT Tabi Bangun Papua Rijantono Lakka yang diduga sebagai pelaku penyapan tersebut.

KPK menyatakan Rijantono memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Lukas Enembe agar perusahaanya memenangkan tender sejumlah proyek pembangunan jangka panjang.

PT Tabi Bangun Papua disebut mendapatkan tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai Rp41 miliar. Lukas Enembe dan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Papua kabarnya juga dijanjikan mendapatkan 14 persen keuntungan dari proyek tersebut setelah dipotong pajak.

JAKARTA, Eranasional.com – Eks Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi Mochammad Praswad Nugraha menilai Gubernur Papua Lukas Enembe bisa segera ditahan sejak ditangkap komisi antirasuah. Sebab, kata dia, tidak ada regulasi yang menyatakan tersangka yang mengaku sakit tidak dapat ditahan.

“Selama memenuhi syarat subyektif dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHAP dan syarat obyektif Pasal 21 Ayat 4 KUHAP ya mesti ditahan,” kata dia pada Sabtu (21/1/2023).

Terlebih lagi, Praswad menyebut terdapat pemberitaan mengenai bocoran CCTV kamar Lukas Enembe di RSPAD Gatot Soebroto. Ia mengatakan video yang memperlihatkan Lukas Enembe mampu beraktifitas seperti biasa tersebut menjadi bukti tidak perlu lagi pembantaran Lukas Enembe.

Sebelumnya, beredar pemberitaan mengenai tangkapan layar hasil pantauan kamera CCTV pada salah satu kamar di RSPAD Gatot Soebroto yang diduga rekaman pada ruang perawatan milik Lukas Enembe.

Dalam video tersebut, Lukas Enembe diperlihatkan bisa beraktifitas secara normal. Ia terlihat membaca buku dan berjalan sendiri tanpa menggunakan kursi roda sebagaimana yang diperlihatkan selama ini. Video tersebut juga memperlihatkan ruang perawatan Lukas Enembe terlihat luas dan bersih.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut pihaknya tetap berpegang teguh pada rekomendasi tim medis yang memeriksa Lukas Enembe.

Ia juga menambahkan Lukas Enembe akan kembali dipulangkan ke Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur apabila sudah direkomendasikan oleh dokter RSPAD Gatot Soebroto.

“Kalau saya simak, tidak ada masalah dengan Lukas Enembe. Selain itu, juga kalau dokter RSPAD nyatakan sehat maka LE akan kembali ke Rutan KPK,” kata Johanis melalui pesan tertulis.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Lukas Enembe saat ini dalam keadaan stabil dan mampu melakukan aktivitasnya sendiri. Hal tersebut dia sampaikan berdasarkan laporan tim medis yang memantau kondisi kesehatan Lukas Enembe.

“Atas pertimbangan tersebut, tim penyidik KPK mencabut pembantaran penahanan dengan membawa kembali tersangka ke Rutan KPK untuk menjalani penahanan,” ujar dia melalui keterangan tertulis.

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua. Rijantono Lakka adalah pemilik PT Tabi Bangun Papua yang memberikan suap kepada Lukas.

KPK menyatakan Rijantono memberikan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Lukas agar perusahaanya memenangkan tender sejumlah proyek pembangunan jangka panjang.

PT Tabi Bangun Papua disebut mendapatkan tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai Rp 41 miliar. LUkas dan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Papua kabarnya juga dijanjikan mendapatkan 14 persen keuntungan dari proyek tersebut setelah dipotong pajak.

Akan tetapi Lukas sempat menolak panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan dengan alasan sakit. Penolakan Lukas terhenti setelah tim penyidik KPK menangkapnya pada 10 Januari 2023 di sebuah restoran di Jayapura, Papua. Setelah itu, Lukas pun diterbangkan ke Jakarta dan menyandang status sebagai tahanan.

Selain itu, KPK juga tengah mendalami soal aliran dana mencurigakan dari rekening Lukas Enembe dan keluarganya.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut mereka menemukan transaksi mencurigakan bernilai jumbo dari rekening Lukas dan keluarganya, diantaranya adalah transfer ke sebuah rumah judi di Singapura, Marina Bay Sands.

JAKARTA – Istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulce Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe, menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap yang menjerat Lukas.

Keduanya menjalani pemeriksaan selama sekitar enam seperempat jam. Mereka enggan menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan yang telah menunggunya sejak pagi.

Yulce dan Bona mendapatkan gempuran pertanyaan dari wartawan yang telah menunggunya di pintu loby Gedung Merah Putih KPK.

Selain soal kasus korupsi yang menderat Lukas, ada juga pertanyaan soal dugaan aliran dana dari politikus Partai Demokrat tersebut kepada kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Lukas Enembe terjerat kasus suap pembangunan sejumlah proyek di Papua. KPK telah menetapkannya sebagai tersangka sejak beberapa bulan terakhir.

