Pernyataan itu berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur penataan pegawai non-ASN di seluruh instansi pemerintah, termasuk sektor pendidikan. Namun, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan yang melarang guru honorer mengajar di sekolah negeri.

“Enggak ada itu guru honorer tidak boleh mengajar di sekolah negeri, enggak ada. Yang mengatakan itu siapa? Enggak ada,” ujar Abdul Mu’ti seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (24/5/2026).

Ia meminta masyarakat memahami isi aturan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus berulang. Menurutnya, Undang-Undang ASN 2023 memang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN sejak 2024, tetapi aturan tersebut tidak secara otomatis menghentikan tenaga honorer, termasuk guru.

“Aturan kami itu menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2023, seharusnya per tahun 2024 tidak ada lagi pegawai honorer atau non-ASN. Ini tidak hanya berlaku untuk guru, tetapi untuk semua sektor,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Abdul Mu’ti mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar di Indonesia. Jumlah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena keberadaan mereka dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah-sekolah.

Ia menjelaskan bahwa guru non-ASN saat ini terbagi dalam dua kategori, yakni guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan guru yang belum tersertifikasi. Pemerintah pun menyiapkan skema bantuan penghasilan berbeda untuk kedua kelompok tersebut.

Bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang belum tersertifikasi mendapatkan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan, naik dari sebelumnya Rp300 ribu.

“Non-ASN yang sudah sertifikasi mendapatkan tunjangan Rp2 juta per bulan. Yang belum sertifikasi diberikan insentif Rp400 ribu per bulan,” kata Abdul Mu’ti.

]]> https://eranasional.com/102195/pemerintah-buka-suara-soal-nasib-guru-honorer-setelah-2026/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal#respond Mon, 09 Mar 2026 00:00:01 +0000 https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku heran dengan masih banyaknya kepala daerah yang belum menjalankan kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) ke sekolah swasta. Padahal aturan yang mengatur kebijakan tersebut telah berlaku sejak awal tahun 2025 dan diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan distribusi tenaga pengajar di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama media di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa masalah terkait guru masih menjadi salah satu isu yang paling sering muncul setiap kali dirinya melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Menurut Abdul Mu’ti, persoalan yang disampaikan para guru tidak hanya berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut berbagai aspek lain seperti kesejahteraan dan administrasi pendidikan. Salah satu masalah yang sering disampaikan adalah keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG.

Ia mengatakan banyak guru yang mengeluhkan bahwa tunjangan profesi yang seharusnya mereka terima tidak kunjung dibayarkan selama beberapa bulan. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak kementerian, ternyata sebagian dari kasus tersebut terjadi karena guru yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Selain persoalan tunjangan, masalah lain yang cukup serius adalah ketimpangan distribusi guru antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi penumpukan guru ASN, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di sekolah-sekolah negeri.

Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang justru mengalami kekurangan tenaga pengajar. Ketimpangan tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

]]> https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/96718/adian-napitupulu-kritik-ketidakadilan-pppk-guru-honorer https://eranasional.com/96718/adian-napitupulu-kritik-ketidakadilan-pppk-guru-honorer#respond Sat, 17 Jan 2026 01:09:49 +0000 https://eranasional.com/96718/adian-napitupulu-kritik-ketidakadilan-pppk-guru-honorer Jakarta, ERANASIONAL.COM – Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya menimbulkan ketimpangan perlakuan antara guru honorer dan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kritik tersebut disampaikan Adian melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang menampilkan e-flyer bernada sindiran. Dalam unggahan itu, Adian membandingkan nasib guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun namun belum juga memperoleh kepastian status, dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut dapat langsung diangkat menjadi PPPK.

“Agak laen,” tulis anggota DPR RI tersebut, menyertai visual perbandingan antara guru honorer dengan masa pengabdian panjang dan petugas dapur MBG yang baru mendaftar.

Adian merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Pasal 17, peraturan tersebut menyebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Adian, regulasi tersebut sah secara hukum. Namun, ia menilai kebijakan itu secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketimpangan dalam prioritas negara terhadap tenaga pendidik.

“Kami mendukung penuh program-program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Adian menanggapi unggahannya.

