Pangkal Pinang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung memonitor penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Selain meninjau vaksinasi untuk para siswa di SMAN 2 Pangkal Pinang, dirinya juga memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah dan Forkopimda di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penanganan Covid-19, realisasi APBD, hingga vaksinasi Covid-19.

Dalam kunjungan kerjanya pada Kamis (2/9/2021) itu, Mendagri mengatakan bahwa lawatannya bersama rombongan dari Kemendagri, yakni dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas terhadap jalannya pemerintahan di daerah, terutama dalam konteks penanganan pandemi, serta kedudukannya sebagai anggota dewan pengarah dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang dikenal dengan istilah PPKM.

“Jadi memang saya dengan tim dari Kemendagri datang ke Bangka Belitung, dalam konteks sharing kepada Bapak Gubernur, Forkopimda, teman-teman walikota/bupati, ketua DPRD, dan lain-lain, semua kepala dinas, OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai memberikan pengarahan di kantor Gubernur Babel.

Ia pun meminta agar tren penurunan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) dan tingkat kematian atau fatality rate yang disebabkan oleh Covid-19 belakangan ini dapat disikapi dengan langkah antisipatif. Pasalnya, kondisi tersebut sangat dinamis dan bergantung pada upaya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi.

“Kita perlu untuk diskusi dalam rangka untuk membuat strategi, kemudian langkah operasional, taktik di lapangan yang lebih baik, supaya masyarakat maupun kita tidak cepat berpuas diri dan terlena dengan adanya indikator yang turun,” tuturnya.

Usai mendengarkan pemaparan dari Gubernur Babel, Wakapolda dan Kasatgas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mendagri menilai penanganan pandemi di wilayah tersebut berjalan cukup baik.

Kendati demikian, Mendagri mengimbau agar upaya yang telah dilakukan tersebut dapat diperkuat dengan adanya satgas penanganan Covid-19 di tingkat hulu.

“Tadi saya memberikan saran, kalau bisa ada Satgas hulu. Ini saya lihat Satgas lebih banyak bermain di hilir. Di hulunya itu Satgas untuk memperkuat protokol kesehatan. Itu tidak gampang, karena melibatkan kendali, kontrol sosial yang 5M itu. Nah ini yang harus diperkuat, ditunjuk siapa pejabatnya,” urai Mendagri.

Dalam konteks penanganan, Mendagri juga meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Babel untuk memperkuat protokol kesehatan dan mengidentifikasi kerumunan yang berpotensi menjadi sumber penularan, serta terus menggalakkan disiplin pemakaian masker.

Tak hanya itu, dalam konteks 3T, Mendagri juga menekankan perlunya dilakukan agresivitas testing, memperbaiki kapasitas kesehatan dan tempat isolasi terpusat untuk treatment, serta membuat skenario vaksinasi.

Pangkal Pinang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang digelar di SMAN 2 Pangkal Pinang, dan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan persnya usai memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta unsur Forkopimda di kantor Gubernur Babel, Kamis (2/9/2021). Dalam lawatan kali ini, Mendagri menyempatkan diri untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di SMAN 2 Pangkal Pinang.

“Dalam konteks penanganan, saya melihat apa yang dikerjakan oleh Bapak Gubernur dan jajaran, banyak sekali terobosan-terobosan kreatif, seperti vaksinasi di sekolah tadi untuk dimulainya PTM (Pembelajaran Tatap Muka),” puji Mendagri.

Ia juga turut memuji pembelajaran tatap muka di sekolah dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Penerapan protokol kesehatan tersebut tak menyurutkan antusiasme para siswa dalam pembelajaran tatap muka yang mulai dilakukan di wilayah itu. Apalagi, vaksinasi juga dilakukan di sekolah dengan melibatkan orang tua siswa agar turut divaksin.

“Saya melihat flow-nya bagus, pertemuan tatap mukanya juga kita melihat sesuai protokol kesehatan, keinginan anak-anak untuk sekolah juga sangat tinggi, tapi mereka juga menyadari dan mengetahui langkah-langkah untuk menghindari penularan,” katanya.

