Mantan kader PDIP itu pun sebatas menyebut bahwa semua pihak harus menghormati apapun proses hukum yang sedang berjalan.

“Ya hormati proses hukum, hormati keputusan pengadilan,” kata Jokowi dalam pernyataannya, Kamis (31/7).

Sebelumnya, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Hasto juga divonis hukuman denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan terdakwa Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Tipikor Jakpus, Jumat (25/7).

Menurut majelis hakim, Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Hasto dinilai terbukti menyediakan dana suap Rp 400 juta untuk diberikan kepada eks anggota KPU Wahyu Setiawan.

Suap itu terkait dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 untuk Harun Masiku.

Perbuatan Hasto diyakini majelis hakim terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. []

Permintaan ini disampaikan Hasto setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis sore, 27 Februari 2025.

Hasto menegaskan bahwa Megawati memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

“Beliau adalah pemimpin besar yang menjalankan misi perdamaian dan pemikiran geopolitik Sukarno. Bahkan, rencana Pancasila Summit sangat penting untuk disampaikan kepada dunia,” ujar Hasto.

Oleh karena itu, ia meminta penasihat hukumnya untuk menyampaikan permohonan agar Megawati tidak perlu menjenguknya.

Selama menjalani penahanan di Rutan KPK, Hasto mengaku kondisinya baik-baik saja. Ia bahkan mengaku menjadi lebih rajin berolahraga bersama sesama tahanan.

“Saya dalam keadaan sehat. Kami sering menyanyikan lagu-lagu wajib dan daerah yang penuh semangat,” tuturnya.

Hasto ditahan selama 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025. Ia bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum terkait dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku, yang masih buron.

Hasto juga terlibat dalam proses PAW anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Maria Lestari.

Selain kasus suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Meskipun telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, upayanya kandas. Hakim tunggal Djuyamto menolak permohonan tersebut karena seharusnya diajukan secara terpisah.

Hasto kemudian mengajukan dua permohonan Praperadilan pada 17 Februari. []