Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur dr Frida Laila Yahya saat dihubungi Minggu, mengatakan satu orang warga meninggal diduga karena terlambat mendapat penanganan tenaga medis, sedangkan puluhan lainnya mendapat perawatan dari puskesmas.

“Kami mendapat laporan terkait keracunan masal sudah terjadi sejak Sabtu (21/4/2024) setelah warga menyantap hidangan di acara pernikahan, namun pada Minggu (21/4/2024) pagi jumlahnya terus bertambah,” katanya.

Tercatat 35 orang yang mengalami keracunan ringan menjalani perawatan di rumahnya masing-masing di bawah pengawasan tenaga kesehatan dari puskesmas, sedangkan 16 orang lainnya menjalani perawatan di Puskesmas Cijati.

Sebagian besar mengeluhkan pusing, mual dan muntah-muntah selang beberapa jam setelah menyantap hidangan prasmanan di pesta pernikahan seorang warga, beberapa orang di antaranya sempat berobat ke bidan setempat.

“Minggu pagi jumlah warga yang mengalami keracunan terus bertambah, sehingga kami mengirim petugas ke lokasi untuk mengambil sampel makanan atau muntah warga guna memastikan penyebab keracunan massal itu,” katanya.

Saat ini, tutur dia, petugas yang dikirim ke lokasi akan membawa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan massal yang menyebabkan puluhan warga keracunan dan satu orang meninggal dunia.

“Untuk warga yang meninggal karena belum sempat dibawa ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas, sehingga pihak keluarga tidak menduga kalau korban meninggal karena keracunan,” katanya.

Terkait 53 orang warga yang mengalami keracunan di Kecamatan Cikadu, Kamis (19/4/2024) ungkap dia, saat ini sudah kembali pulih meski 5 orang sempat menjalani perawatan intensif di puskesmas, sedangkan penyebab keracunan masih menunggu hasil laboratorium.

“Kalau melihat dari gejala yang menimpa puluhan warga, keracunan massal akibat menyantap hidangan pada acara pernikahan seorang warga, namun untuk pastinya menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” pungkas dia.

Jakarta, ERANASIONAL.COM – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 1 Jakarta menanggapi Video yang beredar di Media Sosial soal kegiatan hajatan masyarakat yang dilakukan tengah-tengah rel kereta api di kawasan Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara Pada hari Minggu (28/1/2024).

Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa sebelumnya ada warga yang meminta izin ingin membuat hajatan kepada UPT wilayah tersebut, namun tidak diberikan izin karena dapat membahayakan perjalanan KA dan warga itu sendiri.

“Area tersebut masuk kedalam Ruang Manfaat Jalur KA (Rumaja) dan Ruang Milik Jalur KA (Rumija) dimana digunakan hanya untuk pengoprasian kereta api, maka dari itu pihak UPT KAI Daop 1 jakarta wilayah Tanjung Priok tidak memberikan izin baik tertulis maupun lisan,” ujar Ixfan dalam keterangannya, Senin (29/1/2024).

KAI sangat menyesalkan sikap warga yang masih tetap memaksakan kegiatan tersebut meski tidak diberi izin oleh pihak UPT.

“Meski pihak UPT wilayah tidak memberikan izin namun warga tetap memaksa melakukan kegiatan hajatan tersebut, Kami sangat menyesalkan kejadian ini karena berpotensi membahayakan bagi perjalanan KA maupun warga sendiri,” kata Ixfan.

Dikatakan Ixfan, perjalanan kereta api dilindungi undangan-undang no 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

“Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2007 tentang Perekeretaapian pasal 181 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api; menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap pasal 181 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),” kata Ixfan.