hakim konstitusi – Eranasional.com

Anwar Usman Angkat Bicara Usai MKMK Sebut Tingkat Kehadirannya Terendah

Aditya — Wed, 21 Jan 2026 22:01:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan keberatannya terhadap laporan kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang tahun 2025 yang dirilis oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia merasa geram karena dalam laporan tersebut dirinya disebut sebagai hakim dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi.

Anwar menilai data tersebut tidak disampaikan secara utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Enggak (terima),” kata Anwar singkat saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (21 Januari 2026).

Anwar mengaku langsung menghubungi Kepala Sekretariat Jenderal MK untuk mempertanyakan dasar dan konteks data yang dipublikasikan MKMK. Ia menilai laporan tersebut hanya menampilkan angka kehadiran tanpa menjelaskan alasan di balik ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda persidangan dan rapat.

“Saya langsung telepon ke Kepala Sekretariat. Saya tanya, kok bisa begini? Karena pada waktu konferensi pers tidak ada penjelasan soal alasan ketidakhadiran. Yang pegang data detail itu panitera,” ujar Anwar.

Menurutnya, penyampaian data tanpa keterangan lengkap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika publik hanya melihat angka statistik tanpa mengetahui kondisi faktual yang menyertainya.

Anwar juga menyoroti waktu publikasi laporan MKMK yang dilakukan pada 31 Desember 2025, bertepatan dengan periode libur akhir tahun dan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan MK.

“Waktu laporan itu dipublikasikan, kondisinya WFH. Lalu MKMK langsung publish,” ucapnya.

Ogah Mundur dari MK, Anwar Usman Digugat Rp1,3 Triliun

Fyan Hadi — Tue, 14 Nov 2023 03:55:41 +0000

JAKARTA, Eranasional.com – Sedikitnya 13 warga Banyumas, Jawa Tengah menggugat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sebesar Rp1,3 triliun.

Salah satu penggugat, Aan mengatakan gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) jakarta Pusat. Ipar Presiden Jokowi itu digugat karena dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela kategori berat.

Mereka yang menggugat Anwar Usman yaitu bernama Aan Rohaeni advokat sekaligus mantan anggota KPU Banyumas, Endang Eko Wati, Darbe Tyas Waskita, Narsidah, Tri Wulandari, Timotius Eric Haryanto, Aldino Mauldy Pramudya, Afaf Mutia Zahwa, Dyah Safitri, Malvin Al Rasyid, Amelia Khaurunnisa, Siwi Dwi Utami, dan Ambar Wihana.

Belasan warga Banyumas ini memilih 18 kuasa hukum dari advokat alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) untuk mengajukan gugatan.

Adapun dasar alasan 13 warga Banyumas menggugat Anwar Usman, jelas Aan, karena yang bersangkutan bersikeras diri tetap menjadi hakim konstitusi.

“Padahal, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara kode etik, Anwar Usman sudah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat. Dalam konteks itu, yang kita ajukan gugatan adalah agar dia mundur, keluar dari MK. Targetnya itu saja,” ucap Aan, Senin (13/11).

Dia menegaskan, Anwar Usman harus keluar dari MK demi menjaga marwah lembaga tersebut tak lama lagi akan menjadi satu-satunya lembaga yang mengadili sengketa pemilu.

“kepercayaan publik terhadap MK harus dipulihkan. Kalau dia tetap ada di situ walau menjadi hakim nonpalu, saya yakin kepercayaan publik tetap rendah,” ujarnya. (*)

Respon Singkat Jokowi Soal Pemakzulan Iparnya dari Kursi Ketua MK

Fyan Hadi — Fri, 10 Nov 2023 10:14:14 +0000

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman, iparnya, dari jabatannya Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat hakim konstitusi. Bagaimana tanggap Presiden Jokowi?

“Itu wilayah yudikatif, saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi, itu kewenangan Yudikatif,” ucap Jokowi di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Keputusan itu bernomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie.

Sebagai penggantinya, ditunjuk hakim konstitusi, Suhartoyo menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. (*)

MK Hanya Diberi Waktu 2 Hari Untuk Mendapatkan Ketua Baru

Fyan Hadi — Tue, 07 Nov 2023 12:46:28 +0000

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. MKMK memberikan waktu selama dua hari ke depan kepada Wakil Ketua MK untuk mencari pengganti Anwar Usman.

“Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2×24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Anwar Usman diberikan sanksi pencopotan karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

“Hakim terlapor (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat,” tegas Jimly.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” sambung Jimly.

Sidang MKMK ini dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dengan anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini merupakan jawaban dari laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.