Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menempuh upaya hukum kasasi karena tidak terima atas putusan majelis hakim.

Diketahui Haris dan Fatia merupakan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

“Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur langsung menyatakan kasasi,” ujar Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Herlangga Wisnu Murdianto melalui siaran pers, Senin 8 Januari 2024.

Herlangga menjelaskan langkah tersebut sesuai dengan Akta Permintaan Kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Januari 2024 untuk perkara Haris Azhar dan Akta Permintaan Kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Januari 2024 untuk perkara Fatia Maulidiyanti.

Pihaknya pun segera menyiapkan memori kasasi terhadap perkara tersebut.

Haris dan Fatia divonis bebas karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 14 ayat 2 jo Pasal 15 UU 1/1946, dan Pasal 310 KUHP.

Keduanya divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami pikir-pikir majelis hakim,” kata jaksa usai mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024.

Menurut hakim, Haris dan Fatia dinilai tak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa.

Majelis hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak dan martabat keduanya.

Mendengar vonis itu, Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan pikir-pikir sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya merespons vonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami pikir-pikir majelis hakim,” kata jaksa usai mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024.

Dalam pembacaan putusan, Hakim menilai Haris dan Fatia tak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa.

Majelis hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak dan martabat keduanya. (*)

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dakwaan terhadap Haris dan Fatia tidak terbukti.

“Memutuskan, menyatakan Terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan salah,” ucap Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 8 Januari 2024.

“Membebaskan Terdakwa Haris Azhar,” sambung Majelis Hakim.

Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar nama baik Haris Azhar direhabilitasi karena seluruh dakwaan tidak terbukti.

sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Haris Azhar hukuman penjara selama 4 tahun. Haris Azhar dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaktim, Senin, 13 November 2023 lalu.

Di dalam kasus ini, Haris Azhar didakwa mencemarkan nama baik Luhut dan didakwa telah mencemarkan nama baik Luhut melalui podcast berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Jaksa mengatakan, hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fatia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

Fatia Maulidiyanti juga divonis bebas

Seperti Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti juga divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Jaktim.

“Memutuskan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah,” ucap Ketua Majelis Hakim PN Jaktim, Senin, 8 Januari 2024.

“Membebaskan Terdakwa,” lanjut Hakim.

Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan yang disangkakan kepada Fatia tidak terbukti.

Hakim juga memerintahkan agar merehabilitasi nama baik Fatia Maulidiyanti. (*)

“Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Haris Azhar juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Haris Azhar bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa mengatakan hal yang memberatkan Haris Azhar yaitu tidak mengakui perbuatan, berlindung seolah-olah mengatasnamakan pejuang lingkungan hidup, hingga tidak sopan di persidangan. Dan, tidak ada hal meringankan baginya.

Dalam kasus ini, Haris Azhar dan didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan melalui podcast berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Adapun hal yang dibahas dalam video channel YouTube tersebut adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktivis HAM Haris Azhar akhirnya meminta maaf kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait julukan ‘Lord’ kepada sang menteri.

Haris Azhar menyampaikan permohonan maafnya saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut dengan terlapor Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Haris Azhar menegaskan dirinya tidak berniat menyerang pribadi Luhut Binsari Pandjaitan. Dia meminta maaf jika Luhut merasa terserang secara pribadi.

“Pak Luhut, saya tidak ada niat menyerang pribadi bapak. Bahwa bapak merasa terserang secara pribadi, saya minta maaf,” kata Haris Azhar.

Haris Azhar kemudian menceritakan alasan dirinya membuat konten YouTube yang di kemudian hari dipermasalahkan Luhut. Bahkan, kata Haris Azhar, dirinya mendapat teguran terkait kontennya itu.

“Sebelum Pak Luhut menegur saya, ada yang lebih dulu menegur saya dan saya temui orangnya untuk berdiskusi dua hari dua malam dengan orang tersebut,” ujarnya.

