Mantan kader PDIP itu pun sebatas menyebut bahwa semua pihak harus menghormati apapun proses hukum yang sedang berjalan.

“Ya hormati proses hukum, hormati keputusan pengadilan,” kata Jokowi dalam pernyataannya, Kamis (31/7).

Sebelumnya, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Hasto juga divonis hukuman denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan terdakwa Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Tipikor Jakpus, Jumat (25/7).

Menurut majelis hakim, Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Hasto dinilai terbukti menyediakan dana suap Rp 400 juta untuk diberikan kepada eks anggota KPU Wahyu Setiawan.

Suap itu terkait dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 untuk Harun Masiku.

Perbuatan Hasto diyakini majelis hakim terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. []

Jasa menilai Hasto terbukti melakukan suap, dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Majelis hakim diminta memberikan vonis penjara kepada Politikus PDIP itu.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tujuh tahun,” kata JPU pada KPK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Jaksa juga meminta hakim memberikan pidana denda kepada Hasto Rp600 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan, setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

“Subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,” ucap Jaksa.

Jaksa menilai Hasto terbukti melakukan perintangan penyidikan dan melakukan suap secara bersama-sama, untuk melancarkan proses PAW Harun Masiku. Pertimbangan memberatkan dalam kasus ini, yakni Hasto tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dua, terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” ucap Jaksa.

Pertimbangan meringankan dalam persidangan Hasto dinilai sopan dalam persidangan. Lalu, dia memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.

Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” ujar Hasto memberikan keterangan sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/3/2025), dipantau dari Breaking News KompasTV.

Hasto menganggap apa yang terjadi padanya merupakan bentuk kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luar.

“Ini semua terjadi akibat abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” ujarnya.

Baca Juga: Hasto Sebut Akan Hadapi Proses Hukum dengan Kepala Tegak

Hasto mengaku sudah membaca surat dakwaan dengan cermat dan menilai semuanya merupakan produk daur ulang.

“Semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah,” sebutnya.

Menurutnya, ada manipulasi fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasusnya.

“Setidaknya minimal ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” kata Hasto.

Proses P21 juga menurutnya terlalu dipaksakan.

“Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari, tetapi (proses) saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu,” sebut Hasto.

Menurutnya, proses yang dikebut itu dilakukan untuk menggugurkan proses praperadilan yang kedua.

Ia juga mengaku sedang sakit pada saat P21, tetapi proses tetap dipaksakan sehingga ada hak-hak terdakwa yang dilanggar.

Selain itu, Hasto mengatakan pihaknya sudah mengajukan saksi yang meringankan.

“Namun, saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa,” ucapnya. []

Mengutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang akan dimulai pada Jumat pagi.

“Tanggal sidang Jumat, 14 Maret 2025 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Agenda Sidang pertama,” demikian dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat.

Hal senada disampaikan Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy. Rony menuturkan pihaknya pun telah mempersiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi Hasto selama persidangan.

Menurut penjelasannya, terdapat 17 nama yang masuk dalam tim hukum Hasto, salah satunya mantan jubir KPK Febri Diansyah.

“Saat ini proses hukum akan memasuki persidangan, dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto,” kata Rony, Rabu (12/3/2025).

“Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum, yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat, 14 Maret 2025,” ujarnya. []

Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

“Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025) sore.

Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Hasto ditahan atas status tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OJ). Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini.

Dari pantauan berbagai sumber di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Hasto sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol.

Dia sempat ditampilkan beberapa saat di konferensi pers KPK sebagaimana tersangka lainnya.

Proses pemeriksaan dan penahanan Hasto hari ini diwarnai oleh demonstrasi seratusan simpatisan PDIP yang memerahkan kantor KPK.

Sejumlah kader senior PDIP seperti Ribka Tjiptaning, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus dan Guntur Romli turut menemani proses tersebut.

Dalam menjalani proses hukum ini, Hasto didampingi oleh tim penasihat hukum PDIP yang terdiri dari Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Patra Zen dan lainnya.

Kapolda Metro Jaya Irjan Karyoto dan Wakapolda Brigjen Djati Wiyoto sempat ke KPK untuk memantau pengamanan pemeriksaan Hasto.

KPK menetapkan Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan.

Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

“Hari ini, Rabu, tanggal 12 Februari dengan agenda penyampaian kesimpulan dari pemohon maupun termohon dinyatakan selesai. Selanjutnya sidang ditunda pada hari Kamis, tanggal 13 Februari pukul 4 sore, dengan agenda pembacaan putusan,” jelas Hakim Tunggal praperadilan, Djuyamto, dalam sidang di PN Jaksel, Rabu 12 Februari 2025.

Sebelumnya, Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan menghalangi penyidikan kasus eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

Terhadap sidang putusan praperadilannya besok, Hasto menyatakan akan mentaati proses hukum yang berjalan.

Ia juga mengungkapkan, dirinya optimis terhadap persidangan yang akan digelar besok tersebut.

“Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan apa pun, apa pun persoalan yang kita hadapi,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025.

“Itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” sambungnya.

Ada pun sidang praperadilan Hasto lawan KPK sudah digelar enam hari di PN Jaksel.