“Namun pada saat yang sama, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada rasa ketidakadilan yang dialami guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi, tetapi hingga kini statusnya masih tidak pasti,” lanjutnya.

Adian menilai pengangkatan petugas MBG sebagai PPPK justru kembali membuka luka lama di sektor pendidikan. Ia menyebut persoalan status guru honorer telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, guru honorer merupakan tulang punggung pembangunan sumber daya manusia dan memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Karena itu, ia mendesak pemerintah agar memberikan perhatian dan kepastian status yang adil bagi para tenaga pendidik.

“Jika petugas dapur untuk program yang relatif baru saja bisa langsung diangkat sebagai PPPK, maka guru-guru yang sudah membentuk generasi selama belasan bahkan puluhan tahun seharusnya lebih layak mendapatkan kepastian yang sama,” tegasnya.

Adian menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah penolakan terhadap MBG, melainkan dorongan agar pemerintah lebih adil dalam menetapkan prioritas kebijakan kepegawaian.

Ia meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang kebijakan pengangkatan aparatur negara agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer.

“Prioritas dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Jangan sampai ada kesan bahwa pengabdian puluhan tahun kalah nilainya dibanding program yang baru berjalan,” pungkas Adian.

“Kemudian guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300.000. Mulai tahun depan kami usahakan untuk dapat berinvestasi menjadi Rp400.000 per bulan,” kata Mu’ti saat menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Guru 2025 di Surabaya, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, kata Mu’ti, pemerintah juga akan melanjutkan program pelatihan bagi guru-guru pada tahun 2026 yang sebelumnya sudah berjalan.

“Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru. Pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik lagi,” lanjut Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu.

“Ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, sensitif dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi di masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan ia juga memberikan beasiswa kepada 150.000 guru dengan nilai Rp3 juta per bulan.

Selain itu, Kemendikdasmen juga akan memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta per bulan untuk guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu kali gaji pokok bagi guru-guru ASN.

Dalam melindungi guru dari masalah pendidikan, sayangnya juga telah meneken tanda tangan kerja sama dengan Polri melalui mekanisme restorative justice .

“Persoalan-persoalan yang mencakup pendidikan dan kedisiplinan diselesaikan dengan damai melalui restorative justice, tidak sebagaimana sekarang-sekarang ini yang membuat banyak guru harus mencetak dengan hukum,” katanya.

“Kami ingin guru tenang dalam mengajar, fokus mendidik. Dengan demikian, guru dapat memberikan dedikasi dan dharma bakti terbaik untuk mencerdaskan bangsa,” tandas dia

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Rohidin sempat meminta Kadisdikbud di daerah Bengkulu Selatan, Saidirman, untuk mencairkan honor guru sebelum tanggal pemilihannya. Saidirman merupakan salah satu dari lima kadis yang diamankan KPK dalam kasus tersebut.

“Saudara SD [Saidirman] mengumpulkan uang sejumlah Rp 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta Saudara RM [Rohidin Mersyah] untuk mencairkan honor PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap) se-Provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlahnya honor perorang adalah Rp 1 juta,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024).

Menurut Alex hal itu sengaja diminta Rohidin untuk menaikkan suaranya dalam Pilgub Bengkulu. Harapannya para guru tersebut akan memilihnya jika honor turun lebih cepat.

“Jadi untuk efek supaya memilih yang bersangkutan. Apakah ada potongan terhadap honor guru tidak tetap? Enggak kan, enggak ada, hanya pencairan di muka, yang harusnya diterima Desember, kemudian oleh yang bersangkutan diperintahkan supaya dicairkan sebelum tanggal 27 November. Dengan harapan itu tadi, para guru honorer, tenaga tidak tetap, itu akan senang kemudian memilih yang bersangkutan,” ujar Alex.

Selain Saidirman ada empat kepala dinas lainnya yang diamankan KPK. Mereka yakni:

Ferry Ernez Parera (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu)

Syafriandi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu)

Tejo Suroso (Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu)

Syarifudin (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu)

Mereka masing-masing mengumpulkan uang dan menyetorkannya kepada Rohidin demi membantu pencalonan di Pilgub Bengkulu. KPK tidak menetapkan para kadis tersebut sebagai tersangka sebab pasal yang digunakan ialah pemerasan.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Disdik Kota Depok Joko Soetrisno mengatakan, selama kepemimpinan Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, sudah ada dua kali peningkatan kenaikan insentif guru honorer.

