Pernyataan itu disampaikan Hamdan menanggapi sikap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang menyebut penetapan waktu eksekusi sebagai tahapan akhir dan tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengosongan.

Menurut Hamdan, PT Indobuildco menolak keras rencana eksekusi tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, ketidakadilan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang luas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, apabila eksekusi dipaksakan, maka akan memunculkan setidaknya tiga persoalan besar.

Pertama, terkait kepastian hukum dan rasa keadilan. Hamdan menyebut eksekusi tersebut berpotensi melanggar hukum karena pemohon eksekusi belum terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa.

Selain itu, menurutnya langkah tersebut juga bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur bahwa eksekusi putusan serta-merta tidak dapat dilakukan tanpa adanya uang jaminan senilai objek sengketa yang dititipkan di pengadilan.

“Kemungkinan pertama dalam sejarah peradilan kita ada eksekusi yang dilakukan tanpa dasar kepemilikan yang jelas dan tanpa memenuhi syarat jaminan sebagaimana diatur SEMA,” ujar Hamdan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2026).

Kedua, lanjut Hamdan, eksekusi pengosongan berpotensi memicu persoalan sosial karena dapat menghentikan aktivitas bisnis di kawasan Hotel Sultan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan pekerja, tenant, vendor, dan keluarganya.

Menurutnya, proses tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan hukum serta mempertimbangkan hak-hak para pihak yang terdampak.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan menyusul beredarnya informasi mengenai penetapan eksekusi yang disebut telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kawasan Hotel Sultan pada 30 April lalu.

Hamdan menegaskan, keberadaan penetapan eksekusi tidak serta-merta menandakan seluruh persoalan hukum telah selesai. Ia menyebut masih terdapat ruang penyelesaian melalui jalur negosiasi maupun mediasi antara pihak terkait.

“PT Indobuildco menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Namun pelaksanaan eksekusi tidak boleh dipaksakan dan harus tetap memperhatikan hak-hak yang sah, termasuk pekerja, tenant, serta pihak lain yang terdampak,” ujar Hamdan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013–2015 itu menjelaskan, dalam putusan perdata Nomor 208 Tahun 2025, majelis hakim juga mempertimbangkan pentingnya penyelesaian yang adil melalui perdamaian antarpihak.

Menurut Hamdan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011 yang menegaskan keberadaan hak investasi PT Indobuildco di kawasan tersebut.

Ia mengatakan, putusan PK itu menilai penyelesaian melalui negosiasi merupakan langkah yang tepat demi menjaga rasa keadilan sekaligus kepastian investasi.

“Atas dasar itu, apabila proses mediasi dan negosiasi masih berlangsung serta peluang damai terbuka, maka pelaksanaan eksekusi seharusnya dapat ditunda,” katanya.

Hamdan juga menyoroti objek sengketa yang disebutnya hanya berkaitan dengan lahan kawasan Hotel Sultan, bukan kepemilikan bangunan maupun bisnis hotel yang dikelola PT Indobuildco.

Menurut dia, bangunan Hotel Sultan bukan merupakan skema Build, Operate, Transfer (BOT), sehingga tidak dapat langsung diambil alih tanpa mekanisme hukum yang jelas.

“Bangunan dan kegiatan usaha hotel merupakan hak PT Indobuildco. Jika ada upaya pengambilalihan, maka harus melalui mekanisme hukum serta disertai penyelesaian dan ganti rugi yang sesuai,” ujarnya.

Selain itu, Hamdan mengingatkan bahwa kawasan Hotel Sultan selama ini menjadi tempat bergantung banyak pihak, mulai dari pekerja, tenant, hingga mitra usaha yang telah menjalankan aktivitas bisnis selama puluhan tahun.

Ia menilai langkah eksekusi yang dilakukan secara tergesa-gesa berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap dunia usaha dan iklim investasi nasional.

“Persoalan ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ucapnya.

