JAKARTA – Kabar dana haji diinvestasikan untuk pembiayaan infrastruktur ditepis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Tidak ada (investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur),” ucap Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam webinar bertajuk ‘Dana Haji Aman’ secara virtual, Selasa (8/6/2021).

hal ini dipastikan Anggito, bahwa tidak ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait investasi infrastruktur BPKH. Hal itu tertuang dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV 2012.

Dalam kesempatan itu, Anggito menerangkan dana jemaah diinvestasi dengan mekanisme profil risiko low-moderate. Sebesar 90 persen investasi dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

“Masih ada investasi lain yang profil risiko adalah low-moderate. Anda bisa baca di e-Book kami dan laporan keuangan, silakan diunduh dan dibaca dengan cermat,” katanya.

Dia mengutarakan, investasi dana haji wajib seizin pemilik uang. BPKH menerima surat kuasa (akad wakalah) dari jemaah haji.

“Surat wakaah itu ditandatangani oleh individu dan masing-masing jemaah sebelum melakukan pendaftaran dan menyetorkan dananya itu menandatangani surat wakalah,” terang Anggito.

dia memberikan bantahan terkait Kementerian Agama dan BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan (akomodasi) di Arab Saudi. Laporan Keuangan (LK) BPKH hingga 2020 tidak ada catatan utang kepada pihak penyedia jasa haji di Arab Saudi.

“Kalau butuh bukti atau data silakan buka website BPKH. Coba dilihat di laporan keuangan BPKH tidak ada catatan utang,” jelasnya.

Dia membantah pembatalan Haji 1442 H/2021 M karena alasan keuangan. Dia menegaskan alasan pembatalan tertuang jelas pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji.

“Alasannya utama kalau Anda baca di KMA 660 Tahun 2021 itu adalah tiga hal, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji,” ujar Anggito

Dia juga menegaskan, pembatalan haji juga tak disebabkan kesulitan dan gagal investasi pada 2020. BPKH membukukan surplus keuangan sebesar lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen.

“Dana kelolaannya tumbuh di atas 15 persen, itu merupakan dana kelolaan syariah yang pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional,” kata Anggito.

Sementara, Dana haji juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tertuang pada Surat LPS Nomor S-001/DK01/15 Januari 2020. Selain itu, jemaah akan mendapatkan nilai manfaat dari dana lunas pada 2020 dan 2021.

Jemaah mendapat virtual account untuk mengecek manfaat yang didapat. Nilai manfaat atau imbal hasil yang diberikan dinilai setara deposito di bank syariah.

“Tahun lalu kami sudah memberikan nilai manfaat sebesar Rp1,7 juta dalam bentuk alokasi kepada jemaah yang lunas tunda,” pungkasnya.

Anggito menuturkan dana haji selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit pada 2019 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara itu, Laporan Keuangan BPKH 2020 tengah dalam proses audit.

editor: Redaksi

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan tahapan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Proses pengembalian diharapkan berlangsung singkat.

“Seluruh tahapan (pengembalian BPIH) ini diperkirakan berlangsung selama sembilan hari,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU), Ramadan Harisman, melalu keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Dia berujar, pengembalian BPIH di tingkat kabupaten atau kota berlangsung dua hari. Prosesnya ialah memasukkan pengajuan pengembalian BPIH, verifikasi, dan validasi syarat pengajuan.

“(Proses pengembalian BPIH) dua hari di Kanwil (kantor wilayah) Kemenag kabupaten atau kota,” Katanya.

Untuk tahapan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) berlangsung tiga hari. Disini Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri akan melakukan proses konfirmasi pengajuan pengembalian BPIH.

Lalu, Ditjen PHU membuat surat pengajuan pengembalian BPIH. Pengajuan ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sementara proses transfer BPIH berlangusung dua hari. Pengiriman iuran dilakukan bank penerima setoran (BPS) BPIH.

“Dua hari proses transfer dari bank penerima setoran ke rekening jemaah,” pungkasnya.

Perlu diperhatikan, sebelum melakukan pembatalan, yang harus diperhatikan adalah jemaah tak akan mendapatkan lagi prioritas keberangkatan tahun berikutnya jika membatalkan pendaftaran.

