Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya kritik dan perhatian masyarakat terhadap proses pengadaan barang yang dinilai tidak wajar. Dugaan markup pengadaan sepatu untuk program pendidikan itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah informasi terkait harga barang beredar di media sosial dan memicu pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

Usai memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh laporan dan masukan masyarakat akan ditindaklanjuti selama memiliki dokumen serta bukti pendukung yang memadai.

“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Insya Allah awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” ujar Saifullah Yusuf.

Menurut Mensos, investigasi internal tidak hanya fokus pada satu proses pengadaan tertentu, tetapi juga akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang telah berjalan pada 2025 maupun yang sedang diproses untuk tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disebut diminta bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.

Sebagai langkah awal dalam mempermudah pemeriksaan, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan tersebut. Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Pembebastugasan dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan selama pemeriksaan internal berlangsung. Mensos menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah administratif dan bagian dari upaya menjaga objektivitas pemeriksaan.

“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” kata Gus Ipul.

]]> https://eranasional.com/101908/kemensos-gandeng-kpk-usai-muncul-sorotan-pengadaan-sepatu-sekolah-rakyat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat#respond Fri, 27 Mar 2026 17:07:23 +0000 https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Langkah tegas diambil oleh Saifullah Yusuf dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut memutuskan untuk memberhentikan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang diketahui tidak menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang sangat lama.

Keputusan tersebut diumumkan usai kegiatan pembinaan pegawai di kantor Kemensos di Jakarta. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperbaiki budaya kerja di lingkungan kementerian, khususnya dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas negara.

Pegawai yang diberhentikan tersebut diketahui telah lama tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, dalam penjelasannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama beberapa tahun terakhir, namun masih tercatat sebagai pegawai aktif. Kondisi ini dinilai tidak dapat ditoleransi karena berpotensi merugikan pelayanan publik.

Menurutnya, keberadaan ASN yang tidak menjalankan tugas secara optimal akan berdampak langsung terhadap efektivitas program-program sosial yang dijalankan pemerintah. Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam penanganan kesejahteraan masyarakat, Kemensos membutuhkan sumber daya manusia yang disiplin, profesional, dan berintegritas.

Selain pemberhentian satu PNS tersebut, Kemensos juga mengambil tindakan terhadap sejumlah tenaga pendamping sosial yang terlibat dalam program Program Keluarga Harapan. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, tercatat ada beberapa pendamping berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang juga diberhentikan karena melanggar aturan disiplin.

Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak hanya berlaku bagi PNS, tetapi juga bagi seluruh tenaga kerja di lingkungan Kemensos, termasuk yang berstatus kontrak. Gus Ipul menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam program pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

]]> https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/98892/mensos-sebut-program-mbg-untuk-lansia-tahap-pematangan-konsep https://eranasional.com/98892/mensos-sebut-program-mbg-untuk-lansia-tahap-pematangan-konsep#respond Fri, 27 Feb 2026 13:02:51 +0000 https://eranasional.com/98892/mensos-sebut-program-mbg-untuk-lansia-tahap-pematangan-konsep Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau sering disapa Gus Ipul menyatakan bahwa pada saat ini rencana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat lanjut usia (lansia) masih dalam tahapan pematangan konsep.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi pertanyaan wartawan mengenai perkembangan rencana MBG untuk lansia usai dirinya bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Rabu (25/2) lalu.

“Ya, itu baru mematangkan konsep ya. Beberapa hal yang dimatangkan oleh pemerintah terkait MBG untuk lansia itu di antaranya mengenai Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang akan menyiapkan makanan dan disalurkan melalui petugas-petugas dari Kemensos,dan kelompok masyarakat (pokmas) serta tenaga pendamping (caregiver),” ujar Gus Ipul seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Gus Ipul menambahkan direncanakan seperti itu, tapi pihaknya masih matangkan dulu ya sehingga nanti dapurnya lebih banyak dan bisa menjangkau lebih banyak lagi lansia.

Gus Ipul juga mengatakan pihaknya mengharapkan pemberian MBG itu bisa menjangkau 300 hingga 500 ribu penerima manfaat.

“Kalau kemarin kita melayani sekitar 100 ribu lansia dan 36 ribu penyandang disabilitas. Ke depan, ya harapan kami bisa antara 300 sampai 500 ribu penerima manfaat. Jadi, kita harapkan penerima manfaat lebih besar. Tapi semua ini masih dalam perencanaan,” tandas dia

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, karena menyangkut perlindungan anak dan keluarga rentan.