Menurut Mendagri, inovasi seperti ini perlu digalakkan di setiap sekolah dengan penyesuaian kondisi dan situasi masing-masing. Apalagi, vaksinasi terhadap usia 12-17 tahun telah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, anak usia sekolah di atas 12 tahun sudah dapat menerima vaksinasi.

“Yang seperti ini harus terus digalakkan di semua sekolah di seluruh Bangka Belitung, didukung oleh para bupati/wali kota, kalau ada terobosan lain yang lebih baik silakan saja, sesuai dengan kondisi situasi lapangan masing-masing,” ujar Mendagri.

Selain inovasi yang dilakukan, Mendagri juga mengapresiasi kekompakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama Forkopimda dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, Mendagri menyampaikan, untuk mengendalikan pandemi Covid-19 diperlukan ide-ide kreatif, inovasi dan terobosan dari para kepala daerah.

Eranasional.com – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta Polda Sumsel untuk mengusut tuntas polemik yang disebabkan oleh rencana pemberian bantuan sebesar Rp2 triliun dari Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 di Sumsel. Deru menilai persoalan ini menambah gaduh situasi penanganan pandemi Covid-19.

“Saya sebagai pemimpin daerah meminta polri menindak tegas siapapun yang membuat kegaduhan, membuat polemik sehingga suasana penanganan Covid-19 ini menjadi terusik,” ujar Herman Deru, Senin (2/8) siang.

Meski begitu, pihaknya pun meminta masyarakat bersabar dalam menanggapi situasi ini dan memberikan kesempatan kepada Polda Sumsel untuk menuntaskan kasus ini untuk mengakhiri polemik yang telah terjadi.

“Juga tidak mengganggu konsentrasi kita semua dalam penanganan covid-19,” tambah dia.

Dirinya berujar, saat diminta menjadi saksi penyerahan bantuan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri, tidak terpikirkan bahwa hal tersebut akan memicu permasalahan. Namun dirinya mengapresiasi tindakan Irjen Eko Indra yang sudah transparan sejak awal dengan mengundang seluruh instansi saat penerimaan bantuan secara simbolis.

“Saya waktu itu hanya diundang saja. Kalau saya ditawari pasti harus dilacak dulu dari mana sumbernya. Meskipun ada yang mau memberi bantuan, kalau saya tidak akan permah mau terimau kecuali bentuknya material (barang),” ungkap Herman.

Hingga pukul 21.30, anak bungsu Akidi Tio masih diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel untuk memastikan keberadaan dana tersebut. Heryanti sudah diperiksa sejak sekitar pukul 13.00 siang.

JAKARTA – Senin pekan lalu (26/7/2021) publik dikejutkan dengan aksi sosial ‘luar biasa’ yang dilakukan seorang pengusaha yang memberikan dana bantuan sosial untuk penanganan virus corona (Covid-19) senilai Rp 2 triliun kepada Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Eko Indra Heri.

Pemberian dana bantuan triliunan disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Dandrem Garuda Dempo (Gapo) Brigjen TNI Jauhari Agus. Pemberinya merupakan keluarga pengusaha asal Aceh, almarhum (alm) Akidi Tio.

“Dana tersebut diberikan salah seorang keluarga yang saya kenal sewaktu masih tugas di Aceh. Dan sekarang dia ingin membantu warga Sumsel yang terdampak Covid-19,” kata Irjen Eko Indra, Senin (26/7/2021), dikutip dari Detiknews.

Mantan asisten SDM Kapolri itu mengatakan bantuan yang diterima merupakan amanah yang cukup berat. Untuk itu, Eko menegaskan dana tersebut akan dikomunikasikan dengan semua pihak agar cepat disalurkan kepada masyarakat yang tepat.

“Kita akan berikan kepada warga yang berhak menerimanya,” katanya.

Sayangnya, pada Senin ini (2/8/2021), sepekan berlaku, ada kabar mengejutkan ketika anak bungsu Akidi Tio, Heriyanti dijemput aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel terkait pemberian sumbangan secara simbolis sebesar Rp2 triliun.