Ketua Umum Serikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyebut, total uang tidak dapat kesempatan tahun berikutnya.

“Jika hanya pelunasan (yang dibatalkan) masih ada prioritas berangkat tahun berikutnya,” kata dia.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon jemaah untuk pembatalan. Misalnya calon jemaah mengajukan ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan surat pernyataannya. Kemudian, calon jemaah juga mesti membawa dokumen yakni fotocopy kartu keluarga (KK), KTP, surat nikah jika bersuami atau istri, dan rekening dalam bentuk dolar Amerika Serikat (US$) atau rupiah.

Lalu, surat akan dikirim ke Kementerian Agama untuk dibuatkan surat keterangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar mencairkan dana pembatalan dari calon jemaah haji ke PIHK.

Ketiga, setelah uang masuk maka PIHK akan mengirimkan uang ke jemaah setelah dipotong biaya-biaya yang diperlukan. Dia menuturkan, pemotongan itu variatif dari masing-masing PIKH dengan minimum US$ 300. “Pemotongan tergantung berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan oleh PIHK masing, paling rendah US$ 300/orang,” ujarnya.

Ia mengatakan, proses pengembalian dana ke calon nasabah ini ialah 7 hari kerja. “Peraturannya 7 hari kerja,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk calon jemaah haji reguler pengurusannya dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama masing-masing provinsi. “Bisa (dibatalkan) tapi melalui Kanwil Kemenag di provinsi masing-masing,” ujarnya.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji1442 Hijriah/2021 Masehi.

Melalui Kementerian Agama (Kemenag) hal itu dijelaskan. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi persnya yang disiarkan secara virtual, Kamis (3/6/2021).

“Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” jelas Yaqut.

Untuk batas waktu penutupan bandara Arab Saudi yakni pada 14 Juli 2021. Kendati belum ada kepastian, Pemerintah Indonesia terus melakukan persiapan.

Meski begitu, masih ada beberapa hal yang belum bisa sepenuhnya difinalisasi, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan down-payment dan penyiapan dokumen perjalanan.

“Yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari pemerintah Arab Saudi,” Katanya.

“Demikian pula halnya dengan penyiapan layanan akomodasi konsumsi dan transportasi darat jemaah haji di Arab,” Tutup Yaqut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapatkan informasi jika Indonesia tak mendapatkan kuota untuk beribadah haji tahun 2021.

Ini dikarenakan, belum keluarnya kuota vaksin untuk jemaah Indonesia.

“Ya sementara kita nggak usah bahas itu dulu (vaksin jemaah haji). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita nggak dapat kuota haji. Nah ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini,” terang Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Editor: Redaksi

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapatkan informasi jika Indonesia tak mendapatkan kuota untuk beribadah haji tahun 2021.

Ini dikarenakan, belum keluarnya kuota vaksin untuk jemaah Indonesia.

“Ya sementara kita nggak usah bahas itu dulu (vaksin jemaah haji). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita nggak dapat kuota haji. Nah ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini,” terang Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Dia mengatakan, belum mendapat informasi detail soal alasan Indonesia tidak mendapat kuota haji dari Arab Saudi tahun ini. Dia membeberkan Komisi VIII DPR atau pimpinan DPR lain yang akan memberi penjelasan.

“Saya belum tahu. Saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR yang terkait. Atau nanti Pak Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi yang akan menjelaskan,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily juga mendapat informasi yang sama. Ada 11 negara yang sudah mendapat kuota haji dari Arab Saudi. Sayangnya, Indonesia bukan salah satunya.

“Informasi resmi yang kami terima memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin masuk ke negara tersebut,” ungkap Ace.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menetapkan sejumlah vaksin Covid-19 yang diperbolehkan sebagai syarat jemaah haji dan umroh, yaitu yang masuk list WHO. Ada tiga jenis vaksin Corona yang termasuk di dalamnya, yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca.

Saat ini pemerintah sedang mengajukan Sinovac untuk diperbolehkan sebagai syarat jemaah haji ke Arab Saudi. Namun belum ada informasi soal hasil pengajuan itu.

Editor: Redaksi