Hamdan menegaskan, PT Indobuildco tidak bermaksud melawan negara. Pihaknya hanya menginginkan agar seluruh proses hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki para pihak. [SF]

Digelar di Kudus Hall, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/4/2026), forum tersebut menjadi panggung konsolidasi berbagai elemen, mulai dari tokoh agama, akademisi, pengusaha, mahasisma hingga perwakilan pemuda yang menilai langkah negara berpotensi melanggar prinsip hukum.

Ketua Tim Penasihat Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam sengketa hukum.

“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang mengabaikan proses hukum yang sah,” tegas Hamdan dalam orasinya.

Menurutnya, setiap upaya pengambilalihan tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berpotensi mencederai keadilan dan merusak kepercayaan publik.

Nada kritik serupa disampaikan inisiator petisi, Din Syamsuddin.

Ia menilai petisi ini merupakan bentuk perlawanan moral masyarakat terhadap praktik yang dinilai tidak adil.

“Ini bukan sekadar soal satu aset, tetapi soal tegaknya hukum dan keadilan sosial di negeri ini,” ujarnya.

Sorotan paling tajam datang dari mantan wakil presiden ke-10 Jusuf Kalla. Dalam orasi kebangsaannya, ia mengingatkan dampak serius jika kepastian hukum diabaikan, terutama bagi dunia usaha.

“Kepastian hukum itu fondasi. Kalau negara sendiri yang membuat ketidakpastian, maka kepercayaan akan runtuh,” kata Jusuf Kalla.

Ia menegaskan, kebijakan yang tidak berbasis hukum jelas berpotensi mengganggu iklim investasi dan merugikan masyarakat luas.

Isi Petisi Keadilan 

Proses pencocokan tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Petugas mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan untuk memastikan objek sengketa yang dimaksud dalam putusan pengadilan.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, kembali menegaskan pihaknya menolak rencana eksekusi tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan fakta di lapangan, terutama terkait luas dan batas objek sengketa.

Hamdan menjelaskan, kliennya saat ini memegang dua Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu pada bidang tanah seluas 57.120 meter persegi dan 83.666 meter persegi.

Namun dalam praktiknya, luas tersebut telah berkurang sekitar 4,5 hektare karena sebagian lahan telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan jalan.

“Dengan adanya penyerahan lahan itu, sebagian dari HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora kini menjadi milik Pemda DKI Jakarta,” ujar Hamdan.

Ia menilai kondisi tersebut membuat objek sengketa tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam putusan. Hamdan juga mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan setempat ditemukan ketidaksesuaian batas maupun luas tanah, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, pada 25 November 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Indobuildco harus mengosongkan lahan dan bangunan The Sultan Hotel & Residence.

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa negara merupakan pemilik sah lahan sengketa berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.1/Gelora tahun 1989. Sementara HGB yang selama ini menjadi dasar pengelolaan hotel oleh PT Indobuildco dinilai telah berakhir masa berlakunya pada 2023.

Pengadilan juga menyatakan putusan tersebut bersifat serta-merta, sehingga eksekusi dapat dilakukan terlebih dahulu.

Namun Hamdan menilai eksekusi tidak bisa dilakukan tanpa adanya jaminan dari pihak pemohon eksekusi, dalam hal ini negara melalui Sekretariat Negara, yang nilainya setara dengan objek sengketa.

Selain itu, ia menyoroti bahwa dokumen HPL No.1/Gelora tidak menyebutkan batas-batas lahan secara rinci dan peta detailnya belum pernah ditunjukkan kepada pihaknya.

“Dalam dokumen perkara tersebut, HPL Nomor 1/Gelora tidak menyebutkan batas yang jelas dan peta detailnya tidak pernah ditunjukkan. Apakah termasuk HGB No.26 dan No.27 di dalamnya, itu yang harus dipastikan terlebih dahulu,” kata Hamdan.

Ia juga mengungkapkan adanya dokumen keputusan rapat Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan tertanggal 31 Desember 1988, yakni keputusan Nomor 490/Kadir/XII/1988. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa batas tanah HPL Gelora berakhir pada titik batas tanah milik PT Indobuildco atau Hotel Hilton—yang kini dikenal sebagai The Sultan Hotel & Residence.