Akan tetapi Lukas sempat menolak panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan dengan alasan sakit. Penolakan Lukas terhenti setelah tim penyidik KPK menangkapnya pada 10 Januari 2023 di sebuah restoran di Jayapura, Papua. Setelah itu, Lukas pun diterbangkan ke Jakarta dan menyandang status sebagai tahanan.

Selain Lukas, KPK juga telah menetapkan pemilik PT Tabi Bangun Papua, Rijantono Lakka, sebagai pemberi suap. Dia disebut memberikan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Lukas agar perusahaanya memenangkan tender sejumlah proyek pembangunan jangka panjang.

PT Tabi Bangun Papua disebut mendapatkan tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai Rp 41 miliar. LUkas dan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Papua kabarnya juga dijanjikan mendapatkan 14 persen keuntungan dari proyek tersebut setelah dipotong pajak.

Soal dugaan adanya aliran dana dari Lukas kepada KKB di Papua mencuat setelah seorang penangkapan Anton Gobay oleh kepolisian Filipina.

Anton yang berasal dari Papua disebut tertangkap saat melakukan transaksi pembelian senjata laras panjang ilegal. Anton diakui sebagai anggota West Papua Army (WPA)

Foto Anton bersama Lukas Enembe pun beredar luas. Kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona, membantah kliennya memiliki hubungan dengan KKB.

Meskipun demikian, dia tak menutup kemungkinan bahwa Anton Gobay merupakan salah satu orang yang mendapatkan bea siswa untuk bersekolah di luar negeri dari Pemprov Papua.

“Jadi menurut perkiraan saya Anton Gobay itu merupakan mahasiswa yang mendapat program belajar ke luar negeri. Karena pemerintah Papua ada program seperti itu,” ujar Petrus saat ditemui seusai mendampingi pemeriksaan kliennya di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 12 Januari 2023.

Meskipun demikian, Petrus menyatakan bahwa kliennya tak tahu dengan tindakan kriminal yang dilakukan Anton. Dia menyatakan Lukas tak hafal secara satu persatu siapa saja yang menerima bea siswa tersebut.

Anton Gobay sendiri telah membantah soal foto tersebut. Dia menyatakan tak pernah berfoto dengan Lukas Enembe.

Dia menyatakan foto yang beredar luas tersebut merupakan editan. Anton pun mengancam akan mempidanakan masalah ini karena telah mencemarkan nama baiknya.

“Saya tidak pernah berfoto dengan Bapak Lukas Enembe Gubernur Papua. Saya memang pilot tapi saya tidak pernah berfoto dengan dia,” kata Anton melalui video yang viral pada Senin 16 Januari 2023.

KPK juga telah sejumlah aset yang dimiliki Lukas Enembe sebagai barang bukti. Di antaranya ada berupa emas batangan, perhiasan berharga, serta kendaraan mewah. Selain itu, komisi antirasuah juga telah memblokir akun rekening Lukas Enembe senilai Rp.76,2 miliar.

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan beberapa waktu lalu juga menyatakan adanya aliran tidak wajar dari rekening Lukas Enembe dan keluarganya. Diantaranya adalah transfer senilai Rp.560 miliar ke rumah judi Marina Bay Sands di Singapura. **

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ketua DPRD Tolikara Sonny Wanimbo terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur non-aktif Papua Lukas Enembe.

“Siapapun yang diduga mengetahui rangkaian perbuatan tersangka LE, kami pastikan akan dipanggil sebagai saksi agar lebih jelas dan terang perbuatan tersangka,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).

Ali mengatakan, Sonny mengaku sebagai keluarga Lukas Enembe saat penangkapan berlangsung pada Selasa (10/1/2023) lalu.

“Sehingga keikutsertaannya menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penangkapan hingga membawanya ke Jakarta telah sesuai prosedur hukum,” ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Lukas ditangkap penyidik KPK di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Adapun KPK telah menetapkannya sebagai tersangka sejak September 2022.

Lukas diduga menerima suap dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.

Perusahaan ini memenangkan tiga proyek infrastruktur multi years senilai miliaran rupiah. KPK menduga Rijatono menyuap Lukas dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua agar perusahaannya dipilih sebagai pemenang tender.

Adapun Lukas rampung diperiksa perdana sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Lukas keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2023), sekira pukul 21.40 WIB.

Ia bungkam saat ditanya wartawan terkait pemeriksaannya yang berlangsung selama lebih kurang 5 jam. Dalam pemeriksaan itu, pengacara Lukas Enembe, Petrus Bala mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan KPK tidak ada yang masuk materi perkara. **

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Gubernur Papua Lukas Enembe sudah cukup sehat untuk menghadapi proses hukum. Oleh karenanya, pembantaran terhadap penahanan Lukas dinyatakan selesai.

“Dari pemeriksaan tim medis saat ini yang bersangkutan telah dinyatakan fit to stand trial sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dalam rangka kelengkapan berkas perkaranya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Ali menyebutkan kalau Lukas menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dia memastikan, KPK sudah bekerja sesuai prosedur dalam menangani kasus Lukas.

“Kami pastikan KPK penuhi seluruh prosedur hukumnya, namun demikian hak-hak tersangka juga tetap kami penuhi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ali.

