Kasus ini diduga berkaitan dengan pengelolaan kuota tambahan haji yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menanggapi penetapan status hukum adiknya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sikapnya untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ia juga memastikan tidak akan melakukan intervensi apa pun terhadap perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.

“Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan. Tapi masalah hukum, terserah sepenuhnya pada proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,” ujar Gus Yahya, Jumat (9/1).

Gus Yahya juga menegaskan bahwa organisasi PBNU tidak memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, persoalan hukum tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan organisasi keagamaan yang dipimpinnya.

“PBNU tidak terkait sama sekali. Ini adalah tindakan individu dan tidak mewakili organisasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis spekulasi publik yang mengaitkan posisi Yaqut sebagai tokoh NU dengan jabatan strategisnya di pemerintahan maupun dengan kepemimpinan PBNU saat ini.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Selain Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga menetapkan Ishafah Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka.

“Terkait perkara kuota haji, kami sampaikan update bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Yang pertama saudara YCQ selaku mantan Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf khusus Menteri Agama pada saat itu,” lanjutnya.

Menurut KPK, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara.

“Perkara ini disangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Budi.

KPK menyatakan bahwa hingga saat ini nilai kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi kuota haji tersebut masih dalam proses penghitungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut masih melakukan kalkulasi untuk menentukan besaran kerugian negara secara pasti.

“BPK masih terus melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” jelas Budi.

Ia menambahkan, penyidikan masih terus berjalan dan tidak tertutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring dengan pengembangan perkara.

Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan penelusuran terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta biro perjalanan haji dan umrah. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri alur dugaan praktik jual-beli kuota haji khusus.

“Kami juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat, dengan tujuan memastikan pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal,” kata Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Sesuai Undang-Undang, kuota haji nasional seharusnya dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, dalam praktiknya, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah dengan membaginya secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memicu dugaan adanya praktik korupsi.

KPK menduga pembagian kuota yang menyimpang tersebut membuka ruang terjadinya praktik jual-beli kuota haji khusus. Dalam skema yang diduga terjadi, sejumlah calon jamaah disebut dapat berangkat haji tanpa harus mengantre panjang dengan membayar sejumlah uang pelicin kepada pihak tertentu.

Praktik ini diduga melibatkan oknum di lingkungan Kementerian Agama dan bekerja sama dengan sejumlah biro travel haji dan umrah.

Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka menjadi sorotan luas publik, mengingat posisinya sebagai mantan Menteri Agama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Kasus ini juga dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di sektor pelayanan publik yang menyentuh kepentingan umat.

KPK menegaskan akan menangani perkara ini secara profesional dan transparan tanpa memandang latar belakang politik, jabatan, maupun afiliasi organisasi para pihak yang terlibat.

Dengan proses hukum yang masih berjalan, publik kini menanti kelanjutan penyidikan dan kejelasan pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gus Yahya saat pelantikan pengurus GP Ansor periode 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Gus Yahya menyebut Jokowi telah meletakkan dasar-dasar yang sangat penting untuk masa depan Indonesia.

Ia berharap Ansor dapat menjadi peretas jalan menuju Indonesia masa depan.

“Saya minta kepada seluruh jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Ansor beserta seluruh kader-kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia agar belajar dari Presiden Joko Widodo,” kata Gus Yahya, Senin 27 Mei 2024.

Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, Jokowi telah membawa Indonesia memasuki dekade investasi strategis untuk masa depan.

Menurutnya, mantan wali kota Surakarta itu setia menerapkan prinsip kesinambungan.

Gus Yahya menyebut prinsip ini sesuai dengan risalah Nabi Muhammad SAW.

“Jokowi tidak pernah meninggalkan prinsip kesinambungan. Dan ini adalah prinsip yang sesungguhnya juga ditegakkan oleh risalah Nabi Besar Muhammad SAW,”ucap Gus Yahya.

“Ketika beliau shalallahu alaihi wassalam menyatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak, bahwa misi beliau adalah misi menyempurnakan, bukan mengganti sama sekali,” sambung Gus Yahya.

Adapun ketua umum GP Ansor yang resmi dilantik untuk periode 2024-2025 adalah Addin Jauharudin.

Addin menggantikan Yaqut Cholil Qoumas yang telah menjabat sejak 2016.

Saat pelantikan pengurus GP Ansor di Istora Senayan, turut hadir Panglima TNI Agus Subiyanto, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, hingga MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. []

Dimana kadernya tersebut selama ini terlibat dalam kontestasi sebagai tim sukses maupun calon anggota legislatif.

“Kami butuh mereka untuk segera bekerja kembali,” kata Gus Yahya, Jumat 16 Februari 2024.

Sebelumnya penonaktifan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024 tentang Penonaktifan Fungsionaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

“Kami memutuskan untuk mencabut penonaktifan dari teman-teman yang kemarin nonaktif. Jadi dimulai hari ini, seluruh personel PBNU maupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa,” kata dia.

