Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum menjelaskan bahwa Mahkamah sebelumnya telah memutus pokok norma yang dipersoalkan pemohon dalam perkara lain. Karena itu, permohonan yang diajukan Hasto dinilai tidak lagi memiliki objek yang dapat diperiksa.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menelaah apakah ketentuan mengenai perintangan penyidikan dalam Pasal 21 UU Tipikor mengandung unsur multitafsir dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi, sebagaimana yang didalilkan pemohon. Namun Mahkamah menegaskan bahwa frasa kunci yang dipersoalkan, yakni “secara langsung atau tidak langsung”, telah lebih dulu dinyatakan inkonstitusional dalam putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Menurut Guntur, meskipun terdapat perbedaan argumentasi hukum antara permohonan Hasto dan perkara sebelumnya, substansi norma yang dimohonkan pengujian telah mengalami perubahan makna akibat putusan terdahulu. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak ada lagi norma dalam bentuk semula yang bisa diuji.

“Objek permohonan tidak lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, permohonan menjadi kehilangan objek,” ujar Guntur dalam persidangan.

Permohonan uji materi ini diajukan Hasto pada Juli tahun lalu setelah dirinya ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan melanggar Pasal 21 UU Tipikor terkait dugaan perintangan penyidikan. Dalam permohonannya, Hasto mempersoalkan beratnya ancaman pidana dalam pasal tersebut dibandingkan dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi lainnya.

]]> https://eranasional.com/99096/mk-tak-terima-uji-materi-hasto-soal-perintangan-penyidikan-di-uu-tipikor/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96767/kepala-daerah-dipilih-dprd-hasto-solusinya-perkuat-pencegahan-korupsi https://eranasional.com/96767/kepala-daerah-dipilih-dprd-hasto-solusinya-perkuat-pencegahan-korupsi#respond Sun, 18 Jan 2026 22:51:30 +0000 https://eranasional.com/96767/kepala-daerah-dipilih-dprd-hasto-solusinya-perkuat-pencegahan-korupsi Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons kekhawatiran publik mengenai potensi munculnya korupsi elite apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Hasto, kekhawatiran tersebut tidak boleh disikapi dengan prasangka politik semata, melainkan harus dijawab melalui penguatan sistem pencegahan korupsi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Hasto menegaskan bahwa korupsi bukan persoalan sistem semata, tetapi juga soal integritas dan tata kelola kekuasaan. Karena itu, apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab utama berada pada partai politik dan negara untuk membangun mekanisme pencegahan yang efektif.

“Itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada korupsi, maka tugas partai adalah membangun sistem pencegahan korupsi,” ujar Hasto dalam keterangannya.

Ia menyebut PDI Perjuangan secara konsisten menempatkan isu antikorupsi sebagai agenda penting partai. Upaya tersebut, kata dia, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dituangkan dalam berbagai kebijakan internal, termasuk melalui rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Ini harus dilakukan terus-menerus oleh PDI Perjuangan,” tegasnya.

Dalam pandangan Hasto, polemik mengenai sistem pemilihan kepala daerah kerap terjebak pada dikotomi hitam-putih, seolah-olah satu mekanisme pasti lebih bersih dibanding yang lain. Padahal, menurutnya, setiap sistem memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan pencegahan yang kuat.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung persoalan penegakan hukum yang menurutnya dalam praktik sering kali tidak berjalan ideal. Ia mengkritisi kenyataan bahwa hukum kerap dijadikan instrumen kekuasaan, bukan lagi alat keadilan.

“Dalam praktik, penegakan hukum sering kali menjadi instrumen kekuasaan. Itu bukan lagi makna power, tetapi force, menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain,” katanya.

Hasto mengaku pengalaman pribadi membuatnya memahami bahwa proses penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berpijak pada fakta hukum yang objektif. Ia menyebut adanya situasi di mana hukum dijalankan tanpa dasar yang kuat, bahkan disertai dengan rekayasa.

“Kita harus melihat realitas penegakan hukum apa adanya,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Hasto menilai paradigma lama penegakan hukum sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman. Ia menyinggung perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang memungkinkan penciptaan realitas semu di ruang publik.

“Sekarang realitas itu bisa dikonstruksi. Bisa diciptakan sesuatu yang tampak baik, padahal palsu,” katanya.

