“Keberatan ini mungkin belum resmi, tapi kalau melihat penyelenggara dari debat ketiga nanti itu semuanya MNC group,” kata Grace Natalie di Jakarta, Minggu, 31 Desember 2023.

Alasan keberatan Grace karena pemilik dari MNC adalah Ketua Umum Perindo, partai yang mendukung capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Lebih baik ditimbang ulang oleh KPU. Saya berharap agar ada kombinasi dari media penyelenggara debat capres ketiga,” ujarnya.

“Saya ingatkan, pemilik dari MNC Group adalah pak Hary Tanoe, ketua umum partai yang hari ini mendukung pasangan calon nomor urut tiga. Rasanya, lebih baik ditimbang ulang oleh KPU,” sambung Grace.

Lanjut Grace, hal itu berharap dilakukan agar tidak ada spekulasi dan polemik di kemudian hari.

“Ada baiknya KPU menimbang kembali,” ucap Grace.

Tanggapan MNC Group

Menanggapi kekhawatiran itu, MNC Group menjelaskan bahwa penetapan MNC sebagai TV penyelenggara debat ketiga capres-cawapres berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU.

“Penetapan MNC sebagai TV penyelenggara debat ketiga capres-cawapres melalui SK KPU,” kata Direktur Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution, Minggu, 31 Desember 2023.

Syafril pun memastikan MNC Group akan melaksanakan tugas penyelenggaraan debat atas dasar perintah KPU, bukan atas perintah partai politik.

“Kami melaksanakan perintah KPU, bukan melaksanakan perintah partai politik atau pihak tertentu,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Persatuan Indonesia Raya (Perindo) mengumumkan sejumlah artis yang berlaga di Pileg 2024 melalui partai tersebut.

Kata Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, bergabungnya sejumlah aris di partai besutannya itu merupakan hal yang positif.

“Tentara, polisi, tokoh, agama, teknokrat, mantan birokrat, anak muda, milenial, artis juga banyak dari news anchor, artis film, drama, banyak berkumpul dan nyaleg bersama kami ini sangat positif,”ujar Hary, Minggu (14/5/2023).

Ada beberapa artis yang nyaleg melalui Perindo, diantaranya Venna Melinda, Vicky Prasetyo, Aldi Taher, Chef Arnold, hingga Yusuf Mansyur.

Dalam daftar Caleg, Partai Perindo menyodorkan 580 nama dari 34 provinsi di Indonesia.

Hary menargetkan kursi di DPR di atas dua digit. Untuk mencapai target itu, Hary bersama Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi juga menjadi Caleg untuk mendongkrak suara.

“Target kursi dua digit. Dua digit itu harusnya di atas 10 persen, tapi harapan kami bisa lebih dari itu,” jelas Hary.

JAKARTA, Eranasional.com- Bos pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo merespon permintaan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mematikan siaran televisi analog di wilayah Jabodetabek.

Atas perintah tersebut, pihaknya dengan terpaksa mengikutinya meskipun masih tidak paham dengan landasan hukum yang dipakai.

MNC Group sendiri merupakan grup media televisi yang terdiri dari RCTI, MNCTV, INews, dan GTV.

Konglomerat yang biasa disapa HT itu pun melayangkan surat terbuka karena merasa heran dengan Analog Switch Off (ASO) hanya wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah UU. Hal tersebut ia unggah di laman Instagram pribadinya, Kamis 4 November 2022. Berikut isi surat terbuka HT:

Dikatakan sebagai perintah UU, padahal perintah UU Cipta Kerja adalah ASO nasional, bukan hanya ASO Jabodetabek pada tanggal 2 Nov 2022.

Di samping itu MK telah membatalkan UU Cipta Kerja dengan putusannya No.91/PUU-XVIII/2020 (Butir 7) yang berbunyi: Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Artinya dari Keputusan MK adalah segala sesuatu yang memiliki dampak luas (terhadap masyarakat) agar ditangguhkan. Sebagaimana kita ketahui 60% penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog.

Dari sisi hukum ada yang janggal, Kementerian Kominfo menggunakan standar ganda: (i) Untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah UU (ASO) dan (ii) Untuk wilayah diluar Jabodetabek mengikuti Keputusan MK yang membatalkan ASO.

Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan), sampai masyarakat siap dengan TV digital.

Kalau mau cepat, TV analog dilarang diperjualbelikan di pasar, sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital. Keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli STB (set top box) agar dapat menonton siaran digital. (fjr)