Jokowi mengatakan itu saat berpidato di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.

Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset merupakan penguat pencegahan korupsi dari sisi regulasi.

“Mengenai penguatan regulasi, UU Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara,” kata Jokowi.

Dia pun berharap pemerintah dan DPR dapat segera membahas dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan.

Menurut dia, dengan adanya UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal maka seluruh transfer perbankan akan lebih transparan dan akuntabel.

Dia mencatat ada 1.385 kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara, swasta, hingga birokrat pada periode 2004 sampai dengan 2022.

Jokowi mengungkapkan itu dalam acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.

Kemudian dia merinci angka pejabat negara, swasta dan birokrasi yang telah dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Berdasarkan catatan yang saya miliki, dari 2004-2022 yang dipenjara karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Itu termasuk mantan Ketua DPR (Setya Novanto) dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur dan 162 bupati/wali kota,” paparnya.

Selanjutnya, kata Jokowi, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, 8 komisioner, di antaranya KPU, KPPU, dan Komisi Yudisial (KY), dan juga 415 pihak swasta, serta 363 birokrat terlibat praktik korupsi.

Menurut Jokowi, tidak ada negara lain di dunia yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia. Dia merasa ironis kasus korupsi masih banyak ditemukan hingga saat ini.

“Banyak sekali. Sebutan negara lain yang memenjarakan pejabat negaranya sebanyak di Indonesia. Apakah dengan banyaknya memenjarakan pejabat, korupsi akan berhenti atau berkurang? Ternyata sampai sekarang masih kita temukan banyak kasus korupsi,” ujarnya.

Karena itu, kata Jokowi, perlu dilakukan evaluasi total terkait hal ini. Dia setuju dengan adanya program pendidikan, pencegahan, hingga penindakan yang dicanangkan KPK, tapi perlu ada sesuatu yang harus dievaluasi.

“Artinya ini perlu mengevaluasi total. Saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, dan penindakan, tapi memang ada sesuatu yang harus dievaluasi total,” pungkasnya. (*)