“Tapi kenapa poin tersebut, ini terkait dengan kepentingan publik. Bapak punya histori kita personal, tapi saya juga punya historisitas terhadap apa yang saya kerjakan, terutama soal Papua,” sambung Haris Azhar.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya tidak terima diberi julukan ‘Lord’ hingga penjahat oleh Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Luhut menyatakan itu saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Untuk diketahui, Haris Azhar didakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan pencemaran nama baik itu disebarkan Haris Azhar melalui akun YouTube-nya dengan judul video ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada1! >NgeHAMtan’.

Adapun yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Ada pun di dalam video tersebut selaku narasumber adalah Fatia Maulidiyanti. Jaksa menilai Haris Azhar dan Fatia memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fatia Mauliyanti dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik sang menteri. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak terima disebut lord dan penjahat oleh terdakwa Haris Azhar.

Perkataan itu diunggahan akun YouTube yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!”.

Luhut menyampaikan itu saat dihadirkan sebagai saksi dalam Sidang perkara kasus pencemaran nama baik yang menimpanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

“Secara moral, anak cucu saya, saya dibilang penjahat, saya dibilang lord, coba saya menuduh anda sebagai penjahat, sebagai pencuri, itu kan anda tidak bisa diterima juga,” tegas Luhut.

Saat itu kata Luhut dirinya minta Haris Azhar meminta maaf dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik, tetapi hal itu tak digubris oleh Haris.

“Saya minta kapolda untuk dimediasi saja, saya jengkel sekali, karena saya tidak punya bisnis di Papua, yang saya tidak pernah melakukan itu,”tegas Luhut.

JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa aktivis HAM Haris Azhar melakukan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Jaksa mengatakan Haris Azhar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

“Bahwa terdakwa Haris Azhar bersama-sama saksi Fatiah Maulidiyanty (aktivis Kontras) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik,” ucap jaksa saat membacakan dakwaan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023).

Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar pada 18 Januari 2021 di akun YouTube Haris Azhar dengan 216 ribu subscribers.

Video yang diunggah di YouTube itu berjudul “Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam”.

Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatiah Maulidiyanty dan Owi. Jaksa mengatakan ketiga orang tersebut memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

“Terdakwa Haris Azhar sebagai host yang mana saksi Fatiah Maulidiyanty sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Haris Azhar ingin mencemarkan nama baik saksi Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian menyatukan kehendak dengan terdakwa Haris Azhar agar rekaman dialog/percakapannya berisikan pernyataan dari hasil kajian cepat yang belum terbukti kebenarannya akan menghasilkan informasi elektronik yang muatannya mencemarkan nama baik saksi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi dapat diakses dan diketahui publik melalui akun YouTube Haris Azhar,” jelas jaksa.

Eranasional.com – Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik. Keduanya menjadi tersangka berdasarkan laporan Luhut Binsar Panjaitan.

“Iya, keduanya tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan ketika dihubungi, Sabtu, 19 Maret 2022.

Zulpan mengatakan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya. Haris dan Fatia akan diperiksa sebagai tersangka.

“Senin (21 Maret 2022) dijadwalkan diperiksa,” kata dia.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya. Keduanya dituduh telah melakukan pencemaran nama baik.

Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris dan Fatia karena percakapan keduanya di kanal YouTube. Dalam kanal YouTube itu, keduanya menyebut nama Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

JAKARTA – Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum karena diduga telah melakukan korupsi dalam kasus PT Asabri hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.

“Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang,” ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 6 Desember 2021.

“Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati,” lanjut jaksa. Jaksa menyebut Heru Hidayat telah memperkaya diri dan dua mantan Dirut Asabri lainnya.

Menanggapi hal itu, Aktivis HAM dan praktisi hukum Haris Azhar mengatakan bahwa tuntutan hukuman mati tak seharusnya diterapkan, terlebih di tengah institusi penegak hukum yang masih transaksional.

Ia mengatakan dalam studi-studi para ahli hukum dan HAM, salah satu faktor pelarangan hukuman mati karena bentuk hukuman tersebut sering digunakan untuk represi dan digunakan menakuti orang yang dituduh melakukan kejahatan dalam hal ini korupsi.

“Ini adalah permainan psikologis. Sementara kita tahu bahwa kualitas kerja institusi penegak hukum dan aparatnya masih banyak celah negatif. Apalagi penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK ditengarai tidak dilakukan secara independen dan cermat. Lalu dimana letaknya rasa keadilan itu?”kata Haris kepada wartawan Senin 6 Desember 2021.