Tanah seluas sekitar 143.000 meter persegi itu disebut telah dilepaskan haknya dari Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan pada 21 Agustus 1971.

Berdasarkan hal tersebut, Hamdan menilai HGB No.26 dan No.27 tidak termasuk dalam wilayah HPL No.1/Gelora. Namun jika pun termasuk, menurutnya tetap terdapat perubahan luas wilayah karena sebagian tanah telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pastikan dulu tanah mana yang akan dieksekusi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa PT Indobuildco juga telah mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan dan meminta agar perkara tersebut diputus terlebih dahulu sebelum proses eksekusi dilakukan.

Hamdan juga menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih membuka ruang upaya hukum lanjutan hingga tingkat kasasi.

“Jika eksekusi dilakukan tanpa jaminan, lalu putusan di tingkat selanjutnya berubah, siapa yang akan menanggung kerugian yang timbul?” ujarnya.

Sebelumnya, PT Indobuildco juga telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam permohonannya, pihak kuasa hukum meminta agar pengadilan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada 3 Desember 2025 yang membatalkan surat perintah pengosongan lahan serta tagihan royalti sebesar 45 juta dolar AS.

Penasihat hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, kepada Ketua KY, pihaknya telah menyampaikan permohonan penundaan eksekusi.

“Ini tanda terimakasih. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua KY,” kata Hamdan Zoelva di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (13/3/2026).

Menurut Hamdan, putusan PN Jakpus tersebut belum bersifat final karena masih terbuka upaya hukum lanjutan. Ia menegaskan pihaknya masih memiliki hak untuk mengajukan banding hingga kasasi.

“Putusan itu bukan putusan akhir. Ini baru putusan tingkat pertama di PN, sehingga masih ada tahapan banding dan kasasi yang bisa ditempuh,” ujar dia.

Dalam Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada 28 November 2025, majelis hakim menghukum PT Indobuildco untuk mengosongkan tanah dan bangunan Hotel Sultan. Pengadilan menyatakan bahwa negara merupakan pemilik sah lahan sengketa berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora.

Hak guna bangunan yang selama ini digunakan untuk operasional Hotel Sultan dinyatakan telah berakhir dan hapus demi hukum sejak 2023. Karena itu, pengadilan menilai tindakan negara terkait penguasaan lahan tersebut sah menurut hukum.

Pihak PN Jakpus sebelumnya menjelaskan bahwa putusan tersebut bersifat serta-merta, sehingga PT Indobuildco diwajibkan mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad.

Menanggapi itu, Hamdan Zoelva mempersoalkan penerapan putusan serta-merta tersebut. Ia berpendapat eksekusi segera tidak dapat dilakukan tanpa adanya jaminan dari pihak pemohon yang nilainya setara dengan objek sengketa.

Ia merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan serta-merta.

“Jaminan itu penting karena putusan pada tingkat banding maupun kasasi masih mungkin berubah. Jika nantinya putusan berubah, siapa yang akan menanggung kerugian yang timbul?” tegasnya.

Selain itu, Hamdan juga meminta Ketua PN Jakarta Pusat mempertimbangkan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya memenangkan PT Indobuildco.

Dalam putusan PTUN yang dibacakan pada 3 Desember 2025, majelis hakim membatalkan surat perintah pengosongan lahan Hotel Sultan. Pengadilan juga membatalkan tagihan royalti sebesar USD45 juta atas penggunaan lahan berstatus HPL dalam periode 2007 hingga 2023.

Di tengah proses sengketa yang masih berjalan, PT Indobuildco juga mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA). Surat tersebut berisi keberatan sekaligus permohonan perlindungan hukum.

“Kami telah mengirimkan surat keberatan dan meminta perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi lembaga peradilan,” kata Hamdan.

(Adi).

Diketahui MK dijadwalkan membacakan putusan hasil sengketa Pilpres 2024 hari ini, Senin 22 April 2024 pada pukul 09.00 WIB.

“Kita selalu optimistis,” kata Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva di Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu 21 april 2024.

Hamdan enggan memprediksi hasil keputusan MK. Namun, ia mengaku pihaknya optimistis hakim MK akan mengabulkan gugatan mereka.