Pertama Rp125 ribu dan kedua pada tahun 2022 meningkat lagi, menjadi Rp150 ribu.

“Alhamdulillah untuk sekolah negeri ada dua kali peningkatan. Saat ini setiap guru honorer mendapat insentif Rp2.250.000 per bulan. Begitu juga dengan petugas keamanan dan kebersihan di sekolah yang mendapat Rp1,5 juta, dari yang sebelumnya Rp.1.250.000,” kata dia di Balai Kota Depok, dikutip dari berita.depo.go.id,  Senin (14/10/2024).

“Ini jangan diartikan memberhentikan guru tapi kami memadupadankan data supaya dapat data yang akurat,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Dia mencontohkan di satu sekolah guru bahasa Inggris ada banyak, sehingga guru honorer ini tidak mendapatkan jam mengajar sehingga menjadi nonaktif. Mereka akan diberikan sekolah yang membutuhkan ilmu mereka dan tentu tidak jauh dari rumah para guru ini.

Menurut dia, saat ini ada 4.000 guru honorer yang ada di DKI Jakarta dan honorarium mereka dibiayai oleh APBD DKI Jakarta, dan 107 guru ini masuk dalam data yang 4.000 guru honorer yang terdata di Jakarta.

“Saya akan memanggil kepala sekolah pada Senin (22/7/2024) dan guru ini untuk dilakukan penyelesaian dan kami memerintahkan agar kepala sekolah tidak lagi merekrut guru tanpa rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan,” kata dia yang dikutip dari Antara.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin menambahkan pihaknya melakukan penataan dan pendistribusian guru agar mereka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan ilmu mereka.

“Kami sudah menggelar rapat dan melakukan hal ini sesuai dengan arahan Pj Gubernur agar guru yang non aktif dapat mengajar sesuai bidang ilmunya,” kata dia.

“Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikutip dari Antara, Minggu (21/7/2024).

Pemprov mencatat saat ini ada 4 ribu guru honorer di Jakarta. Ia menekankan KKI merupakan jalur formal yang bisa dimanfaatkan para guru honorer.

“Jadi Pemda DKI ingin guru didik di DKI itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, melalui mekanisme yang ada,” ujar dia.

Ia menyebut rekrutmen guru KKI akan kembali dibuka pada 2025. Para guru honorer yang belum berhasil tahun ini disebut bisa mencoba lagi tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut, ribuan guru honorer itu ialah guru yang diangkat langsung oleh kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Disdik. Budi bilang, proses diangkatnya honorer juga tidak melalui prosedur yang sesuai.

“Iya ada 4.000 (guru honorer terdampak cleansing),” kata Budi dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi mengungkapkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023, ada 400 sampling guru honorer yang diterima mengajar di satuan pendidikan dengan cara yang tidak sesuai.

“Kalau sampling BPK 400 (guru honorer) karena kan jumlah sekolahnya banyak,” ujar Budi.

Pengangkatan guru honorer itu disebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana status guru honorer harus sudah tidak ada sampai Desember 2024.

Pelaku diamankan lantaran kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Bangka Belitung AKBP M Iqbal Surbakti mengatakan pelaku yang merupakan seorang kurir ini dibekuk pada Selasa (19/3/2024 ) malam.

“Untuk kesehariannya, pelaku berprofesi sebagai tenaga pengajar honorer. Ia diamankan di rumahnya di Desa Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah,” kata Iqbal, Minggu (24/3/2024).

Dari tangan pelaku, Tim Subdit III berhasil mengamankan sebanyak 13 paket plastik sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu.

Selain narkotika jenis sabu-sabu, polisi turut mengamankan 8 tisu yang dibungkus lakban cokelat, 1 plastik besar kosong, 1 lembar plastik warna hitam, serta 1 unit handphone.

“13 paket sedang sabu ini disimpan oleh pelaku dengan diselipkan di kursi ruang tamu rumahnya. Total keseluruhan seberat 109,35 gram. Untuk pengakuan pelaku, bisnis haram ini baru pertama kali dilakukan oleh pelaku RR,” jelasnya

Setelah diamankan, pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke mapolda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Anggota Komisi E Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera memanggil kepala sekolah SDN tersebut untuk dimintai klarifikasi.