Untuk itu menurutnya, pelaksanaan hukuman mati tidak bisa diterapkan ketika sebuah institusi, kebijakan (pemidanaan) dan pelaksanaan kerjanya masih buruk, korup, bisa ‘dibeli’ atau menerima pesanan dari pihak tertentu. Salah satunya seperti kasus eks jaksa Pinangki, yang dijerat tiga dakwaan karena terbukti menerima suap dari kasus Djoko Tjandra.

Sementara Pengacara Heru Hidayat yaitu Kresna Hutauruk mengatakan hukuman mati tak bisa diterapkan dalam perkara kasus Asabri. Karena menurutnya jaksa tak memasukkan pasal terkait dengan hukuman mati.

“Untuk perkara Asabri bapak Heru Hidayat, jelas hukuman mati tidak bisa diterapkan. Dalam Undang-undang Tipikor hukuman mati diatur dalam pasal 2 ayat (2), di mana dalam dakwaan terhadap bapak Heru Hidayat, jaksa tidak memasukkan pasal tersebut didalam dakwaan,” kata Kresna kepada wartawan.

Sehingga, menurutnya bagaimana mungkin dapat menerapkan hukuman mati sedangkan dalam dakwaan jaksa tidak menyertakan pasal tersebut. Selain itu, Kresna mengatakan bahwa penerapan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terdapat beberapa ketentuan.

“Apabila para pakar juga melihat bahwa pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan penjelasannya, keadaan tertentu yang dimaksud dalam menerapkan hukuman mati adalah ketika tindak pidana dilakukan saat negara dalam bencana, krisis moneter, dan pengulangan. Sedangkan perkara Asabri ini tidak masuk dalam kualifikasi tersebut. Patut dicatat, pak Heru juga bukan residivis yang melakukan pengulangan tindak pidananya,” katanya.

Diketahui, dalam kasus Asabri terdapat 8 terdakwa yaitu Mantan Dirut Asabri, Mayjen Purn Adam Rahmat Damiri, Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015.

Kemudian ada Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019, Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan, Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera, dan Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations.

Satu terdakwa lainnya adalah Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk. Namun, perkara Benny belum sampai pada pembacaan tuntutan dan masih pada tahap pemeriksaan saksi, sehingga belum sampai pada proses pembacaan tuntutan.

JAKARTA – Pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga yang menanggapi kritik pedas dari Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai tidak tepat. Termasuk klaimnya yang telah menuntaskan kasus-kasus besar seperti mega korupsi Jiwasraya dan Asabri.

Aktivis HAM yang juga praktisi hukum Haris Azhar berkata, Arya hanya melempar narasi yang bermain dalam kata-kata saja dan sebatas klaim. Faktanya, tidak ada bukti yang pasti bahwa kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Asabri telah tuntas.

“Mana dokumen terkonsolidasi yang memotret semua penyelesaian itu? Gak ada. Apa buktinya? Itu masih ada penundaan bayar kepada nasabah, saya pikir itu banyak komplain dari pihak ketiga (korban),” kata Haris di Jakarta, Selasa 30 November 2021.

Sebagai informasi, Ahok sebelumnya menyebut banyak kontrak-kontrak yang justru merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Menanggapi itu, Arya mengatakan bahwa Ahok sebagai Komisaris Utama tidak boleh merasa sebagai Direktur Utama. Lalu ia menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengikuti perkembangan BUMN.

Kemudian, Arya mengklaim bahwa pihaknya sudah menangani banyak kasus. Sebagai bukti, ia menyebut kasus Jiwasraya dan Asabri telah dilaporkan, sampai pelakunya dipenjara seumur hidup dan belum pernah terjadi dalam sejarah.
Namun, faktanya kasus Jiwasraya ini menimbulkan sengkarut yang tak berujung. Banyak pihak ketiga menjadi korban karena kehilangan haknya. Itu pun belum termasuk efek pada perusahaan-perusahaan lain yang terhubung dengan pelaku dalam kasus-kasus tersebut, yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara hukum.