PALEMBANG – Jagat media di Sumsel dihebohkan dengan munculnya pernyataan Badan Eksekusi Mahasiswa (BEM) Universitas Tridinanti Palembang (UTP) yang dinilai telah mencederai dunia akademis. Hal ini lantaran pernyataan tersebut dinilai politis dan tidak mencerminkan karakter insan akademis serta dianggap menjadi alat politik salah satu kekuatan politik di Sumsel.

Selain ditunggangi kepentingan politik, sikap BEM UTP yang menyerang Gubernur Sumsel, H. Herman Deru dengan julukan King Of Kelakar, disesalkan banyak kalangan. Pasalnya, serangan tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, bahkan sebaliknya penuh kekonyolan, banyak logical fallacy atau banyak kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam argumen yang disampaikan dan bernada menyerang pribadi untuk menyenangkan pesanan kelompok politik yang berbeda dengan gubernur.

Pemerhati pendidikan, Solehan M.Si mengatakan, sikap BEM UTP tersebut mencerminkan betapa rendahnya kualitas mahasiswa UTP dan cerminan bahwa kegiatan belajar dan mengajar di perguruan tinggi tersebut masih bermasalah. Sehingga tidak melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki sikap intelektual dan berintegritas.

“Sikap BEM UTP yang menyerang Gubernur Sumsel tanpa disertai data-data akurat dan tanpa disertai fakta tersebut justru mencerminkan kualitas UTP sendiri. Ini sama dengan membuka borok sendiri,’’ tegas Solehan kepada sejumlah media, di Palembang, Minggu (1/8).

Rendahnya kualitas BEM UTP, kata Solehan, akan mengingatkan kembali borok lama UTP, yaitu kasus mal akademik yang terjadi sekitar tahun 1990-an, dimana saat itu Universitas Tridinanti meluluskan seorang anak pejabat tinggi di Sumsel tanpa melalui perkuliahan alias sarjana tanpa kuliah. Kasus tersebut sangat menghebohkan dunia perguruan tinggi di Sumsel, bahkan menjadi perbincangan nasional. Akibat kasus mal akademik tersebut, nama UTP menjadi hancur dan nyaris tutup lantaran masyarakat tidak percaya lagi. Bahkan, saat itu banyak sarjana lulusan Unanti tidak diterima pasaran kerja.

“Mestinya pihak rektorat UTP saat ini belajar dari pengalaman masa lalu yang buruk. Dimana saat itu rektorat mudah disetir atau ditunggangi kepentingan politik penguasa,” tegas Solehan.

Sementara itu, Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Sumsel, DR. Feriansyah mengajak kalangan mahasiswa dan intlektual di Sumsel untuk aktif membantu pemerintah mengatasi serangan pandemi covid-19 yang belum juga reda sampai saat ini. “Semestinya saat ini kita saling bahu membahu, bergadengan tangan untuk bersama-sama mengatasi pandemic covid 19, bukan malah menggangu pemerintah yang sedang bersusah payah mengatasinya,’’ tegas Feriansyah.

Ferry mengingatkan agar BEM UTP, tidak mudah disusupi kepentingan politik tertentu yang bertujuan menurunkan reputasi Gubernur Herman Deru yang dikenal dengan visi Sumsel Maju Untuk Semua itu. “Untuk apa kok sudah mulai menyerang. Janganlah, Pak Gubernur Herman Deru sedang bekerja keras mengatasi pandemic covid 19, janganlah diganggu dengan manuver-manuver politik yang tidak perlu dan belum saatnya. Kampus jangan jadi alat politik,” tegas mantan aktivis mahasiswa ini.

Palembang- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan pasokan oksigen di wilayahnya tercukupi bahkan berlebih. Kondisi inilah yang membuat orang nomor satu di Bumi Sriwijaya tersebut berupaya membantu kebutuhan oksigen di wilayah lain seperti di Jawa Barat. Bantuan yang sama terbuka juga untuk daerah lainnya dengan syarat membawa tanki atau tabung oksigen sendiri (berukuran tonase besar, red).

Sebagai contoh, bantuan oksigen cair seberat 85 ton dijemput langsung dengan menggunakan 4 Iso tank milik pemprov Jabar dengan nett gross volume sekitar total 85,8 ton. Artinya Sumsel hanya memberikan oksigen cair tanpa tabung ataupun iso tank.

