Polisi ungkap motif murid perekam video mesum temannya itu.

Kapolres Gorontalo AKBP Deddy Herman mengatakan, perekam ingin memberikan bukti adanya hubungan terlarang tersebut kepada istri oknum guru berinisial DA (57) yang merupakan pelaku dalam video yang beredar.

“Alasan awal pengambilan video untuk memberitahukan kepada istri pelaku,” ucap AKBP Deddy, dikutip Jumat 2 September 2024.

Saat ini pelaku perekam video tersebut telah diperiksa polisi.

Namun karena perekam juga masih berstatus anak di bawah umur, maka pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Gorontalo.

Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kabupaten Gorontalo, Rommy Bau mengungkapkan bahwa istri pelaku sudah sempat melaporkan kecurigaan terkait hubungan antara guru dan murid.

“Istri pelaku mengharapkan agar saya melakukan pembinaan kepada suaminya dan siswi ini. Karena siswi itu sesuai laporan istrinya suka datang ke rumah. Berani sekali datang ke rumah,” ucapnya.

Sebelumnya, polisi mengungkap sejumlah fakta terbaru kasus video syur guru dan murid di Gorontalo.

Pelaku DA pemeran utama dalam video mesum guru dan murid itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

Hal itu disampaikan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar.

Thobib Al Asyhar menyesalkan kejadian ini. Dia memastikan pelaku akan mendapat saksi berat.

“Kami sedang proses, guru yang bersangkutan akan segera mendapat sanksi berat sesuai regulasi. Kami tidak mentolerir hal ini. Guru seharusnya melindungi peserta didiknya,” tegasnya di Jakarta, Kamis 26 September 2024, dikutip dari keterangan tertulis Kemenag.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Sebagai guru, dia seharusnya menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat,” sambungnya.

Kemenag menegaskan, tindakan asusila melanggar disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Didiplin PNS.

Disebutkan, pada pasal 3 huruf f diatur bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Sementara pasal 8 mengatur tentang hukuman disiplin, baik ringan, sedang, sampai berat, di antaranya berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.