Terkait klaim kasus Jiwasraya dan Asabri itu, Haris mengatakan Arya terlihat tidak mengerti filosofi sebenarnya dari penegakkan hukum dan pernyataan tersebut melukai para korban dari pihak ketiga.

“Arya Sinulingga tidak mengerti filosofi penegakkan hukum, jadi dia cuma cari efek kekejamannya saja,” ujar Haris.

“Saya mau bilang itu gaya-gaya politisi, bukan pejabat negara. Gaya politisi yang mengklaim keberhasilan, menurut saya ini tidak arif dan menyakiti para korban yang menabung di Jiwasraya dan Asabri. Pada kenyataannya pihak ketiga kesulitan menikmati tabungan mereka,” ucap Haris menambahkan.

Menurut Haris, sudah banyak kerugian dialami pihak ketiga yang berurusan dengan BUMN. Dari kasus Jiwsraya dan Asabri, pemerintah dinilainya hanya sebatas ingin menegakkan hukum, namun tidak melihat efek panjangnya kepada para korban.

“Ada banyak pihak ketiga yang kehilangan haknya gara-gara pemerintah sekadar mau menegakkan hukum, tapi tidak ada perlindungan terhadap pihak ketiga,” kata Haris.

Lebih lanjut, terkait kritik yang dilontarkan Ahok, Haris melihatnya tidak terkait dengan status komisaris maupun direktur utama. Ia berpendapat, pernyataan Ahok sebenarnya sudah tepat.

“Kritik Ahok dalam situasi ini, menurut saya bukan soal jabatan komisaris maupun dirut. Kalau Dirut Pertamina terjebak dan terkunci oleh Menteri BUMN, saya pikir itu tugasnya komisaris. Sudah benar apa yang Ahok bicarakan,” ujarnya.

Terakhir, Haris melihat pemerintah dengan gayanya yang sulit menerima masukan atau fakta-fakta yang ada di lapangan, akan terus menimbulkan gelombang kritik.

“Gaya rezim ini, cepat atau lambat akan memunculkan protes dan kritik dari banyak pihak, termasuk dari dalam lingkungan pemerintahan sendiri,” ucap Haris.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tak ada lagi mediasi antara dirinya dengan dua terlapor Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Pasalnya mediasi yang sudah difasilitasi Polda Metro Jaya hari ini tak dihadiri kedua terlapor.

Dengan demikian, Luhut memutuskan kasus pencemaran nama baik itu diselesaikan di pengadilan.

“Tak ada mediasi lagi, bagusnya jika bertemu di Pengadilan saja,” tegas Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021).

Luhut mengatakan, alasan dirinya tak membuka lagi ruang mediasi karena ia ingin, kedua terlapor itu mengakui bahwa tudingan mereka itu tak mendasar alias tak terbukti.

“(Harus mengakui) kalau dia yang salah ya salah, kalau saya yang salah, ya saya gitu aja,” tegas Luhut.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mengagendakan proses mediasi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dengan terlapor kasus pencemaran nama baik, pada Kamis lalu (21/10/2021).

Namun mediasi itu gagal karena pihak Luhut tak memenuhi panggilan polisi karena alasan ada agenda kedinasan.

Pihak kepolisian kembali mengagendakan mediasi tersebut pada Senin (15/11/2021).
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diketahui resmi melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan salah satu anggota Kontras bernama Fatia ke Polda Metro Jaya.

Laporan yang diduga pencemaran nama baik tersebut terigistrasi dengan nomor LP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.

Dalam hal ini, pelapor sudah menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polda Metro Jaya pada Senin (27/9/2021).

“Saya tidak akan berhenti. Saya ulangi. Saya tidak akan berhenti saya mau buktikan bahwa saya benar. Nanti di pengadilan kita lihat,” kata Luhut. (Fj)

Jakarta- Mediasi antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan pegiat HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti yang dijadwalkan pada Senin (1/11) besok kembali batal digelar.

Pada Kamis (21/10) lalu, mediasi antara Luhut dan Haris serta Fatia juga batal digelar karena penyidik memiliki kegiatan lain.

Pengacara Luhut, Juniver Girsang mengatakan mediasi batal digelar lantaran kliennya sedang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT G20 yang digelar di Italia.