“Kami prihatin dan turut berduka. Ini tentu menjadi perhatian dan atensi kita bersama, termasuk pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul menekankan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan pendampingan sosial terhadap keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, negara harus hadir lebih dini agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak.

“Kita harus memperkuat pendampingan dan memperkuat data. Harapannya, tidak ada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang luput dari pendataan,” katanya.

Ia menilai bahwa persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi dan kelengkapan basis data sosial, sehingga bantuan dan perlindungan bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini terus berupaya membangun dan menyempurnakan basis data agar mencakup seluruh keluarga di Indonesia, termasuk mereka yang berada di kategori miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).

“Ini sangat penting. Kembali kepada data. Kalau datanya baik, maka intervensinya bisa tepat. Kita bisa menjangkau keluarga yang memerlukan perlindungan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa data yang kuat menjadi fondasi utama dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasar seperti pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia. Anak tersebut diketahui meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibundanya. Dalam surat tersebut, korban berpamitan dan meminta sang ibu untuk tidak menangis.

Surat itu menjadi salah satu petunjuk yang memperlihatkan kondisi psikologis korban sebelum peristiwa tragis terjadi.

Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu, seorang orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor tekanan yang dialami korban, meskipun pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kasus ini kembali menyoroti kerentanan anak-anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi dan layanan sosial. Tekanan sederhana yang mungkin dianggap ringan oleh orang dewasa dapat menjadi beban berat bagi anak, terlebih jika tidak ada ruang aman untuk bercerita atau mendapatkan bantuan.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat: Pendampingan keluarga miskin, Deteksi dini masalah psikososial pada anak dan Akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan bebas hambatan biaya dasar.

Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kasus serupa membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dinas sosial, sekolah, dan aparat desa.

Menurutnya, guru, pendamping sosial, dan aparat setempat memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda kerentanan anak dan keluarga di lingkungan masing-masing.

“Kita semua harus hadir. Negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar harus saling menguatkan,” ujarnya.

Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak serius pada kondisi mental dan keselamatan anak.

Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Hal tersebut Gus Ipul sampaikan usai menghadiri silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam

Pasti ada itu (pemberian bantuan). Ya tidak hanya yang di Jakarta tapi presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya dari sipil, tapi juga dari aparat ada juga yang jadi korban, kata Gus Ipul.

Gus Ipul menyebut bantuan yang nantinya diberikan bervariasi dengan melihat kebutuhan para korban maupun keluarganya. Bisa memberikan biaya sekolah ataupun rekonstruksi rumah.

“Kalau kita lihat nanti pasti sesuai kebutuhannya kan untuk biaya sekolah mungkin keluarganya, adiknya, orang tua, mungkin juga ada perbaikan rumah atau reaktor rumah atau pembangunan rumah. Pada dasarnya presiden akan memberikan bantuan yang diperlukan bagi para korban. Dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” ujarnya.

Lihat Juga :

Prabowo Jenguk Polisi dan Warga yang Terluka Imbas Demo di RS Polri

Gus Ipul mengaku masih mencatat korban yang nantinya mendapat bantuan dari pemerintah. Menurutnya, pemberian bantuan akan melibatkan sejumlah kementerian.

Jadi perhatian langsung dari presiden, atensi langsung dari presiden, tentu para menteri akan menyesuaikan nanti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut pihak swasta juga akan ada yang memberikan bantuan kepada korban demo. Ia memastikan para korban akan mendapat perhatian dari pemerintah.

“Insyallah akan diberikan semua, saya belum bisa kenyamanan ya. Tapi pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada biaya pengobatan, ada kalau yang wafat, ada biaya keluarganya perumahan atau rumahnya atau hal-hal lain yang dibutuhkan,” katanya. []

Ini terkait temuan Gus Ipul soal 45 persen program bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah bakal melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos.

“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos),” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI).

Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.

“Yang kurang ini tenaga kependidikan yang lain, seperti wali asrama, wali asuh, cleaning service, kemudian juga security. Ini semua sedang kami lengkapi per hari ini. Alhamdulillah sudah ada solusi-solusi,” kata Gus Ipul di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (22/7/2025).

Meski begitu, Gus Ipul mengatakan jumlah kekurangan tenaga pendidik tidak begitu signifikan. Misalnya di satu Sekolah Rakyat dibutuhkan sembilan tenaga pendidik, tapi yang tersedia baru enam orang.

