Namun Qoumas mengeklaim hingga saat ini dirinya belum menerima panggilan dari Pansus Hak Angket Haji DPR.

“Sampai saya datang bertemu kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek ke Sekretariatan,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 September 2024.

“Saya ingin tahu juga apakah benar saya pernah dipanggil dua kali. Sampai saya datang ke sini belum pernah terima, apakah tidak sampai ke saya, apakah salah alamat saya engga tahu,”tambahnya.

Saat disinggung apakah akan hadir jika dipanggil Pansus Hak Angket Haji DPR, Menag Yaqut berdalih dirinya memiliki banyak tugas sebagai Menteri, sehingga harus melihat terlebih dahulu.

“Saya akan lihat karena tugas saya juga banyak sebagai menteri, ada tugas pendidikan agama, ada 6 agama, sertifikasi halal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, dalam mekanisme Pansus, boleh dilakukan untuk penjadwalan ulang.

“Prinsipnya kita pemerintah ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada Pansus tapi juga masyarakat terkait apa yang terjadi dalam porses perhajian itu,” ujarnya.

Ia menekankan Kemenag dan pemerintah tidak ingin ada yang main-main dalam pelaksanaan haji.

“Kalau ada staf saya perangkat ASN di Kemenag yang terlibat, ayo tindak bareng.

“Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh,” ucapnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Marwan Jaffar mengatakan, Menag telah dua kali mangkir dari panggilan Pansus Hak Angket Haji DPR.

“Sudah dua kali mangkir,” kata Marwan di gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Ia pun menyebut pihaknya akan kembali memanggil Yaqut untuk diminta keterangan terkait permasalahan haji tahun 2024.

“Kalau mangkir lagi, sesuai UU MD3 panggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi memanggil secara paksa,”tegasnya. []