Hakim tunggal PN Jaksel Djuyamto telah mendengar permohonan Hasto maupun jawaban KPK terhadap gugatan, mendapatkan bukti dari pihak keduanya, serta mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan ahli dalam persidangan. []

Hal itu disampaikan oleh Tim Biro Hukum KPK dalam jawabannya terhadap permohonan Praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Anggota Tim Biro Hukum KPK mengatakan Hasto menyuruh Kader PDIP Saeful Bahri (mantan terpidana) untuk meminta Riezky melepaskan jabatannya. Bahkan, Saeful sampai terbang ke Singapura menemui Riezky pada 25 September 2019.

“Saeful Bahri mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih, akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Saeful bertemu Riezky di Shangri-La Orchard Hotel Singapura. Sebelumnya, mantan anggota DPR itu diminta hadir di DPP PDIP Jakarta oleh Advokat Donny Tri Istiqomah (tersangka), namun menolak.

Tawaran jabatan di Komnas HAM maupun BUMN itu ditolak Riezky. Ia melawan karena ingin menjadi anggota dewan.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprillia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprillia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ucap anggota Tim Biro Hukum KPK.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Sekjen PDIP itu, Ronny Talapessy,dikutip dari Kompas.TV, Rabu, 5 Januari 2025.

“Hari ini, kami semua tim hukum Mas Hasto Kristiyanto siap mengikuti persidangan sesuai yang telah dijadwalkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan,” ucap Ronny.

Dalam sidang praperadilan, Ronny mengaku akan mengajukan bukti-bukti dan argumentasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangkat tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non hukum,” ujar Ronny.

Apalagi, sambung Ronny, kasus yang disangkakan terhadap Hasto sudah pernah disidangkan dan inkracht.

“Kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah inkracht, dan tidak ada satupun bukti yang terkait Mas Hasto. Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan,” kata Ronny.

Dalam sidang praperadilan, Ronny mengaku akan mengajukan bukti-bukti dan argumentasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangkat tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non hukum,” beber Ronny.

Apalagi, sambung Ronny, kasus yang disangkakan terhadap Hasto sudah pernah disidangkan dan inkracht.

“Kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah inkracht, dan tidak ada satupun bukti yang terkait Mas Hasto. Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan,” pung Ronny. []

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa penyidik KPK masih aktif menggelar berbagai kegiatan penyidikan terkait kasus ini.

“Masih aktif pencariannya,” kata Tessa seperti mengutip ANTARA, Selasa, 28 Januari 2025.

Meskipun demikian, Tessa menegaskan bahwa KPK belum dapat membeberkan apakah penyidik telah mengantongi petunjuk baru yang mengarah ke penangkapan Harun Masiku.

“Belum bisa dibuka penyidik saat ini,” ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, penyidik KPK telah melakukan sejumlah langkah investigasi, termasuk memeriksa kerabat Harun Masiku, yakni advokat Daniel Masiku, serta menggeledah rumah mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz.

Namun, hasil dari pemeriksaan dan penggeledahan tersebut belum diungkap secara detail.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Sejak 17 Januari 2020, Harun Masiku telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) karena selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK pada Selasa, 24 Januari 2024, menetapkan dua tersangka baru, yaitu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019,” ujar Setyo.

Selain itu, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini menambah kompleksitas kasus yang melibatkan sejumlah nama besar di dunia politik Indonesia.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini, meskipun Harun Masiku masih buron.

Penyidik terus melakukan upaya pencarian dan pengembangan penyidikan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam alur suap.

“KPK akan terus bekerja untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum,” tegas Tessa.[]

Daniel diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 untuk tersangka eks kader PDIP Harun Masiku.

Usai diperiksa penyidik, ia mengaku merasa dirugikan harus bolak-balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, lantaran menyita waktunya untuk bekerja.

“Saya secara pribadi merasa dirugikan dengan kondisi seperti ini, bolak-balik diperiksa, saya habis waktu, pekerjaan saya terganggu,” kata Daniel dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Ia berharap agar Harun Masiku yang saat ini menjadi buron KPK dapat segera ditangkap.

“Saya cuma berharap Harun Masiku segera ditangkap, supaya ada kepastian,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Sementara itu, saat disinggung terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang juga terjerat kasus bersama Harun, Daniel mengaku tidak mengenal yang bersangkutan.

“Saya kenal tapi dalam arti cuma tahu di media, secara pribadi tidak ada hubungan, tidak kenal,” ucapnya.

Diketahui Harun Masiku harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.

Pengungkapan kasus berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 lalu.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Dari empat tersangka tersebut, hanya Harun yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena masih melarikan diri sejak 2020.

Hingga kini KPK pun terus melakukan pencarian terhadap keberadaan Harun Masiku.

Sementara itu, pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Kedua tersangka baru tersebut yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah. []

Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan Suap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019 – 2024 di KPU, yang menjerat tersangka Hasto Kristiyanto (HK).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ucap Jubir KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya.

Nama Maria Lestari pada pekan lalu juga sempat masuk dalam jadwal pemeriksaan KPK.