“Apakah kepala sekolah yang bersangkutan mengetahui persoalan ini? Sedang dicek oleh Dinas Pendidikan persoalan ini. Kita lihat saja hasilnya nanti,” kata Ima, Senin, 27 November 2023.

Ima menyebut, semestinya guru honorer tersebut menerima gaji Rp9 juta berdasarkan bukti kuitansi atau slip tanda terima gaji. Namun, kenyataannya guru tersebut hanya menerima Rp300.000 per bulan.

“Ada buktinya Rp9 juta. Dia sempat foto,” ujar ima.

Jika terbukti mengetahui pemotongan gaji guru atau bahkan terlibat, Ima meminta Disdik DKI mencopot kepala sekolah tersebut. Bisa jadi, pemotongan gaji dilakukan tidak hanya pada satu guru hororer saja.

“Dari Disdik akan menelusuri itu dulu, jadi jadi kasih waktu. Kalau memang terbukti salah, saya merekomendasikan diganti saja kepala sekolah itu, dipecat,” tegasnya.

“Saya pegang data beberapa guru yang dipotong gajinya. Tapi kita tunggu saja dari Dinas Pendidikan,” sambungnya.

Ima mewanti-wanti agar Dinas Pendidikan DKI tidak melindungi kepala sekolah-sekolah yang bermasalah.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) mengadu ke anggota Komisi E Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Forgupaki menyampaikan masalah yang dihadapi guru-guru honorer pendidikan agama Kristen yang mendapatkan gaji sangat rendah. (*)

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak.

“Ini sangat memprihatinkan, seorang guru yang sudah bekerja sekian tahun menerima gaji Rp300.000 setiap bulannya,” kata Johnny, Sabtu, 25 November 2023.

Lebih mengejutkan lagi, setiap kali akan mengambil gajinya, guru honorer itu harus menandatangani kuitansi yang nominalnya Rp9.283.078.

“Tanda tangan honor setiap bulan nominalnya Rp9.283.078, tapi yang diterimanya Rp300.000. Kok bisa begini,” ungkapnya.

Dia pun mempertanyakan kenapa guru honorer tersebut menerima gajinya tidak sesuai dengan nominal yang tertera di kuitansi, bahkan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Johnny dengan tegas meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengatasi permasalah ini dan mencari tahu penyebab kenapa honor guru honorer tersebut dipotong sangat besar sekali.

JAKARTA, Eranasional.com – Polisi mengungkap Mustopa NR, penembak kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, menggunakan senjata air gun. Senjata tersebut dibelinya dengan harga Rp5,5 juta.

Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan proses jual beli senjata tersebut melibatkan tiga orang. Mereka adalah N, yang berprofesi sebagai guru honorer, D berprofesi sebagai polisi kehutanan, dan H berprofesi sebagai karyawan swasta.

Panjiyoga menjelaskan, mulanya pada 1 Februari 2023 Mustopa menghubungi D untuk membeli senjata air gun tersebut. Keesokan harinya, D menghubungi N dan memberitahukan hal tersebut.

Pada 3 Februari, N Selanjutnya menghubungi H untuk mencari senjata yang diinginkan Mustopa. Diketahui H sudah menggeluti bisnis jual beli senjata air gun dan airsoft gun sejak 2012.

“Saudara N dan D ini tinggal di dekat rumah pelaku. Saudara N menghubungi H yang domisili di Bandar Lampung. H ini jual senjata airsoft gun dan air gun sejak 2012,” kata Panjiyoga, Jumat (5/5/2023).

Lanjut Panjiyoga menceritakan, Mustopa membayar Rp5,5 juta untuk membeli senjata tersebut. Disebutkan, N, yang berprofesi sebagai guru honorer, sempat mempraktikkan cara menggunakan air gun tersebut kepada Mustopa.

“N lalu memberikan senjata kepada pelaku dan memberitahukan cara penggunaan air gun tersebut. Setelah itu, pelaku membawa sampai dengan kejadian di MUI,” ujarnya.

Lebih Mematikan dari Senjata Api

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Kombes Kurniawanjati mengatakan senjata air gun itu bisa lebih mematikan ketimbang senjata api bila dimodifikasi sedikit saja.

