Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, suap tersebut diberikan Hasto terkait proses pergantian waktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024.

“Perbuatan Saudara Hasto Kristiyanto bersama dengan saudara Harun Masiku dan kawan-kawan, dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta,  dikutip dari siaran Kompas TV (24/12/2024).

Menurut penjelasnnya, suap tersebut dimaksudkan guna memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI PAW Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Keterlibatan Hasto pada kasus suap ini bermula saat menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

“Hasto menepatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumatera Selatan, padahal Harus Masiku berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Toraja,” ujarnya.

Namun, kata Setyo, dalam proses legislatif 2019 Harun hanya mendapatkan suara 5.878, Sementara caleg Riezky Aprilia memperoleh 44.402 suara.

“Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari Nazaruddin Kiemas adalah saudari Riezky Aprilia, namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM,” jelasnya.

Sejumlah upaya yang dilakukan Hasto untuk memenangkan Harun yakni dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019.

Lalu, menandatangani surat DPP PDIP tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review.

Megawati menyampaikan ancaman itu saat berpidato di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2024.

“Saya bilang sama Hasto, enggak usah takut, nanti kalau kamu ditangkap, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu ke Hasto,” kata Megawati.

Dia mengaku selama ini selalu meneggakan kebenaran ke para kader Partai.

Ia juga yakin Kapolri tidak akan bisa bicara apabila didatanginya. Dia mengaku bingung karena PDIP seperti diganggu.

“Mbok saya kan selalu mengajarkan kebenaran is kebenaran. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salah saya ini opo toh.
Coba pikir, coba kalau bisa. Tapi mau ngambil saya pada enggak berani. Jadi yang sasarannya di sekeliling saya gitu loh,” tegas Megawati.

Sebagai informasi, Hasto sempat dipanggil Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong pada 4 Juni 2024 terkait penyataannya di sebuah stasiun televisi.

Ia juga diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Belakangan beredar kabar Hasto diperiksa karena polisi menemukan percakapan Hasto dengan Harun Masiku di polsel Sekjen PDIP itu.

Namun hingga kini kebenaran informasi tersebut belum diketahui sumbernya dari mana. []

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Hasto diperiksa terkait hilangnya Harus Masiku.

Kata Ali, dia akan diperiksa pada Senin, 10 Juni 2024.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB,” kata Ali, Kamis 6 Juni 2024.

Pemanggilan Hastio kata Ali, terkait hilangnya Harus Masiku.

“Iya dipanggil untuk perkara tersangka Harus Masiku,” jelasnya.

Ali berharap, Sekjen PDIP itu memenuhi panggilan tersebut.

“Kami berharap yang bersangkutan hadir sesuai jadwal pemanggilan dimaksud,” ucapnya.

Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful.

Harun Masiku sendiri berhasil lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Dia berhasil melarikan diri saat tim KPK hendak menangkapnya.

Dia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020 hingga saat ini .

Bahkan Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. []

JAKARTA – Polri mengklaim buronan kasus dugaan korupsi, Harun Masiku kecil kemungkinan lolos dari pantauan Interpol. Sebab, red notice Harun Masiku telah diterbitkan ke 194 negara anggota NCB Interpol.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris NCB Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Brigjen Pol Amur Chandra. Menurut Amur, 194 negara tersebut akan langsung mengambil tindakan apabila mendeteksi keberadaan Harun Masiku.

“Kecil kemungkinan kalau subjek melintas melalui jalur resmi akan lolos. Sangat kecil kemungkinan,” kata Amur kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

“Interpol seluruh dunia sudah mendata dan meng-alert di setiap pintu perbatasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Amur menjelaskan identitas Harun Masiku tidak tercantum di situs Interpol atas permintaan penyidik. Dia berdalih demi kerahasiaan.

“Hampir sebagian besar keanggotaan Interpol dunia nggak publish tersangkanya. Mereka menyimpan tersangka dan membagikan khusus hanya untuk kepentingan penegakan hukum saja,” katanya.

Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang alias DPO sejak 20 Januari 2020 lalu.

Eks politisi PDI Perjuangan (PDI-P) ini merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait PAW anggota DPR.