Menanggapi bantuan oksigen untuk daerah yang membutuhkan, pegiat media sosial di Sumsel, Mohammad Shaleh mengatakan langkah Herman Deru itu patut di apresiasi. Hal ini lantaran terjadinya lonjakan kasus covid di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat.

“Upaya yang dilakukan Herman Deru membantu kelangkaan oksigen di Jawa Barat patut diacungi jempol. Tidak banyak daerah yang memiliki kelebihan oksigen seperti di Sumsel. Dan ini dimaksimalkan oleh Herman Deru,” ungkap Shaleh kepada awak media, Senin (26/07)

Ia menilai, sepanjang ketersediaan pasokan oksigen media untuk wilayah sendiri aman, tentu membantu daerah lain menjadi pekerjaan mulia. Memang perlu penjelasan detail kepada masyarakat khususnya netizen yang sangat cepat merespon tapi seringkali tidak mau tahu detail persoalannya.

Ada banyak orang yang menganggap oksigen yang diberikan ke daerah lain itu bentuknya tabung oksigen biasa, lalu mengaitkan dengan kelangkaan tabung oksigen di sekitar lingkungannya.

Padahal yang diberikan bantuan ke daerah lain adalah cairan oksigennya yang ketersediaan di Sumsel sendiri cukup banyak. Gubernur sendiri menjelaskan secara gamblang dalam rapat kerja dengan DPRD bahwa kebutuhan oksigen untuk Sumsel lebih dari cukup.

Terkait banyaknya komentar bernada sumbang, Shaleh menilai itu sebagai sesuatu yang biasa. Menurutnya perbuatan baik sekalipun selalu memunculkan reaksi yang beragam, apalgi menurutnya sekelas gubernur sudah pasti banyak pihak yang memanfaatkan momen.

“Ya biasa lah, soal komentar nyinyir mislanya ngapain bantu daerah lain sementara daerah sendiri masih kurang dan lain sebagainya. Saya kira begini, tidak mungkin kepala daerah sekelas gubernur memprioritaskan daerah lain kalau di wilayahnya sendiri kekurangan. Makanya beliau bekali-kali sampaikan bahwa pasokan oksigen Sumsel untuk keperluan media itu berlimpah,” imbuhnya.

“Saya kira sekali lagi mungkin beberapa netizen menduga Pak Gubernur membagi tabung oksigen kecil-kecil itu ke daerah lain, padahal hanya cairan oksigennya saja dan daerah yang dibantu, mereka membawa sendiri Iso Tank atau truk tanki oksigen untuk membawa cairan oksigen bantuan itu,” ujarnya.

Shaleh mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumsel untuk mendukung kerja pemerintah menangani bencana wabah corona.

Saat yang sama juga ikut berpartisipasi menyukseskan gerakan memakai masker, mencuci tangan memakain sabun dan menghindari berkerumun. Tidak keluar rumah jika tidak urgent serta menjaga stamina tubuh.

“Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri, sebagai masyarakat kita harus mendukung kerja mereka dan tentu saat yang sama mengawal betul prosesnya dari hulu hingga ke hilir. Semua sudah terbuka, media sudah bisa dikontak, laporkan apapun yang dirasa merugikan masyarakat,” ujarnya

Dikatakannya saat yang sama solidaritas harus ditingkatkan, saling membantu itu baik menurut ajaran mana saja. Jangan sampai penprov Sumsel membantu daerah lain malah diprotes.

“Saya yakin pemerintah dalam hal ini Pak Herman Deru sebagai Gubernur tidak akan diam melihat warganya kesulitan, soal keteraediaan oksigen misalnya. Lah warga daerah lain aja dibantu, untuk warganya sendiri jelas wajib disediakan,” pungkasnya

Sumsel- Ditengah wabah Covid-19 yang belum juga mereda, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru terus berikhtiar agar angka penularan pandemi bisa dihentikan. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan, dari mulai melalui program pemerintah yang sifatnya aturan hingga mengajak seluruh warga untuk bersinergi, bergerak bersama menangkal penyebaran virus Corona di Bumi Sriwijaya.