Meski begitu, Mensos RI itu menyatakan kekurangan ini menjadi bahan evaluasi pihaknya agar program Sekolah Rakyat tetap bisa berjalan maksimal.

“Enggak, enggak banyak kekurangannya. Paling misalnya satu tempat itu wali asrama, wali asuh itu misalnya butuh sembilan baru ada enam. Nah, jadi masih ada kekurangan-kekurangan begitu saja,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gus Ipul telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan mengerahkan SDM dari Kementerian Sosial untuk mengisi kekurangan di pos tenaga pendidik.

“Nanti kami akan kerja sama dengan pemerintah daerah. Kami juga lagi meminta bantuan dari SDM-nya Kementerian Sosial untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu,” pungkas dia.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) petang.

“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN memungkinkan penyasaran bantuan yang lebih tepat.

Dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM (keluarga) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” jelas Gus Ipul.

Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.

“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” kata dia.

Mensos juga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur yakni Jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.

“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II. Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.

Amalia juga menambahkan, proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.

“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkas dia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menekankan bahwa seluruh persiapan harus segera dirampungkan agar program ini berjalan sesuai jadwal.

Dalam rapat daring, Jumat, 28 Maret 2025, Gus Ipul meminta semua pihak memanfaatkan waktu di Mei dan Juni untuk menyelesaikan penetapan guru dan siswa serta memastikan kesiapan lokasi sekolah.

“Titik-titik lokasi harus segera disurvei. Jika perlu, geo tagging-nya disiapkan dalam tiga hari ke depan,” tegasnya.

Sekolah Rakyat digagas sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu agar bisa tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini, 485 pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan Kemensos terkait program ini.

Dari jumlah tersebut, 202 daerah sudah menyerahkan proposal kesiapan lahan, bahkan beberapa sudah menyiapkan bangunan untuk digunakan.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menginstruksikan semua koordinator satuan tugas untuk melaporkan perkembangan setiap hari guna memastikan tidak ada hambatan dalam persiapan.

Sementara itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo menyebut bahwa 41 bangunan milik Kemensos siap difungsikan untuk Sekolah Rakyat, termasuk 33 bangunan sentra, 5 Balai Diklat, serta fasilitas lain.

Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan dapat beroperasi penuh mulai 1 Juli 2025.

Sebelum itu, Kemensos akan menggelar sosialisasi intensif kepada pemerintah daerah guna memastikan kesiapan optimal.

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan. []

Gus Ipul menyampaikan hal itu seusai dirinya dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 11 September 2024.

“Tidak, tidak ada garansi untuk melanjutkan di periode selanjutnya,” kata dia, dikutip dari Kompas TV, Kamis 12 September 2024.

Ia menegaskan, periode jabatannya sebagai menteri sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan saat pelantikan, yakni hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Oleh sebab itu, dirinya akan memrioritaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus dituntaskan sebelum masa jabatan Jokowi berakhir.

“Sesuai SK tadi yang sudah dibacakan. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan presiden,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa salah satu maksud presiden adalah menata masa transisi program-program Kementerian Sosial dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

“Ya, pasti presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain di antaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi,” katanya.

“Sekali lagi itu jadi saya akan coba, saya memerlukan waktu untuk itu,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal PBNU ini pun berjanji bakal bekerja maksimal meski masa jabatannya hanya satu bulan lebih.

“Tapi ini kepercayaan sebisa mungkin saya lakukan sesuai kemampuan yang saya miliki,” janjinya. []

Dirinya akan menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024.

Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Rabu 11 September 2024, Gus Ipul diketahui memiliki harta hingga Rp 24,6 miliar.

Harta tersebut terdiri dari tanah hingga Rp 15,1 miliar, kendaraan Rp 870 juta dan lainnya.

Berikut daftar harta Gus Ipul yang dilantik menjadi Menteri Sosial:

1. Tanah Seluas 3670 m2 di Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp 7.985.920.000.

2. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/250 m2 Kota Depok, Hasil Sendiri Rp 2.000.000.000

3. Bangunan Seluas 102 m2 di KAB/KOTA Surabaya, Hasil Sendiri Rp 2.500.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/250 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp 255.788.000

5. Tanah Seluas 660 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp410.190.000.

6. Tanah dan Bangunan Seluas 3850 m2/1000 m2 di KAB/KOTA Pasuruan, Hasil Sendiri Rp2.000.000.000

Alat dan Transportasi Mesin Rp 870.000.000

1. Mobil Toyota Innova Tahun 2004, Hasil Sendiri Rp 120.000.000

2. Mobil Toyota Alpard G Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp 750.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp600.000.000

Surat Berharga Rp 3.000.000.000

Kas dan Setara Kas Rp 5.148.478.467

Utang Rp 162.000.000

Total Harta Kekayaan Rp 24.608.376.467. []

“Keputusan Presiden No 102/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan YMA, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya, ke satu mengangkat saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024,” kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

“Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Repulik Indonesia Joko Widodo,” tambah dia.