Menurut Hasto, kondisi ini menuntut aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk semakin berhati-hati. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal, tetapi juga harus dilandasi etika, moral, dan prinsip kemanusiaan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dengan berlandaskan due process of law, tertib hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Itu bagian dari sistem reformasi hukum,” ucap Hasto.

Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi institusi kepolisian yang dilanjutkan dengan pembenahan sistem hukum nasional secara menyeluruh.

Salah satu terobosan penting dalam agenda reformasi hukum tersebut, menurut Hasto, tercermin dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menyoroti ketentuan baru yang mewajibkan saksi didampingi penasihat hukum saat menjalani pemeriksaan.

“Ini penting karena faktanya tidak semua warga negara memahami produk hukum. Pendampingan pengacara menjadi bagian dari jaminan keadilan,” jelasnya.

Hasto menilai aturan tersebut dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara agar tidak menjadi korban kriminalisasi.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa KUHAP baru menuai kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Namun, menurutnya, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Kritik itu dijawab dengan hak konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” pungkas Hasto.

Dengan demikian, Hasto menegaskan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada kekhawatiran korupsi elite semata, melainkan diarahkan pada pembenahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, agar demokrasi berjalan lebih berintegritas dan berkeadilan.

Majelis hakim menyatakan Hasto terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memberi suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp2 50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Hakim Ketua Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, dikutip dari Breaking News KompasTV.

Majelis hakim menyimpulkan, berdasarkan fakta persidangan, tindakan Hasto terbukti memenuhi unsur Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Namun, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan terkait perkara Harun Masiku sebagaimana dakwaan kesatu. []

Dalam kesaksiannya sebagai ahli yang dihadirkan oleh tim pembela Hasto Kristiyanto, Maruarar menegaskan bahwa bukti yang tidak sah dapat merusak keseluruhan proses hukum.

“Kalau alat bukti diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan. Itu yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai fruit of the poisonous tree, buah dari pohon yang beracun,” kata Maruarar saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

Menurutnya, konsep tersebut menegaskan bahwa jika proses awal pengumpulan bukti sudah cacat hukum, maka semua hasil turunannya—termasuk temuan dan keputusan yang bersumber dari bukti itu—menjadi tidak sah secara hukum.

“Kalau kita makan buah yang beracun, maka kita bisa mati. Begitu juga dengan proses hukum, ia akan menjadi mati, tidak sah,” ujarnya.

Maruarar hadir sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Dalam persidangan tersebut, Hasto didampingi kuasa hukumnya, Febri Diansyah, yang menyoal legalitas tindakan penggeledahan terhadap pihak selain tersangka.

Febri mengutip ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang mengatur bahwa penggeledahan badan hanya dimungkinkan terhadap tersangka.

“Jadi penggeledahan badan tidak boleh dilakukan kepada orang lain yang bukan tersangka,” ujar Febri.

Ia lalu bertanya kepada Maruarar tentang konsekuensi hukum dari penyitaan barang pribadi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

Maruarar menyatakan bahwa tindakan semacam itu melanggar prinsip due process of law dan hak atas kepemilikan pribadi.

Ia mengingatkan bahwa alat bukti hanya dapat sah jika diperoleh sesuai prosedur hukum, dan penyimpangan dari hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa alat bukti yang boleh diajukan dalam persidangan adalah yang diperoleh secara sah. Jika itu hasil curian atau hasil dari penggeledahan ilegal, maka tidak boleh digunakan,” katanya.

Hasto Kristiyanto saat ini tengah diadili atas dua dakwaan utama. Pertama, ia didakwa telah melakukan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap yang masih buron sejak 2020.

Jaksa menyebut Hasto aktif mengarahkan Harun agar menghindari tangkapan KPK, termasuk dengan menyembunyikan lokasi dan menghancurkan jejak komunikasi.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa menyebut Hasto menyuruh Harun Masiku merendam ponselnya agar tidak terlacak saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Ia juga disebut menyuruh Harun bersembunyi di kantor DPP PDIP dan memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponsel pribadi sebelum pemeriksaan.

Dakwaan kedua adalah pemberian suap sebesar Rp 600 juta kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar mengurus proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDI Perjuangan kepada Harun Masiku.

Uang itu diduga diberikan secara bersama-sama oleh Hasto, Harun Masiku, Donny Tri Istiqomah, dan Saeful Bahri.

