“Kita berharap, RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi, dari sekadar kota yang sama prototipe-nya, menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota inklusif, serta ekonominya tumbuh,” kata Bima dalam acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Bima menambahkan, dalam menyusun desain tata ruang kota yang baik, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan, seperti keasrian lahan hijau, pelindungan terhadap lahan sawah, serta pengaturan area pembangunan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Selain itu, menurutnya, RDTR juga harus mampu menampilkan branding atau ciri khas suatu kota. Ia mengakui, hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah. “Ini tidak mudah, untuk menyulap [atau] mentransformasi lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadi nuansa lokal yang betul-betul kuat,” tegasnya.

Bima menekankan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tokoh adat, dan masyarakat harus berkoordinasi secara erat demi mewujudkan perencanaan kota yang partisipatif dan inklusif.

“Saya kira kita harus manfaatkan kebaikan hati dari Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), alokasi untuk RDTR ini, kita sambut dengan semangat kolektif dan kebersamaan untuk pembangunan yang melibatkan semua,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pembangunan tata ruang kota merupakan aset bagi generasi muda di masa depan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) muda, untuk berkontribusi dalam merancang tata ruang yang sehat.

“Kita butuhkan keahliannya, lebih dari sekadar politik dan pemerintahan, tapi kemampuan untuk menata ruang lebih inklusif dan terbuka demi cita-cita kita menjadi negara maju di tahun 2045,” pungkasnya.

“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU), di Jakarta Selatan, Kamis (06/11/2025).

Menteri Nusron menyatakan, tata ruang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Untuk itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegas Menteri Nusron.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menuntaskan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan. Dengan tata ruang yang sinkron dan berkeadilan, Kementerian ATR/BPN optimistis arah pembangunan Indonesia akan semakin jelas menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan akses terhadap hunian bagi seluruh rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti pentingnya RDTR sebagai kunci membangun kota yang berkarakter dan berkelanjutan.

“RDTR ini memang isinya adalah zonasi atau mengatur penempatan _plotting_ untuk pembangunan. Tetapi lebih dari itu, kita berharap RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi dari sekadar kota yang sama prototipenya menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, hijau, dan inklusif,” ujarnya.

Hal ini diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, Rabu (24/09/2025).

“Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya. Hingga September 2025, telah dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang dengan capaian sertipikasi tanah sebanyak 96,9 juta bidang tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sejalan dengan pendaftaran dan sertipikasi yang jadi jaminan kepastian hukum atas tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN juga mendorong terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan. Menteri Nusron mengungkapkan bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terus diupayakan penyelesaiannya.

“RDTR berperan sebagai pedoman pembangunan daerah dan pintu masuk kegiatan berusaha. Hingga saat ini, dari target 2.000 RDTR, telah diterbitkan 646 RDTR, 428 di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS),” jelas Menteri Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN meyakini, tanpa arah tata ruang yang jelas, investasi bisa berjalan tanpa kendali. Bukan hanya itu, masyarakat juga berisiko terdampak dan lingkungan pun bisa terancam.

Di tengah peringatan HANTARU 2025, sejalan dengan tema besar yang diusung, yakni “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”, Menteri Nusron mengingatkan untuk bersama memastikan tanah terjaga dan ruang tertata sehingga manfaatnya bisa dirasakan rakyat.