Dalam sambutannya, Marsekal TNI (Purn), Hadi Tjahjanto meminta agar para pengurus baru dapat membantu pembentukan karakter dan watak anak-anak muda.

“Karakter yang mengandung aspek budi pekerti, perilaku, dan pola pikir yang kuat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ini juga menjadi gambaran dari isi sumpah karate,” kata Ketua Umum PB FORKI, dalam pelantikan Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), di Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Mengusung misi membangun Jakarta melalui olahraga, Ketua Umum FORKI DKI Jakarta, Herianto Syahputra mengajak seluruh jajaran pengurus baru untuk menjalankan amanah organisasi dengan integritas dan martabat tinggi.

“Pelantikan Pengurus pada hari ini bukanlah sekedar kegiatan seremonial, melainkan merupakan awal dari amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan oleh seluruh Pengurus FORKI DKI Jakarta. Amanah sama-sama untuk membangun Jakarta melalui FORKI yang bermartabat,” tegas Mayjen TNI Herianto Syahputra, Ketua Umum FORKI DKI Jakarta.

Sebelumnya, dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, yang terselenggara di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara, perwakilan DKI Jakarta berhasil menjadi juara umum dalam cabang olahraga Karate.

Sehingga, prestasi dan pembinaan karakter para atlet muda ini perlu dipertahankan dalam PON 2028, yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTT-NTB).

Dalam membina dan mendukung prestasi para atlet karate DKI Jakarta, PB FORKI bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta, serta DPRD DKI Jakarta untuk memberikan fasilitas dan program pembinaan yang berkualitas. Pelantikan Pengurus Provinsi FORKI ini diharapkan dapat menjadi awal menjalankan tanggung jawab untuk membangun Jakarta melalui FORKI yang bermartabat.

Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang melakukan sambutan dalam pelantikan tersebut juga menegaskan komitmen dalam mendukung pembinaan olahraga, khususnya cabang karate.

“Berapa pun jumlah medalinya, yang terpenting adalah prestasinya sebagai juara umum,” pungkas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Hadi memerintahkan intel harus benar-benar memperhatikan pelaksanaan pilkada.

Selain itu kata dia, intel harus menguasai wilayah berdasarkan indeks kerawanan yang sudah dirilis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurutnya, intel harus memperhatikan detail sekecil apa pun saat menjaga pilkada serentak.

“Ibarat kata, saya sampaikan kemarin, di daerah Malang bagian selatan mungkin, itu ada daun jatuh saja, aparat intelijen harus tahu jatuh kenapa. Jatuh dipetik atau jatuh pada waktunya,” kata Hadi dalam acara Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, dikutip dari kompas TV Senin 26 Agustus 2024.

Mantan panglima TNI itu mengingatkan intel agar sepenuhnya menjadikan indeks kerawanan Bawaslu sebagai pedoman dalam bertugas di lapangan.

Hadi mengingatkan agar para intel bekerja ekstra demi keamanan.

“Intelijen ini harus benar-benar memperhatikan, melihat. Jangan sampai ada kerawanan sekecil pun. Sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan,” ungkapnya.

Jika para intel sudah menguasai seluruh wilayah sesuai indeks kerawanan, maka potensi gangguan saat pilkada serentak bisa diantisipasi dengan baik. []

Hal tersebut dilakukan agar pejabat TNI dan Polri di daerah dapat melakukan pengamanan pilkada sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang telah dibuat.

“Supaya apa yang telah direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik,” kata Hadi saat memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2024 di Bali, Selasa (30/7/2024).

Instruksi tersebut juga berlaku untuk Kejaksaan Agung untuk tidak merotasi jajarannya di seluruh wilayah.

“Termasuk Kajati (tidak dirotasi) karena harus menangani Gakkumdu,” kata Hadi dalam keterangannya.

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Dana itu, lanjut Hadi, bisa digunakan untuk penyediaan fasilitas pemilu seperti tempat mencoblos, kantor operasional KPU ataupun Bawaslu hingga kepentingan posko pencoblosan.