“Ya kita tunggu aja lah. Tapi Insya Allah kita optimistis,” ucapnya.

Hamdan mengatakan berdasarkan proses persidangan sengketa Pilpres 2024 di MK, seluruh materi dalil gugatan pihaknya diperiksa secara teliti dan mendalam.

“Ya, saya kira saya sekali lagi bahwa apa yang menjadi perhatian hakim itu kan seluruh materi dalil-dalil gugatan kita diperiksa secara teliti dan mendalam. Dan yang kita gugat kan mengenai proses, karena itu proses ini pasti akan dinilai oleh hakim sebagai bukti,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Senin 22 April.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu yang tercatat sebagai pemohon satu dalam perkara PHPU Pilpres 2024 itu akan hadir sebagai principal.

“Kalau dilihat dari konfirmasi yang dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada kami, paslon 01 (Anies-Muhaimin) itu hadir dalam daftar kami,” kata Fajar.

Sedangkan untuk kehadiran pemohon dua, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud dan Mahfud Md, belum bisa dikonfirmasi oleh pihaknya.

“Prabowo-Gibran itu yang belum kami terima konfirmasinya. Mudah-mudahan kita terima malam ini,” kata dia. []

Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menjelaskan.

Ari menjelaskan, Hamdan merupakan mantan ketua MK, sehingga karena menjunjung tinggi etika, diputuskan yang bersangkutan tak ikut membela AMIN dalam sengketa Pilpres 2024 di MK.

“Apalagi beliau merupakan mantan ketua MK, karena menjunjung tinggi etika, maka beliau memilih tidak ikut menjadi tim pengacara AMIN,” sambungnya.

Ari menambahkan keputusan Hamdan yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat tim hukum nasional itu, untuk tak terlibat langsung sebagai tim pengacara AMIN, juga menunjukkan betapa solidnya kekuatan pihaknya.

Kata dia, dengan mempercayakan penuh kepada tim hukum nasional, Hamdan mengirim pesan kepada semua bahwa Tim Hukum Nasional AMIN amat solid dan percaya diri dalam mengungkap berbagai kecurangan di Pilpres 2024.

“Semoga persidangannya berjalan lancar, hakimnya adil dan bukti-bukti yang disajikan valid sehingga akan mampu membuka mata masyarakat terkait kondisi sebenarnya pelaksanaan Pilpres 2024,” katanya. []

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Hamdan Zoelva, Selaku ketua dewan penasihat tim hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Makassar, saat pengukuhan tim hukum AMIN se-Sulawesi Selatan, Rabu 24 Januari 2024.

“Presiden harus menjaga moral dan etik. Karena moral dan etik itu berada di atas hukum dan merupakan fondasi legitimasi hukum,”tegas Hamdan.

Hamdan merespon pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada larangan presiden untuk menjadi tim kampanye, berkampanye dan memihak di Pemilu 2024.

Kata dia, memang betul tidak ada Undang-Undang yang melarang. Namun Presiden yang mengakhiri jabatannya yang tidak menjadi pasangan calon dia harus menjaga moral dan etik.

“Hukum yang tidak memiliki landasan etik dan moral adalah hukum yang bisa dipermainkan oleh siapa saja dan hukum yang sangat lemah untuk ditaati,”tutur Hamdan.

Menurut Hamdan Presiden Jokowi mewarisi suatu sikap. Bukan sikap seorang presiden sebagai seorang negarawan dan tidak mematuhi sumpahnya dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar (UUD),”jelas Hamdan.

Padahal kata dia, seorang presiden itu sudah bersumpah akan menjalankan Undang-Undang Dasar dan segala peraturan-peraturannya, dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya berbakti kepada bangsa dan negara.

“Itulah sumpah presiden. Dia tidak boleh bersikap tidak adil terhadap kontestan Pemilu,”tegasnya.

Dia mengingatkan. dalams setiap kompetisi Pemilu di berbagai negara dan praktek di berbagai daerah, ruang pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pemilu yang paling besar dilakukan oleh mereka yang berkuasa. (*)