Undang undang tersebut diteken Jokowi pada 25 April 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam UU DKJ tersebut, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat melalui Pilkada.

“Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” bunyi pasal 10.

Sebelumnya sempat muncul wacana bahwa Gubernur Jakarta setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara akan ditunjuk langsung oleh Presiden.

Dalam UU DKJ ini penentuan pemenang Pilkada tidak berubah sebagaimana dalam aturan lama yakni Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007.

Dalam UU DKJ pasangan Cagub dan Cawagub harus memperoleh suara lebih dari 50 persen untuk dinyatakan sebagai pemenang.

“Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” bunyi pasal 10 ayat 2.

Apabila dalam Pilkada nanti tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen maka Pemilu akan digelar dua putaran dengan peserta dua pasangan calon dengan suara terbanyak pada putaran pertama.

“Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan,” bunyi pasal 10 ayat 4.

“Nanti kita lihat, sekarang kita rehat dulu,” kata Anies saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Anies tidak menjelaskan dengan rinci kegiatan yang akan dilakukan selama rehat. Namun, dia mengaku sedang mempersiapkan rencana untuk langkah politiknya ke depan.

“Rencana ke depan kita sampaikan di depan,” kata Anies.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan partainya tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan Anies Baswedan kembali bertarung pada Pilkada DKI Jakarta.

“Ya probability ke arah itu masih ada saja, kita perlu pengkajian,” kata Paloh singkat.

Namun demikian, lanjut Paloh, internal NasDem masih menggodok nama-nama lain yang akan dicalonkan pada Pilkada DKI Jakarta.

“Pilkada DKI memang kita lihat nanti, jangan asal bicara dulu,” katanya.

Sebelumnya, beberapa nama besar telah masuk bursa Pilkada DKI Jakarta, salah satunya Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Risma menegaskan suara rakyat merupakan suara Tuhan ketika menanggapi isu tentang namanya yang masuk bursa calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

“Saya takut terus terang, bukan apa, kalau yang bisa bicara saya mampu atau tidak, itu yang pertama Tuhan. Yang kedua rakyat, suara rakyat itu suara Tuhan,” tegas Risma usai kegiatan Designer Summit 2024 di Kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Selain itu, Risma juga mengaku tidak memiliki uang sehingga enggan sekaligus tidak mungkin melakukan kampanye untuk mempromosikan dirinya, kecuali rakyat yang mengampanyekan dirinya secara jujur dan adil.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan. Menurut Muhaimin jabatan gubernur harusnya tidak dipilih melalui pemilihan umum.

“Makanya PKB, sih, mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung, hanya pilpres, pilbup, dan pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan,” kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Menurut Muhaimin, jabatan gubernur tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Muhaimin mengatakan banyak sekali memiliki catatan evaluasi terhadap jabatan tersebut.

Muhaimin menuturkan banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era reformasi. Seperti misalnya sistem politik yang pragmatis dan membuat uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu.

Dengan sistem pemilu demikian, menurut Muhaimin, karier politik para kader Nahdlatul Ulama atau NU yang baru menjadi madesu alias masa depan suram. Alasannya kader-kader NU yang saat ini duduk di jabatan publik dulunya harus berjuang dengan sistem politik pragmatis tersebut.

“Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan, karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah,” ucap Muhaimin.

Cak Imin mencontohkan salah satu kader PKB bernama Cucun Ahmad Syamsurijal yang harus mengambil gelar doktor agar elektoralnya bisa meningkat.

“Doktor ini tujuannya meningkatkan elektoral. Elektabilitas sangking mahalnya bersaing itu, loh. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total,” kata Muhaimin Iskandar.