Sebagai informasi, saat pemilu berlangsung, setidaknya terdapat 63 orang personel PBNU yang terlibat dalam berbagai peran dalam kontestasi pemilu, baik sebagai tim sukses, juru kampanye, maupun calon legislatif.

“Itu ada sekitar 20 orang yang terlibat dalam Tim Sukses Ganjar-Mahfud, ada sekitar 5 orang terlibat dalam tim sukses dan juru kampanye Prabowo-Gibran, ada satu orang terlibat dalam Tim Sukses Anies-Muhaimin,” papar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu. (*)

Apalagi saat pencoblosan, masyarakat sangat antusias mendatangi setiap TOS.

Dengan berakhirnya pemungutan suara, Gus Yahya menganggap Indonesia telah meraih kemenangan dalam proses ini.

“Kami menyimpulkan bahwa dalam proses ini Indonesia sudah menang, karena proses berjalan dengan baik, damai, lancar dan bisa kita selesaikan tinggal menunggu hasilnya,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.

Kata dia, apapun hasil akhir dari proses demokrasi ini, yang terpenting adalah bersyukur atas proses Pemilu yang lancar dan damai.

Menurut dia, jika dalam pelaksanaan ada hal-hal yang dianggap kurang, masyarakat atau partai politik bisa menyelesaikan melalui proses-proses yang semestinya, yaitu secara hukum.

Ia percaya suasana yang kondusif selama proses pemilu akan berlanjut hingga pengumuman hasil.

Karenanya, ia berharap apapun hasil resminya, masyarakat bisa menerimanya.

“Kita yakin suasana ini akan berjalan dengan baik sebagaimana yang terlihat suasananya sampai hari ini. Aneh kalau tiba-tiba ada letupan. Kalau ada letupan pasti ada yang sengaja bikin gara-gara,” tegas Gus Yahya.

Dia tidak melihat adanya potensi masalah yang berarti yang memerlukan penanganan khusus.

Hal ini membuat PBNU yakin bahwa ke depannya tidak akan ada potensi masalah yang signifikan. (*)

Seperti diketahui, Yenny Wahid melalui Barisan Kader (Barikade) Gus Dur mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

“Saya tidak bisa menghalangi pilihan politik seseorang (warga NU), saya menghargai pilihannya, tapi kami harus mengingatkan jangan mengatasnamakan NU,” kata Gus Yahya saat ditemui di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Apalagi katanya, dirinya belum diberitahu secara soal pilihan politik putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) baik dari Yenny Wahid langsung atau orang lain.

Dia menegaskan, sampai saat ini PBNU tidak memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres manapun.

“Pada prinsipnya, apapun tindakan dukung mendukung dalam kompetisi pilpres maupun pemilu yang akan datang ini tidak boleh membawa-bawa NU, apalagi pengurusnya. Tidak boleh bicara misalnya ‘atas nama NU saya mendukung, calon ini calon itu, nah itu tidak boleh ya,” ucap Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Yenny Wahid mewakil Barikade Gus Sur mendeklarasikan diri mendukung bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Jumat (27/10).

“Kami Barisan Kader Gus Dur mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md,” kata Yenny Wahid. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut banyak orang yang mengaku warga NU demi kepentingan jabatan.

Awalnya dia menyampaikan harapannya terhadap NU. Gus Yahya berharap NU bisa mencapai mardhatillah dan selalu wasilah.

“Kalau kita ikhlas untuk taat pada guru-guru, kepada para masyayikh melalui NU ini, kita yakin akan menjadi mardhatillah (mendapatkan ridho dari Allah  SWT). Mentalitas ini harus dikembalikan,” kata Gus Yahya di acara bedah buku ‘Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama’ di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).

Dia lalu membicarakan soal perkembangan dan besarnya nama NU. Karena teramat besarnya, banyak yang mengaku sebagai warga NU. Terlebih untuk meraih jabatan seperti anggota DPR bahkan Wakil Presiden.

“Ini yang menurut saya paling krusial. Kenapa? Karena NU sudah berkembang begitu besar, sehingga jadi sumber laverage yang luar biasa. Sekarang ini orang yang mengaku NU saja bisa jadi anggota DPR, bisa jadi Bupati, bisa jadi paling tidak Wakil Presiden, hanya dengan mengaku sebagai warga NU. Ini laverage yang luar biasa,” ujarnya.

Berdasarkan kondisi terkini, Gus Yahya berpendapat, pentingnya bagi NU untuk kembali menjernihkan visi misi. Menurut dia, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menggunakan nama besar NU.

“Maka penting untuk menjernihkan kembali soal ini. Jangan sampai orang ber-NU hanya ingin mengambil keuntungan dari laverage-laverage ini,” jelasnya.

“Jadi harus dikembali, bagaimana membangun, memelihara, dan mengembangkan peradaban ikhlas yang sudah diwariskan kepada kita,” pungkasnya menambahkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) membantah pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengklaim telah direstui oleh kiai PBNU untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Gus Yahya memastikan restu itu bukan dari kiai di PBNU.