“Klien kami LBP sedang melaksanakan tugas negara, G20 bersama Presiden Jokowi,” kata Juniver saat dihubungi, Minggu (31/10).

Atas dasar ini, kata Juniver, pihaknya telah meminta kepada penyidik untuk menjadwalkan ulang proses mediasi tersebut.

Permintaan itu, menurut Juniver, telah pihaknya sampaikan secara resmi lewat sebuah surat pada Jumat (29/10) lalu.

“Kami menghormati undangan mediasi tersebut, jadi kami jawab dengan surat resmi untuk meminta penjadwalan ulang karena sedang tugas negara,” tuturnya.

Sebagai informasi, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini buntut dari perbincangan Haris dan Fatia yang diunggah ke Youtube.

Laporan yang dilayangkan Luhut ini terdaftar nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Selaku pelapor, Luhut telah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selama kurang lebih satu jam pada Senin (27/9) silam.

JAKARTA – Direktur Lokataru, Haris Azhar mengakui pernah menyambangi kediaman Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Kedatangannya tersebut prihal seorang purnawirawan Jenderal TNI yang mengadu kepada Luhut karena diduga melakukan pelanggaran HAM berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM.

“Dulu sama LBP pernah saya ke rumahnya, betul. Tapi itu dalam rangka ada satu purnawirawan jenderal yang namanya masuk dalam laporan dugaan pelanggaran HAM hasil penyelidikan Komnas HAM,” kata Haris dalam sebuah diskusi yang disiarkan langsung melalui YouTube Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik, Selasa (12/10/2021).

Haris menyebut kalau purnawirawan jenderal itu merupakan kawan Luhut. Purnawirawan jenderal tersebut bertanya kepada Luhut soal Haris.

Bahkan menurutnya ada orang yang sengaja menemuinya dengan maksud menyampaikan kalau ada pihak yang mencarinya. Akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi rumah Luhut dan menjelaskan duduk perkaranya.

“Saya jelaskan, terus beliau (Luhut) bilang tolong buatkan konsepnya seperti apa. Saya bikinkan, saya masih punya power pointnya sampai sekarang,” ucapnya.

Haris lantas menerangkan kalau purnawirawan jenderal itu harus ke pengadilan apabila menginginkan adanya pengampunan atau amnesti.

Itu merupakan sepenggal kisah di balik pertemuan Haris dengan Luhut. Menurut Haris, keduanya memang memiliki nomor ponsel masing-masing.

“Kalau dia buka lagi, saya buka lagi cerita yang sebenarnya bagaimana,” ujarnya.

Terkadang Luhut juga yang menghubungi Haris untuk urusan lain. Namun ia membantah kalau pernah meminta saham dari PT Freeport.

“Saya minta dalam tugasnya dia sebagai pejabat negara dalam soal pembagian saham, yang negara belum memastikan legalisasi pembagian saham buat masyarakat adat. Masyarakat adatnya juga bukan minta duit, masyarakat adat memastikan ada pembagian saham untuk pengembangan di wilayahnya,” tuturnya.

JAKARTA – Polda Metro Jaya berencana akan memanggil Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk diklarifikasi terkait laporan polisi yang ia buat soal dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Luhut melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya pada Rabu (22/9).

“Iya tentu akan di klarifikasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi wartawan, Kamis (23/9).

Yusri belum membeberkan secara pasti kapan jadwal Luhut akan diperiksa untuk laporannya tersebut.

Haris Azhar dan Fatia Maulida dilaporkan atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan polisi tersebut tertuang dengan nomor bukti laporan polisi STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. “Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum dan saya pidanakan dan perdatakan,” kata Luhut di Polda Metro Jaya, Rabu (22/9).

Luhut menyebut apa yang sudah dilakukan oleh keduanya bisa merugikan nama baiknya bahkan bisa memberi dampak kepada nama baik keluarganya. Di samping itu, Luhut juga mengajukan gugatan perdata kepada keduanya.

“Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan,” beber Luhut.

Sekedar informasi, kasus ini bermula dari adanya unggahan video berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya’ yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar. Video tersebut berisi wawancara bersama Fatia.