ERANASIONAL.COM- Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Mohamad Guntur Romli ‘semprot’ Wali Kota Depok Mohammad Idris soal gedung SDN Pondok Cina 1 mau dibangun masjid dengan bilang pola pikir kadrun.

Guntur Romli menyampaikan opininya pada sebuah unggahan video melalui channel YouTube bernama Cokto TV yang telah terverifikasi.

Aktivis Jaringan Islam Liberal itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.

Kini Guntur Romli turut angkat bicara terhadap insiden gedung SDN Pondok Cina 1 mau dirobohkan dan dibangun masjid oleh Pemkot Depok.

Channel YouTube yang mendapat 1.98 juta subscribers itu mengunggah video judul “Guntur Romli: BERAGAMA ALA KADRUN, WALIKOTA DEPOK GUSUR SEKOLAH UNTUK MASJID | Fatwa Guntur Romli”.

Video berdurasi 11 menit 36 detik tersebut diunggah pada 29 November 2022 dan sudah mendulang 69 ribu lebih penonton saat ini.

Diawal video memperlihatkan suasana siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 Depok masih bertahan datang ke gedung sekolah.

Bahkan Guntur Romli menjelaskan kalau ada 200 siswa-siswi kini terlantar tanpa ada guru yang mengajar para murid.

Pasalnya para guru sudah dilarang oleh Pemkot Depok mengajar di SDN Pondok Cina 1 sejak 7 November 2022 lalu.

Aktivis JIL ini juga tanpa ragu untuk ‘menyemprot’ Wali Kota Depok Mohammad Idris terhadap insiden tersebut.

“Mempertentangkan antara sekolah dan bangunan masjid adalah pola pikir kadrun,” sindir Guntur Romli.

“Wali Kota Depok beragama ala kadrun,” sambungnya dengan tegas.

JAKARTA, Eranasional.com- Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli kembali mengomentari aliran dana ACT yang masuk ke kantong Koperasi Syariah 212 sebesar Rp10 miliar.

Guntur Romli menilai Koperasi 212 tidak layak dilabeli koperasi syariah. Menurut dia, Koperasi 212 lebih pantas disebut koperasi jarimah atau kriminal.

Hal itu disampaikan Guntur Romli sambil menyentil AA Gym lewat akun Twitter pribadinya, pada Kamis 29 Juli 2022.

“Kalau benar ada aliran dana 10 miliar yg diduga penggelapan dana dari ACT ke Koperasi Syariah 212, maka tak layak koperasi ini dilabeli syariah tapi jarimah (kriminal) ya @aagym,” ujar Guntur Romli.

Diberitakan sebelumnya Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf mengungkapkan bahwa Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyalahgunakan Rp34 Miliar dari total Rp138 Miliar dana dari Boeing.

“Bahwa total dana yang diterima dari ACT dari Boeing kurang lebih 138 Miliar. Kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 M dan sisanya 34 M digunakan tidak sesuai peruntukannya,” katanya dalam konferensi pers pada Senin lalu (25/07).

Helfi lantas membeberkan apa saja dana yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Pertama adalah digunakan untuk pengadaan armada truk kurang lebih Rp2 Miliar, kemudian untuk program food bus Rp3,8 Miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasik Malaya kurang lebih Rp8,7 M.

“Selanjutnya untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 Miliar, kemudian untuk dana talangan CV Cun 3 Miliar. Selanjutnya dana talangan untuk PT MBGS kurang lebih Rp7,8 M hingga total Rp38,574 Miliar Rupiah,” tandasnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Setelah digeruduk, dikecam, hingga dilaporkan berbagai elemen massa, Holywings di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya akhirnya disegel karena dianggap menista agama.

Promosi minuman keras gratis untuk yang bernama Muhammad dan Maria adalah biang kerok dari pencabutan izin tempat hiburan malam tersebut.

Melihat semakin luasnya kecaman dan desakan publik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstrusikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohammad Guntur Romli punya pandangan lain dari maksud Anies mencabut izin usaha Holywings. Menurutnya, Anies bermain politik identitas.

“Menunggu momen agar Anies bisa bermain politik identitas ya? padahal izinnya jelas2 bermasalah knp tdk ditutup jauh2 hari? Kurang setoran? Atau krn ada permintaan tegas dr seorang Napi?,” celoteh Guntur Romli lewat akun Twitter pribadinya, dikutip pada Rabu (29/6/2022).

Ia menyatakan, kalau benar biang kerok dari penyegelan Holywings adalah soal perizinan, seharusnya jauh sebelum masalah ‘Muhammad dan Maria’ disorot, Pemprov DKI sudah menjatuhkan sanksi tegas.

“Klau benar masalah utamanya adalah soal perizinan, harusnya jauh-jauh hari sudah kena sanksi, atau dilarang buka sama sekali. Selama ini ada pembiaran. Atau ada dugaan kongkalikong,” ujarnya lagi.

Pegiat media sosial ini menduga, tindakan Anies tersebut karena adanya desakan dari seorang napi yang diduga Habib Rizieq Shihab meminta Anies untuk menutup Holywings

“Masa nunggu perintah seorang Napi baru tegas. Katanya selama ini izin belasan Holywings bermasalah. Tapi kok masih bebas buka? Kok tutup mata. Kok tutup mulut. Eh baru ditutup setelah ada permintaan tegas dari seorang Napi,” Singgungnya.

Memang pentolan FPI Habib Rizieq Shihab sempat menyampaikan pesan tegas lewat orang dekatnya, Aziz Yanuar, agar Pemprov DKI membekukan izin usaha Holywings karena kasus pelecehan agama. (Fjr)

Eranasional.com, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli melontarkan sindiran pedas terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS) yang mengklaim mampu menjadikan politikus sebagai kepala daerah di depan Anies Baswedan.

Diketahui Guntur Romli menyindir UAS adalah sosok buzzer politik yang berkedok penceramah agama.

Hal itu disampaikan Guntur Romli dalam akun Twitter pribadinya, pada Sabtu 18 Juni 2022.

“Buzzer politik yg berkedok penceramah agama, atau penceramah agama yg nyambi buzzer politik?,” ujar Guntur Romli.

Sebelumnya, Ustaz Abdul Somad (UAS) menegaskan tidak berpolitik. Namun, dia mengakui dukungan yang dia berikan mampu menjadikan seorang politikus sebagai kepala daerah.

Klaim itu UAS sampaikan dalam sambutannya mengenai ‘Kontribusi dalam Bidang Politik dan Dakwah Kultural’ di acara Silahturahmi Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. UAS memberikan sambutan melalui rekaman video.

Kendati demikian, UAS menuturkan beberapa orang menilai dukungan yang dia berikan menodai dakwah. Padahal, lanjutnya, dalam sejarah Indonesia, pendakwah kerap berdekatan dengan politik.