Pertemuan yang digelar saat libur akhir pekan tersebut berlangsung sejak siang hingga malam hari dan membahas berbagai agenda strategis di sektor kehutanan dan pertambangan.

Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta langkah lanjutan terkait penertiban kegiatan pertambangan.

Pembahasan juga mencakup konsekuensi hukum atas pelanggaran dan aktivitas ilegal yang masih marak di dua sektor tersebut.

Teddy menjelaskan bahwa Presiden turut menyoroti penanganan kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Kepala Negara, kata Teddy, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.

“Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis dikutip eranasional, Senin (24/11).

Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.

Adapun kegiatan ini berlangsung tertutup atau internal saja.

“Sementara begitu. Belum tahu apabila ada perubahan,” kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Selasa 9 April 2024.

Kata dia, Prabowo direncanakan akan bertolak ke Istana Negara, Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi0.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada Lebaran tahun ini menggelar open house yang undangannya adalah masyarakat umum.

Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Mohamad Yusuf Permana menjelaskan agenda gelar griya dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di hari pertama Lebaran.

Menurut Yusuf, tidak ada undangan untuk acara open house ini, dan masyarakat diizinkan hadir dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku di Istana Kepresidenan.

“Rencana kita akan mulai open house untuk pejabat dan masyarakat di hari Rabu, insyaallah 1 Syawal pukul 09.00 WIB. Namanya open house tentu tidak pakai undangan, jadi pejabat dan masyarakat bisa datang langsung,” ujar Yusuf di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 8 April 2024.

Yusuf menambahkan, meski ada aturan ketat untuk mengikuti acara, pihaknya tidak akan kaku untuk membatasi masyarakat yang ingin bersilaturahmi langsung dengan Kepala Negara.

Diharapkan, kesempatan ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin agar sukacita di hari kemenangan tetap terjaga.

“Kita sangat luwes, tidak kaku, mengingat ini adalah hari Idulfitri. Hari kebersamaan, hari sukacita dan saling maaf-memaafkan,” ujar Yusuf.

“Jadi istana membuka pintu, beliau Presiden membuka pintu baik pejabat, para tokoh, masyarakat untuk silakan datang diterima oleh beliau dalam rangka halalbihalal. Jamnya lagi kita koordinasikan selesainya,” tutupnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Politisi PPP Arsul Sani menantang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar.

Disampaikan anggota Komisi III DPR RI tersebut melalui cuitan di akun Twitternya, Kamis, 20 Juli 2023.

Bermula dari keterangan dari Menko Polhukam Mahfud Md di salah satu media nasional.

Menko Mahfud MD mengungkapkan, bahwa tak layak jika operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dipamerkan.

Pasalnya, Mahfud menyebut, KPK seharusnya bukan hanya melakukan OTT, melainkan juga melakukan pencegahan agar korupsi tidak terjadi lagi. 

Menurut Arsul, OTT itu hanya satu bentuk penindakan. Kebetulan yang paling sering melakukan adalah KPK.

ERANASIONAL, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi merespon permintaan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, suatu penanganan perkara merupakan murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitannya dengan pihak di luar dari penegek hukum.

“Kami tegaskan penanganan perkara yang dilakukan KPK adalah murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitan dengan hal lain di luar penegakan hukum,” kata Ali dalam keterangannya ketika dimintai konfirmasi, Jumat (26/3/2021).

Kata Ali, upaya untuk menarik KPK dalam pusaran politik, bukan hal baru dan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengaburkan atau mengambil kesempatan.

Ia kembali menegaskan, KPK dalam menetapkan tersangka didasari setidaknya terdapat dua bukti permulaan yang cukup.

“KPK tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya tersebut dan akan tetap bekerja pada koridor penegakan hukum,” tegas Ali.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengatakan, hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi belum tersentuh oleh hukum.

“Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan,” kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021).

Menurut Max Sopacua, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum ‘tersentuh’.

“Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa,” kata Max.

Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menantang kubu KLB Deli Serdang untuk menyerahkan bukti baru terkait kasus korupsi proyek Hambalang.

Herzaky mengatakan, partainya memiliki sikap tegas terkait kasus Hambalang yakni mempersilakan penegak hukum untuk membuka kasus itu kembali.

Ia pun meminta proses hukum ini dilakukan secara terang-benderang seperti pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang-pilih,” kata Herzaky, Kamis (25/3/2021) malam.

(Red).

JAKARTA – Mega proyek kompleks olahraga Hambalang yang bernilai hingga Rp2,5 triliun kini telah bertahun-tahun mangkrak.

Pembangunannya yang dimulai pada 2010 silam itu diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seteahun setelahnya terkait dugaan praktik korupsi.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melanjutkan kembali pembangunan Hambalang. Bangunan tersebut nantinya diharapkan dapat p menjadi ‘surga’ para atlit senior dan berbakat.

“Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlit senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding,” kata Menteri Pemuda dan Olahaga Zainudin Amali dalam keterangan pers, Senin (15/3).

Rencana tersebut tertuang dalam agenda besar Desain Olahraga Nasional. Hambalang, bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah.

“Kami akan buat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah, dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP, SMA,” kata Zainudin.

Zainudin mengungkapkan pemerintah melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait Desain Olahraga Nasional.

“Ini rangkaian panjang sebab untuk sebuah prestasi, menurut para pakar minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10 ribu jam untuk bisa menuju prestasi,’ katanya. (*)