Hadi melanjutkan, dana itu juga digunakan oleh jajaran TNI dan Polri di daerah untuk kepentingan pengamanan pilkada.

Dengan sokongan dana tersebut, Hadi meyakini TNI dan Polri akan lebih terbantu dalam menjalankan tugas seperti pengamanan pencoblosan, pengawasan selama masa kampanye hingga mendistribusikan logistik pilkada.

Hadi juga mengingatkan para aparat dan pejabat pemerintah daerah agar memanfaatkan dana tersebut dengan efisien dan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Ini merupakan kesan terbaik dari BNPT karena pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman,” kata Hadi dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, keberhasilan tersebut tak terlepas dari upaya BNPT dalam mengimplementasikan konsep pentahelix atau multipihak sebagai strategi utama penanggulangan terorisme dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.

Tak hanya saat pemilu berlangsung, ia menilai sejak 2020 hingga 2024 BNPT telah mampu menanggulangi terorisme dengan baik, sehingga memberikan kontribusi positif kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hadi menuturkan salah satu hal yang paling menonjol dari kinerja BNPT dimaksud, yakni tercapainya nol kasus penyerangan teroris pada 2023.

Kendati demikian, kata dia, menurunnya angka terorisme bukan berarti Indonesia sudah sepenuhnya terbebas dari ancaman terorisme.

Pasalnya berdasarkan data dari I-Khub BNPT dan hasil penelitian Setara Institute pada 2023, terjadi tren peningkatan proses radikalisasi terorisme di kalangan perempuan, anak, dan remaja.

“Kondisi ini menjadi perhatian kita semua dan pekerjaan rumah bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045,” pungkas dia.

Peningkatan keamanan itu dilakukan agar PDN menjadi pusat data yang kuat dan tidak bisa diretas seperti yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

“Kita tingkatkan (PDN) agar memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik. sekarang terus dilakukan,” kata Hadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN juga dilakukan untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

Sebelumnya, peningkatan sistem pengamanan data juga telah dilakukan pemerintah di saat PDNS 2 diretas berapa hari lalu.

Peningkatan sistem keamanan itu, kata Hadi, berdampak pada kembali beroperasinya pelayanan masyarakat di beberapa instansi.

“Per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. layanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat walaupun kita terus meningkatkan kemampuan,” pungkas Hadi.

Hadi mengatakan rapat ini tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seluruh pelayanan publik imbas PDNS diserang harus normal per Juli 2024.

“Membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024,” kata Hadi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Hadi mengatakan dari hasil rakor upaya menangani serangan tersebut, PDNS 2 yang diserang dan berada di Surabaya tersebut bakal dioperasikan kembali. Kemudian, sistem mendapat pencadangan atau back up dari cold site yang ada di Batam.
“Situs dingin yang ada di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hotsite khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujar Hadi.

Hadi mengatakan fasilitas yang tersedia di Batam merupakan komponen untuk menanggulangi Disaster Recovery Center (DRC). Fasilitas tersebut dibangun untuk menghadapi risiko terhadap kejadian luar biasa.

“Kita ketahui ada DRC, Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara autogate. Mampu memberikan pelayanan secara interactive service,” ucap Hadi.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu memastikan bahwa pelayanan akan lebih optimal. Karena pemerintah sudah melakukan berbagai upaya.

“Bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat nasional data sementara seperti yang terjadi sebelumnya,” ujar Hadi.

Sebelumnya, BSSN membeberkan penyebab gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Gangguan diakibatkan serangan siber.

“Ini serangan siber ransomware, pengembangan atau mutasi dari lockbit 3.0,” ujar Hinsa dalam tayangan Metro TV, Senin, 24 Juni 2024.

Data PDN yang diserang yakni berada di server sementara. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Telkom Sigma mengatasi hal ini.

“Khusus TNI, Polri, dan BIN, hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan,” kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2024).

Dia menyampaikan bahwa pemetaan diperlukan agar mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi sebuah gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.

“TNI, Polri, BIN ini harus sakti, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi dahulu,” jelasnya.

Adapun permintaan Hadi tersebut merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024.

Selain itu, ia menyebut aspek lainnya adalah adanya sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.

“Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung di-takedown. Kemungkinan apabila ada virus yang masuk ke website, BSSN sudah memberikan warning, hati-hati ada virus di website setiap kementerian atau yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, sehingga tidak terjadi permasalahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa aspek lainnya adalah sinergisitas tugas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan.

Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto, tidak mau mengkonfirmasi negara-negara lain yang diduga jadi jalur akses judi online para pelaku di Indonesia. Tapi, Satgas akan menutup akses judi online ke luar negeri.

“Satgas nanti akan memutus jalur yang ke luar negeri, terutama adalah Net Access Provider, itu akan kita putus. Kalau Net Access Provider sudah kita putus, artinya apa, jalur untuk memberikan ruang bermain ini yang sudah tidak ada,” kata Hadi usai konferensi pers pengumuman Pansel Komisioner Kompolnas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024).

Tak cuma itu, sejumlah rencana aksi sudah disusun untuk mempercepat pemberantasan judi online. Salah satunya menutup akses pembelian top up judi online berkedok game online di minimarket.

“Ini saya minta memang harus ditutup, kecuali pelayanan untuk telepon, seperti untuk alat komunikasi silakan. Kita tunggu nanti apakah trennya turun setelah kita melakukan tindakan tegas seperti itu,” ucap dia.

Selain itu, ada satgas akan memburu para penjual rekening online untuk judi online. Lalu, akan ada perampasan rekening dan uang yang terindikasi jadi tempat menyimpan uang judi online.

Bahkan ancaman hukumannya cukup berat, yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Upaya pengawasan dan pencegahan terus diperketat untuk memastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono mengatakan, pengawasan internal telah diperketat di seluruh Polda dan jajaran.

“Seluruh anggota Polri di seluruh Polda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini,” tegas Syahardiantono di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.

Syahardiantono menambahkan, selain pelaku judi, tindakan tegas juga akan diberikan kepada anggota yang membekingi atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

“Baik itu sebagai yang melakukan perjudian ataupun yang membekingi istilahnya, ataupun yang sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian itu untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

“Pasti akan kita tindak tegas dan ancamannya adalah PTDH, pemberhentian dari Polri secara tidak hormat,” tegasnya.

Divisi Propam Polri telah mengeluarkan surat telegram rahasia yang mengatur upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait judi online.

Karena kata dia, layanan isi ulang pulsa gim tersebut diduga terafiliasi dengan judi online.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat konferensi persnya pada Rabu 19 Juni 2024.

“Modusnya adalah membeli pulsa atau top up di minimarket. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan, satgas menutup pelayanan top up game online, yang terafiliasi dalam pengisian pulsa di minimarket untuk permainan judi online,” tegas Hadi.

Menurut Hadi, top up gim daring yang terafiliasi dengan judi online akan terlihat melalui kode virtual.

Hadi pun meminta TNI/POLRI mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menutup aktivitas top up gim.

“Apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya. Ini juga saya minta bantuan TNI maupun Polri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan yang terdepan adalah Polri,” ujar Hadi.

“Dalam pelaksanaannya secara demografi di mana saja yang paling banyak nanti dari kepala PPATK akan memberikan data tersebut sehingga sasarannya tepat masuk,”tambahnya.

Sebelumnya, terkait judi online, Hadi menyampaikan jika Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga terkait dengan judi online.

“Menurut laporan PPATK, ada empat ribu sampai lima ribu rekening mencurigakan, dan sudah diblok,” pungkas Hadi. []

Kali ini ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya melakukan langkah penegakan hukum terhadap pelaku judi online.

Salah satunya dengan memblokir 5.000 rekening yang dicurigai digunakan untuk transaksi judi online.

“Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4 ribu sampai dengan 5 ribu rekening yang mencurigakan dan sudah di blok,”tegas Hadi, saat jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu 19 Juni 2024.

Selanjutnya kata Hadi, rekening tersebut akan dilaporkan ke penyidik Bareskrim, dan selanjutnya akan dibekukan.

Penyidik Bareskrim memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut.