“Untuk senjata yang dipergunakan dari pemeriksaan kita, itu adalah jenis air gun. Jenisnya adalah pistol model Glock 17,” kata Kurniawanjati.

Peluru air gun itu adalah gotri. Ada tiga gotri yang ditemukan polisi di kantor pusat MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat itu. Pistol air gun itu berkaliber 6 mm. Ini adalah jenis senjata terlarang.

“Senjata ini memang sampai saat ini secara regulasi tidak diizinkan untuk dipergunakan karena regulasinya belum ada,” terangnya.

Pendorong peluru senjata ini menggunakan gas karbondioksida atau CO2. Energi peluru bisa meluncur lebih dari 3 joule. Air gun Glock 17 ini akan membahayakan masyarakat bila beredar bebas.

“Bahkan apabila dimodifikasi sedikit saja, senjata ini kekuatannya bisa melebihi senjata api kaliber 22 yang bisa mematikan,” ungkap Kurniawanjati.

DEPOK, Eranasional.com- DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD Kota Depok tahun 2024 dan penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2024 di ruang sidang Paripurna, Senin ( 6/3/2023).

Rapat Paripurna DPRD Depok 2023 diantaranya membahas soal kesejahteraan guru honorer, ASN dan pelebaran Jalan Raya Sawangan. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Depok, Wakil Wali kota Depok, Forkopimda, Kepala OPD dan awak media.

Ada tiga poin pembahasan penting pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023, di antaranya mengenai kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), kesejahteraan guru honorer dan pelebaran Jalan Raya utama Sawangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Depok Hamzah dari Fraksi Partai Gerindra serta Hendrik Tangke Allo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan dijawab secara langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (IBH).

IBH menyampaikan tanggapan pada saat sambutan di Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023 tersebut di  ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok yang dihadiri sebanyak 30 orang dari 50 anggota DPRD Kota Depok.

“Kami secara prinsip sangat menghargai pendapat-pendapat tersebut,” ujar Imam sapaan akrabnya. Dirinya pun, memang berharap pendapat atau usulan tersebut bisa segera terlealisasikan.

“InsyaAllah nanti  segera dikoordinasikan  karena semua ini menyangkut anggaran, termasuk melihat kekuatan dari anggaran kita dan peraturan perundang-undangan, ” tandasnya.

Eranasional.com, Kabar gembira untuk guru honorer semuanya. Mereka akan segera diprioritaskan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian atau PPPK 2022.

Guru honorer yang telah lulus passing grade akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes.

Perlu diketahui, jumlah guru honorer yang lulus passing grade (PG) pada 2021 sebanyak 193.954 orang. Mereka itulah yang akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes lagi.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan guru honorer yang telah lulus PG pada 2021 hanya akan melakukan verifikasi validasi data pada seleksi tahap 3 atau seleksi PPPK 2022.

“Para guru honorer yang lulus PG baik tahap 1 dan 2 tidak perlu tes lagi. Mereka diangkat begitu formasi dibuka,” ucap Nadiem Makarim pada bulan Mei lalu.

Pada seleksi PPPK Guru 2022 terdapat beberapa kategori guru honorer yang bisa mengikuti seleksi PPPK 2022 tanpa tes.

Hal tersebut sesuai dengan Permen PANRB Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

Tenaga Honorer eks Kategori II (THK II) adalah guru honorer yang telah aktif mengajar sebelum dan sampai tahun 2005.

Beberapa guru THK II telah dinyatakan lulus passing grade pada PPPK Guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi.

1. Guru THK II yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru 2021 masuk dalam kelompok prioritas 1 untuk diangkat menjadi PPPK Guru 2022.
2. Guru Non ASN, Guru non ASN yang lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru 2021 juga masuk dalam kelompok prioritas 1 untuk diangkat menjadi PPPK 2022.
3. Lulusan PPG, Guru honorer yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 juga masuk kategori prioritas 1 untuk menjadi PPPK 2022.
4. Guru Swasta, Guru swasta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus passing grade pada PPPK Guru tahun 2021 namun belum mendapatkan formasi, dimasukkan dalam kategori prioritas 1 pada seleksi PPPK 2022.

Itulah kategori guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes. Mereka hanya melakukan validasi data pada seleksi tahap 3 atau seleksi PPPK 2022.