Kini, Lukas sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Saat tiba, dia sempat mengacungkan kedua jempolnya kepada awak media yang hadir meliput.

Dari pantauan di lokasi, Lukas tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.11 WIB. Dia datang ke KPK dengan menumpang mobil dari KPK, tidak memakai ambulans.

Saat tiba, Lukas didudukan di kursi roda. Tampak Lukas mengenakan masker serta kemeja warna merah dan celana hitam. Tidak lupa, dia juga memakai rompi tahanan KPK warna oranye. Dia lalu mengacungkan kedua jempolnya dan langsung digiring masuk ke dalam gedung.

Sebelumnya KPK menangkap Lukas Enembe pada Selasa (10/1/2023). Ia ditangkap terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah dalam proyek pembangunan infrastruktur di Papua.

“KPK juga telah memblokir rekening senilai Rp 76,2 miliar (rekening Lukas Enembe),” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Firli juga menyampaikan, Lukas Enembe menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.

Hanya saja sebelumnya, penahanan terhadap Lukas sempat dibantarkan. “Pembantaran sementara, kepentingan perawatan sementara di RSPAD,” kata Firli Bahuri.

KPK tidak mau memaksakan pemeriksaan Lukas sebagai tersangka saat kondisinya sedang sakit. Lukas harus menjalani penanganan medis sampai dinyatakan sehat.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memblokir rekening senilai Rp 76,2 miliar terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

“KPK sudah memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Firli menambahkan, penyidik KPK telah melakukan penyitaan aset milik Lukas dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar. Penyitaan itu dilakukan setelah tim KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam.

Aset yang disita penyidik KPK berupa perhiasan emas, emas batangan hingga kendaraan mewah. Selain itu, tim penyidik sampai saat ini telah memeriksa 76 saksi dalam penyidikan kasus politikus Partai Demokrat tersebut.

Diketahui dalam perkara ini, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Rijatono juga sudah ditahan KPK.

Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai hari ini hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Namun, meski menjadi tahanan KPK, Lukas Enembe tidak langsung dijebloskan ke Rutan. KPK membantarkan penahanan terhadap Lukas, mengingat kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan medis. Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyediakan ahli bahasa dan isyarat untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Mengingat, dia dikabarkan mengalami kesulitan berbicara akibat penyakit stroke yang dideritanya.

“Tentu kita akan menggunakan ahli. Ada ahli bahasa, ada ahli isyarat semuanya kita akan gunakan. Ini untuk mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka LE,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Pemeriksaan Lukas sendiri baru akan dilakukan setelah dia dinyatakan sehat dan bisa diperiksa. Saat ini, penahanan Lukas dibantarkan ke RSPAD karena kondisi kesehatannya kurang baik.

Sebelumnya, dokter pribadi Lukas, Anton Monte menyatakan, Gubernur Papua itu kesulitan berbicara karena menderita stroke.

“(Lukas sakit) stroke, tidak bisa bicara,” kata Anton di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Diketahui Lukas menjadi tersangka karena diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Rijatono juga sudah ditahan KPK.

Lukas juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp 10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di enam lokasi yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam.

Selain itu, komisi antirasuah juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar. Diduga, rekening itu milik Lukas dan istrinya yang bernama Yulce Wenda

Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai hari ini hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Namun, meski menjadi tahanan KPK, Lukas Enembe tidak langsung dijebloskan ke Rutan mengingat kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan medis.

Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kalau penangkapan Lukas Enembe murni karena urusan hukum. Karena itu, Mahfud mengancam kepada siapapun yang hendak melakukan kerusuhan dalam membela Lukas Enembe.

Mahfud menerangkan kalau pemerintah akan menegakkan hukum kepada siapapun yang hendak melakukan pembelaan terhadap Lukas melalui jalur rusuh.

“Saya minta saudara kepada yang lain-lain supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif, untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan perusakan-perusakan, hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu,” kata Mahfud melalui konferensi pers yang digelar di kantornya, Rabu (11/1).

Mahfud juga meminta seluruh pihak untuk bisa memahami kalau penangkapan Lukas itu berkaitan dengan urusan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Lukas menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua

“Oleh sebab itu, semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakkan hukum dan perlindungan HAM,” tuturnya

Sebelumnya KPK dikabarkan telah menangkap Lukas Enembe. Setelah ditangkap tersangka kasus korupsi tersebut langsung dibawa ke Mako Brimob Kotaraja, Jayapura, Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Adi Prabowo menyebut penangkapan terhadap Lukas Enembe dilakukan oleh KPK.

“Iya informasi yang saya dapatkan dari Karo Ops Polda Papua bahwa dari KPK melakukan penangkapan Lukas Enembe. Itu upaya hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Ignatius kepada wartawan, Selasa (11/1/2023).

Memburu Ignatius pengamanan dilakukan oleh jajaran Brimob secara ketat.

“Infonya diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Saat ini Polda Papua sedang mengerahkan pengamanan di sekitar Mako Brimob Kota Raja.”