Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Keputusan itu diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang telah dijalani para calon hakim.

Dalam proses seleksi, Komisi III mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari integritas, moralitas, rekam jejak, kompetensi, kapasitas keilmuan, hingga komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya sebelum komisi memberikan persetujuan terhadap 14 calon tersebut.

“Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan tadi oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026,” ujar Habiburokhman dalam rapat pleno.

14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Berikut daftar calon yang mendapat persetujuan Komisi III DPR RI:

Kamar Pidana

1. Syamsul Arief
2. Sugiyanto
3. Sudharmawatiningsih
4. Dhifla Wiyani

Kamar Perdata
5. Sobandi
6. Nurmaningsih

Kamar Agama
7. Musthofa
8. Mamat Ruhimat

Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak
9. L.Y. Hari Sih Advianto
10. Maftuh Effendi
11. Yeheskiel Minggus Tiranda

Hakim Ad Hoc HAM
12. Edwin Partogi Pasaribu
13. Roki Panjaitan

Hakim Ad Hoc Tipikor
14. Soediyo.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Gazalba menerima gratifikasi senilai 18.000 dolar Singapura (Rp200 juta) dan penerimaan lain berupa 1,128 juta dolar Singapura (Rp13,37 miliar), 181.100 dolar AS (Rp2,9 miliar), serta Rp9,43 miliar selama kurun waktu 2020-2022.

“Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, terdakwa membelanjakan, membayarkan, dan menukarkan dengan mata uang harta kekayaan hasil korupsi tersebut,” ujar Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/5/2024), seperti dikutip dari Antara.

Atas dakwaan gratifikasi, mantan hakim agung itu terancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara atas dakwaan TPPU, Gazalba terancam pidana Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa membeberkan dakwaan gratifikasi yang diberikan kepada Gazalba senilai Rp200 juta terkait dengan pengurusan perkara kasasi pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya Jawahirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada 2017.

Diketahui, Gazalba yang merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) saat ini dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Nurdin Halid diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023 kemarin.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya akses pengurusan perkara melalui jalur tersangka Gazalba Saleh,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu, 13 Desember 2023.

Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan secara detail perkara apa sehingga membuat Nurdin Halid diperiksa penyidik KPK.

Sebagai informasi, Nurdin Halid pernah mendekam dipenjara karena kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog.

Sementara itu, Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi sebesar Rp15 miliar. Sebagian di antaranya telah berubah bentuk menjadi aset seperti properti.

KPK menyebut Gazalba Saleh menerima sejumlah gratifikasi, salah satunya untuk mengadili Rennier Latief.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Gazalba diduga menerima suap dan gratifikasi sebagai imbalan mengkondisikan amar putusan beberapa kasus korupsi.

“Dari pengkondisian isi amar putusan tersebut, GS (Gazalba Saleb) menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo (eks Menteri KKP), Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali dari Terpidana Jafar Abdul Gaffar,” kata Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2023.

Sebagai informasi, Rennier Abdul Rahman Latief dituntut oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi di PT ASABRI. Rannier dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor. Jaksa menuntut Rennier Abdul Rahman Latief selama 8 tahun penjara dan uang pengganti Rp254 miliar.

Pada 2 Februari 2023, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rennier terbukti korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

JPU tidak terima putusan itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hasilnya, Ketua Majelis Hakim PT DKI Tjokorda Rai Suamba dengan anggota Singgih Budi Prakoso, Gunawan Gusmo, Anthon Saragih dan Gatut Sulistyo memperkuat putusan PN Jakpus, dan menilai hukuman 1 tahun penjara terhadap Rennier Abdul Rahman Latief sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat juga telah dipertimbangan dengan tepat dan benar.

Tetap tidak puas dengan putusan itu, JPU mengajukan kasasi. Hasilnya  sangat mengejutkan, bukannya diperberat, Rennier malah dibebaskan.

Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Sinintha Sibarani dan Gazalba Saleh.

Ternyata, Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh juga satu majelis saat mengadili kasus Edhy Prabowo.

Saat itu, keduanya membuat putusan mengurangi masa hukuman Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara dengan alasan Edhy Prabowo telah berbuat baik selama menjadi Menteri KKP.

Belakangan, putusan Edhy Prabowo juga disebut KPK berindikasi gratifikasi dan pencucian uang. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Akhir pekan lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) baru saja melantik tiga hakim agung yaitu Lucas Prakoso, Imron Rosyadi dan Lulik Tri Cahyaningrum. Namun, ketiganya tidak mengadili kasus-kasus pidana. Dengan begitu, hakim agung pidana kini tersisa 10 orang atau tiga majelis saja.

Diketahui, Lucas Prakoso dilantik menjadi hakim agung perdata. Sedangkan Imron Rosyadi menjadi hakim agung agama dan Lulik Tri Cahyaningrum hakim agung Tata Usaha Negara (TUN).

Juru Bicara MA, Suharto membenarkan pelantikan tiga hakim agung baru tersebut. Ketiganya dilantik bukan untuk menangani perkara pidana.

“Hakim agung kamar pidana hanya 10 orang, tambah 1 ketua kamar (Suhadi) dan 1 lagi Ketua MA,” kata Suharto, Senin (12/6/2023).

