Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab langsung seorang kepala negara kepada rakyatnya.

Karena itu, ia mengaku tidak ingin setengah-setengah dalam menjalankan program swasembada pangan nasional.

“Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar saya yang bertanggung jawab,” tegas Prabowo.

Ia mengatakan, memenuhi kebutuhan pangan bagi ratusan juta penduduk bukanlah pekerjaan ringan.

Namun menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemampuan besar untuk mencapai target swasembada pangan dalam waktu cepat.

“Menjamin pangan 287 juta rakyat kita bukan pekerjaan ringan. Tapi kita berhasil. Saya beri tugas kepada Kementerian Pertanian dan semua timnya untuk swasembada pangan dalam empat tahun, mereka bisa wujudkan dalam satu tahun,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak boleh dipandang remeh karena menyangkut kedaulatan bangsa.

Ia menyebut ketahanan pangan menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.

Selain itu, Presiden turut mengapresiasi percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan distribusi pangan nasional.

“Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tadi dilaporkan Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap lebih dari 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bergerak cepat dan mandiri apabila seluruh elemen bangsa bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. []

Kenaikan ini jauh di atas target inflasi nasional 2,5±1%, dan dipicu oleh percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, dan ikan meningkat tajam seiring implementasi program tersebut. Kondisi itu menyebabkan harga naik signifikan dalam waktu singkat.

“Kenaikan inflasi pangan ini karena percepatan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Permintaan meningkat cepat, sementara suplai belum siap,” ujar Zulhas usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan solusi jangka menengah, salah satunya mempercepat program swasembada pangan untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan.

“Tahun depan swasembada pangan harus dipercepat, baik telur, ayam, ikan, dan seterusnya. Membangun kapasitas ini memang butuh waktu,” tambah Zulhas.

Meski inflasi pangan meningkat, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa inflasi umum masih terkendali di level 2,65% YoY pada September 2025.

Ia mengatakan, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berjalan efektif menjaga stabilitas harga.

Namun, pemerintah tetap menyoroti tingginya inflasi pada komponen volatile foods.

Ferry menyebut pemerintah menargetkan penurunan inflasi pangan di bawah 5% melalui serangkaian kebijakan yang sedang disiapkan.

“Dengan berbagai langkah yang dilakukan, kami optimistis inflasi pangan bisa dijaga di bawah 5% sesuai arahan high level meeting TPIP,” ujarnya.

Dampak ke Masyarakat Miskin

Peneliti senior LPEM FEB UI Vid Adrison mengingatkan bahwa program makan bergizi gratis berpotensi menekan pasokan pangan di pasar umum.

Menurutnya, lonjakan permintaan dari dapur MBG dapat mendorong harga pangan naik signifikan, dan dampaknya paling berat dirasakan kelompok miskin.

“Kenaikan harga akan dirasakan semua pihak, tapi paling berat bagi masyarakat miskin. Ketika harga makanan naik, biaya hidup mereka melonjak,” jelas Vid.