Setelah pembacaan keputusan, Jokowi lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh Gus Ipul.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD NRI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi, lalu Gus Ipul mengikutinya.

“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut mereka bergantian.

Pelantikan digelar di Istana Negara. Hadir dalam pelantikan ini, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Saya enggak tahu maksudnya apa makelar itu, tetapi makelar itu sama dengan konsultan, kongkonane wong seng kesulitan,” ujar Gus Ipul sambil tersenyum saat ditemui di Grahadi, seusai menghadiri sertijab Pj Gubernur Jatim, Senin (19/2/2024).

Cuitan Cak Imin itu, diduga sebagai respons atas pernyataan Gus Ipul yang mengajak PKB untuk kembali ke NU. Menurut dia, sudah waktunya PKB kembali kepada NU, karena beberapa kali mengeklaim sebagai partai politiknya warga nahdliyin.

“Saya menyampaikan itu ada yang salah gak? Kan saya minta PKB percaya sama hasil quick count, sedangkan hasil untuk partai kan percaya dia. Dia mengeklaim sudah sekian tetapi kenapa untuk pilpres kok belum mengakui. Kami ingin kalau PKB bagian dari NU minta nasehat konsultasi dengan Rais Aam, Ketum,” katanya.

katanya, warga NU harus menggunakan hak pilihnya dengan memilih capres-cawapres yang mencerminkan cara berpikir NU.

“Pastikan bahwa pasangan colon yang kita pilih itu sesuai dengan bermahzab dan berpikirnya NU. Pilih dan pilah semua info yang ada, agar kita tidak tersesat karena berita-berita hoaks,” kata Gus Ipul, Selasa, 16 Januari 2024.

Lebih tegas lagi, mantan Gubernur Jawa Timur ini meminta warga NU tak memilih calon yang didukung oleh orang yang berseberangan, misalnya Abu Bakar Ba’asyir dan Amien Rais.

“Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU. Seperti calon yang didukung Abu Bakar Ba’asyir misalnya, apalagi ada Amien Raisnya juga,” ujarnya.

Menurut dia, kelompok yang berseberangan itu harus dihindari 

“Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-imingi posisi Wakil Presiden. Jangan mau pilih kelompok ini,” tegas Gus Ipul.

Respon Partai Ummat

Merespon pernyataan Gus Ipul itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Ummat Buni Yani menjelaskan bahwa Amien Rais dan Abu Bakar Ba’asyir juga menganut paham Islam Ahlussunah Waljamaah (Aswaja), sama seperti warga NU.

Seperti ketahui, Amien Rais mendirikan Partai Ummat begitu dirinya keluar dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dia kini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Ummat.

Dan, Partai Ummat telah mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Karena Gus Ipul sudah menyebut nama orang, yaitu Pak Amien Rais dan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, yang kita sama-sama tahu adalah orang Islam juga. Dan perlu saya garis bawahi, bahwa keduanya menganut Islam Aswaja,” kata Buni Yani, Rabu, 17 Januari 2024.

Dia justru mempertanyakan maksud dari perkataan Gus Ipul yang meminta warga NU tidak memilih capres-cawapres yang sama dengan Amien Rais dan Abu Bakar Ba’asyir.

Padahal, lanjut Buni Yani, dirinya melihat bersatunya umat Islam di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah merupakan hal yang menggembirakan.

“Seharusnya Gus Ipul ikut berbahagia melihat terjadinya persatuan umat. Gus Imin yang dari NU lalu didukung oleh Partai Ummat dan PKS membuat umat Islam merasa bahwa persatuan umat kembali hadir di Tanah Air ini,” ujarnya.

Meski begitu, Buni Yani tidak terlalu yakin Gus Ipul serius mengucapkan pernyataannya itu. Menurut dia, Gus Ipul sedang bercanda ketika melontarkan pernyataan tersebut.

“Karena kita tahu saudara-saudara kita di NU kan suka sekali bercanda. Mudah-mudahan dia tidak serius,” harapnya. (*)