Adapun 10 hakim agung kamar pidana yang ada saat ini yaitu Salman Luthan, Surya Jaya, Desnayeti, Eddy Army, Soesilo, Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Suharto, Prim Haryadi, dan Yohanes Priyana.

Dengan jumlah tersebut, kata Suharto, kini majelis pidana tersisa tiga majelis dengan komposisi masing-masing tiga orang. “Sebab, Ketua MA tidak bersidang,” terangnya.

Jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban perkara yang ditangani MA. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang ditangani MA mencapai 28.284 perkara, dan 30 persen di antaranya adalah perkara pidana.

Oleh sebab itu, MA kini meminta Komisi Yudisial (KY) fokus mencari 8 calon hakim agung baru. Menanggapi permintaan MA itu, Komisioner KY mengundang seluruh elemen masyarakat, juga MA dan pemerintah, untuk mengusulkan para calon terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi hakim agung kamar pidana.

Sebagai informasi, pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Jika ada yang mendaftar langsung ke kantor KY, maka dipastikan akan ditolak. Dan, detail persyaratannya dapat diakses pada laman tersebut.

Berkas-berkas terkait persyaratan, lanjut Nurdjanah, kemudian dipindai dan disimpan dalam format PDF lalu diunggah di laman tersebut. Nantinya, para calon akan menjalani serangkaian tahapan, meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

“Bagi calon yang telah mengikuti seleksi dua kali berturut-turut, maka tidak dapat mengikuti seleksi periode ini. Kami juga meminta kepada para calon agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi,” pungkas Nurdjanah.

JAKARTA, Eranasional.com –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang saat ini masih dalam proses penyidikan KPK.

“KPK juga menetapkan tersangka GS (Gazalba Saleh), hakim agung pada Mahkamah Agung dengan Pasal gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

“Saat ini dari pengumpulan alat bukti proses penyidikan, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yaitu dugaan penerimaan gratifikasi dan kemudian kami telusuri uangnya ternyata kemudian ada dugaan disamarkan, disembunyikan, dibelanjakan terhadap aset-aset yang memiliki nilai ekonomis,”tambahnya.

Gazalba disangkakan dengan Pasal 12 B tentang gratifikasi dan pencucian uang.

“Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK baik itu Pasal korupsi atau Pasal 3 (kerugian negara) maupun Pasal-pasal penyuapan pasti kami telusuri dan dalami dengan mengoptimalkan diterapkannya tindak pidana pencucian uang termasuk untuk tersangka GS ini,” tegasnya

Diketahui Gazalba adalah salah satu Hakim Agung yang dijerat sebagai tersangka KPK dalam dugaan suap penanganan perkara di MA.

Gazalba dijerat sebagai tersangka bersama Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sejumlah ASN di lingkungan MA.

KPK saat ini tengah mengusut setidaknya 3 kasus dugaan suap pengaturan vonis di Mahkamah Agung.

Dalam kasus tersebut, terdapat sejumlah ASN MA yang menjadi tersangka penerima suap. Termasuk Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

KPK menduga Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati serta sejumlah pegawai Mahkamah Agung menerima suap yang totalnya 822.000 dolar Singapura atau Rp 9.382.735.560.

Mereka diduga menerima suap terkait pengaturan vonis kasasi di MA. Penerimaan suap tersebut terkait dengan dua pengurusan perkara kasasi.

Pertama, terhadap Gazalba Saleh dkk. Diduga Yosep dan Eko memberikan 310 ribu dolar Singapura terkait pengurusan perkara kasasi pidana nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman.

JAKARTA, Eranasional.com– KPK mengumumkan hakim agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka korupsi. Gazalba terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

“Dari pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa hasil penyidikan dari perkara yang menjerat Hakim Sudrajad Dimyati, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka, GS Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Senin (28/11/2022).

Namun hingga saat ini Gazalba belum memenuhi panggilan KPK.

“KPK mengimbau GS untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan Tim Penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK kembali memanggil hakim agung Gazalba Saleh. Dia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Mahkamah Agung.

Dalam keterangan itu, Ali tidak secara rinci menerangkan bahwa Gazalba Saleh telah berstatus tersangka. Akan tetapi, Ali mengatakan bahwa penyidik memanggil pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Informasi yang kami peroleh, benar hari ini (28/11) tim penyidik menjadwalkan pemanggilan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di MA,” kata Ali.

Dalam perkara ini, Gazalba telah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Berdasarkan informasi di SIPP PN Jaksel, pada Jumat (25/11/2022), Gazalba Saleh berstatus sebagai pemohon dengan nomor perkara 110/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Termohon dalam gugatan ini adalah KPK. Sidang pertama bakal digelar pada 12 Desember mendatang dan dipimpin Hakim Hariyadi.

Dalam petitumnya, Gazalba berstatus sebagai Pemohon terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. KPK disebutkan sebagai pihak termohon.

Dalam salah satu poin petitumnya, Gazalba saleh meminta majelis hakim membatalkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan KPK Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2022 tanggal 01 November 2022.

Dalam petitum itu, disebutkan bahwa KPK menjerat Gazalba Saleh terjerat dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.