Saeful Bahri telah lebih dulu divonis bersalah dalam kasus ini, Donny telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Harun Masiku masih buron hingga hari ini.

Proses hukum terhadap Hasto dinilai krusial karena menyangkut dugaan upaya sistematis menghalangi upaya penegakan hukum oleh KPK.

Dalam sidang sebelumnya, Hasto juga menyatakan akan menyusun nota pembelaan (pleidoi) dengan bantuan teknologi artificial intelligence (AI).

Ia menyebut langkah ini sebagai pendekatan baru dalam persidangan yang memadukan fakta hukum, nilai-nilai konstitusional, dan moralitas hukum.

Hasto mengklaim, selama masa penahanan di Rutan KPK, ia mempelajari filosofi AI dan menulis sejumlah buku, salah satunya berjudul Spiritualitas PDI Perjuangan. Pleidoinya yang memanfaatkan teknologi AI akan menjadi yang pertama di Indonesia. []

Seusai sidang perdananya, ia kembali menemui awak media dan menyinggung soal supremasi hukum.

“Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita republik ini tidak akan berdiri kokoh,” ujar Hasto, dipantau dari Breaking News KompasTV.

Ia juga menyinggung terkait ketiadaan supremasi hukum yang dapat membuat pembangunan negara menjadi sia-sia.

“Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita,” ujarnya.

Sebelum benar-benar masuk ke mobil yang akan membawanya, Hasto meneriakkan “Merdeka!” berkali-kali yang disahut dengan seruan kata yang sama oleh sejumlah orang.

Dalam sidang yang dijalaninya hari ini, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hasto sengaja melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka/buronan Harun Masiku.

Ia didakwa memerintahkan Harun melalui Nurhasan untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI 2017-2022.

Hasto juga didakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain itu, Hasto juga didakwa memberi uang ratusan juta kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Uang tersebut diduga untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia, kepada Harun Masiku. []

“Apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” ujar Hasto memberikan keterangan sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/3/2025), dipantau dari Breaking News KompasTV.

Hasto menganggap apa yang terjadi padanya merupakan bentuk kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luar.

“Ini semua terjadi akibat abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” ujarnya.

Baca Juga: Hasto Sebut Akan Hadapi Proses Hukum dengan Kepala Tegak

Hasto mengaku sudah membaca surat dakwaan dengan cermat dan menilai semuanya merupakan produk daur ulang.

“Semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah,” sebutnya.

Menurutnya, ada manipulasi fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasusnya.

“Setidaknya minimal ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” kata Hasto.

Proses P21 juga menurutnya terlalu dipaksakan.

“Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari, tetapi (proses) saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu,” sebut Hasto.

Menurutnya, proses yang dikebut itu dilakukan untuk menggugurkan proses praperadilan yang kedua.

Ia juga mengaku sedang sakit pada saat P21, tetapi proses tetap dipaksakan sehingga ada hak-hak terdakwa yang dilanggar.

Selain itu, Hasto mengatakan pihaknya sudah mengajukan saksi yang meringankan.

“Namun, saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa,” ucapnya. []

Menurut Todung, Hasto yang saat ini ditahan oleh KPK adalah tahanan politik, bukan pelaku kriminal.

“Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDIP yakin bahwa ini adalah kasus politik. Hasto Kristiyanto adalah korban politik, tahanan politik,” tegas Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Todung menuding KPK telah menggunakan kekuasaannya untuk menyeret Hasto ke jalur hukum dengan niat jahat dan kepentingan tertentu.

“KPK seharusnya tidak menjadi instrumen politik untuk menekan pihak yang berbeda pendapat. Ini adalah bentuk persekusi dengan malicious hatred atau intention,” jelasnya.

Ia juga berharap majelis hakim yang akan mengadili kasus Hasto dapat bersikap adil dan tidak memihak.

“Saya berharap majelis hakim bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang, bukan hanya dari Hasto Kristiyanto,” ujar Todung.

Kasus ini bermula ketika Hasto dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada akhir tahun lalu.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW (Penggantian Antar Waktu) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Selain itu, Hasto juga dituding menghalangi proses penyidikan atau melakukan obstruction of justice.

Berkas perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025, dengan sidang perdana yang rencananya akan digelar pada 14 Maret mendatang.

PDIP sendiri terus membela Hasto, menyebut kasus ini sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan figur penting partai.

“Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi permainan politik yang melibatkan kekuasaan,” tambah Todung. []

Menurut Deddy, sehari sebelum pemecatan itu diumumkan, ada utusan yang datang menemui PDIP dengan pesan khusus: “Jangan pecat Jokowi, tapi Hasto Kristiyanto harus mundur”.

“Pada 14 Desember, ada utusan yang menemui kami. Dia menyampaikan bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur, dan Jokowi jangan dipecat,” kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Utusan tersebut juga mengingatkan bahwa sembilan kader PDIP menjadi target kepolisian dan KPK.

Meski Deddy enggan menyebut identitas utusan itu, ia menegaskan bahwa sosok tersebut memiliki kewenangan yang kuat.

“Pengiriman utusan ini semakin meyakinkan kami bahwa kasus Hasto adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi hukum. Ini adalah kesewenang-wenangan yang dilandasi itikad tidak baik,” tegas Deddy.

Pada 15 Desember 2024, PDIP resmi memecat Jokowi, bersama anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Jokowi sendiri menyikapi keputusan itu dengan tenang.

“Saya tidak dalam posisi untuk membela diri. Waktu yang akan menguji kebenarannya,” ujar Jokowi di Solo, 17 Desember 2024.

Sementara itu, kasus Hasto Kristiyanto terus bergulir. Sekjen PDIP itu, bersama advokat partai Donny Tri Istiqomah, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada akhir 2024.

Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Hasto juga dituding menghalangi proses penyidikan atau melakukan obstruction of justice.

Berkas perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025, dengan sidang perdana yang rencananya digelar pada 14 Maret mendatang.

PDIP sendiri terus membela Hasto, menyebut kasus ini sebagai upaya sistematis untuk melemahkan partai.

“Kami akan melawan kesewenang-wenangan ini bersama-sama, baik di DPP maupun di fraksi,” tegas Deddy.[]

Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

“Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025) sore.

Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambah dia.

Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

Hal itu disampaikan oleh Tim Biro Hukum KPK dalam jawabannya terhadap permohonan Praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Anggota Tim Biro Hukum KPK mengatakan Hasto menyuruh Kader PDIP Saeful Bahri (mantan terpidana) untuk meminta Riezky melepaskan jabatannya. Bahkan, Saeful sampai terbang ke Singapura menemui Riezky pada 25 September 2019.

“Saeful Bahri mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih, akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Saeful bertemu Riezky di Shangri-La Orchard Hotel Singapura. Sebelumnya, mantan anggota DPR itu diminta hadir di DPP PDIP Jakarta oleh Advokat Donny Tri Istiqomah (tersangka), namun menolak.

Tawaran jabatan di Komnas HAM maupun BUMN itu ditolak Riezky. Ia melawan karena ingin menjadi anggota dewan.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprillia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprillia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ucap anggota Tim Biro Hukum KPK.

Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan Suap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019 – 2024 di KPU, yang menjerat tersangka Hasto Kristiyanto (HK).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ucap Jubir KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya.

Nama Maria Lestari pada pekan lalu juga sempat masuk dalam jadwal pemeriksaan KPK.

Namun, anggota DPR komisi VII itu mangkir tanpa keterangan yang jelas.

Diketahui, KPK telah menjerat Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus.

Pertama kasus dugaan Slsuap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019 – 2024 di KPU.

Lalu, kasus dugaan merintangi penyidikan mantan caleg PDIP Harun Masiku.

Dalam kasus suap, Hasto selaku Sekjen PDIP diduga memberikan sejumlah uang bersama-sama Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang saat itu masih menjabat Komisioner KPU RI.

Kasus suap Wahyu itu dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2020. Kemudian KPK menetapkan Wahyu Setiawan, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan.

Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR lewat pergantian antarwaktu (PAW).

Adapun, Harun Masiku hingga saat ini masih menjadi buron. Dalam pengembangannya, KPK lalu menetapkan Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir 2024.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia.

Hasto diduga menyuruh Donny Tri Istiqomah menyusun kajian hukum Pelaksanaan Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan Fatwa MA ke KPU.

Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil 1 Sumsel.

Donny juga disuruh Hasto mengantar uang suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap untuk Wahyu berasal dari Hasto. []

“Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini,” kata Tessa dalam keterangannya di gedung Merah Putih, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin 13 Januari 2025.

Tessa menjelaskan bahwa tim penyidik KPK masih perlu melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi hingga akhirnya dikuatkannya sejumlah alat bukti untuk menahan politikus asal Jogja itu.

“Penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir,” ujarnya.

Saksi-saksi yang hendak dimintai keterangannya adalah dua orang kader PDIP lainnya, mereka adalah Saeful Bahri dan juga anggota DPR RI fraksi PDIP Dapil Kalbar I Maria Lestari.

Selain keduanya, KPK juga perlu meminta keterangan dari sejumlah saksi lainnya,

Namun demikian, Tessa memastikan bahwa penahanan akan dilakukan setelah berkas semuanya lengkap dan hendak dilimpahkan ke Kejaksaan Agung yakni P21.

Sekadar diketahui, bahwa Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjalani agenda pemeriksaan di KPK pada hari ini.

Hasto hadir bersama sejumlah kuasa hukum tiba di gedung Merah Putih pada hari Senin, 13 Januari 2025 pukul 09.30 WIB.

Kedatangan Hasto tersebut untuk menjalani pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka dua kasus sekaligus, yakni obstruction of justice terkait penanganan kasus Harun Masiku, serta penyuapan terhadap Wahyu Setiawan yang berupakan bekas komisioner KPU RI untuk kepentingan PAW (pergantian antar waktu) di DPR RI periode 2019-2024.

Hasto tampak keluar dari gedung KPK pada pukul 13.25 WIB. Ia pun tampak terus menebar senyum kepada jurnalis yang hadir meliput kegiatan pemeriksaan orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu.

“Mas Hasto sudah sampaikan, sudah siap dengan kepala tegap dan mulut tersenyum,” kata kuasa hukum Hasto sekaligus Ketia DPP PDIP Ronny Talapessy. []

“Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik untuk perkara dengan tersangka HK [Hasto Kristiyanto],” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditanyakan mengenai penggeledahan di rumah kediaman Hasto, Selasa (7/1/2025).

Meski begitu, Tessa belum bisa memberikan banyak informasi karena penggeledahan masih berlangsung.

Dia baru memastikan rumah yang digeledah adalah rumah pribadi Hasto di Bekasi, Jawa Barat.

Selebihnya, Tessa mengaku masih menunggu informasi dari tim penyidik mengenai detail penggeledahan rumah elite partai banteng tersebut.

“Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai,” ucap Tessa.

“Update terbaru rumah pribadi Sdr. HK,” kata dia.

Belum ada keterangan resmi dari Hasto terkait penggeledahan rumahnya hari ini.

KPK mengumumkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pekan terakhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA.

Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saeful Bahri menemui Riezky di Singapura dan meminta mundur.

Permintaan itu lagi-lagi ditolak Riezky. Bahkan, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Riezky mundur.

“Oleh karena upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, saudara Saeful Bahri dan saudara DTI (Donny Tri Istiqomah, Advokat PDIP) melakukan penyuapan kepada saudara Wahyu Setiawan dan saudara Agustiani Tio Fridelina, di mana diketahui saudara Wahyu Setiawan merupakan kader PDIP yang menjadi Komisioner di KPU,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Kantornya beberapa waktu lalu.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Dia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi (Staf PDIP) untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Gibran pun mulanya heran ketika kasus yang dialami Hasto tersebut kemudian malah ditanyakan kepada dirinya yang pernah dipecat oleh PDIP.

“Kenapa yang ditanyakan saya,” ujar Gibran di Jawa Tengah pada Rabu (25/12/2024).

Gibran kemudian menjadi sedikit emosi ketika kasus Hasto kemudian masih dikaitkan dengan keluarga Jokowi termasuk dirinya.

“Tanya ke KPK,” ketusnya.

Gibran kemudian menegaskan, penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK tidak ada kaitannya dengan dirinya.

“Nggak ada kaitannya dengan saya, nggak ada kaitannya,” tegasnya.

Diketahui dalam kasus ini, Hasto bersama Harun Masiku dan orang kepercayaannya Donny Tri Istiqomah, diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu, Wahyu Setiawan.

Dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang, Hasto disebut mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri dalam memberikan suap kepada Wahyu.

KPK menduga sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu guna meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR berasal dari Hasto.

Adapun dalam kasus perintangan penyidikan, Hasto disebut memerintahkan seseorang untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam handphone dalam air dan melarikan diri.

Sebelum diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan lembaga antirasuah.

Hasto selain itu juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi terkait kasus Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. []