Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Sekjen PDIP itu, Ronny Talapessy,dikutip dari Kompas.TV, Rabu, 5 Januari 2025.

“Hari ini, kami semua tim hukum Mas Hasto Kristiyanto siap mengikuti persidangan sesuai yang telah dijadwalkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan,” ucap Ronny.

Dalam sidang praperadilan, Ronny mengaku akan mengajukan bukti-bukti dan argumentasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangkat tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non hukum,” ujar Ronny.

Apalagi, sambung Ronny, kasus yang disangkakan terhadap Hasto sudah pernah disidangkan dan inkracht.

“Kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah inkracht, dan tidak ada satupun bukti yang terkait Mas Hasto. Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan,” kata Ronny.

Dalam sidang praperadilan, Ronny mengaku akan mengajukan bukti-bukti dan argumentasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangkat tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non hukum,” beber Ronny.

Apalagi, sambung Ronny, kasus yang disangkakan terhadap Hasto sudah pernah disidangkan dan inkracht.

“Kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah inkracht, dan tidak ada satupun bukti yang terkait Mas Hasto. Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan,” pung Ronny. []

Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku, pada hari
Senin (13/1).

Hasto keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Hasto diketahui menjalani pemeriksaan sekitar sekitar 3,5 jam.

Sejumlah pertanyaan awak media tak direspon Hasto. Hanya salah satu kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail yang memberikan keterangan kepada awak media.

Maqdir menyebut penjelasan akan diberikan KPK sesuai kesepakatan yang sudah dibuat.

“Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik. Karena ini kesepakatan kami dengan penyidik.” imbuh Maqdir.

“Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” tambah Maqdir.

Adapun, pemeriksaan terhadap Hasto hari ini merupakan penjadwalan ulang yang seharusnya diperiksa, pada Senin 6 Januari 2025 lalu.

KPK tak menahan Hasto pada hari ini meski yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Yang jelas, Hasto akan kembali lagi diperiksa penyidik KPK. Namun belum diketahui kapan waktu pemeriksaan selanjutnya.

“Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir.

Diketahui, KPK terus mengembangkan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buronan, Harun Masiku.

Dari pengembangan itu, KPK menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan kader PDIP sekaligus pengacara.

Selain itu, Hasto juga dijerat jadi tersangka perintangan penyidikan.

Dalam kasus itu, Hasto diduga berusaha menghalangi proses hukum kasus yang menjerat Harun.

Salah satunya diduga meminta Harun untuk merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT). []

Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto mengaku tak hadiri pemanggilan tersebut lantaran baru mengetahui adanya surat panggilan pada hari pemanggilan.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024.

Ia mengatakan dirinya sudah dijadwalkan untuk memimpin rapat terkait kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Jumat.

Ia pun menyampaikan permintaan maaf karena belum dapat memenuhi panggilan KPK.

“Kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub, Jumat 19 Juli 2024.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto selaku konsultan,” kata Tessa, Jumat.

KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut usai Hasto tak dapat memenuhi panggilan.

Sebagai informasi, penyidik KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub.

Perkembangan terbaru, KPK menangkap Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah. []

Namun barang tersebut akan dikembalikan jika sudah dipastikan barang tersebut bukan menjadi alat bukti.

Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardika, Selasa 2 Juli 2024.

“Kalau seandainya barang tersebut tidak berkaitan dan dinilai penyidik tidak hubunganya dengan perkara yang sedang ditangani, tentunya barang bukti tersebut akan dikembalikan di tingkat penyidik kepada penguasa barang,” ucap Tessa.

Namun hingga saat ini, kata Tessa, barang pribadi milik Hasto dan Kusnadi masih dalam status barang sitaan penyidik untuk perkara Harun Masiku.

“Semua alat bukti yang saat ini dalam status sitaan penyidik tentunya akan digunakan apabila itu terkait dengan seputar perkara yang sedang ditangani,” jelas Tessa.

Sebagai informasi, penyitaan barang terjadi saat Hasto diperiksa oleh KPK dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.

“Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphone atas nama saya itu di sita,” ungkap Hasto kala itu.

Dia mengaku sempat berdebat begitu mengetahui handphone miliknya di sita dari stafnya. []

Pemeriksaan itu disinyalir karena Hasto kerap keras mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun Kepala Staf Kepresiden Moeldoko membantah isu tersebut.

Kata dia, pemeriksaan Hasto merupakan kewenangan dari KPK. Tidak ada kaitannya kritik Hasto ke istana.

“Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis 20 Juni 2024.

Dia membantah ada arahan dari istana agar Hasto diproses hukum.

Selain bahas Hasto, Moeldoko juga membahas terkait perburuan Harun Masiku dalam kasus yang sama dengan Hasto.

Dia optimis Harun bisa diringkus dalam waktu dekat. “Mestinya bisa,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.

Dalam kasus itu, Harun menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa menjadi anggota DPR jalur pergantian antarwaktu.

Harun ingin menggantikan caleg terpilih Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Kasus itu terjadi usai Pemilu 2019. KPK baru melanjutkan pemeriksaan Hasto usai Pemilu 2024. KPK mengklaim pemeriksaan itu tak politis.

“Tidak dalam rangka agenda politik apa pun. Apabila itu terjadi secara bersamaan, itu hanya kebetulan saja,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 14 Juni 2024 lalu. []