Pada sisi aturan, Herman Deru telah mengeluarkan berbagai jurus jitu berupa kebijakan. Diantaranya menerapkan Kebijakan Sistim Ganjil Genap untuk kendaraan roda empat, terutama di kota besar seperti Palembang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas warga di luar rumah sehingga penyebaran Corona bisa ditekan.

“Selain itu, penegakan aturan juga dilakukan. Untuk mengawasi kedisiplinan penerapan prokotol kesehatan, orang nomor satu di Bumi Sriwijaya tersebut mengerahkan anggota TNI dan kepolisian,” ujarnya melalui keterangan rilis kepada Eranasional, Rabu (7/7/2021)

Pihaknya mengeluarkan sanksi yang diberikan berupa denda sebesar Rp100.000 untuk pelanggaran ringan, sedangkan yang tertinggi berada di angka Rp500.000 bagi warga yang tidak patuh pada aturan prokes.

Kemudian, pihaknya juga berenergi dan membentuk desa-desa siaga COVID-19 yang proaktif dalam meningkatkan pengawasan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang digelar beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 2.800 desa siaga COVID-19 di Sumsel yang hingga kini masih aktif melakukan pencegahan penularan virus Corona.

Tak sampai disitu, Mantan Bupati OKU Timur dua priode ini juga menggandeng tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh masyarakat.

Menurutnya partisipasi seluruh elemen masyarakat termasuk para tokoh agama sangat penting untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 ini.

Pihaknya terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, tidak melakukan tindakan berlebihan dalam membeli kebutuhan, serta tidak menimbun bahan kebutuhan pokok.

“Serta mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meneruskan sosialisasi ini sebagai bentuk upaya dalam pengendalian risiko Covid-19 dan tetap memonitor kondisi masyarakatnya,” tukasnya.

Pada tahapan vaksinasi Covid-19, Herman Deru juga terus berupaya mempercepat program vaksinasi khususnya di wilayahnya. Pada tahapan awal, vaksinasi telah menyasar petugas kesehatan, tenaga guru, dan petugas layanan publik, serta masyarakat umum.

Program penyuntikan vaksin di Sumsel, sejauh ini sudah berjalan secara baik sesuai dengan tahapan, yakni cegah, tangkal, dan pemulihan pasca vaksinisasi Covid

Palembang – Memasuki tahun ke tiga kepemimpinan Herman Deru sebagai Gubernur, kondisi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) banyak mengalami perubahan. Beberapa sektor mulai dari infrastruktur fisik maupun non fisik di 17 Kota dan Kabupaten di telah mengalami perbaikan. Tidak ada daerah yang diabaikan atau dianaktirikan.

Pemerataan pembangunan menjadi target kepemimpinan Herman Deru sesuai dengan motto yang diusungnya, Sumsel Maju untuk Semua. Tak heran jika masyarakat menyebutnya sebagai pemimpin yang mengerti kebutuhan masyarakat dan mereka puas dengan kinerjanya.

Hal ini di konfirmasi dengan hasil survei lembaga survei Konsepindo dari Jakarta, yang menemukan 54,5 persen masyarakat Sumsel mengakui telah mengalami kemajuan sejak Herman Deru memimpin.

ERANASIONAL.COM – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan sejumlah pihak lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (26/2/2021) malam.

Mantan Bupati Bantaeng itu ditangkap di rumah jabatan (rujab) gubernur di Makassar. Nurdin dan sejumlah pihak lain ditangkap lantaran diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dilansir dari Beritasatu Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan adanya OTT tersebut. “Benar, Jumat (26/2/2021), tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi,” kata Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (27/2/2021) pagi

Namun, Ali belum dapat menyampaikan secara para pihak yang telah diamankan. Ali juga belum merinci dugaan tindak pidana yang dilakukan Nurdin dan sejumlah pihak lainnya hingga dibekuk tim Satgas KPK. “Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan,” kata Ali.

Hal ini lantaran tim Satgas KPK masih bekerja di lapangan. Ali berjanji pihaknya akan menyampaikan perkembangan mengenai OTT ini. (red)