“Jika dalam 30 hari tidak ada yang melaporkan terkait pembekuan rekening tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara,”jelas Hadi.

Hadi menambahkan, penyidik Bareskrim akan melakukan penelusuran terhadap pemilik rekening yang dibekukan tersebut.

“Kami akan panggil pemilik rekening dan jika terbukti sebagai bandar, makan akan diproses hukum,”tegasnya. []

Seperti diketahui, dalam pengelolaan server, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Alibaba Cloud.

“Iya, semuanya aman. Tadi sudah dibahas di dalam (rapat) juga masukan dari Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal Polri dan Kemenkominfo,” kata Hadi di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara, Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam, menurut dia, telah memiliki serangkaian rencana pengamanan data terkait jumlah suara di dalam Sirekap. Hadi juga memastikan data yang masuk ke dalam Sirekap tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, Hadi tidak menjelaskan secara rinci langkah pengamanan apa yang akan dilakukan Bareskrim, BSSN dan BIN itu.

“Ada kepala BSSN, melakukan pengamanan, pemantauan dari BIN. Semuanya sesuai rencana dan masih berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menyarankan KPU membuka perjanjian dengan Alibaba Cloud untuk memastikan perlindungan data masyarakat oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Hal itu disampaikan dalam sidang sengketa informasi dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli pemohon di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta Pusat, Senin, untuk dua dari tiga register sengketa informasi yang diajukan organisasi Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) sebagai pemohon kepada KPU RI sebagai termohon.

“Dengan Alibaba, harus dibuka, perjanjiannya seperti apa. Dalam perjanjian itulah yang mau dilihat bisa terungkap sejauh mana hak dan kewajiban dari kedua belah pihak,” kata Roy, Senin (18/3/2024).

Sesampai di rumah Mahfud MD, Hadi Tjahjanto berlari kecil menghampiri Mahfud MD yang menunggu kehadiran mantan Panglima TNI tersebut.

Hadi Tjahjanto langsung memeluk Mahfud MD saat tiba di kediaman Cawapres 03 tersebut.

“Saya baru dilantik sekarang, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa saya akan datangi semuanya,” ujar Hadi setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024.

Janji itu pun dia tepati pada Kamis 22 Februari 2024.

Saat bertemu, Hadi menyampaikan terima kasih atas amanah baru yang diberikan Presiden Joko Widodo.

Hadi berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Menko Polhukam dengan baik.

Mantan Panglima TNI itu pun menyatakan dirinya sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto setelah dilantik.

Pembicaraan membahas situasi politik dan keamanan terkini.

“Semuanya kondusif dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca pesta demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga,” kata dia.

Haji belum membeberkan terkait pembahasan apa saat bertemu Mahfud MD. (*)

“Nanti dulu lah (hak angket). Kita lihat nanti. Suasana sekarang agar kita jaga kondusif,” kata Hadi kepada wartawan usai dilantik menjadi Menko Polhukam di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Terkait dengan tudingan Sirekap memuat dugaan manipulasi suara, Hadi menyebut pihaknya tetap akan mengusut dugaan tersebut ketika menerima laporan dari masyarakat. Terpenting, kata dia, partai politik saat ini harus mengedepankan kondusivitas, dan mengutamakan persatuan bangsa.

“Nanti saja kalau sudah ada laporan itu. Saya minta kita harus menjaga situasi kondusif ini. Sekali lagi pilihan boleh beda tetapi persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga,” tegas dia.

Sebelumnya, Wacana hak angket kecurangan pemilu mulanya digaungkan Capres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo. Dia menyatakan perlu peran DPR menggulirkan wacana hak angket.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada dua pejabat yang dilantik Presiden Jokowi hari ini. Sumber pemerintah mengungkapkan, nama-nama yang akan dilantik adalah Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hadi dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri. Sebelumnya, Jokowi menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam sampai menteri definitif ditetapkan.

Dengan demikian, kursi Menteri ATR/BPN yang selama hampir 2 tahun diemban Hadi kosong. Untuk mengisi kekosongan itu, Jokowi menunjuk Ketua Umum Demokrat AHY.