Mengawali sidang yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, Hakim MK, Saldi Isra menegaskan, gugatan hasil Pilkada 2024 diputuskan oleh majelis hakim dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan.

“Sidang ini sebetulnya pertarungan bukti, bukan pertarungan opini, bukan pertarungan asumsi. Jadi semuanya akan berbasis kepada bukti,” katanya, Rabu 8 Januari 2025.

Dia lantas mengimbau semua pihak, baik itu pihak pemohon, termohon yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Bawaslu serta pihak terkait lainnya untuk menyajikan bukti-bukti yang berkualitas dalam persidangan.

“Jadi semua pihak sajikan bukti dalam persidangan ini, bukti ini yang akan kami nilai,” imbaunya.

Dia menegaskan, bahwa pihaknya selaku majelis hakim konstitusi akan memutus perkara gugatan hasil kontestasi kepala daerah dengan seobjektif mungkin, sesuai dengan bukti-bukti yang telah tersaji di persidangan.

“Semakin banyak bukti akan semakin mudah bagi kami untuk memutus perkara ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sidang Perdana Gugatan Pilkada 2024 sedianya berlangsung hari ini, namun harus dijadwalkan ulang.

Juru Bicara MK, Enny Nurbaningsih menyampaikan, penjadwalan ulang ini dilakukan dengan menggeser sesi sidang dari yang seharusnya berlangsung pada Rabu pagi, pukul 08.00 WIB. Namun pergeseran itu masih pada hari yang sama.

Dia menjelaskan, alasan penjadwalan ulang sidang karena salah satu Anggota Panel Hakim, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman terjatuh di kediamannya pada Selasa 7 Januari 2025, yang membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit.

“Untuk Panel 3 pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi dari Pak Anwar Usman yang kemarin jatuh dan kemudian harus diopname, sehingga beliau sekarang posisinya masih di rumah sakit,” jelasnya kepada wartawan, Rabu 8 Januari 2025. []

Mengutip berbagai sumber, kata Dissenting Opinion umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi dan juga menunjukan adanya satu atau lebih pendapat ketidaksetujuan hakim terhadap putusan persidangan dari mayoritas hakim.

Kata Dissenting Opinion bukan hal baru dalam teori atau praktik hukum.

Pemahaman terkait dissenting opinion masih bisa dibilang sangat penting dan perlu untuk diuraikan sebagai upaya untuk memberikan perspektif mengenai eksistensi penggunaan mekanisme dissenting opinion.

Tujuannya untuk memperkaya korpus hukum dengan menyikapi kondisi saat ini dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjaganya supremasi hukum di Indonesia.

Mengutip situs Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, mekanisme dissenting opinion juga menjadi salah satu aspek hukum yang juga harus diluruskan guna mencegah terbentuknya opini yang keliru dalam masyarakat.

Karena masyarakat mulai membangun kesan bahwa perbedaan pendapat hakim yang termuat dalam dissenting opinion, merupakan suatu rekayasa hukum, alih-alih berusaha menjunjung supremasi hukum, justru mengarah pada pandangan negatif terhadap penegakan hukum, sehingga hakim terkesan terpecah belah.

Pandangan demikian yang hendak diluruskan dengan sedikit memberikan perspektif penalaran mengenai mekanisme dissenting opinion.

Hakikat dari adanya dissenting opinion adalah terjadinya perbedaan atau pemahaman menyangkut perbedaan pendapat antar hakim yang ada mengenai perkara yang sedang ditanganinya.

Dissenting Opinion adalah pendapat seorang hakim atau lebih yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan mayoritas hakim dalam majelis hakim yang mengambil keputusan dalam persidangan.

Pendapat ini nantinya akan tetap dimasukkan dalam keputusan.

Namun perbedaan pendapat tersebut tidak akan menjadi preseden yang mengikat dan tetap akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan. []