Namun, anggota DPR komisi VII itu mangkir tanpa keterangan yang jelas.

Diketahui, KPK telah menjerat Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus.

Pertama kasus dugaan Slsuap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019 – 2024 di KPU.

Lalu, kasus dugaan merintangi penyidikan mantan caleg PDIP Harun Masiku.

Dalam kasus suap, Hasto selaku Sekjen PDIP diduga memberikan sejumlah uang bersama-sama Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang saat itu masih menjabat Komisioner KPU RI.

Kasus suap Wahyu itu dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2020. Kemudian KPK menetapkan Wahyu Setiawan, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan.

Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR lewat pergantian antarwaktu (PAW).

Adapun, Harun Masiku hingga saat ini masih menjadi buron. Dalam pengembangannya, KPK lalu menetapkan Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir 2024.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia.

Hasto diduga menyuruh Donny Tri Istiqomah menyusun kajian hukum Pelaksanaan Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan Fatwa MA ke KPU.

Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil 1 Sumsel.

Donny juga disuruh Hasto mengantar uang suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap untuk Wahyu berasal dari Hasto. []

Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku, pada hari
Senin (13/1).

Hasto keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Hasto diketahui menjalani pemeriksaan sekitar sekitar 3,5 jam.

Sejumlah pertanyaan awak media tak direspon Hasto. Hanya salah satu kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail yang memberikan keterangan kepada awak media.

Maqdir menyebut penjelasan akan diberikan KPK sesuai kesepakatan yang sudah dibuat.

“Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik. Karena ini kesepakatan kami dengan penyidik.” imbuh Maqdir.

“Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” tambah Maqdir.

Adapun, pemeriksaan terhadap Hasto hari ini merupakan penjadwalan ulang yang seharusnya diperiksa, pada Senin 6 Januari 2025 lalu.

KPK tak menahan Hasto pada hari ini meski yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Yang jelas, Hasto akan kembali lagi diperiksa penyidik KPK. Namun belum diketahui kapan waktu pemeriksaan selanjutnya.

“Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir.

Diketahui, KPK terus mengembangkan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buronan, Harun Masiku.

Dari pengembangan itu, KPK menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan kader PDIP sekaligus pengacara.

Selain itu, Hasto juga dijerat jadi tersangka perintangan penyidikan.

Dalam kasus itu, Hasto diduga berusaha menghalangi proses hukum kasus yang menjerat Harun.

Salah satunya diduga meminta Harun untuk merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT). []

“Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB,” kata Hasto pada Kamis 9 Januari 2025 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ia siap memberikan keterangan yang terang benderang kepada tim penyidik KPK terkait dengan kasus yang saat ini menjeratnya, yakni soal obstruction of justice atau penghalang-halangan proses penegakan hukum kepada Harun Masiku.

Serta juga soal penyuapan kepada Wahyu Setiawan, bekas komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam rangka PAW (pergantian antar waktu) untuk Harun Masiku atas almarhum Nazaruddin Kiemas di DPR RI periode 2019-2024.

“Saya akan hadir panggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya,” ujar politisi asal Jogja itu.

Peluang Ditahan

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat menentukan apakah Hasto Kristiyanto akan dilakukan penahanan pasca pemeriksaan pada sesi pertama pasca penetapan tersangka.

Ia berdalih akan melihat lagi kelengkapan alat bukti sebagai salah satu indikator penguat penyidik KPK untuk melakukan penahanan kepada seorang tersangka.

“Kita tunggu saja apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lain,” ucap Asep, Jumat (10/1).

Lantas, perwira Polri berpangkat Brigadir Polisi ini pun meminta masyarakat menunggu saja proses yang berjalan di KPK, khususnya terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari Senin, 13 Januari 2025 pagi nanti.

“Tinggal kita tunggu,” sambung Asep.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut pihaknya akan bersiap untuk menghadapi gugatan tersebut.

“Kita juga harus bersiap-siap, nanti biro hukum akan berdiskusi dan berkomunikasi dengan penyidik, nanti materi gugatannya akan kita pelajari,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 9 Januari 2025.

Ia pun memastikan KPK melalui Biro hukum akan menjawab semua dalil permohonan yang dimaksud.

“Kita tentu akan jawab gugatannya tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menambahkan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut melalui biro hukum.

“KPK menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka Hast),” kata Tessa, Jumat.

“Dan KPK melalui biro Hukum akan menghadapi dan mengawal proses praperadilan tersangka HK,” sambungnya.

Sebelumnya, Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto menyatakan pihaknya telah menerima permohonan praperadilan dari Hasto Kristiyanto, pada Jumat 10 Januari 2025.

Permohonan praperadilan yang teregister dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel ini diajukan terkait penetapan Hasto sebagai tersangka kasus oleh KPK.

Menurut penjelasannya, sidang perdana gugatan praperadilan Hasto akan digelar pada 21 Januari 2025 mendatang.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait proses pergantian waktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024.

Suap tersebut dimaksudkan guna memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI PAW Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan upaya penyuapan kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain suap, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara Harun Masiku. []