Menurut Gus Yahya, tidak hanya Cak Imin yang merepresentasikan dukungan NU, tapi banyak tokoh yang kerap memproklamasikan diri sebagai Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, dia tidak mempermasalahkannya.

“Yang mengaku sebagai orang NU tidak hanya satu orang, bukan Ketua Umum PKB saja. Pak Mahfud juga sering mengatakan dirinya NU dan lain-lain. Banyak yang mengaku orang NU,” ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Namun, dia tidak menampik Cak Imin adalah orang NU. “Saya kalau ditanya, itu NU benaran? Ya NU lah. Apakah Ketua Umum PKB itu NU? NU, sepupunya Sekjen NU, enggak NU itu bagaimana, ya pasti NU. Pak Mahfud MD (Menko Polhukam) juga jelas NU, Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur) NU. Banyak NU-NU yang lain, silakan saja,” tuturnya.

Meski begitu, dia membeirkan ucapan selamat telah dideklarasikannya duet Anies-Cak Imin itu.

“Kami hanya mengucapkan selamat, sudah dapat jodoh, enggak jomblo lagi,” ucapnya berseloroh.

Gus Yahya menegaskan tidak ada capres-cawapres Pilpres 2024 atas nama NU. Jika ada mengklaim berarti atas nama pribadi.

JAKARTA, Eranasional.com – Keikutsertaan timnas sepak bola Israel di ajang Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia memantik perdebatan di publik, tidak terkecuali di kalangan elit Nahdlatul Ulama (NU).

Perbedaan pandangan terjadi antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Gus Yahya tak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U-20. Menurutnya, kehadiran timnas negara zionis tersebut belum tentu merugikan Palestina.

“Menurut saya sih enggak masalah. Belum tentu Palestina rugi kok. Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rugi? Enggak juga kan. Yang penting memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan multilateral,” kata Gus Yahya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Baginya, membela Palestina yang dijajah Israel, tak hanya teriak-teriak lalu tidur. Perlu ada solusi yang menguntungkan bagi Palestina.

“Kalau menurut saya, sekarang ramai-ramai ke FIFA soal penolakan Israel dan lain-lain. Saya sebetulnya berharap ketika berpikir tentang Palestina, ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya itu apa? Ke mana arah dari solusi? Ini yang harus dipikirkan,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantornya, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Yaqut (Gus Yahya) menyatakan dukungannya terhadap Pemilu Serentak 2024.

“Kami setuju dan dukung Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk mengurangi ketegangan dalam kompetitor di pemilu itu. Karena nanti ada konfigurasi yang saling bertukar di berbagai tingkat pemilu dan di daerah berbeda, sehingga satu pihak dan pihak lainnya tidak ada pertarungan yang absolut,” kata Gus Yahya.

Dia menekankan, Pemilu 2024 harus dilaksanakan tanpa ketegangan. Dia berharap PBNU dapat menyumbangkan sesuatu yang berarti untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kita berharap Pemilu 2024 mendatang lebih rileks, enggak pakai baper-baperan, yang tidak pakai menghalal-halalkan darahnya orang. Pemilu nanti harus lebih rileks. Untuk cari jalan bagi masa depan lebih baik untuk semua orang,” ujarnya.

Banser Siap Bantu KPU

Di kesempatan itu Gus Yahya mengatakan bahwa kerja sama antara KPU dan PBNU akan lebih fokus pada pendidik politik kepada masyarakat. Selain itu, PBNU siap untuk menyumbangkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) jika dibutuhkan.

“Tadi ada pemikiran menggalang kerja sama antara KPU dan PBNU yang fokusnya lebih banyak soal Pendidikan politik masyarakat. Ditambah kerja sama yang lebih luas,” tuturnya.

Kerja sama yang lebih luas yang dimaksud adalah, apabila KPU membutuhkan bantuan Banser, maka PBNU akan menyiapkan. “Karena kita sudah menyumbangkan satu anggota Banser jadi Komisioner KPU. Dan, kita sumbangkan Banser-banser yang lain untuk kebutuhan yang ada nanti,” kata Gus Yahya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan kunjungan pihaknya ke PBNU dalam rangka bersilaturahmi junior ke senior dan meminta nasihat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

“Pak Yahya ini pernah jadi anggota KPU Pemilu 1999, sehingga sesungguhnya kami silaturahmi ke sini dalam rangka silaturahim KPU junior kepada senior, supaya dapat pandangan, gambaran dan kemudian nasihat-nasihat, wejangan, bagaimana menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan berintegritas,” kata Hasyim.

Hasyim mengaku bahwa KPU tidak bisa bekerja seorang diri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Menurutnya, KPU hanya Lembaga yang melayani pemilih dan peserta pemilu sehingga membutuhkan kerja sama dengan PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan.

“Kami menyadari KPU tidak bisa bekerja sendiri. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu, kami mohon dukungan, bantuan dan mohon didoakan oleh pimpinan PBNU, agar semua ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan damai sebagaimana sudah kita rumuskan dan kita sepakati bersama-sama,” pungkasnya.