“Saya lebih cenderung melihat politisasi hukum,” kata Mahfud MD dalam program podcast TerusTerang di channel YouTube pribadinya, diktip Rabu 26 Februari 2025.

Ia melihat bahwa nuansa politiknya di balik penahanan Hasto Kristiyanto juga tak kalah kental di banding perkara hukumnya.

“Karena apa, nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminilnya dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan, dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup dan sudah benar, dan itu sudah diuji di praperadilan,” ujarnya.

Namun demikian, asumsi bahwa hal politisasi hukum tersebut akan juga merupakan kriminalisasi, Mahfud MD menilai hal itu perlu dibutikan dalam proses peradilannya nanti.

Sebab menurut penjelasannya, kriminalisasi adalah praktik hukum di mana seseorang yang tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran namun dijerat hukum.

“Kriminalisasi menurut saya mungkin nanti diuji dulu, proses politik dan hukum apa betul itu kriminalisasi atau tidak,” lanjutnya. []

“Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal, Djuyamto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

“Mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” sambungnya.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai eksepsi yang diajukan pihak pemohon, terkait dengan KPK tidak berwenang, lalu surat gugatan bersifat kabur alias tidak terang (Obscuur libel), dinilai tidak beralasan hukum.

Hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Hasto telah sesuai dengan prosedur. Hasto adalah tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP, Harun Masiku, dan perintangan penyidikan.

Dalam perkara dugaan suap oleh Harun Masiku, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan” kataJubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Terkait kasus korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub, KPK telah melakukan penahanan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Tengah.

Sekjen partai berlambang kepala banteng tersebut sebelumnya kerap disebut pada kasus pencarian Buron KPK, Harun Masiku yang menjadi buron pada kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI tahun 2019-2024.

Menurutnya barang yang disita oleh tim penyidik tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara kasus korupsi mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

“Kami melihat bahwa surat berita acara penerimaan dari barang bukti yang tidak terkait dengan perkara terdakwa Harun Masiku dan teman-teman tidak ada kaitannya,” kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy di gedung Dewas KPK, Selasa (11/6/2024).

Dia pun menyoroti surat berita acara pemeriksaan yang disodorkan oleh KPK. Salah satunya yakni pada keterangan berita acara penyitaan yang salah.

Padahal penyitaan itu bertepatan ketika Hasto yang sedang diperiksa penyidik KPK untuk mengetahui keberadaan Harun Masiku. Atas dasar itulah, kubu Hasto mengaku keberatan.

“Sehingga, kami akan mengajukan praperadilan. Karena surat berita acara pernyataannya salah, tanggal 24 April,” jelas Ronny.

Mantan kuasa hukum Bharada Richard Eliezer itu juga menuding tindakan penyidik antirasuah yang seakan menjebak kliennya. Sebab Kusnadi, bukan jadi objek pemanggilan saksi oleh KPK, melainkan Hasto seorang saja.

“Kebetulan mungkin kalau yang bersangkutan posisinya sedang tidak ketahuan, ada informasi, misalnya, sudah terkecoh di Jakarta, kan gitu kan, sehingga apa muncul kan pemeriksaan saksi-saksi lagi,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, (11/6/2024).

Dia pun berharap agar, minggu depan Harus Masiku sudah ditangkap.

“Mudah-mudahan saja dalam satu minggu ketangkep. Mudah-mudahan,” imbuh Alex.

Alex menegaskan pemeriksaan Hasto Kristiyanto tak ada kaitannya dengan posisi politik PDIP.

“Nanti, nanti,” kata Hasto setibanya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

Hasto memenuhi panggilan penyidik KPK dengan didampingi 3 kuasa hukumnya. Ia akan diperiksa sebagai saksi.

Pengacara Hasto, Patra Zen, menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku. Bagi dia, semestinya penyidik yang lebih mengetahui keberadaan buronan legendaris tersebut.

“Karena penyidik adalah orang yang harusnya mengetahui keberadaan Beliau,” ucap Patra Zen.

“Yang kedua, terkait apa pun cerita tentang Pak Hasto, Pak Hasto sudah tegas menyatakan, tidak tahu menahu … sudah tegas Pak Hasto sampaikan, secara pribadi, diulang-ulang, sudah disampaikan juga di bawah sumpah di persidangan, Beliau tidak mengetahui,” imbuh dia.